batampos – Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kali ini menyambangi Kota Batam dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, berkunjung ke Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip.

Sandi menegaskan, program Desa wisata adalah wisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Sehingga bisa membuka peluang usaha dan juga membuka lapangan pekerjaan.

Kemenparekraf menyakini desa wisata bisa menciptakan peluang pekerjaan sebanyak 1,7 juta orang, efektif untuk memberikan solusi terhadap masalah tenaga kerja yang meningkat di masa pandemi.

Dia melanjutkan Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip adalah desa wisata dengan paket komplit, dalam desa wisata ini ditonjolkan wisata edukasi, konservasi dan rekreasi.

Itu menunjukan bila lokasi tersebut bukan hanya tempat rekreasi namun bisa juga menjadi sarana edukasi dan konservasi.

“Apalagi saya dapat penjelasan tadi kalau siswa dari Singapura dan Malaysia berlibur mereka berkunjung ke Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip untuk belajar dan juga pengenalan konservasi hutan bakau,” tegasnya.

Dengan kedatangan wisatawan negara tetangga ini maka bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk ikut menjual produk mereka sekaligus menjualnya. Selain itu, digitalisasi juga sangat penting guna memajukan UMKM di desa wisata tersebut. “Untuk pemilihan 50 desa wisata kali ini ada 7 kategori, salah satunya digitalisasi,” ujarnya.

Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip yang ada di Batam, Kepulauan Riau masuk dalam nominasi 50 desa wisata yang akan bertanding dalam ADWI tahun 2022 ini. Dalam kunjungannya, Mas Menteri juga menyempatkan melihat anak-anak muda sedang bermain sepak takraw. Dalam kesempatan tersebut dia juga diajak bermain bermain sepak takraw dan melawan Gubernur Kepulauan Riau. Menurut Sandi sepak takraw adalah olahraga khas dari bangsa melayu, bahkan sudah ada pertandingannya di Sea Games dan event lainnya.

Namun ketika bermain, Sandi melihat kalau perlengkapan untuk bermain takraw net dan bola sudah tidak layak. Sehingga dia langsung memutuskan untuk memberikan Net dan bola sepak takraw yang baru. Selanjutnya, Sandi juga menuju Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu sambil menyapa warga di sisi jalan dengan diiringi kesenian “Tabuh Kompang” Mas Menteri dan rombongan juga memakai ikat kepala khas melayu atau biasa disebut tanjak.

Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga berkunjung ke Pasar Mangrove dimana dalam pasar tersebut ada produk UMKM seperti suvenir kuliner, kriya, fesyen khas Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip. “Kita bisa lihat, ada temoat yang diperuntukan untuk UMKM khas desa wisata ini,” katanya. Sandi mendapat penjelasan kalau Pasar Mangrove merupakan event regular seminggu sekali yang diadakan di Kampung Tua Bakau Serip. Biasanya selain membuka stand UMKM aneka cemilan,jajanan kampung, hasil anyaman tas, kerajinan kerang, pakaian, pohon bonsai, kriya bahan non organik, ditampilkan juga kesenian dan budaya yang ada di Batam.

Sandi juga diberi kesempatan untuk menanam bibit mangrove bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Walikota Batam. Dia mendapat penjelasan di Kawasan hutan Mangrove yang diberi nama Pandang Tak Jemu terdapat pohon bakau yang usianya sudah ratusan tahun.

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk kedua kalinya dengan mengangkat tema “Kebangkitan Ekonomi untuk Indonesia Bangkit”.

Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi “Indonesia sebagai Negara Tujuan Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing Global, Berkelanjutan dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”.(*)

Reporter: Yashinta

batampos– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku sudah mengetahui mahalnya atau naiknya ongkos atau tiket feri Batam-Singapura. Sandiaga juga mengaku sudah melakukan pembicaraan bilateral untuk membahas masalah tersebut.

“Isu-isu terkait harga tiket kapal feri ke Singapura yang mahal itu sudah kami bahas dalam pembicaraan bilateral,” ungkap Sandiaga Uno, Selasa (31/5).

Kenaikan harga tiket kapal feri Batam-Singapura, Singapura-Batam sempat membuat heboh warga Batam karena kenaikannya mencapai 100 persen. Untuk harga tiket saat ini seharga Rp800.000 sekali pergi, padahal sebelumnya hanya Rp400.000.

BACA JUGA: Segini Harga Tiket Batam-Singapura Sekarang

Kenaikan harga tiket kapal feri ini sebelumnya juga sudah dibahas oleh DPRD Kota Batam, yang menilai kenaikan harga tiket kapal feri ini tidak wajar karena akan mempengaruhi jumlah pengunjung.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menambahkan aturan keluar masuk wisatawan di Kepri satu demi satu sudah dipermudah. Termasuk yang saat ini sedang diurus yaitu persoalan asuransi bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Kepri.

