batampos – Kasus penggerebekan fiktif yang berujung pemerasan di kawasan Ruko Bunga Raya, Botania 1, Batam, terus berbuntut panjang. Delapan penegak hukum diduga terlibat dalam aksi yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu. Tujuh di antaranya oknum TNI dan satu orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan satu anggota Polri itu. Anggota berinisial TSH itu bertugas di Ditresnarkoba Polda Kepri, dengan pangkat Iptu.

“Yang bersangkutan sedang diperiksa secara mendalam oleh penyidik Bidpropam untuk memastikan seluruh fakta dan kebenaran terkait dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Pandra, Senin (3/11).

Baca Juga: Dipimpin Kompol CP, 9 Polisi Polda Kepri Peras Pengguna Narkoba, Kompol CP dan Satu Perwira Polda Kepri Dipecat

Menurut dia, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin telah memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Kapolda menegaskan tidak akan mentolerir setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota.

“Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, Polda Kepri akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sudah menjadi komitmen kami,” tegas Pandra

Ia juga memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami menunggu hasil pemeriksaan Bidpropam. Jika terbukti, yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum dan etik,” kata Pandra.

Kasus ini bermula saat seorang pria berinisial BJ, warga Ruko Bunga Raya Botania 1, mengaku menjadi korban penggerebekan palsu oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku anggota BNN. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu (16/10) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut BJ, malam itu ia sedang berada di ruang biliar bersama beberapa rekannya ketika para pelaku memaksa masuk. Tanpa menunjukkan surat tugas atau dokumen resmi, mereka langsung melakukan penggeledahan dan mengklaim menemukan plastik kecil berisi serbuk putih yang disebut sebagai narkotika.

BJ menegaskan ia tidak tahu menahu soal barang tersebut dan menduga sengaja dijebak. Tak lama setelah penggerebekan, salah satu pelaku disebut meminta uang damai sebesar Rp1 miliar, disertai ancaman akan menembak kakinya. Karena ketakutan dan istrinya tengah hamil, BJ berusaha mencari uang. Akhirnya, istri korban meminjam uang ke abang ipar Rp300 juta dan memberikan kepada pelaku.

Belakangan, BJ baru mengetahui bahwa para pelaku bukan anggota BNN. Dari penelusuran, tujuh di antaranya merupakan oknum Polisi Militer (POM), dan satu orang lainnya anggota Polri dari Polda Kepri.

Kejadian itu membuat istri BJ mengalami trauma berat. Hampir setiap malam istrinya menangis ketakutan. Menurutnya, kejadian malam itu bukan penegakan hukum tapi perampokan bersenjata.

Trauma semakin memburuk setelah dua hari kemudian, dua dari oknum yang sama kembali mendatangi rumah BJ. Kali ini, mereka justru menawarkan “jasa keamanan” dan mengirim pesan WhatsApp bernada melecehkan hukum.

Dalam salah satu pesan, tertulis: “Kalau koko mau pakai (narkoba), kami bisa jaga. Nominal 30 juta, saya siap pasang badan.”

Pesan itu semakin memperkuat keyakinan BJ bahwa aksi sebelumnya murni pemerasan berkedok penegakan hukum. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Oknum Aparat dan Penggerebekan Fiktif di Botania 1, Korban: “Ini Bukan Penegakan Hukum, Tapi Perampokan Bersenjata” pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — “Sekarang saatnya masuk ke Batam,” ajak Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dengan nada mantap. Ia tengah bicara soal dua peraturan baru yang disebutnya akan mengubah peta investasi di kota industri ini: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025.

Dalam dua beleid anyar itu, BP Batam untuk pertama kalinya memegang kendali penuh atas ribuan izin usaha di kawasan otorita. Tidak ada lagi tumpang tindih antara BP Batam dan pemerintah daerah, begitu juga pemerintah pusat. Semua proses perizinan kini terpusat di satu pintu di tangan lembaga yang dipimpin Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra tersebut.

