Puluhan jerigen migor curah di distribusikan ke pengecer oleh distributor, PT. Isyana Ritel Indonesia, Selasa (28/6) f. Peri Irawan
batampos- Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk syarat pembelian minyak goreng (migor) curah di Tanjungpinang mulai diberlakukan.
Tidak hanya wajib membawa foto kopi KTP pembelian minyak juga dibatasi hanya 10 liter per hari untuk satu orang.
Salah satu pengecer migor curah di Jalan Jahan II Perumahan Sari Indah, Selly Chen mengatakan sejak tiga hari belakang sudah memberlakukan syarat wajib bawa foto kopi KTP untuk membeli minyak curah di tempatnya.
Setiap pembeli dibatasi sebanyak 10 liter dalam satu hari, jika pembeli membawa dua KTP yang berbeda namun masih dalan satu keluarga pihak tetap melayani.
“Kalau bawa dua KTP yang berbeda boleh walaupun satu rumah,” kata Selly ditemui di rumahnya, Selasa (28/6).
Disampaikan Selly pihaknya mendapatkan jatah dari distributor sebanyak 20 jerigen kemasan 20 liter yang diterimanya setiap 4 hari sekali pengiriman. Karena minyak itu sangat diminati oleh warga kuota sebanyak 400 liter itupun habis terjual dalam kurun waktu 4 hari. “Tiga hari ini sudah habis, karena yang beli itu rata-rata penjual gorengan,” terangnya.
Dalam satu liter, Selly mengaku bisa meraup untung sebesar Rp 1.000 dari hasil penjualan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram. “Dari agen saya dapat satu liter seribu,” tambahnya.
Sementara itu, Fatimah, warga Kampung Jawa mengaku dengan penggunaan foto kopi KTP saat membeli migor curah sejak dua hari belakang cukup kesulitan, sebab bisanya saat mau beli minyak langsung datang ke pedagang tidak perlu bawa syarat.
“Kalau kita lupa bawa KTP gimana, terus harus balik lagi pulang, kan jadi ribet,” kata Fatimah
Walaupun ribet, Fatimah mengaku terpaksa harus mengikuti aturan itu, sebab minyak goreng curah itu sangat dibutuhkannya untuk keperluan memasak sehari-hari.
“Saya yang namanya minyak cukup boros setiap hari sering goreng kerupuk,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pihak distributor PT. Isyana Ritel Indonesia, Herlan menyebutkan penggunaan KTP awalnya hanya untuk 2 liter namun sejak ada aturan baru kuota masing-masing pemilik KTP mendapat jatah 10 liter per hari.
“Nanti pembeli bawa foto kopi KTP ke pengecer dan ditinggal,” katanya.
Kata Herlan, pihaknya sudah mengantar minyak goreng curah ke toko-toko sejak satu bulan belakang dengan HET yang sudah ditetapkan, untuk harga 1 jerigen kemasan Rp 252 ribu.
“Kami antar ke toko-toko saja sekarang, kalau ke pasar belum,” tambahnya. (*)
Tanah yang berjatuhan dari truk pengangkut tanah di jalan marina city.
batampos – Aktifitas truk pengangkut material tanah kembali disoroti pengguna jalan di Batuaji dan Sagulung. Pasalnya aktifitas kendaraan ini sebabkan jalan jadi becek dan licin sepanjang musim hujan ini.
Jalan Brigjen Katamso dan jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji, misalkan sangat berbahaya karena banyak ceceran tanah di sepanjang ruas jalan tersebut. Saat hujan kemarin ceceran tanah ini berubah menjadi lumpur yang sangat licin. Pemotor sering hilang kendali jika tidak hati-hati.
Bahkan seorang ibu yang menjemput anaknya dari sekolah tergelincir di jalan Marina City simpang Polsek Batuaji. Meskipun kecelakaan tak parah namun ini sangat disoroti pengendara. Pengendara berharap agar instansi pemerintah ataupun penegak hukum terkait segera turun menertibkan aktifitas kendaraan proyek tersebut.
“Minimal dibersihkanlah tumpahan tanahnya. Kalau lewat jalan utama tutuplah bak muatan biar tak cecer tanah yang diangkut,” kata Anwar, warga Batuaji.
Pantauan di lapangan, aktifitas truk pengangkut tanah cukup padat di jalan wilayah Batuaji dan Sagulung dan ini sudah berlangsung cukup lama. Pengendara sebenarnya sudah berulang kali komplain namun belum ada tindakan yang berarti dan pihak terkait.
