batampos – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah yang akan menerapkan tarif baru harga tiket menaiki Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal. Dia meminta pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Saya pada posisi tidak setuju. Saya tidak setuju dan kalau sudah diputuskan saya kira perlu dilakukan evaluasi,” kata Huda kepada wartawan, Senin (6/6).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, seharusnya pemerintah melihat pertimbangan lain dalam membuat tarif baru seharusnya menjadu opsi terakhir. Dia menegaskan, ada kebijakan lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam menjaga kekayaan sejarah dan budaya.

“Misalnya, jumlah wisatawannya yang dibatasi, dilimit pada konteks pengaturan jamnya, jumlahnya, dan seterusnya. Bukan menaikkan (tarif) tiketnya,” tegas Huda.

Dia pun menilai, kenaikan tarif itu berisiko menjauhkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan situs budaya dan sejarah. Karena itu, legislator PKB ini mendorong agar Candi Borobudur tetap menjadi destinasi yang dapat diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan lokal.

“Kalau ingin menjadikan Borobudur sebagai destinasi eksklusif, karena dalam konteks ini, saya masih setuju Borobudur harus tetap menjadi destinasi yang bisa diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita. Karena risiko ketika menjadi destinasi eksklusif risikonya adalah dia akan menjadi destinasi yang menjauhkan masyarakat dari pemahaman dan pengalaman pengetahuan spiritual,” papar Huda.

Dia pun meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai perwakilan Pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR untuk mengambil inisiatif terkait kebijakan itu. Dia memastikan, persoalan ini akan dibawa menjadi bahasan dalam rapat kerja DPR bersama Kemenparekraf.

“Ya kita minta supaya ada diskusi dulu. Ada semacam konsultasi publik dulu dan saya kira Kemenparekraf bisa mengambil inisiatif,” pungkas Huda.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan kenaikan tarif wisata Candi Borobudur. Untuk tarif tiket masuk tetap diharga Rp 50 ribu. Namun untuk biaya menaiki wilayah Candi Borobudur naik menjadi Rp 750 untuk wisatawan lokal, USD 100 untuk warga negara asing (WNA) dan khusus untuk pelajar seharga Rp 5 ribu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lima anggota Kepolisian Resor (Polres) Blora, Jawa Tengah, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan sepasang suami istri oknum anggota di satuan kepolisian tersebut.

Kelima saksi yang dimintai keterangan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, masing-masing bertugas di Kantor Samsat Pembantu Cepu, Samsat Pembantu Blora, dan Satuan Pengamanan Objek Vital Polres Blora.

Dua terdakwa yang diadili dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut masing-masing Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani.

Salah seorang saksi yang dimintai keterangan, Iptu Andy Setyo Ardianto yang bertugas di Kantor Samsat Pembantu Blora menjelaskan bahwa dia selalu menyetorkan dana PNBP yang berasal dari pengurusan STNK setiap hari.

“Setiap hari disetor ke terdakwa Eka Maryani sebagai Bendahara Pemerima PNBP secara tunai,” katanya.

Ia menyebut terdapat tanda terima dalam setiap uang yang diserahkannya itu.

Terdakwa Eka, kata dia, selanjutnya bertugas menyetorkan dana tersebut ke rekening penampungan setiap hari.

Ia mengatakan tindak pidana yang terjadi tersebut melibatkan suami Eka, Etana Fani Jatnika, yang juga anggota polisi.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui peruntukan dana yang dicuri tersebut.

Sebelumnya, Sepasang suami istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah, Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, didakwa melakukan korupsi uang setoran PNBP di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp3,049 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang terjadi pada 2021 tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.

Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dana yang belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu.

Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.

Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi.

Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut akan diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus. (*)

Reporter: Antara

batampos – Kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, harga kenaikannya itu mengalami perubahan signifikan untuk wisatawan domestik, dari sekitar Rp 25.000-Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 per orang.

Terkait itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji kenaikan tersebut. Apalagi saat ini keadaan ekonomi sedang dalam keadaan berat, seperti biaya hidup yang semakin tinggi sampai harga bahan pokok naik.

Maka dari itu, menurutnya perubahan harga tiket ini perlu dikaji lebih mendalam dan diperlukan empati yang dapat mensinergikan dengan keadaan yang kini dialami oleh masyarakat. Sementara itu, ia juga memastikan harga tiket masuk wisatawan lokal sampai Pelataran tidak akan dinaikkan, yakni tetap Rp 50.000.

“Masyarakat baru saja keluar dari pandemi, pariwisata yang baru saja melihat kembali, ekonomi yang baru saja bangkit kembali. Kami sangat mengerti dan juga ingin meluruskan bahwa tiket wisatawan nusantara itu tidak mengalami kenaikan,” tutur dia dalam Weekly Press Briefing, Senin (6/6).

Saat ini, pihaknya menerima banyak sekali masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari dalam dan luar negeri. Adapun, Candi Borobudur sendiri juga tidak hanya akan dijadikan sebagai lokasi wisata saja, tapi lebih dari itu.

“Harapan kita memang Borobudur ini adalah sebuah destinasi wisata, tapi lebih dari destinasi wisata, candi ini adalah peradaban kita. Tentunya juga ada aspek edukasi karena pelajar study tour,” imbuhnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan akan melakukan pembatasan pengunjung Candi Borobudur. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata tersebut dibatasi 1.200 orang per hari.

”Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar 750 ribu rupiah,” kata Luhut dari akun Instagram-nya @luhut.pandjaitan dikutip JawaPos.com, Minggu (5/6). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pengamat politik, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh, di Menara NasDem, di Jakarta, Minggu malam (5/6), untuk membahas kerja sama politik.

Imam yang juga direktur IndoStrategi Research and Consulting di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, mengatakan dinamika politik menjelang Pemilu 2024 makin hangat.

Hal ini ditandai makin intensifnya para elit politik intens menggelar pertemuan. “Pertemuan SBY dan Surya Paloh tentu merupakan bentuk komunikasi politik yang secara politik memang saling membutuhkan,” kata dia, ketika dihubungi media.

Menurut dia, SBY dan Partai Demokrat berkepentingan mencari dukungan partai lain karena bercita-cita mengusung Ketua Umum Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, Partai NasDem sampai hari ini masih belum memiliki kandidat yang resmi untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

“Jadi pertemuan ini bagi Demokrat atau SBY kemungkinan besar adalah bagaimana mencari dukungan partai NasDem karena jika hanya Demokrat sendiri tak cukup syarat untuk mengajukan pasangan calon capres dan cawapres,” katanya.

AHY yang kemungkinan akan maju dalam Pilpres 2024 memang harus menggalang dukungan parpol karena jika hanya mengandalkan Demokrat belum terpenuhi.

“Karena itu, tidak menutup kemungkinan SBY menyodorkan AHY agar diusung NasDem baik sebagai capres atau cawapres. Ini karena target Demokrat jelas mengajukan AHY berlaga dalam Pilpres 2024,” kata dia. (*)

Reporter: Antara