batampos – DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna, yang salah satu agendanya adalah pengesahan calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat Paripurna akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum memasuki agenda pertama, Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (14/6) akan diawali dengan pelantikan 4 anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW).

“Agenda pertama Rapat Paripurna DPR RI hari ini adalah mendengarkan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” kata Puan.

Selanjutnya, Rapat Paripurna akan mengesahkan calon anggota DKPP periode 2022-2027 dari unsur masyarakat setelah melalui proses pemilihan oleh Komisi II DPR pada Senin (13/6) kemarin. Sesuai ketentuan, ada 5 nama anggota DKPP dari unsur masyarakat di mana 3 diusulkan oleh DPR, dan 2 lainnya diusulkan oleh Presiden.

“Berdasarkan hasil inventarisasi dan diskusi bersama fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI, diputuskan secara musyawarah mufakat 3 orang yang dianggap terbaik dan memenuhi syarat sebagai calon anggota DKPP periode 2022-2027 dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna hari ini untuk dimintakan persetujuan,” jelas Puan.

Usai disahkan dalam Rapat Paripurna, 3 nama calon anggota DKPP tersebut akan dikirimkan ke Presiden sambil menunggu 2 nama calon lainnya, untuk kemudian nantinya dilantik. Anggota DKPP yang merupakan lembaga etik pengawas penyelenggara Pemilu ini juga akan diisi oleh 2 orang ex officio dari KPU dan Bawaslu.

batampos – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeksplorasi kemampuan setiap kandidat komisioner Komnas HAM. Itu seiring masih banyaknya calon yang minim pengetahuan tentang instrumen hukum HAM yang berlaku di dunia internasional.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menjelaskan pengetahuan terhadap isu HAM mestinya menjadi prioritas pansel dalam menyeleksi calon anggota Komnas HAM. Kandidat yang tidak peka dengan isu HAM, bahkan minim pengetahuan tentang instrumen hukum HAM tidak seharusnya diloloskan ke tahap seleksi berikutnya.

”Ini harus menjadi perhatian pansel, sehingga para calon yang minim pengetahuan tersebut tidak lolos ke tahap selanjutnya,” kata Rivanlee kepada Jawa Pos, kemarin (13/6).

Sebelumnya, Kontras melakukan pemantauan terhadap tahapan seleksi calon anggota Komnas HAM melalui dialog publik yang digelar pansel pada 8-9 Juni lalu. Dari pemantauan itu, Kontras mendapati pernyataan calon yang sangat buruk terkait isu HAM. Contohnya, yaitu pernyataan tentang menyelesaikan pelanggaran HAM berat lewat mekanisme restorative justice.

Kemudian ada pula calon yang menyatakan hukuman mati patut diberlakukan bagi pelaku genosida. Bukan hanya itu, salah seorang calon juga mengatakan bahwa cara menyelesaikan konflik sumber daya alam (SDA) adalah dengan menjadi bagian korporat dan berpartisipasi sebagai pemegang saham. ”Ada juga yang mengatakan bahwa LGBT menyalahi norma agama,” kata Rivanlee.

Menurut Kontras, beberapa pernyataan itu menggambarkan betapa kredibilitas dan kapabilitas beberapa calon anggota komisioner Komnas HAM sangat buruk. Narasi serta jawaban calon juga tidak solutif dan inovatif dalam menjawab permasalahan HAM di Indonesia. ”Perspektif HAM para calon masih sangat buruk, dan tidak klir,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dalam waktu dekat, tidak ada lagi perbedaan ruang rawat peserta BPJS Kesehatan. Yang semula dibedakan dalam kelas 1, 2, dan 3, nantinya akan diubah menjadi kelas rawat inap standar (KRIS).

Hingga kemarin (13/6) regulasi belum ada. Masih dalam pembahasan. ”Draft belum boleh keluar (dipublikasikan, Red),” kata Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha kemarin.

