batampos – Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi menuai protes dari warga setempat karena dinilai dapat mengganggu ketenteraman lingkungan perumahan. Polemik ini telah berlangsung lebih dari sebulan terakhir dan kini mendapat perhatian dari DPRD Batam.

Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (3/11) mendatang.

“Kami akan mengambil sikap cepat. Semoga hari Senin sudah bisa kita RDPU-kan,” ujar Kamal, Rabu (29/10).

Baca Juga: Tolak Pembangunan Kantor Lurah di Tengah Komplek Elit, Warga Sukajadi Ambil Langkah Hukum

Dalam RDPU nanti, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, camat, lurah, serta perwakilan RT/RW setempat. Rapat akan digelar lintas komisi untuk memastikan persoalan ini dapat dibahas secara menyeluruh.

DPRD masih menelusuri dasar hukum pembangunan kantor kelurahan tersebut. Sebab, berdasarkan laporan warga, lokasi pembangunan disebut berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan.

“Secara aturan, kalau pemerintah membangun aset atau gedung milik pemerintah, tentu harus dilihat dulu legalitasnya. Kok sampai ada penolakan, berarti ada yang perlu ditelusuri,” kata Kamal.

Dia juga mengaku belum mengetahui secara detail status lahan yang digunakan untuk proyek tersebut. Ia menyebut akan meminta penjelasan langsung dari pemerintah daerah agar persoalan menjadi terang.

Baca Juga: Sudut Engku Putri Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Sebelumnya, diketahui Kantor Lurah Sukajadi sudah memiliki gedung eksisting. Namun, pemerintah berencana membangun kantor baru di lokasi berbeda yang kini memicu penolakan warga sekitar.

“Kalau persoalannya hanya mengganggu kenyamanan warga, itu bisa didudukkan bersama untuk dicari solusi. Tapi kalau soal legalitas lahan, itu yang lebih berat dan harus diklarifikasi,” kata Kamal. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Siapkan RDPU Bahas Polemik Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyelidikan kasus ledakan maut di kawasan PT ASL Batam terus bergulir. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin memastikan, proses penyidikan masih berjalan dan belum ada tersangka yang ditetapkan.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik (Labfor) Riau sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Meski begitu ia berjanji polri serius untuk menangani kasus yang telah menewaskan 14 orang itu.

Hal itu disampaikan Kapolda Kepri usai menerima kunjungan kerja Irjen Pol Ibnu Suhaendra, di Mapolda Kepri, Rabu (29/10). Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi antara Polri dengan instansi terkait di sektor energi dan migas, sekaligus menindaklanjuti arahan pimpinan nasional terkait penanganan kasus ledakan di PT ASL yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kepri itu, turut hadir perwakilan SKK Migas antara lain Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut C.W. Wicaksono, Spesialis Madya Pengawas Internal Haryo Sentanu, Koordinator Perkapalan dan Kemaritiman Putu Indra Mahatrisna, serta Analis Operasi Chairizal Eka Putra.

Baca Juga: Penyidik Dalami Peran Konsultan Pengawas Dalam Kasus Korupsi Pengembangan Pelabuhan Batuampar

Irjen Ibnu Suhaendra menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan kerja sama yang telah dibangun oleh Polda Kepri. Ia menegaskan, kasus kebakaran PT ASL harus ditangani secara serius, profesional, dan menyeluruh.

“Ini menjadi perhatian langsung Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM. Kami tidak ingin peristiwa di Batam berkembang menjadi isu nasional seperti yang terjadi di Petronas Madura,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan dengan cepat dan transparan. Setiap perkembangan penyidikan, lanjutnya, akan dilaporkan kepada Kepala SKK Migas untuk diteruskan ke Menteri ESDM.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait. “Penyidikan masih berjalan. Belum ada tersangka karena kami masih menunggu hasil Labfor dari Riau,” jelasnya.

Baca Juga: Sudut Engku Putri Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Asep menambahkan, kasus ini mendapat perhatian luas baik dari media nasional maupun masyarakat, terutama menyangkut aspek keselamatan kerja di lingkungan industri migas. Ia menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat untuk mencegah kecelakaan kerja.

“Selain aspek hukum, kami juga menyoroti faktor sumber daya manusia. Banyak pekerja lokal yang masih baru lulus (fresh graduate), sementara tenaga berpengalaman banyak bekerja di luar negeri. Ini perlu perhatian bersama,” ujarnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kapolda Kepri Janji Serius Tangani Kasus Ledakan Maut di PT ASL pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tumpukan sampah menggunung di salah satu sudut Dataran Engku Putri, Batam Centre, dikeluhkan warga. Selain menimbulkan bau menyengat, kondisi itu mencoreng keindahan ikon kota Batam yang setiap hari ramai dikunjungi masyarakat.

Pantauan Batam Pos, sampah yang terdiri dari plastik, sisa makanan, ranting pohon, hingga material bangunan menumpuk di sisi timur lapangan utama, tak jauh dari jalur menuju Kantor Wali Kota Batam. Beberapa kantong hitam besar tampak sobek, isinya berserakan hingga ke jalur pejalan kaki.