“Soalnya asuransi itu masih memberatkan bagi para wisatawan asing yang datang ke tempat kita. Tiket feri juga masih mahal, nanti akan kami cek, akan kami kumpulkan agen-agen untuk membicarakan ini,” kata Ansar.

Ansar berharap dengan penyelesaian persoalan tersebut dapat membuat gairah pariwisata di Kepri segera membaik.

“Pak Menteri jangan lupa, Kepri ini jumlah kunjungan wisatawan asingnya nomor dua terbesar setelah Bali,” ucap Ansar. (*)

reporter: antara

batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri melarang pihak sekolah negeri untuk menambah jumlah rombongan belajar (Rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022/2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Selasa (31/5/2022).

“Perlu kami sampaikan, PPDB tahun ini merupakan prioritas utama saber pungli. Jangan lakukan pungli dalam bentuk apapun. Jangan kaitkan dana dengan nilai akademik siswa. Selain itu, kami juga melarang adanya penambahan rombel,” katanya melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Batam Pos.

Lagat meminta Inspektorat Kepri dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 agar bebas dari penyimpangan.

“Perlu kami sampaikan, PPDB tahun ini merupakan prioritas utama saber pungli. Jangan lakukan pungli dalam bentuk apapun. Jangan kaitkan dana dengan nilai akademik siswa. Selain itu, kami juga melarang adanya penambahan rombel,” tegasnya.

Untuk itu, Lagat meminta Inspektorat dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 agar bebas dari penyimpangan.

Pada rakor tersebut, ia mengindikasikan persiapan pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terlebih untuk tahun ini Kabupaten Bintan mempunyai program mitigasi yang lebih jelas dengan membuka posko layanan informasi.

Namun ia meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat se Provinsi Kepulauan Riau agar memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Pertama kata dia, sebaiknya penetapan zonasi dapat menggunakan sistem radius agar tidak ada blind spot. Kemudian tidak boleh ada penerimaan pasca PPDB dimana PLS telah berlangsung.

“Ketiga, Kepala Dinas harus dapat memastikan tidak ada pungli yang dikaitkan dengan PPDB. Keempat, kami harap inspektorat dapat melakukan pengawasan yang masif hingga unit kerja. Serta yang terakhir kami tekankan pelaksanaan PPDB agar konsisten berdasarkan rombel dan rencana daya tampung yang sudah diatur pada juknis,” tuturnya.

Untuk diketahui, jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel)/ kelas sesuai dengan peraturan terkait yakni SD : 28 orang, SMP : 32 orang dan SMA/SMK : 36 orang.

Auditor Madya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Nursal, mengatakan, pada penerapan sistem zonasi pihak sekolah dminta untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pihak sekolah jangan salah menafsirkan aturan zonasi. Hati-hati dengan penerimaan melalui surat domisili dan surat keterangan pindah tugas orang tua,” ujarnya.

Surat domisili lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi yang Kartu Keluarga (KK)-nya hilang karena bencana sosial dan bencana alam.

“Sedangkan, untuk surat keterangan pindah tugas itu hanya tertera kabupaten/kota, tidak sampai kecamatan,” jelasnya.(*)

Reporter: Messa Haris

batampos – Ombudsman RI Perwakilan Kepri melarang pihak sekolah negeri untuk menambah jumlah rombongan belajar (Rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022/2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Selasa (31/5/2022).

“Perlu kami sampaikan, PPDB tahun ini merupakan prioritas utama saber pungli. Jangan lakukan pungli dalam bentuk apapun. Jangan kaitkan dana dengan nilai akademik siswa. Selain itu, kami juga melarang adanya penambahan rombel,” katanya melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Batam Pos.

Lagat meminta Inspektorat Kepri dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 agar bebas dari penyimpangan.

“Perlu kami sampaikan, PPDB tahun ini merupakan prioritas utama saber pungli. Jangan lakukan pungli dalam bentuk apapun. Jangan kaitkan dana dengan nilai akademik siswa. Selain itu, kami juga melarang adanya penambahan rombel,” tegasnya.

Untuk itu, Lagat meminta Inspektorat dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 agar bebas dari penyimpangan.

Pada rakor tersebut, ia mengindikasikan persiapan pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terlebih untuk tahun ini Kabupaten Bintan mempunyai program mitigasi yang lebih jelas dengan membuka posko layanan informasi.