“Investor tak perlu lagi khawatir soal tumpang tindih kewenangan. Kami menjamin kepastian hukum dan efisiensi,” kata Li Claudia, Senin (3/11).

Ia menyebut, langkah itu sebagai reformasi paling signifikan dalam dua dekade terakhir sejak Batam kembali di bawah kendali pemerintah pusat.

Optimismenya pun tidak datang tanpa alasan. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Batam mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahun ini yang dipatok Rp36,9 triliun. Angka itu melonjak 74,94 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp19,24 triliun, berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kenaikan tajam ini, menurut laporan BP Batam, didorong oleh lonjakan investasi dalam negeri (PMDN) yang tumbuh hingga 147,85 persen, dari Rp5,99 triliun menjadi Rp14,85 triliun.

“Ini menunjukkan kepercayaan diri pengusaha lokal terhadap stabilitas kebijakan dan arah ekonomi Batam,” ujarnya.

Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) juga masih kuat. Nilainya naik dari Rp13,25 triliun menjadi Rp18,81 triliun, setara pertumbuhan 41,97 persen. Singapura tetap menjadi sumber investasi terbesar, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Diversifikasi sektor juga semakin lebar, mencakup industri logistik, manufaktur, energi, dan teknologi informasi. Kinerja impresif itu, menurut Li Claudia, adalah hasil dari upaya BP Batam memadukan kebijakan fiskal dan kemudahan regulasi.

“Kami bukan hanya bicara izin, tapi ekosistem. Dari tanah, pelabuhan, energi, sampai SDM, semua kami siapkan untuk mendukung investor,” katanya.

Ia mencontohkan bagaimana digitalisasi perizinan kini memungkinkan proses pengajuan dan persetujuan hanya dalam hitungan hari. “Dulu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan. Sekarang semua terpantau secara real time,” tambahnya.

Namun, sejumlah pengusaha juga masih menunggu uji konsistensi oleh BP Batam. Li Claudia mengaku paham skeptisisme itu. Katanya, tantangan utama justru memastikan seluruh biro di bawah BP Batam bergerak seirama.

“Kami harus menjaga momentum. Jangan sampai perubahan besar ini malah tersandera oleh cara lama,” ujarnya.

Fokus BP Batam ke depan adalah memperkuat sektor industri berkelanjutan dan logistik global, sejalan dengan arah kerja sama ekonomi kawasan. Pihaknya ingin Batam bukan hanya pintu gerbang, tapi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia bagian barat.

Dengan investasi yang terus mengalir dan regulasi yang makin terintegrasi, Bandar Dunia Madani mulai menata ulang reputasinya. Bukan sekadar kawasan industri lama yang penuh pabrik, tetapi laboratorium kebijakan investasi modern.

“Batam harus berlari lebih cepat. Dan sekarang, jalannya sudah dibuka lebar,” kata Li Claudia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BP Batam Pegang Kendali Penuh Izin Usaha, Li Claudia: Sekarang Saatnya Masuk ke Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kasus penggerebekan fiktif yang berujung pemerasan di kawasan Ruko Bunga Raya, Botania 1, Batam, berbuntut panjang. Delapan penegak hukum diduga terlibat dalam aksi yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu. Tujuh di antaranya oknum aparat dan satu anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan satu anggota Polri itu. Anggota berinisial TSH itu bertugas di Ditresnarkoba Polda Kepri, dengan pangkat Iptu.

“Yang bersangkutan sedang diperiksa secara mendalam oleh penyidik Bidpropam untuk memastikan seluruh fakta dan kebenaran terkait dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Pandra, Senin (3/11).

BACA JUGA: Dua Alumni SMP Kartini Batam Jadi Perwira TNI, Satu Raih Adhi Makayasa

Menurut dia, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin telah memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Kapolda menegaskan tidak akan mentolerir setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota.

“Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, Polda Kepri akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sudah menjadi komitmen kami,” tegas Pandra

Ia juga memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami menunggu hasil pemeriksaan Bidpropam. Jika terbukti, yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum dan etik,” kata Zahwani. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel 1 Perwira Polda Kepri Terlibat dalam Penggerebekan Narkoba Fiktif di Botania pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik Kota Batam padam sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan karena membuat kawasan gelap gulita pada malam hari dan berpotensi membahayakan pengendara.

Pantauan warga menunjukkan, lampu jalan padam di sepanjang Jalan Todak, mulai dari arah masuk PT Cladtek hingga ke kawasan McDermott Batumerah, Kecamatan Batuampar. Kondisi serupa juga terlihat di ruas jalan menuju Markas Komando Daerah IV (eks Lantamal IV) di Tanjungsengkuang.

Tidak hanya di Batuampar, jalur Bundaran Bandara Hang Nadim hingga ke arah Punggur juga mengalami hal sama. Sebagian besar PJU di sepanjang jalan tersebut tidak menyala saat malam tiba.

Beberapa pengendara mengaku khawatir dengan kondisi gelap di ruas jalan utama itu. Selain mengganggu kenyamanan berkendara, minimnya penerangan juga menimbulkan rasa waswas terhadap kemungkinan tindak kejahatan.

“Kalau malam gelap sekali, apalagi kalau lewat dari arah McDermott ke Tanjungsengkuang. Takut juga karena banyak truk besar lewat situ,” ujar Iwan, salah seorang pengendara, Senin (3/11).

Hal senada disampaikan Sari, warga Batuampar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki PJU yang padam agar keamanan dan keselamatan pengendara lebih terjamin.

“Sudah beberapa malam mati, kalau bisa segera diperbaiki. Kasihan kalau ada orang kerja malam lewat situ,” katanya.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Bidang PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Kukuk, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke sejumlah lokasi untuk memastikan penyebab padamnya lampu jalan.

“Kita sudah kirim tim untuk memastikan masalahnya, apakah karena kerusakan teknis atau ada kabel yang hilang,” ujar Kukuk saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, padamnya PJU bisa disebabkan berbagai faktor mulai dari gangguan jaringan listrik, kerusakan panel, hingga pencurian kabel yang belakangan sering terjadi di beberapa titik jalan utama Batam.

“Kalau sudah diketahui penyebabnya, segera kita lakukan perbaikan agar penerangan bisa normal kembali,” kata Kukuk.

DBMSDA juga mengimbau masyarakat agar ikut menjaga fasilitas penerangan umum dan segera melapor bila menemukan PJU padam atau aktivitas mencurigakan di sekitar tiang lampu jalan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel PJU Mati di Sejumlah Titik Batam, DBMSDA Turunkan Tim Perbaikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Pengadilan Negeri (PN) Batam mulai menggelar sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) dengan terdakwa Roslina (44), Senin (3/11).

Sidang yang berlangsung di ruang utama PN Batam itu dipimpin oleh Hakim Ketua Andi Bayu bersama dua hakim anggota. Roslina tampak hadir didampingi empat penasihat hukum, sementara jaksa penuntut umum (JPU) berjumlah dua orang.

Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyebut Roslina diduga melakukan kekerasan fisik terhadap pegawainya di rumah pribadi. Tindakan tersebut dianggap memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Baca Juga: Kasus Penyiksaan ART Sukajadi, Kejari Batam Terima Pelimpahan Berkas dari Polisi

“Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada korban. Karena itu, terdakwa dijerat pasal dengan ancaman hukuman lima hingga sepuluh tahun penjara,” ujar jaksa dalam ruang sidang.

Roslina sebelumnya ditangkap pada 23 Juni lalu dan sejak itu menjalani masa tahanan di Rutan Batam. Ia disebut belum mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Usai pembacaan dakwaan, Hakim Andi Bayu menutup sidang dan menjadwalkan lanjutan sidang pada Kamis (6/11) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Roslina Didakwa Aniaya ART, Terancam 10 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.