batampos – Apresiasi tinggi diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas dukungan yang selama ini diberikan terhadap pembangunan rumah masyarakat.
Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, kepada Dirut PT BTN (Persero), Haru Koesmahargyo, melalui penyematan pin emas saat HUT ke-50 REI di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: BTN Dapat Dukungan Pendanaan Pembiayaan Rumah Rakyat

BTN sendiri tercatat sebagai bank BUMN satu-satunya yang memberi dukungan terbesar dalam pembangunan rumah rakyat yang dilakukan oleh REI selama ini.

Hingga saat ini, total rumah KPR yang didukung BTN jumlahnya sekitar 5 juta unit dengan nilai kredit Rp 365 triliun dan 70% di antaranya merupakan produk rumah yang dibangun oleh REI. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Mulai 1 Juni 2022 Kementerian kesehatan Jerman akan melonggarkan aturan COVID-19 menyangkut kedatangan para pelaku perjalanan atau pendatang ke negara itu.

Kemenkes akan menangguhkan persyaratan vaksinasi, bukti sembuh, dan hasil negatif tes COVID-19, demikian menurut laporan kelompok media Funke, Rabu.

“Kami akan menangguhkan aturan 3G soal kedatangan, hingga akhir Agustus,” kata Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterback seperti dikutip Funke.

Aturan-aturan baru itu masih harus mendapatkan persetujuan dari Kabinet pada Rabu serta akan memuat pengakuan pada vaksin-vaksin COVID-19 apa saja yang disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) walaupun tidak disetujui oleh Uni Eropa, lapor Funke.

BACA JUGA: Lepas Ketergantungan Gas dari Rusia, Jerman Percepat Energi Terbarukan

Kasus infeksi virus corona di Jerman terus berkurang.

Badan penelitian pemerintah Roberet Koch Institute pada Selasa (24/5) melaporkan 64.437 kasus baru infeksi. Jumlah pada Selasa itu lebih kecil dibandingkan satu pekan lalu, yakni 21.815 kasus. (*)

reporter: antara

batampos – Dengan terus berkembangnya isu perubahan iklim, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang dominan sehingga menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Untuk itu, langkah-langkah mengurangi emisi GRK dengan mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT) menjadi hal yang harus terus dipikirkan.

Pada saat yang sama, dunia saat ini berada dalam terpaan krisis pangan, energi, dan keuangan yang dipicu oleh gejolak konflik di Ukraina, dan pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut meski jumlah kasus sudah menurun drastis.

“Penting bagi kita untuk mengenali situasi yang dihadapi, serta perlu memastikan bahwa kita sudah menyeimbangkan permintaan saat ini untuk energi konvensional, sambil tetap berkomitmen pada upaya transisi energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (24/5).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meski di tengah pandemi, masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan energi yang besar untuk menunjang aktivitasnya. Namun, target elektrifikasi universal telah menjadi penghasil emisi GRK terkemuka, karena penggunaan tenaga batu bara menjadi berlipat ganda dan juga terlihat adanya peningkatan emisi GRK sebesar 140 persen antara tahun 1990 dan 2017.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, transisi energi juga menjadi salah satu tema utama karena seluruh negara yang terlibat ingin mencapai kesepakatan global dalam upaya memitigasi dampak buruk perubahan iklim untuk generasi mendatang. Dalam forum G20 tersebut, Indonesia akan memperkenalkan skenario negara untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) yang disebut National Grand Energy Strategy (GSEN) yang mencakup rencana transisi dari energi fosil ke EBT.

Dalam gelaran COP26 akhir tahun lalu, Indonesia membuat komitmen iklim baru dengan menetapkan target NZE pada 2060 atau lebih awal. GSEN menjanjikan komitmen yang lebih ambisius dengan target 100 persen porsi EBT dalam bauran energi di 2060. Dipatok pada kapasitas lebih kurang sebesar 587 GigaWatt (GW), pembangkit listrik tenaga surya diharapkan akan menghasilkan 361 GW, pembangkit listrik tenaga air sebesar 83 GW, pembangkit listrik tenaga angin sebesar 39 GW, pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 35 GW, pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 37 GW, PLTP sebesar 18 GW, dan pembangkit listrik tenaga arus laut sebesar 13,4 GW.

