Foto kelakuan parkir mobil dinas TNI AD ini dibagikan ke media sosial oleh akun @hotradero. Dia menyebut jika mobil tersebut parkir menghabiskan 2 lajur, dan hanya menyisakan 1 lajur untuk pengendara lainnya. (istimewa)
batampos – Sebuah foto yang memperlihatkan mobil dinas TNI AD parkir di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mendadak viral. Pasalanya, kendaraan tersebut membuat macet karena parkir di ruas jalan menghalangi arus mobil di belakangnya.
Foto kelakuan parkir mobil dinas TNI AD ini dibagikan ke media sosial oleh akun @hotradero. Dia menyebut jika mobil tersebut parkir menghabiskan 2 lajur, dan hanya menyisakan 1 lajur untuk pengendara lainnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dilakukan oleh oknum TNI AD tersebut. Dia menyesalkan adanya peristiwa itu.
“Saya atas nama institusi TNI AD menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dilakukan oleh oknum pengemudi kendaraan TNI AD tersebut, dan mengimbau agar pengemudi yang menggunakan kendaraan dinas agar lebih tertib dan taati peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertindak arogan sehingga mencemarkan nama baik institusi,” kata Tatang kepada wartawan, Selasa (10/5).
Lebih lanjut, Tatang mengimbau kepada para pemilik atau penanggung jawab kendaraan dinas di jajaran TNI AD agar mengingatkan para pengemudinya untuk taat aturan dalam berlalulintas. Sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengendara lain.
“Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas Tatang. (*)
Kedatangan KM Kelud dikawal dan diamankan langsung oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam, Selasa (10/5). F.Rengga Yuliandra
batampos – Arus balik Lebaran 2022 melalui jalur laut masih berlangsung. Kapal Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), KM Kelud dari Tanjung Priok Jakarta tujuan Batam tiba di Pelabuhan Batu Ampar Batam, Selasa (10/5) sekira pukul 06.00 WIB.
Sebanyak 1.354 penumpang Pelni turun di Batam. Sementara itu sebanyak 1.800 penumpang lainnya naik dengan tujuan Tanjung Balai Karimun dan Belawan (Medan) serta 414 penumpang lain transit.
Kepala PT Pelni Cabang Batam Kapten Agus mengaku saat ini merupakan lanjutan proses arus balik lebaran. Setelah tiba di Pelabuhan Batu Ampar, kapal KM Kelud melanjutkan perjalanan ke Tanjung Balai Karimun dan Belawan dengan membawa 1.800 penumpang dan 414 transit.
“Untuk jadwal selanjutnya KM Kelud tiba di Batam pada Kamis (12/5) pukul 15.00 WIB dari Tanjung Priok,” ujar Kapten Agus, Selasa (10/5).
Kedatangan KM Kelud ini dikawal dan diamankan langsung oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam. Pengamanan dilakukan bersama instansi terkait diantaranya TNI AL, Karantina Kesehatan, KSOP Khusus Batam, Bea Cukai, Ditpam OB, BUP Batam, dan Karantina Pertanian tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan Tranportasi Laut.
Kapolsek KKP AKP Yusriadi Yusuf menjelaskan, pengamanan ini untuk memantau situasi kamtibmas dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang arus Balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang akan berangkat maupun yang tiba di Batam. Hal ini sekaligus mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi saat kapal KM Kelud bersandar.
“Pengamanan bersama dengan instansi terkait merupakan kegiatan rutin pada saat kapal Pelni bersandar di Pelabuhan Batuampar Batam. Hal ini dilakukan agar para penumpang merasakan kehadiran Polri sehingga masyarakat bisa merasa tenang, aman dan nyaman,” pungkasnya. (*)
batampos- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri meminta Bank Riau Kepri untuk segera menuntaskan persoalan dugaan Skimming yang tengah menjadi persoalan mereka. Hal ini demi kenyamanan nasabah yang menjadi korban skimming.
Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus mengatakan nasabah yang menjadi korban skimming pasti berharap tabungan mereka yang raib bisa kembali dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu, perlu langkah cepat dari manajemen bank untuk menyelesaikan persoalan ini.
Ilustrasi. Foto: JawaPos.com
“Yang bisa saya sampaikan mungkin melakukan investigasi internal. Temukan titik persoalan, dan lokasi terjadinya skimming. Mereka pasti sudah punya gambaran terkait pelaku dari tindakan ini. Jadi semakin cepat selesai semakin baik,” kata dia, Selasa (10/5).
