batampos – Ada 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri dibayangi oleh sanksi berat. Sanksi tersebut bisa berupa administrasi hingga denda uang dengan nominal besar.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan, sanksi administrasi berupa larangan mengikuti seleksi CPNS selama satu periode.

“Pasal 54 ayat 2 Permen PANRB Nomor 27 tahun 2021 dijelaskan, pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya,” kata Satya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/5).

Selain itu, beberapa penerima lamaran CPNS turut menyertakan sanksi denda bagi pelamar yang mengundurkan diri. Seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengenakan denda Rp 50 juta. Hal itu tertuang dalam Pengumuman Kementerian Luar Negeri Pengumuman/00008/KP/11/2019/24/03 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019, poin X nomor 10.

Kemudian berdasarkan Pengumuman Nomor 01/PANSEL-CPNS/11/2019 tentang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PPN / Bappenas tahun Anggaran 2019, poin VII nomor 4, pelamar yang mengundurkan diri harus membayar Rp 35 juta.

Sementar itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyertakan denda bervariasi. Mengacu kepada pengumuman Nomor: Peng-11/XI/2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Intelijen Negara tahun Anggaran 2019, dijelaskan Denda sebagai penerimaan bukan pajak, akan diberlakukan bagi pelamar yang dinyatakan lulus lalu mengundurkan diri, sebesar Rp 25 juta.

“Telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 50 juta. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen tingkat dasar dan diklat lainya kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 100 juta,” jelas Satya.

Sebelumnya, BKN mengungkap terdapat 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Seluruhnya tersebar dibanyak instansi atau kementerian.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, CPNS yang mengundurkan diri memiliki berbagai alasan. Namun, alasan apapun tetap tidak dibenarkan untuk mundur setelah proses seleksi seluruhnya dilalui.

“Alasannya sebenarnya bermacam-macam, tapi nggak ngaruh juga sih. Mau dia bilang gaji tidak tidak sesuai ekspektasi, lokasi kerja tak sesuai eksperasi, mau kehilangan motifasi apapun itu, intinya saat mereka sudah ikut seleksi dari awal sampai akhir mereka harusnya berkomitmen dong jadi PNS,” kata Satya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/5).

Satya mengatakan, sejak awal pembukaan formasi CPNS sudah jelas perihal nominal gaji, lokasi penempatan dan lain sebagainya. Sehingga pelamar sudah tahu sebelum memutuskan terus mengikuti seleksi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan makanan dan minuman halal Indonesia menjadi nomor satu dunia pada 2023 mendatang. Untuk saat ini berdasarkan laporan yang dirilis oleh DinarStandard, Indonesia menempati peringkat dua dunia untuk kategori makanan dan minuman halal (halal food and beverages), serta peringkat empat untuk pengembangan ekonomi syariah.

“Makanan dan minuman halal Indonesia kita targetkan akan menjadi nomor satu dunia pada 2023. Sementara industri busana sopan (modest fashion) Indonesia akan menjadi nomor satu dunia pada 2024,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Aqil Irham kepada wartawan, Jumat (27/5).

Aqil mengatakan, target ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai hub global bagi industri makanan dan minuman halal pada 2024. “Ini sekaligus telah dicanangkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju,” imbuhnya.

Untuk mendorong tercapainya hal tersebut, BPJPH telah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). “Kita targetkan, sampai akhir tahun ini ada 10 juta produk bersertifikat hlal yang akan dikeluarkan melalui program SEHATI,” jelas Aqil.

Untuk memenuhi target tersebut, BPJPH telah melakukan self-declaration sertifikasi Halal, khususnya bagi UMK/UMK dengan skema pendampingan PPH (Proses Produk Halal); serta memperbanyak LPH (Badan Pemeriksaan Halal). Sejumlah pelatihan juga telah diadakan untuk pendampingan PPH, supervisor halal, auditor, asesor, dan rumah potong hewan (RPH). (*)

Reporter: JP Group

batampos — PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai komitmen dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) di Auditorium Graha PGAS, Jakarta, pada Jumat, (27/05/2022).

RUPST ini mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2021, serta memutuskan untuk membagikan deviden tahun buku 2021 sebesar USD 205.955.966 setara Rp 3,016 Trilyun atau Rp 124,42 per lembar saham kepada Pemerintah dan Pemegang Saham.

Selain itu, RUPST juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Limited) untuk audit tahun 2022 dan besaran tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Untuk perubahan pengurus perseroan, Pertamina selaku penerima kuasa dari Seri A Dwiwarna tidak mengusulkan perubahan pengurus dan RUPST membatalkan agenda perubahan pengurus.

“Dalam peran sebagai Subholding Gas Pertamina, perseroan secara berkelanjutan mengoptimalkan setiap peluang gas bumi melalui program gasifikasi, LNG trading, dan retail yang merupakan fokus perusahaan saat ini dan ke depan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.

Dengan portofolio bisnis mencakup upstream, midstream, hingga downstream, PGN berkomitmen mengelola rantai bisnis gas bumi, CNG dan LNG yang terintegrasi dengan jaringan infrastruktur gas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Saat ini, perseroan fokus dalam finalisasi penyelesaian pipa transportasi minyak rokan untuk menyalurkan minyak mentah dari Blok Rokan sebesar 265.000 barel per hari dalam mendukung peningkatan produksi minyak bumi Indonesia.

Selain itu, perseroan juga sedang menjalankan pembangunan jaringan gas (jargas), yang selain melayani rumah tangga juga sekaligus sebagai pintu masuk ekspansi jaringan distribusi ke segmen bisnis lain, dengan peningkatan nilai tambah layanan digitalisasi data dan smart meter.

Proyek strategis selanjutnya adalah gasifikasi pembangkit listrik melalui pembangunan infrastruktur gas bumi untuk pembangkit listrik yang berlokasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur serta gasifikasi kilang minyak untuk mendukung efisiensi kilang minyak pertamina di RU IV Cilacap, RU VI Balongan, dan RU V Balikpapan sebagai wujud sinergi Pertamina Group.

“PGN selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen mengoptimalkan secara berkelanjutan setiap peluang gas bumi melalui program gasifikasi di seluruh sektor sebagai solusi energi transisi yang menjadi fokus perusahaan dalam jangka panjang,” tutup Rachmat. (*)