Arus mudik melalui Pelabuhan Domestik Sekupang mulai ramai sejak H-7 Lebaran. F.Dalil-Harahap
batampos – Jumlah pemudik di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS), Batam sudah mulai mengalami peningkatan sejak Senin (25/4). Pemudik meningkat bahkan hingga 2 kali lipat dibandingkan kondisi normalnya.
Kepala Pengelola PDS Dirman mengatakan, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 April hingga 30 April 2022 ini. Diprediksi jumlah pemudik bakal mencapai angka 2.000 sampai dengan 3.000 orang pemudik setiap harinya.
“Prediksi kita tanggal 28 sudah mulai puncaknya,” ujarnya di Sekupang, Senin (25/4).
Dirman menambahkan, sejak H-7 Lebaran pergerakan jumlah penumpang di PDS sudah mulai mengalami peningkatan dan bergerak di atas angka 2.000 penumpang per hari. Jumlah tersebut naik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang bergerak sekitar 900—1.000-an penumpang per hari. “Sebagian besar penumpang ini tujuan luar provinsi seperti Dumai,” bebernya.
Sebagai upaya antisipasi terjadinya lonjakan penumpang, Dirman menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pegawai pelabuhan, agen kapal, balai kesehatan pelabuhan dan lainnya untuk mengubah jam masuk kerja ke pukul 03.00 WIB sampai 17.00 WIB atau kapal terkahir datang.
“Memang sejak H-7 ini jam masuk karyawan kita ubah ke pukul 03.00 WIB. Hal ini kita lakukan guna mengantisipasi penumpukan penumpang di pelabuhan,” beber Dirman.
Bahkan, lanjutnya sejak H-7 ini pihaknya juga menambah personil lima orang lagi guna membantu operasional di pelabuhan.”Karena masuk pukul 03.00 WIB, kita minta sahur di pelabuhan semua, sehingga mereka sudah stanbay dan bisa melayani penumpang dengan lebih maksimal,” pungkasnya.
Aswi salah seorang pemudik mengaku ingin lebaran di kampung halamannya di Padang. Kebetulan ia menggunakan jalur laut dari Sekupang lalu Dumai dan dilanjutkan perjalanan darat ke Padang. Pria dua anak itu mengaku hampir setiap tahun lebaran di kampung menggunakan kapal laut dengan alasan harga tiket kapal lebih murah dibanding pesawat.
“Ya, pulang semua, sudah biasa pakai kapal laut. Lebih terjangkau sih,” ujarnya. (*)
Suasana penyerahan bantuan dari Yamaha Alfa Scorpii di Tembesi, Jumat (22/4). f. Yamaha Alfa Scorpii
batampos – PT Yamaha Alfa Scorpii Membuka diler di Tembesi, Batuaji. Diler ini merupakan yang ke-4 di Kota Batam. Dalam momen tersebut, Yamaha Alfa Scorpii turut mengundang 20 orang anak panti asuhan dan memberikan bantuan sosial berupa sembako serta biaya untuk keperluan panti asuhan.
”Iya, pada hari ini kita telah melaksanakan acara soft opening diler resmi Yamaha yang baru. Ini merupakan cabang keempat dari PT Alfa Scorpii di Batam,” kata Promosi Development Yamaha Kepri, Redho, Jumat (22/4).
Ia menerangkan, hadirnya PT Alfa Scorpii di Tembesi adalah suatu kabar gembira untuk masyarakat Kota Batam, khususnya untuk warga Tembesi dan sekitarnya. Dimana diler ini dapat mempermudah akses warga untuk membeli motor impiannya maupun melakukan servis rutin untuk motor Yamaha.
”Pelayanan juga kita optimalkan, baik servis rutin bagi pelanggan setia kami, dan kemudahan membeli sepeda motor impiannya,” jelasnya.
Kabar menarik lainya, dimana PT Alfa Scorpii Tembesi memberikan program Diskon Jasa Servis sebesar 50% dan Gratis Oli untuk 20 pembeli pertama sepeda motor tipe Gear.
Adapun diler resmi Alfa Scorpii Tembesi beralamat di Komplek Tembesi Center Blok A 9 Nomor 9-11, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Batam.
”Saat ini PT Alfa Scorpii sudah resmi dan siap melayani masyarakat baik dari segi penjualan dan purnajual di area Tembesi, Batam,” tegas Redho. (*)
batampos – Hasil simulasi pemilihan presiden (pilpres) yang digelar oleh Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas responden di Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menggantikan Presiden Joko Widodo.
Elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah dan Jogjakarta menempati posisi teratas dengan perolehan 66,5 persen suara, sementara di Jawa Timur dia juga masih memperoleh dukungan terbanyak dengan 27,9 persen suara.
“Di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, suara Ganjar juga masih unggul dengan perolehan 45 persen suara,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam paparannya di Jakarta, Senin (25/4).
Dengan demikian, suara Ganjar di tiga wilayah itu paling unggul dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Sandiaga S. Uno, dan Khofifah Indar Parawansa.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat mayoritas dukungan dari responden di Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Elektabilitas Prabowo di Sumatera masih menempati posisi teratas dengan 29,2 persen suara, kemudian di Jawa Barat 31,4 persen, Sulawesi 34,4 persen, lalu Maluku dan Papua 28 persen.
Tokoh lainnya, Anies Baswedan mendapat banyak dukungan dari mayoritas responden di DKI Jakarta dan Banten, kemudian Kalimantan. Di Jakarta dan Banten, elektabilitas Anies mencapai 33 persen, sementara di Kalimantan 30 persen.
Dalam laporan yang sama, Charta Politika juga memetakan dukungan dari pendukung partai terhadap tokoh yang berpeluang maju jadi calon presiden. Anies Baswedan, menurut pemetaan Charta Politika, mendapat suara dari pendukung Golkar (24,1 persen), NasDem (33,9 persen), PKS (63,8 persen), PPP (24 persen), PAN (38,9 persen), dan Demokrat (30,6 persen).
Sementara itu, Ganjar Pranowo mendapat mayoritas suara dari pendukung PKB (25,8 persen), PDI Perjuangan (66,8 persen), Golkar (26,8 persen), dan NasDem (32,3 persen). Prabowo Subianto, dari laporan yang sama, mendapat dukungan mayoritas dari pendukung Gerindra (72,4 persen), Golkar (27,7 persen), dan PPP (24 persen).
Sementara itu, AHY mendapat suara mayoritas hanya dari pendukung Demokrat sebanyak 30,6 persen. Charta Politika menggelar survei dan simulasi pilpres pada tanggal 10–17 April 2022 melibatkan 1.220 responden di 122 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi. (*)
Wapres menerima hasil laporan Sertifikat Tanah Wakaf di Indonesia dalam Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di Jakarta kemarin (25/4). (Setwapres)
batampos – Aset tanah wakaf di Indonesia cukup besar. Luasnya mencapai 56 ribu hektar, hampir sama dengan luasnya Provinsi DKI Jakarta (66 ribu hektare). Hanya saja aset tanah wakaf di Indonesia dihadapkan dengan persoalan sertifikasi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta ada terobosan percepatan sertifikasi aset tanah wakaf.
Dari laporan yang dia terima, aset tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430 ribu titik atau lokasi. Dengan total luas mencapai 56 ribu hektare. “Dari jumlah tersebut, baru 58 persen yang memiliki sertifikat (tanah wakaf),” kata Ma’ruf dalam Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di Jakarta kemarin (25/4). Dalam kesempatan itu Ma’ruf menyerahkan 3.152 sertifikat tanah wakaf yang bakal dikelola oleh nazir (pengelola wakaf).
Ma’ruf mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf perlu disegerakan. Sebab setiap tahun aset tanah wakaf bertambah 3.000 hektar atau sekitar 7 persen. Sementara itu sepanjang 2021 lalu, sertifikasi tanah wakaf tercatat hanya 25 ribu. Itu artinya jika tidak ada upaya percepatan, sertifikasi tanah wakaf baru selesai tujuh atau delapan tahun ke depan.
Mantan Ketua Umum MUI itu mengatakan sertifikasi aset tanah wakaf sangat penting. Sebagai bentuk kepastian hukum. Sehingga aset tanah wakaf bisa aman dan legal ketika difungsikan sebagai lokasi membangun masjid, musala, pesantren, makam, dan sejenisnya. “Peruntukan tanah wakaf tidak terbatas pada kegiatan peribadatan,” katanya. Tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ma’ruf mengatakan aset tanah wakaf yang belum diurus sertifikatnya rentan memicu konflik atau sengketa. Bahkan bisa sampai membuat aset tanah wakaf menjadi hilang dan berubah jadi hak milik perorangan. Selain itu juga bisa menghambat pembuatan basis data aset tanah wakaf secara nasional.