Bau tidak sedap tercium kuat terutama saat angin sore berembus. Beberapa warga terlihat menutup hidung dan mempercepat langkah saat melintas di dekat lokasi.

“Kalau ke sini tak nyamannya lihat pemandangan sampah seperti ini. Baunya juga sudah menyengat,” ujar Meri, salah satu pengunjung di Dataran Engku Putri.

Baca Juga: Reformasi Birokrasi Menggiring Triliunan Rupiah ke Batam

Menurut dia, tumpukan sampah itu sudah terlihat sejak beberapa hari lalu. Meski sudah ada beberapa yang dibungkus kantong plastik, namun sebagian sampah masih berserakan.

“Sayang sekali, ini kan tempat kebanggaan warga Batam. Dekat dengan Kantor Walikota Batam, dekat museum dan mall. Harusnya bersih dan enak dipandang,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Ridwan warga Tiban, yang datang bersama keluarga untuk berfoto dan menikmati suasana sore. Ia mengaku heran kawasan yang berdekatan dengan gedung pemerintahan justru dibiarkan kotor.

“Letaknya pas di dalam kawasan Engku Putri dekat kantor wali kota. Kok bisa sampai menumpuk begini. Mestinya pemerintah lebih cepat tanggap,” katanya sambil menunjuk tumpukan kantong plastik berwarna hitam.

Ridwan menilai keberadaan sampah di area publik seperti ini bisa merusak citra Batam sebagai kota modern dan tujuan wisata. “Banyak tamu dari luar daerah datang ke sini. Kalau lihat sampah seperti ini, kesannya kita tidak peduli kebersihan,” tambahnya.

Baca Juga: Program MBG Menyebar di 10 Kecamatan, Kemenag Batam Targetkan Jangkau Pulau Terluar

Selain mengganggu pemandangan, warga juga khawatir tumpukan sampah itu bisa menjadi sumber penyakit. Beberapa plastik bekas makanan tampak dikerubungi lalat, sementara air lindi dari tumpukan mengalir ke selokan di tepi jalan.

Sejumlah pengunjung berharap pemerintah kota segera menurunkan petugas kebersihan. “Kami nggak minta apa-apa, cukup bersih saja sudah senang. Dataran Engku Putri ini wajah Batam, jangan sampai rusak karena sampah,” ujar Laili pengunjung lainnya yang harus tutup hidunv saat melewati tumpukan sampah.

Dataran Engku Putri sejatinya menjadi ruang publik yang membanggakan warga Batam. Namun, tumpukan sampah yang dibiarkan berhari-hari menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan di jantung kota masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Sudut Engku Putri Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Warga Keluhkan Bau Menyengat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terus mendalami peran pihak konsultan pengawas dalam kasus dugaan korupsi proyek pengembangan Pelabuhan Batuampar yang menelan anggaran hingga Rp75 miliar.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Gokma Uliate Sitompul, mengatakan penyidik saat ini tengah menindaklanjuti petunjuk dari jaksa terkait berkas perkara tersebut.

“Iya, ini kan lagi penggunaan P-19 dari jaksa, jadi kami penuhi dulu P-19-nya. Permintaan jaksa ada terkait konsultan pengawasan, dan kami sedang mendalaminya,” ujar Gokma, Rabu (29/10).

Baca Juga: Diiming-Imingi Gaji Dolar, Empat Calon PMI Ditahan di Hotel Beverly Sebelum Terbang ke Kamboja

Ia menegaskan, penetapan tersangka baru tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa dasar bukti kuat. “Untuk penetapan tersangka itu tidak mudah. Semua harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” tambahnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyatakan berkas tahap pertama perkara ini belum memenuhi syarat formil dan materiil. Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Kepri, Aji Satrio Prakoso, menjelaskan pihaknya telah mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk (P-19).

Dalam kasus ini, tujuh orang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur BP Batam, pihak konsorsium, dan rekanan kontraktor.

Para tersangka yakni AM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP Batam; IMA, kuasa konsorsium penyedia; IMS, Komisaris PT Indonesia Timur Raya; ASA, Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur; AHA, Direktur Utama PT Duri Rejang Berseri; IRS, Direktur PT Teralis Erojaya (konsultan perencana); serta NFU, dari tim pelaksana penyedia.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Pegawai BPOM Batam di Singapura: Suami Korban Minta Kasus Diekstradisi ke Indonesia

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp30 miliar akibat pembayaran pekerjaan fiktif dan ketidaksesuaian kontrak.

Proyek yang sedianya memperkuat fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar itu kini justru mangkrak. Sejumlah bangunan yang semestinya berdiri megah, kini hanya menyisakan fondasi tak bertuan. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Penyidik Dalami Peran Konsultan Pengawas Dalam Kasus Korupsi Pengembangan Pelabuhan Batuampar pertama kali tampil pada Metropolis.