Menurutnya, pihak bank sudah membentuk tim khusus untuk menangani dugaan Skimming pada mesin ATM milik Bank mereka. Nasabah yang dirugikan pasti mengharapkan hal yang sama yaitu uang mereka segera kembali, dan kejadian ini tidak terulang kembali.
“Saya sudah konfirmasi kepada mereka. Saat ini masalah masih diselidiki. Tim juga sudah dibentuk dan tengah bekerja,” ujarnya.
Rony menyampaikan pihak bank masih mengumpulkan dan mendata jumlah nilai kerugian nasabah. Hal ini akan didapatkan berdasarkan laporan nasabah kepada pihak bank. Kehilangan uang di rekening ini membuat nasabah sudah pasti khawatir. Untuk itu, menurutnya ini akan menjadi atensi utama dari pihak bank.
Ia juga meminta agar Bank Riau Kepri tetap mematuhi prosedur yang berlaku, seperti pelaporan awal yang telah dilakukan kepada Bank Indonesia Perwakilan Kepri.
Selain itu, pihak bank Riau Kepri bisa meningkatkan sistem pengawasan di mesin ATM dan sistem lainnya, sehingga mampu menghindari kejadian serupa di kemudian harinya.
Ia juga mengimbau kepada nasabah bank manapun untuk memperhatikan dan berhati-hati ketika bertransaksi. Meskipun sudah berada di ruang ATM pastikan tetap menjaga kerahasiaan saat bertransaksi seperti yang dianjurkan pihak perbankan.
“Tentu sebagai nasabah inginnya aman, untuk itu, mungkin ada yang perlu ditingkatkan ke depannya,” terang Rony.
Karena ini tindakan sudah membuat kerugian nasabah, dan masuk dalam tindakan kejahatan, menurutnya usai melakukan investigasi internal, pihak bank bisa melanjutkan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Hal ini agar bis ditindaklanjuti.
“Kalau investigasi internal sudah selesai, jadi bisa menjadi bahan dalam pelaporan ke polisi. Saya rasa mereka sudah paham akan hal ini,” lanjutnya.
Untuk menenangkan nasabah yang kehilangan uang mereka, ia meminta kepada pihak bank untuk melakukan komunikasi yang intens dengan nasabah. Karena mereka yang menderita kerugian, sehingga sangat membutuhkan informasi dan perekmbangan akan nasib tabungan mereka.
Meskipun bank akan bertanggung jawab penuh, kepastian dan informasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh nasabah. Pihak bank harus menyampaikan informasi sedetail mungkin kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar nasabah bisa tenang menunggu uang mereka kembali.
“Tentu usai melapor mereka ingin kejelasan. Jadi jangan sampai nasabah ini terabaikan. Intinya sampaikan informasi sekecil apapun kepada mereka,” tutupnya.
Pimpinan Kantor Pusat Bank Riau Kepri, Edi Wardana melalui siaran pers mengucapkan permintaan maaf kepada nasabah yang menjadi korban skimming. Pihaknya sudah membentuk dan menunjuk langsung tim investigasi untuk menyelidiki persoalan Skimming yang membuat nasabah kehilangan dana tabungan mereka.
“Saat ini masih dalam proses. Kami menjamin uang dan dana simpanan milik nasabah aman,” kata dia.
Saat ini pihaknya sudah memproses laporan yang masuk dari nasabah. Untuk total kerugian masih dalam pendataan. Nasabah diminta bersabar hingga proses pelaporan dan penyelesaian serta pengembalian uang milik nasabah selesai.
Sebelumnya, nasabah bank Riau Kepri dikejutkan dengan transaksi penarikan uang dari rekening pribadi,m meskipun tidak melakukan transaksi. Jumlah kerugian nasabah berbeda-beda seperti yang dialami Heru warga Pulau Kasu yang kehilangan uang tabungan miliknya Rp. 12 juta. (*)
batampos – Konsumsi makanan bergizi seimbang bisa bantu pulihkan stamina tubuh untuk kembali bekerja. Ya, kembali melakukan rutinitas bekerja usai libur panjang, stamina perlu dijaga. Apalagi yang saat liburan konsumsi makanannya cenderung tinggi lemak dan minim serat.
Ahli gizi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Fitri Hudayani, SST, SGz, MKM menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks dan mengoptimalkan konsumsi gizi yang seimbang guna mengembalikan kondisi tubuh menjadi prima seusai menjalani mudik Lebaran.
“Konsumsi gizi seimbang yaitu yang mengandung sumber tenaga untuk tubuh dapat melakukan kegiatan atau aktivitas bekerja dan berolahraga,” jelas Fitri seperti dikutip ANTARA, Selasa (10/5).