Jalan Trans Barelang hingga depan kawasan Sentosa Perdana (SP) Plaza juga demikian. Ceceran tanah sangat mengganggu kenyamanan pengendara. Saat musim panas berubah jadi debu yang menganggu pandang pengendara. Saat hujan jalan jadi licin dan berlumpur.
Agus, seorang sopir truk pengangkut tanah menuturkan, aktifitas kendaraan proyek ini akan terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Itu karena masih banyak proyek pematangan lahan yang membutuhkan timbunan material tanah di Batuaji dan Sagulung.
“Kalau dihentikan pastinya akan menghambat pembangunan di Batam. Karena perumahan sekarang banyak yang membutuhkan penimbunan material tanah. Kami hanya pekerja yang digaji per trip. Kalau izin dan segala macam bukan urusan kami,” ujarnya. (*)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (F.Istimewa)
batampos – Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Berbagai Kementerian/Lembaga dari pusat dan daerah termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.
Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga prioritas utama yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20, di Jakarta, Senin (27/6).
Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060. Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.
“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.
Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security, karena mereka akan mengalami musim dingin sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.
“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.
Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan yang antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.
Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.
Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif, serta dapat meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, juga pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy, antara lain tentang pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. “Jadi Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” ucap Menko Airlangga.
Sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini, Indonesia tentunya berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut berlaku dalam pembahasan banyak agenda Sherpa maupun Finance Track, termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia juga harus mengedepankan representasi yang setara. Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara yang terdampak dari isu global, misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20. (rep/fsr)
Salah satu hasil karya ecoprint dari pengungsi saat dipamerkan di gedung Co-Creative Space Auditorium of Kampong Teripang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Senin (27/6). F.Slamet Nofasusanto
batampos– International Organization of Migration (IOM) bekerjasama dengan Kampong Teripang menggelar pameran ecoprint dalam rangka hari pengungsi sedunia. Kegiatan dilaksanakan di gedung Co-Creative Space Auditorium of Kampong Teripang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mulai 21 hingga 27 Juni 2022.
Manager Kampong Teripang, Novita mengatakan, ini pameran ecoprint pertama diikuti pengungsi yang berada di penampungan Bhadra Resort.
“Pameran ini diikuti pengungsi asal Somalia dan Sudan,” sebut Novita.
Sebelum pameran, para pengungsi mengikuti workshop. Mereka mendapat pelajaran mengenai ecoprint antara lain memindahkan daun ke atas kain yang dilapisi plastik dan mewarnai gambar yang telah dipola di kain supaya menghasilkan warna daun.
“Hasil karya mereka dari mengikuti workshop dipamerkan di sini,” kata Novita.
Sementara Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Bintan, Irwan Lapi mengatakan, para pengungsi antusias mengikuti workshop mengenai ecoprint, karena dari kegiatan ini mereka mendapatkan keterampilan.
Iwan Lapi berharap, kegiatan positif seperti ini dapat terus dilanjutkan. (*)
Hewan kurban di lokasi penangkaran hewan, Seitemiang, Tanjungriau, Sekupang, Minggu (5/6). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pedagang hewan kurban di lokasi penangkaran hewan Seitemiang mulai kewalahan melayani pemesanan hewan kurban. Itu karena hewan kurban yang tersedia masih sangat terbatas. Separuh hewan kurban yang didatangkan dari luar masih di lokasi karantina hewan.
Saat Batam Pos bertandang ke lokasi kandang-kandang hewan tersebut, Senin (27/6) sapi yang tersedia di kandang umumnya tidak sampai sampai 50 an ekor. Dan sapi-sapi tersebut umumnya sudah berlabel terjual. Itu artinya untuk yang belum terjual sudah tak ada lagi.
“Kecuali kalau datang yang dari lokasi karantina itu. Tapi sampai sekarang belum datang juga. Sudah di Batam sapi-sapi itu tapi masih di lokasi karantina di Patam Lestari,” ujar Hadi, petugas di lokasi kandang Habib.
Begitu juga dengan kambing, stok yang tersedia masih sangat sedikit dibawa 100-an ekor. Padahal permintaan kambing kurban per tahun umumnya diatas seribuan ekor. Jika proses karantina terlalu lama maka dikuatirkan banyak masyarakat yang tidak kebagian hewan kurban dan berimbas pada tingginya harga hewan kurban saat mendekati hari raya Idhul Adha nanti.
