batampos – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengemasi barang-barang pribadi pada saat-saat terakhirnya berada di Kantor Gubernur, Senin, (9/4). Masa jabatannya bersama sang wakil Idris Rahim akan berakhir pada Kamis, 12 Mei 2022.

Rusli hanya-memilih sejumlah barang pribadinya untuk dibawa pulang ke rumah serta meninggalkan barang yang berstatus aset pemprov di ruang kerjanya.

“Ini kursi kerja yang saya beli sendiri, termasuk dua kursi tamunya. Dulu sebagian fasilitas di sini saya ganti dengan barang pribadi milik saya, hanya untuk kenyamanan,” katanya.

Selain di kantor, gubernur bersama istrinya, Idah Syahidah, juga mengemasi barang-barang pribadinya di rumah dinas gubernur. Ia menjelaskan satu per satu perabotan rumah tangga milik pemerintah yang akan ditinggalkan di rumah dinas. 
Menurutnya, hanya beberapa foto dan barang pribadi yang akan diangkut ke rumahnya.

“Tentu tidak akan ada satu pun barang aset pemprov yang akan kami bawa pulang,” katanya.

Sebelum serah terima jabatan pada 12 Mei 2022, Gubernur Gorontalo dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan,di antaranya menghadiri penyerahan hibah mobil ambulans di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Diketahui, Rusli Habibie juga sempat memimpin apel gabungan perdana usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sekaligus pamitan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov setempat.

“Alhamdulillah, saya sangat bangga apel terakhir saya dan wagub banyak yang hadir. Sisa tiga hari lagi masa jabatan, kami mohon pamit. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf selama 10 tahun ini banyak hal yg kurang berkenan baik itu tutur kata dan perbuatan,” kata Rusli di halaman Museum Purbakala, Kota Gorontalo.

Selain pimpinan dan staf OPD, Rusli juga berpamitan kepada seluruh pegawai honorer di lingkungan pemprov. Ia mengaku hal yang paling berat baginya adalah wacana bahwa pegawai tidak tetap (PTT) tidak akan ada lagi pada tahun 2023, sementara ia menilai sejauh ini banyak PTT yang kinerjanya jauh lebih baik dari PNS.

“Saya sedih melihat teman-teman PTT. Kenapa? karena 2023 kabarnya tidak ada lagi PTT. Saya ingat tahun 2019 isunya juga sama, tapi saya tetap melobi ke Kemendagri untuk tetap ada PTT. Kepada teman-teman saya ucapkan selamat berjuang, selamat berdoa, mudah-mudahan kalian masih tetap dipertahankan jadi PTT. Walaupun sudah tidak sebagai gubernur saya tetap akan bantu sebisa saya,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh PNS pemprov, tak hanya sekedar meningkatkan kinerja tapi lebih inisiatif dan kreatif dalam menjalankan maupun menerapkan program-program pembangunan.

“Kemarin banyak wartawan yang datang ke saya, banyak yang memuji, banyak juga yang mengatakan kinerja saya kurang. Kalau keberhasilan itu saya katakan kalianlah yang hebat, termasuk ajudan dan sopir. Saya dan pimpinan OPD kalau tidak ada sopir, tentu tidak bisa apa apa. Begitu pula kalau tidak ada ajudan, saya dan pak Idris akan kelimpungan,” ujarnya.

Apel pagi yang dirangkaikan dengan silaturahmi itu penuh rasa haru saat sejumlah pegawai memberikan kesan dan pesan, selama bekerja di bawah kepemimpinan keduanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Uang fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, yang berjumlah miliaran rupiah untuk Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid dikemas dalam kardus, kantong plastik hingga tas purun (tas dari bahan anyaman).

Hal itu diungkapkan saksi Abdul Latif dalam fakta persidangan perkara dugaan pidana korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin.

Abdul Latif yang dicecar Ketua Majelis Hakim Yusriansyah terkait teknis penyerahan uang fee kepada terdakwa melalui dirinya selaku ajudan bupati mengaku tidak melihat langsung wujud uang yang disetorkan lantaran selalu dikemas dalam kardus, kantong plastik atau tas purun.