“Sumber tenaga yang baik adalah dari karbohidrat kompleks antara lain seperti nasi, roti, umbi-umbian, havemout dan olahannya. Serta sumber lauk pauk baik nabati seperti tempe, tahu dan kacang-kacangan, dan hewani seperti ayam, ikan, daging dan telur,” tambahnya.
Di sisi lain, ahli gizi dari Rumah Sakit Siloam Dr. dr. Inge Permadhi, MS, SpGK juga mengungkakan hal yang serupa. Dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan tenaga, makanan yang perlu dikonsumsi adalah karbohidrat.
“Untuk meningkatkan tenaga, yang penting adalah harus mengonsumsi karbohidrat dan lemak. Tapi harus yang baik. Misal nasi, kalau enggak mau dikurangi bisa dalam bentuk nasi hitam, nasi cokelat atau nasi merah,” katanya.
“Jadi kita tetap kenyang tapi tetap juga mendapatkan kualitas dari makanan yang baik,” sambungnya.
Tak hanya itu, baik Inge mau pun Fitri juga menyarankan kepada masyarakat yang baru saja melakukan mudik untuk jangan lupa meluangkan waktu berolahraga. Sebab, berolahraga juga penting untuk mengembalikan kondisi tubuh menjadi prima.
Selain itu, penting pula untuk mengonsumsi cukup air putih, mengonsumsi sayur dan buah, serta beristirahat yang cukup sebelum kembali bekerja.
“Cukup air putih yaitu 8 gelas sehari dan mengonsumsi sayur dan buah agar membantu memenuhi kebutuhan vitamin yang penting bagi kesehatan tubuh,” ujar Fitri.
“Cukuplah istirahat di waktu yang memang tersedia misal tidak tidur terlalu malam agar tenaga kembali pulih,” tutupnya. (*)
batampos – Gubkepri Ansar Ahmad didampingi Kadis Kominfo Hasan, menghadiri agenda hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5). Rakernas dipimpin langsung oleh Ketua APPSI yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Dewan Pakar APPSI Ryas Rasyid dan Ketua KASN Agus Pramusinto dan dihadiri Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik serta Gubernur se-Indonesia.
Beberapa agenda pembahasan dalam Rakernas APPSI kali ini diantaranya mengenai reformasi birokrasi yaitu penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta penerapan otonomi daerah terkait Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu Kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
Gubkepri Ansar Ahmad saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5).
Usai memaparkan gambaran umum dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri, Gubernur Ansar menjelaskan urgensi terhadap Rancangan UU Daerah Kepulauan. Menurut Gubernur, Kepri yang merupakan Daerah Kepulauan bersama dengan 8 (delapan) Provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terus mendorong untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
“Masalah kawasan kepulauan harus mengalami percepatan pembangunan, selain itu juga pemberdayaan masyarakat di kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar, memerlukan payung hukum. Bila RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang maka akan menjadi trigger kebangkitan ekonomi dan kemajuan pembangunan di daerah kepulauan, sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat serta pemerataan pembangunan dapat tercapai” ucap Gubernur Ansar.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar yang juga membahas rencana pemekaran daerah di Provinsi Kepri, menekankan dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Natuna menjadi Provinsi. Gubernur Ansar menganggap rencana pemekaran ini sebagai usaha mendukung kepentingan strategis nasional.
“Juga sebagai perwujudan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 49 yang menyatakan Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar. Dimana Kepri merupakan daerah perbatasan dengan beberapa pulau terluar di dalamnya” papar Gubernur Ansar.
Kemudian Gubernur Ansar memaparkan hasil penilaian sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dimana pada tahun 2021 mencapai 291 atau mengalami peningkatan 10 poin dari tahun 2020. adapun aspek yang dinilai antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
“Adapun mengenai penambahan nilai sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dari sisi pengadaan pegawai, Pemprov Kepri sudah memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbaharui sesuai kebutuhan serta dilaksanakan secara konsisten. Dari sisi penggajian, penghargaan dan disiplin, tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor utama disamping disiplin kerja” ungkapnya.
Gubernur Ansar juga membawa matriks daftar inventaris masalah selain RUU Daerah Kepulauan dan manajemen sumber daya aparatur. Di antaranya Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, implementasi Permen ESDM 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interest, FTZ menyeluruh di Pulau Bintan dan Karimun, implementasi Permenkeu 199 tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan ajak atas impor barang kiriman, serta percepatan jaringan telekomunikasi BTS. (*)
Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya merilis kasus polisi tajir Briptu HSB di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5). (Ayu Prameswari/Antara)
batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan, pihaknya membantu aparat penegak hukum (APH) dalam menelusuri aset kekayaan polisi tajir Briptu Hasbudi. Namun, PPATK tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penelusuran aset tersebut.