“Karena hewan yang di luar lokasi karantina ini sudah mulai naikan harga. Ini tentu berdampak nantinya. Kandang pada bersaing menaikkan harga karena memang terbatas jumlah hewan yang tersedia,” ujar Andi, pengurus kandang lainnya.
Untuk ketahui tahun-tahun sebelumnya, stok hewan kurban yang tersedia umumnya diatas seribuan ekor. Sapi diatas 2.000 ekor dan kambing diatas 3.000 an ekor. Jika stok berkurang dari jumlah rata-rata tersebut dipastikan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Batam.
“Yang terjual ini umumnya sudah (dibeli) langganan tetap. Kalau yang baru mau berkurban tentu akan kesulitan mendapatkan hewan kurban karena memang stoknya masih terbatas saat ini,” kata Andi lagi. (*)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi pencalonan Pilpres 2024 berpatokan dari hasil Pileg 2019. (Istimewa)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi pencalonan Pilpres 2024 berpatokan dari hasil Pileg 2019. Oleh karena itu, dia tak sepakat jika Pileg dan Pilpres 2024 digelar bersamaan.
“Adalah hal yang tak masuk akal ketika hasil proses demokrasi dalam Pileg 2024, justru tidak bisa mencalonkan Presiden dalam Pilpres 2024. Yang mencerminkan demokrasi sejati, adalah ketika Presiden periode 2024-2029 mendapatkan dukungan suara faktual dari hasil Pileg 2024,” kata Fahri kepada wartawan, Sabtu (25/6).
Fahri mengungkapkan, jeda waktu 8 bulan dari pengumuman hasil Pilpres hingga pelantikan Presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya hal itu akan membuat dualisme kepemimpinan nasional.
“Presiden terpilih dari Pilpres 2024, akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sedangkan Presiden petahana akan makan hati selama 8 bulan. Sebaiknya, kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Jokowi untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir secara berwibawa,” ujar Fahri.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, memiliki dampak negatif. Presiden petahana, cenderung tidak bisa bekerja sama dengan Presiden terpilih. Salah satu contohnya adalah periode transisi presidensial pada akhir masa kepresidenan Herbert Hoover di Amerika Serikat, sebelum dimulainya pemerintahan Franklin D. Roosevelt.
“Setelah pemilihan, Roosevelt menolak permintaan Hoover untuk pertemuan demi menghasilkan program bersama untuk menghentikan krisis ekonomi. Hal itu membuat krisis ekonomi makin parah,” kata Sirojudin. (*)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi pencalonan Pilpres 2024 berpatokan dari hasil Pileg 2019. (Istimewa)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi pencalonan Pilpres 2024 berpatokan dari hasil Pileg 2019. Oleh karena itu, dia tak sepakat jika Pileg dan Pilpres 2024 digelar bersamaan.
“Adalah hal yang tak masuk akal ketika hasil proses demokrasi dalam Pileg 2024, justru tidak bisa mencalonkan Presiden dalam Pilpres 2024. Yang mencerminkan demokrasi sejati, adalah ketika Presiden periode 2024-2029 mendapatkan dukungan suara faktual dari hasil Pileg 2024,” kata Fahri kepada wartawan, Sabtu (25/6).
Fahri mengungkapkan, jeda waktu 8 bulan dari pengumuman hasil Pilpres hingga pelantikan Presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya hal itu akan membuat dualisme kepemimpinan nasional.
“Presiden terpilih dari Pilpres 2024, akan menjadi magnet bagi semua kekuatan politik. Sedangkan Presiden petahana akan makan hati selama 8 bulan. Sebaiknya, kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Jokowi untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir secara berwibawa,” ujar Fahri.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan Presiden terpilih, memiliki dampak negatif. Presiden petahana, cenderung tidak bisa bekerja sama dengan Presiden terpilih. Salah satu contohnya adalah periode transisi presidensial pada akhir masa kepresidenan Herbert Hoover di Amerika Serikat, sebelum dimulainya pemerintahan Franklin D. Roosevelt.
“Setelah pemilihan, Roosevelt menolak permintaan Hoover untuk pertemuan demi menghasilkan program bersama untuk menghentikan krisis ekonomi. Hal itu membuat krisis ekonomi makin parah,” kata Sirojudin. (*)
Loka Rehabilitasi BNN Batam di Nongsa. F. Cecep Mulyana
batampos – Pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Batam, tidak perlu membayar satu rupiah pun alias gratis.