“Saya langsung menyerahkan kepada terdakwa. Kalau beliau tidak ada di tempat saya letakkan di meja ruang kerja,” kardus Abdul Latif.

Sementara saksi lain Kasi Jembatan Bidang Binamarga Dinas PUPRP HSU Marwoto menyebut selama tahun 2019 dia mengetahui dan membuat catatan ada dana fee Rp 4,6 miliar lebih terkumpul.

Kemudian tahun 2020 jumlahnya Rp 12 miliar lebih dan di tahun 2021 Rp 1,8 miliar lebih dari para kontraktor Bidang Binamarga.

“Uang-nya itu diserahkan rekanan langsung ke ajudan bupati tidak melalui saya,” ujar Marwoto yang menjadi salah satu orang dipercaya oleh terdakwa untuk mengkoordinir pengumpulan uang fee dari para kontraktor pemenang lelang pekerjaan Bidang Binamarga Dinas PUPRP HSU.

Sedangkan Kabid Binamarga HSU Rahmani Noor dan Kabid Cipta Karya HSU Abraham Radi mengaku ada permintaan besaran fee 13 persen yang diminta terdakwa untuk proyek yang dikerjakan.

Majelis hakim juga sempat menggali keterangan para saksi soal kepemilikan aset berupa apotek, klinik kesehatan dan rumah oleh terdakwa. Para saksi yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan mengetahui aset-aset tersebut dimiliki terdakwa setelah menjabat sebagai Bupati HSU.

Diketahui dalam perkara ini, Abdul Wahid selain dijerat dakwaan tindak pidana korupsi atas kasus pembagian fee proyek irigasi di Dinas PUPRP HSU juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh JPU KPK.

Mantan Plt Kadis PUPRP HSU Maliki telah divonis majelis hakim pidana enam tahun penjara. Sedangkan dua kontraktor Marhaini dan Fachriadi divonis penjara satu tahun sembilan bulan serta denda Rp 50 juta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Membeli mobil baru merupakan impian bagi setiap orang, apalagi mobil impiannya di beli tanpa harus inden. Namun meskipun mengalami inden atau menunggu biasanya hanya beberapa bulan saja. Akan tetapi kalau tahunan durasi inden-nya, ini yang membuat konsumen gerah.

Hal ini terjadi di India dengan konsumen yang menginginkan mobil merek Tesla. Mengu­tip dari Indian Express, disebutkan kalau sejumlah konsumen di negara Bolywood ini melakukan pre-order Tesla Model 3 pada 2016.

Namun meskipun calon konsumen sudah membayar uang booking untuk mobil listrik tersebut sebesar USD 1.000 atau sekitar Rp 14 juta lebih, mobil yang dinanti tak kunjung ada.

Dalam hal ini pihak penjual menjanjikan pengembalian uang namun faktanya hingga kini masih ada pelanggan yang belum dikembalikan haknya. Sebagai informasi saat Tesla Model 3 dirilis pada 2016, CEO Tesla, Elon Musk, sempat mengatakan kalau calon konsumen di seluruh dunia bisa melakukan pemesanan mobil listrik tersebut. Termasuk konsumen dari India.

BACA JUGA: Bangun Pabrik di Jerman, Tesla Rogoh USD 5,5 Miliar 

Pengiriman yang lama mengalami keterlambatan di India membuat konsumen kecewa dan merasa tertipu. Pasalnya Tesla sebenarnya sudah mulai mengirim lebih dari 300.000 unit Tesla Model 3 ke berbagai negara. Terkait hal ini banyak konsumen yang akhirnya mengajukan pengembalian dana karena sudah habis kesabaran terlalu lama menunggu.

“Memang ini hanya USD 1.000, namun tetap saja mereka telah mengambil uang saya,” ungka salah satu konsumen Tesla Model 3 di India.

Disinyalir muncul berbagai opini kalau salah satu penyebab konsumen belum bisa mendapatkan unit mobil listriknya karena terhambatnya kerja sama antara Tesla dengan pemerintah India. Bila hal ini terjadi di Indonesia, bagaimana menurut Anda? (*)

Reporter: JP Group