“Permintaan dan potensi energi terbarukan di Indonesia semakin meningkat, sebab diperkirakan kebutuhan energi Indonesia juga akan meningkat semakin besar. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penambahan energi terbarukan yang konsisten dalam bauran energi secara keseluruhan. Hal ini tentunya merupakan perkembangan positif dalam pergeseran penggunaan energi di Indonesia menjadi energi hijau,” terang Menko Airlangga.

Penelitian menunjukkan transisi energi akan membutuhkan sejumlah besar investasi. Untuk mendorong hal ini, Indonesia akan memainkan peran penting dalam menerapkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan yang inovatif, sekaligus memastikan jalur investasi yang tepat. Indonesia juga mempertimbangkan untuk menyiapkan skema-skema inovatif dalam hal harga karbon, termasuk mekanisme pasar dan non-pasar.

Energi terbarukan juga diprediksi akan menciptakan banyak lapangan kerja. Keuntungan tidak langsung ini juga akan mencakup pemberdayaan transfer teknologi dan pengurangan ketergantungan pada impor produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini diharapkan disumbangkan oleh produksi panel surya dan manufaktur kendaraan listrik.

“Dalam jangka panjang, harus juga dipastikan bahwa terjadi transisi yang penuh keadilan terhadap manfaat biaya dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Bagi Indonesia sendiri, jika dikelola dengan baik, transisi tersebut tentu saja memberikan peluang. Arah kami untuk mencapai ambisi adalah positif. Namun tantangan seperti aspek pembiayaan, kurangnya standar desain yang memadai, kesadaran yang terbatas, dan keterbatasan ruang akan selalu ada,” ungkap Menko Airlangga.

Seiring bergesernya isu pandemi menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi, Menko Airlangga menyatakan saat ini adalah momentum tepat untuk bersama-sama mengambil kebijakan strategis pemulihan ekonomi sekaligus melakukan transisi energi. “Dengan momen G20, GCRG, COP26, dan lainnya, Indonesia akan berada di posisi sentral yakni dengan ikut mengatur transisi energi,” pungkas Menko Airlangga. (rep/fsr)

batampos – Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan penangkapan dua (2) hakim pengguna narkoba jenis sabu sangat memalukan kalangan institusi penegak hukum.

“Penangkapan ini sangat memalukan, memprihatinkan, dan membuat geram,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hakim adalah posisi yang sangat mulia, di mana orang banyak yang datang mencari keadilan. Namun faktanya, para hakim itu dengan tidak bertanggung jawab justru menggunakan barang haram.

“Ini sangat membuat miris,” ujarnya.

Sahroni meminta badan pengawas di Komisi Yudisial (KY) menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah peredaran narkoba di kalangan hakim. Menurutnya, diperlukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terkait penemuan tersebut.

“Saya meminta Komisi Yudisial dengan menggandeng BNN untuk menggelar tes narkoba kepada hakim secara massal. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga dan memulihkan meruah hakim dan kepercayaan publik pada lembaga kehakiman,” katanya.

Sebelumnya, dua hakim Pengadilan Rangkasbitung berinisial DA (39) dan YR (39) ditangkap BNN Banten karena terlibat kasus narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, BNN menemukan alat isap sabu atau bong di dalam pengadilan.

Kepala BNN Banten Hendri Marpaung mengatakan setelah menangkap ASN pengadilan berinisial RASS (32) yang mengambil sabu 20,634 gram di kantor jasa pengiriman, maka Tim BNN Banten langsung mendatangi Pengadilan Rangkasbitung. Di sana tim menggeledah ruang kerja YR sebagai pemesan.

“Tim membawa YR dan kita lakukan penggeledahan di ruang kerjanya, penggeledahan disaksikan oleh atasannya. Ternyata dia menyimpan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengonsumsi metamfetamin ini,” jelas Hendri.

Petugas menemukan pipet, bong, dan korek api yang biasa digunakan tersangka. Saat dilakukan tes, mereka dinyatakan positif sabu.

Keduanya mengatakan sabu digunakan bersama hakim DA. BNN langsung memeriksa dan hasilnya positif narkoba. (*)

Reporter: Antara