Namun ia meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat se Provinsi Kepulauan Riau agar memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Pertama kata dia, sebaiknya penetapan zonasi dapat menggunakan sistem radius agar tidak ada blind spot. Kemudian tidak boleh ada penerimaan pasca PPDB dimana PLS telah berlangsung.

“Ketiga, Kepala Dinas harus dapat memastikan tidak ada pungli yang dikaitkan dengan PPDB. Keempat, kami harap inspektorat dapat melakukan pengawasan yang masif hingga unit kerja. Serta yang terakhir kami tekankan pelaksanaan PPDB agar konsisten berdasarkan rombel dan rencana daya tampung yang sudah diatur pada juknis,” tuturnya.

Untuk diketahui, jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel)/ kelas sesuai dengan peraturan terkait yakni SD : 28 orang, SMP : 32 orang dan SMA/SMK : 36 orang.

Auditor Madya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Nursal, mengatakan, pada penerapan sistem zonasi pihak sekolah dminta untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pihak sekolah jangan salah menafsirkan aturan zonasi. Hati-hati dengan penerimaan melalui surat domisili dan surat keterangan pindah tugas orang tua,” ujarnya.

Surat domisili lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi yang Kartu Keluarga (KK)-nya hilang karena bencana sosial dan bencana alam.

“Sedangkan, untuk surat keterangan pindah tugas itu hanya tertera kabupaten/kota, tidak sampai kecamatan,” jelasnya.(*)

Reporter: Messa Haris

batampos – Bea Cukai Batam menindak 55 pelanggaran pada periode Januari hingga April 2022 yang didominasi hasil tembakau sebanyak 2.322.724 batang rokok ilegal.

Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Undani, mengatakan, hasil tembakau tersebut didominasi oleh sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

“Untuk minuman mengandung etil alkohol yang ditindak mencapai 700,86 liter,” ujarnya, Selasa (31/5/2022).

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan pada tahun 2022. Komoditi barang hasil penindakan tertinggi diduduki oleh komoditi Barang Kena Cukai (BKC), berupa:

1. Hasil Tembakau
2. Minuman mengandung etil alkohol
3. Komoditi barang campuran
4. Komoditi barang pornografi dan sextoys

“Selain BKC ilegal, Bea Cukai Batam juga melakukan penindakan terhadap temuan pelanggaran lainnya. Terhitung hingga 30 April 2022, total penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam mencapai 161 penindakan,” tuturnya.

Dari jumlah tersebut lanjutnya, 126 penindakan non patroli laut, 19 penindakan patroli laut, 7 penindakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, 6 (enam) penindakan hasil pelimpahan dari instansi lain, dan 3 penindakan kepabeanan dan cukai lainnya.

“Hingga April 2022, Bea Cukai Batam telah melakukan penindakan hingga 161 pelanggaran, dengan nilai seluruh barang ditaksir mencapai Rp. 15.232.425.000, dan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp.5.799.376.000,” jelasnya.

Untuk komoditi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor kata dia, Bea Cukai Batam berhasil menindak 26 gram Narkotika Golongan I jenis Cannabis Sativa dan 811,3 gram Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine, yang saat ini telah dilimpahkan kepada Polda Kepri.

Kemudian 765 Narkotika Golongan I jenis Cannabis Sativa, yang saat ini telah dilimpahkan ke Poresta Barelang dan 60 butir Hexymer, 5 butir Diazepam, dan 30 butir Risperidone, yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

“Atas 161 penindakan tersebut, Bea Cukai Batam telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp839.582.000, yang didapat dari pungutan sanksi administrasi berupa denda, bea masuk, pajak pertambahan nilai, PPh pasal 22 impor, dan pajak penjualan barang mewah,” paparnya.

Ia menjelaskan, penindakan terhadap BKC utamanya rokok ilegal, sejalan dengan operasi Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam, dengan tujuan menekan peredaran rokok ilegal.

Kemudian mendorong demand terhadap BKC yang legal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai.

Hal itu lanjutnya, dikarenakan kesuksesan penekanan peredaran rokok ilegal berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara di bidang cukai.

Ia menjelaskan, penindakan Bea Cukai Batam terhadap BKC khususnya di Kota Batam menunjukkan keseriusan unit pengawasan Bea Cukai Batam dalam melakukan tindakan represif menekan peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

Bea Cukai Batam lanjutnya, akan terus berupaya menekan pelanggaran kepabeanan dan cukai, khususnya pada peredaran rokok ilegal.

“Bea Cukai sangat mengapresiasi masyarakat yang memberi informasi adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dapat menghubungi Bea Cukai Batam melalui call center kami atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam,” tuturnya.(*)

Reporter: Messa Haris