Meski demikian Kunta meyakinkan bahwa aturan anyar ini akan berpihak kepada peserta BPJS Kesehatan. ”Fasilitas kesehatan jadi lebih baik,” tuturnya Sekjen Kemenkes itu.

Pada dasarnya KRIS merupakan amanah undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Didalamnya dinyatakan bahwa peserta yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Dalam aturan yang sama penyelenggaraan BPJS Kesehatan berprinsip ekuitas. Artinya dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Tujuannya KRIS untuk meningkatkan mutu dan ekuitas pelayanan JKN.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, kelas rawat inap standar dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2023. Meski demikian dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap oleh seluruh rumah sakit. Pada Juli nanti rencananya akan dilakukan uji coba KRIS

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboe Siregar mendukung adanya kelas standar dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, dia menyayaangkan belum ada regulasi yang disosialisasikan. ”Sampai saat ini belum ada regulasinya dan seharusnya masyarakat diajak bicara,” ungkapnya.

Jika uji coba dilakukan pada Juli nanti, dia belum ada gambaran seperti apa uji cobanya. Begitu juga KRIS yang dimaksud diartikan seperti apa. Timboel sendiri berharap aturan ini berpihak pada peserta BPJS Kesehatan. “Kita harus lihat regulasinya dulu,” ungkapnya. Dia berharap agar dalam kurun waktu dua minggu ini ada sosialisasi.

Kemarin Jawa Pos juga mencoba menghubungi Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Bambang Wibowo. Sebab ada 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit yang menerapkan KRIS. Artinya rumah sakit harus berbenah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi fasilitas Kesehatan. Namun hingga berita ini ditulis, Bambang tidak memberikan respon. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Peraih medali SEA Games Vietnam diundang ke Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo. Mereka juga mendapatkan bonus dengan total Rp 130,5 miliar untuk atlet dan Rp 32 miliar untuk pelatih.

Pada turnamen SEA Games ada 499 atlet yang bertanding. 82 persen diantaranya pulang membawa medali. ”408 orang memperoleh medali,” kata Jokowi.

Dengan besarnya atlet yang memperoleh medali, Kepala Negara menekankan pentingnya membangun ekosistem olahraga. ”2015 kita peringkat ke-5, 2017 peringkat ke-5, 2019 peringkat ke-4, dan sekarang kita masuk peringkat ke-3,” ucapnya.

Ada sembilan cabang olahraga yang secara simbolis menerima bonus. Diantaranya peraih medali emas tunggal cabang olahraga dayung Irham, peraih medali emas ganda cabang panahan Riau Ega, dan peraik emdali emas beregu cabang bola baseket Derrick Michael Xzavierro.

Jokowi berharap prestasi para atlet yang berlaga di SEA Games ini dapat menjadi motivasi bagi para atlet lain. Pada gelaran SEA Games ke-31 Vietnam, kontingen Indonesia berhasil meraih 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu.

Perwakilan atlet dari tim basket Derrick Michael Xzavierro memyampaikan rasa bangganya setelah berjuang mendapatkan medali emas. Dia juga bangga bisa mengharumkan nama Indonesia di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Atlet lainnya, Ceyco Georgia juga mengungkapkan hal yang sama. Atlet karate ini menyampaikan rasa terima kasih atas bonus yang diberikan. “Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pemerintah yang sudah mengapresiasi atlet sebaik ini,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menuturkan bahwa doa dan harapan dari Kepala Negara merupakan salah satu hal yang meningkatkan semangat juang kontingen Indonesia untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Kita mendapatkan peringkat 3 di SEA Games ke-31,” tutur Raja.

Dia berharap agar pencapaian kontingen Indonesia kali ini memberikan inspirasi di ajang-ajang olahraga ke depannya. “Semoga kita bisa meningkatkan prestasi olahraga Indonesia ke depannya,” ucapnya. (*)

Reporter: JP Group