“Sudah ditanggung negara,” kata Kepala Loka Rehabilitasi BNN Batam, dr. Danu Cahyono, Senin (27/6).
Untuk dapat bisa masuk ke pusat rehabilitasi, ada beberapa cara. Danu mengatakan cara pertama dengan datang sendiri ke Loka Rehab, atau bisa datang melalui proses hukum.
Ia menjelaskan cara pertama datang sendiri adalah orang-orang ingin rehab atau sembuh. Sedangkan yang cara kedua, keputusan dari hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut harus direhab.
Saat ditanyakan mengenai syarat, Danu mengatakan syaratnya adalah Warga Negara Indonesia, foto copy KTP yang ingin rehab, foto copy yang bertanggungjawab dan kartu keluarga.
“Saat datang jangan lupa bawa pakaian, tapi untuk sabun sikat gigi pasta sudah tersedia di sini,” ujarnya.
Danu mengatakan saat menjalani rehab, perlakuan petugas akan sama. Selain itu, juga tidak ada kekerasan fisik maupun ucapan. Danu mengatakan sangat menjaga betul dan melindungi hal tersebut.
“Fasilitas di sini sangat kami perhatikan, makan juga tiga kali sehari, ada makanan ringan 2 kali sehari kami berikan,” ungkap Danu.
Loka Rehab Batam memiliki kapasitas atau daya tampung sebanyak 115 orang. Saat ini, ada sebanyak 83 orang menjalani rehabilitasi dari berbagai provinsi.
“Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kepri yang ingin sembuh dari kecanduannya datang saja ke tempat rehab dan kami pastikan privasi Anda terlindungi, diperlakukan manusiawi serta tidak ada pungutan biaya,” ujar Danu. (*)
Loka Rehabilitasi BNN Batam di Nongsa. F. Cecep Mulyana
batampos – Pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Batam, tidak perlu membayar satu rupiah pun alias gratis.
“Sudah ditanggung negara,” kata Kepala Loka Rehabilitasi BNN Batam, dr. Danu Cahyono, Senin (27/6).
Untuk dapat bisa masuk ke pusat rehabilitasi, ada beberapa cara. Danu mengatakan cara pertama dengan datang sendiri ke Loka Rehab, atau bisa datang melalui proses hukum.
Ia menjelaskan cara pertama datang sendiri adalah orang-orang ingin rehab atau sembuh. Sedangkan yang cara kedua, keputusan dari hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut harus direhab.
Saat ditanyakan mengenai syarat, Danu mengatakan syaratnya adalah Warga Negara Indonesia, foto copy KTP yang ingin rehab, foto copy yang bertanggungjawab dan kartu keluarga.
“Saat datang jangan lupa bawa pakaian, tapi untuk sabun sikat gigi pasta sudah tersedia di sini,” ujarnya.
Danu mengatakan saat menjalani rehab, perlakuan petugas akan sama. Selain itu, juga tidak ada kekerasan fisik maupun ucapan. Danu mengatakan sangat menjaga betul dan melindungi hal tersebut.
“Fasilitas di sini sangat kami perhatikan, makan juga tiga kali sehari, ada makanan ringan 2 kali sehari kami berikan,” ungkap Danu.
Loka Rehab Batam memiliki kapasitas atau daya tampung sebanyak 115 orang. Saat ini, ada sebanyak 83 orang menjalani rehabilitasi dari berbagai provinsi.
“Bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kepri yang ingin sembuh dari kecanduannya datang saja ke tempat rehab dan kami pastikan privasi Anda terlindungi, diperlakukan manusiawi serta tidak ada pungutan biaya,” ujar Danu. (*)
Pengurus Yayasan MPPI, Bintang Oki Alexsander menyalurkan paket sembako ke masyarakat di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Bintan, Senin (27/6). F.Slamet Nofasusanto
batampos– Yayasan Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI) menyalurkan bantuan paket sembako ke masyarakat di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Senin (27/6).
Kegiatan bakti sosial ini bertujuan membantu masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
Pengurus Yayasan MPPI, Bintang Oki Alexsander mengatakan, penyaluran paket sembako rutin dilakukan setiap tahun. Kali ini, sebanyak 50 paket sembako disalurkan ke masyarakat. Adapun paket sembako yang disalurkan berisikan beras, minyak goreng dan gula.
Selain paket sembako, mereka juga membagikan bendera merah putih, masker serta sabun.