Percepatan sertifikat tanah wakaf perlu adanya satu visi lintas kementerian dan lembaga. Diawali dari Kantor Urusan Agama sebagai pintu masuk proses sertifikasi tanah wakaf. Kemudian juga perlu pemahaman dari petugas di kantor badan pertanahan setempat. Dia berharap adanya buku saku sertifikasi tanah wakaf bisa menjadi panduan pihak-pihak terkait di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengharapkan adanya percepatan dan kerja sama para nazir agar dapat lebih proaktif dalam pengelolaan wakaf. “Kami telah memiliki kebijakan yang sangat simpel,” katanya. Agar para nazir untuk dapat lebih proaktif. Mereka berharap seluruh nazir, organisasi-organisasi yang mengelola wakaf itu, supaya proaktif datang ke BPN.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua regulasi yang memberikan kemudahan akses bagi tanah wakaf untuk mendapat sertifikasi. Yaitu melalui penerbitan peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN. Selain itu, telah dikeluarkan pula Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di seluruh Indonesia. (*)
batampos– Penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Karimun selama Ramadan terus menurun. Bahkan, laporan Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun kasus aktif hanya tinggal 5 orang.
Rachmadi
”Jika melihat perkembangan penyebaran kasus Covid-19 di daerah kita, Alhamdulillah sejak awal Ramadan memang cenderung terjadi penurunan tambahan kasus positif. Meski ada tambahan kasus positif baru, tapi jumlah tidak banyak. Seperti hari ini, pasien yang sembuh ada 4 dan kasus aktif tinggal 5,” ujar Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun, Rachmadi, (25/4).
Untuk hari ini (Senin, red), lanjut Rachmadi, tidak ada pasien positif Covid-19 yang dirawat di tiga rumah sakit rujukan. Seperti RSUD M Sani, RS Bhakti Timah dan RSUD Tanjungbatu. Lima orang yang saat ini masih berstatus positif covid hanya menjalankan karantina atau isolasi mandiri saja.
”Selain tidak ada yang dirawat di rumah sakit rujukan, sudah dua hari tidak ada tambahan kasus baru. Bahkan, tempat karantina atau isolasi terpadu juga sudah tidak ada pasien. Kita berharap, seiring dengan kondisi yang membaik saat ini, warga tetap disiplin protokol kesehatan. Bahkan, yang juga tidak kalau pentingnya yang belum vaksin agar segera datang ke UPT Puskesmas,” paparnya.
Dikatakan Rachmadi, 5 kasus aktif Covid-19 saat ini di Kabupaten Karimun tersebar di tiga kecamatan. Yakni, 3 kasus di Kecamatan Karimun dan sisanya masing-masing di Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Kundur. (*)
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno melaporkan pengacara Ade Armando, Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membenarkan pelaporan tersebut.
“Iya benar. Laporannya sudah diterima,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/4).
Zulpan menyebut, Eddy melaporkan Muannas atas dugaan pencemaran nama baik hingga keterangan palsu. Semua laporan tersebut hingga kini sedang dipelajari oleh penyidik Ditreskrimus Polda Metro Jaya.
“Semua laporan dari masyarakat bakal ditindaklanjuti,” tuturnya.
Sementara, menurut Eddy, Muannas telah mencemarkan nama baiknya dan keluarganya melalui media elektronik.
Eddy menjelaskan, pelaporan tersebut berawal saat dirinya menyampaikan pernyataan di media sosial. Dia menyebut cuitannya itu terkait pendapatnya sebagai warga negara soal penegakan hukum. Namun, cuitannya dibalas soal tindakan pencemaran nama baik dari terlapor kepada pribadi serta keluarganya.
“Intinya saya menyampaikan sebuah pesan di media sosial yang merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang saya salurkan, yang mana kemudian dibalas dengan penghinaan baik atas nama diri saya maupun keluarga saya,” jelasnya.
Pelaporan Muannas dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 315 soal pencemaran nama baik, hingga pasal 263 KUHP tentang keterangan palsu. Laporan Eddy ini teregister dengan nomor STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. (*)
KEUANGAN Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Jamil Qasim, S.Ag
Dalam Alquran perintah Zakat dikaitkan dengan perintah Shalat sebanyak 62 kali. Allah mewajibkan Zakat melalui Alquran (Q.S At-taubah: 103), Sunah Rasulullah SAW, dan Konsensus umat (Sayyid Sabiq, 2013). Zakat adalah hak mustahik, agar mereka (fakir miskin) bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri.
Sementara, Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain.
Dalam syariat Islam, mereka yang tergolong dalam fakir miskin sudah seharusnya mendapat prioritas untuk diberdayakan melalui pendistribuasian zakat dari para muzakki. Di dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 60 sudah jelas peruntukan zakat kepada 8 asnaf, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, yang terhutang, fisibillah dan ibnu sabil (dalam perjalanan).
Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orangorang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).
Mengatasi kemiskinan tak hanya perintah agama, namun juga peran nyata pemerintah, dan para aghniya’/orang kaya (muzakki). Lewat Undang-Undang No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah sudah mengatur pengelolaan Zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dalam Undang-undang tersebut BAZNAS dan LAZ diberi amanah sebagai amil untuk mengingkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan berfungsi melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Zakat sendiri setidaknya berfungsi sebagai berikut: Satu, Fungsi keagamaan, yaitu membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
Kedua, Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
Ketiga, Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.
Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijtihadiyyah). Utamanya kewajiban muzakki (aghniya’) mengerluarkan hak-hak mustahik sebagai bentuk perintah Agama dan juga sebagai bentuk kesalehan sosial. Karena dalam Islam, saleh secara individual/ritual harus diikuti dengan saleh secara sosial.
Para agnhniya’ mempunyai kekuatan real melakukan transaksi moral (agama) maupun sosial karena secara tegas dinashkan oleh Alquran seperti Zakat, Infaq, Sadaqah dengan hikmah dan manfaatnya. Di antaranya adalah pertama, mempunyai derajat yang lebih memperoleh surga dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda (QS al-Nisa :95) . Kedua, memperoleh rahmat dan ampunan Allah (QS al-Nisa :95). Ketiga, Allah SWT memberi harta benda yang dibelanjakan itu dengan balasan Surga (QS at-Taubah: 11). Keempat, Allah SWT akan memberikan balasan yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan (QS at-Taubah: 121). Kelima, terbebaskan dari siksa neraka diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan memperoleh keuntungan yang besar (QS Al munafiqun: 10-12) .
Pasalnya, ibadah ritual selain bertujuan pengabdian diri pada Allah juga bertujuan membentuk kepribadian yang memiliki dampak positif terhadap kehidupan sosial atau hubungan dengan sesama manusia.
Bahkan Konsep kesalehan sosial yang paling dekat dalam ajaran Islam adalah amal jariah. Salah satu hadits Rasulullah SAW yang tentunya sangat akrab di telinga para mukmin adalah, “Apabila meninggal anak cucu Adam (maksudnya manusia), maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal saja, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia, dan anak yang saleh yang selalu berdoa untuknya.” (HR. Ahmad)
Dan dalam hadits lain bersedekah di hari biasa saja sudah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Terlebih lagi jika dilakukan di bulan suci Ramadhan, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614).
Untuk itu di akhir Ramadhan ini mari tunaikan sedekah (Zakat, Infaq dan Sadaqah) kita, sehingga perbuatan kita bisa bernilai ibadah sosial. (*)
*)Sekretaris IV Pengurus Harian MUI Kota Batam, Sekretaris PW ISNU Kepri/Redaktur Batam Pos
batampos- Pemerintah Kecamatan Toapaya rutin melaksanakan safari Ramadan dari masjid ke masjid di wilayah Kecamatan Toapaya. Hal ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.
Camat Toapaya, Nepy Purwanto menyerahkan bantuan Alquran ke pengurus masjid di Toapaya, belum lama ini. F.Kiriman Nepy
Camat Toapaya, Nepy Purwanto mengatakan, pihaknya rutin melaksanakan safari Ramadan dari masjid ke masjid.
Dalam setiap kunjungan, Nepy berpesan agar masyarakat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, terlebih di bulan suci Ramadan.
Lebih jauh Nepy juga berpesan ke masyarakat untuk memakmurkan masjid, tidak hanya di bulan suci Ramadan namun setiap bulan.
Nepy mengajak masyarakat untuk memperbanyak ibadah dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, antara lain mengaji dan lainnya.
Pada momen Ramadan ini, Nepy mengatakan, pihaknya selalu menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid serta menyerahkan bantuan Alquran. (*)
batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan platform Indonesia Health Services (IHS), kemarin (25/4). Terobosan ini akan diujicobakan pada tahun ini. Layanan yang akan dilakukan uji coba berupa layanan resume rekam medis, layanan Covid-19, dan layanan laboratorium.
Kementerian Kesehatan mengadopsi model infrastruktur Platform-as-a-service (PAAS). Model ini menghubungkan seluruh ekosistem pelaku industri kesehatan untuk menciptakan satu data kesehatan nasional.
Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi Kesehatan Setiaji mengatakan platform IHS akan menjadi penghubung antar platform aplikasi yang beragam pada berbagai pelaku industri kesehatan. Dia menegaskan, IHS tidak untuk menggantikan fungsi aplikasi yang telah ada saat ini. Bukan juga untuk menyatukan semua fungsi aplikasi menjadi satu aplikasi tunggal. “Dampaknya, implementasi pendekatan platform ini akan mewujudkan kolaborasi data kesehatan nasional bersama seluruh pelaku industri kesehatan, tanpa ada ketergantungan pada platform pemrograman tertentu,” katanya.
Ada berbagai manfaat yang dirasakan ketika aplikasi ini digunakan. Tenaga kesehatan tidak perlu menginput data berulang pada aplikasi yang berbeda. Sehingga tenaga kesehatan tidak diberikan beban ganda merawat pasien dan membuat administrasi. ”Ada standar format,” ujarnya.
Selain itu riwayat pengobatan pasien dapat terpantau dengan detail dan runtut meski pasien berobat di rumah sakit berbeda. Selama pertukaran data riwayat pasien antar fasilitas kesehatan sulit dilakukan. Jika sudah ada pertukaran riwayat ini, jika ada pasien yang di rujuk akan memoermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan.
Pemerintah pundapat menggunakan data dari aplikasi itu untuk menentukan kebijakan yang tepat. Misalnya terkait deteksi dini maupun pencegahan.
“Kemenkes mengundang seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mengikuti uji coba Indonesia Health Services yang sudah dibuka sejak 22 April,” ujar Setiaji. Pihak yang dimaksud Setiaji adalah rumah sakit, puskesmas, start up, apotek, laboratorium dan lainnya. Pendaftaran uji coba IHS dapat mengisi formulir yang tersedia di situs dto.kemkes.go.id dan akan ditutup pada tanggal 22 Mei nanti. “Institusi yang mengajukan minat mengikuti uji coba IHS akan kami nilai dan wawancara sebagai bentuk tindak lanjut untuk menjamin kesiapan pengujian fase beta sesuai standar IHS,” imbuhnya.
Pada uji coba ini akan fokus pada layanan Covid-19 yang terintegrasi. Selain itu juga layanan laboratorium dan resume rekam medis. Kedepan data ini akan terhubung ke PeduliLindungi.
Tahun ini target Kemenkes baru membentuk sistem digital pada rumah sakit. Sebab belum banyak rumah sakit yang punya medical record. Rumah sakit yang sudah punya sistem digital maka diminta untuk gabung IHS. ”Tiga tahun seluruhnya bisa terintegrasi,” ujarnya. (*)
batampos-Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46/TPA Tahun 2022 menetapkan Adi Prihantara sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri defenitif hasil lelang jabatan tahun 2021. Sekda terpilih direncanakan dilantik hari ini, Selasa (25/4) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Adi Prihantara. F.Slamet
Keppres tersebut diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 19 April 2022. Terbitnya keputusan tersebut, mengakhiri penantian Pemprov Kepri lebih kurang enam bulan, sejak digelarnya open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) pada Oktober 2021 lalu.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dijadwalkan akan melantik Sekdaprov Kepri terpilih, Selasa (25/4) di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Ia berharap, pejabat yang terpilih nanti bisa langsung cepat beradaptasi dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Sekda Provinsi Kepri.
“Besok sudah kita lantik Sekda yang baru. Karena proses sudah selesai, dan Presiden sudah mengeluarkan Keppresnya,” ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin (25/4)
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah selesai melakukan evaluasi terhadap tiga kandidat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri. Menurut Gubernur, hasil evaluasi tersebut sudah disampaikan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
“Untuk Sekda Kepri terpilih masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Sekarang ini sudah berada di Mensesneg,” ujar Gubernur Ansar.
Dijelaskannya, jika tidak keluar dalam waktu dekat ini, ia akan mencari nama baru sebagai Pejabat Sekda Kepri untuk menggantikan Lamidi. Karena nama terkait sudah pernah diperpanjang masa tugasnya sebagai Penjabat Sekda Kepri. Ia yakin, Keppres penunjukan Sekda Kepri terpilih akan segera terbit.
“Organisasi pemerintah tetap berjalan, ini masalah waktu saja. Karena Kepress akan diproses sambil menunggu daerah lain. Sehingga bisa sekali jalan,” jelas Gubernur.
Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor : 04/PANSEL-JPTM/KEPRI/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPTM Provinsi Kepri tertanggal 8 Oktober 2021, Pansel memutuskan tiga nama yang dinilai memenuhi kreteria untuk dipilih menjadi Sekda Provinsi Kepri defenitif. Nama pertama adalah Adi Prihantara yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan.
Sedangkan dua nama lainnya berasal dari pejabat internal Pemprov Kepri. Mereka adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD) Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Misni. (*)