“Kami saat ini sedang mendalami dan hasilnya akan kami sampaikan kepada APH ya,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada JawaPos.com, Selasa (10/5).
Penyidik Polda Kalimantan Utara sejauh ini telah menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu Hasbudi. Dia terkait kasus dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.
”Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya. Karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5).
Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang. ”Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.
Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara. ”Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak,” tutur Daniel Adityajaya.
Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya. ”Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut,” terang Daniel Adityajaya.
Berdasar penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Utara, HSB yang berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara, diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan pasal 158 juncto pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
Briptu HSB diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar. Dia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.
Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat pasal 112 juncto pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk pasal 51 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Dia juga dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. (*)
ILUSTRASI. Istana membenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan delegasi tidak menggunakan pesawat kepresidenan dalam kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (10/5). (WS HENDRO FOR JAWA POS)
batampos – Istana membenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan delegasi tidak menggunakan pesawat kepresidenan dalam kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (10/5). Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi menyewa pesawat Garuda Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 07.00 WIB.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, ada tiga alasan Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara untuk terbang ke negeri Paman Sam tersebut. “Pertama, perjalan yang sangat jauh jika pakai pesawat Presiden bisa dua kali transit,” kata Heru kepada wartawan, Selasa (10/5).
Alasan kedua, lanjut Heru, pesawat Presiden hanya mampu menampung 48 orang. Sedangkan, tim delegasi yang berangkat seluruhnya berjumlah 62 orang. Alasan ketiga, efisiensi tim advance dalam mengamankan tempat Jokowi mendarat.
“Kalau transit dua kali, berarti setiap tempat ada tim advance. Nah ini hanya satu kali,” tegas Heru.
Bahkan, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia delegasi yang berisi jajaran menteri bisa satu pesawat dengan Presiden Jokowi. Hal ini pun memudahkan koordinasi pengamanan.
“Semua menteri yang ikut bisa satu pesawat pulang pergi, dan tim advance akan ikut kembali bersama pesawat itu. Sehingga lebih efisien,” pungkas Heru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (10/5). Kepala Negara akan melakukan kunjungan kerja pada 11-13 Mei 2022.
Bersama kepala negara negara ASEAN lainnya, Jokowi akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS atau ASEAN-US special summit selama dua hari.
“Adapun rangkaian pertemuan yang saya hadiri antara lain pertemuan dengan anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika, dan juga pertemuan dengan Wapres Harris dan tim perubahan iklim Amerika serta pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan presiden Biden,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan ASEAN-Amerika Serikat periode 2021-2024. Karena itu, diharapkan KTT khusus ini akan menghasilkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas dan bagi kemakmuran di kawasan ASEAN.
“Dengan ASEAN outlook on the indo pasific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN, termasuk Amerika Serikat dalam mengembangkan kerja sama yang konkret, yang inklusif, dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil dan sejahtera,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi dan delegasi direncanakan akan kembali ke Jakarta setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei 2022. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu, 15 Mei 2022.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Washington DC antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di AS untuk menyiapkan kunjungan kerja Presiden.
Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andi Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Tampak melepas keberangkatan Presiden dan delegasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. (*)
Ilustrasi. Pencari kerja di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Pasca lebaran Tahun 2022, jumlah pencari kerja (Pencaker) dari luar daerah ke Batam mengalami peningkatan. Hal ini bisa terlihat dari jumlah arus balik yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang mudik lebaran tahun ini.
Banyaknya lapangan kerja dari berbagai sektor membuat Batam masih menjadi magnet besar bagi para pencaker. Terlebih lagi upah minimum kota yang tergolong cukup tinggi membuat pencaker ini memilih Batam sebagai tempat mencari pekerjaan.
Anton, salah seorang pencaker asal Jambi mengaku sengaja datang ke Kota Batam guna mencari peruntungan. Terlebih lagi pria 19 tahun ini melihat Batam memiliki banyak perusahaan yang tentunya banyak membutuhkan lowongan pekerjaan.
“Kebetulan kakak saya sudah bekerja disini. Jadi pas pulang lebaran kemarin langsung diajak nyari kerja di sini,” ujarnya, Selasa (11/5).
Hal senada juga dikatakan Widia, pencaker asal Padang. Ia mengaku memilih Batam karena banyak teman-temannya yang sudah bekerja disini. “Sudah pada kerja semua. Kemarin saya nganggur, jadi ketika saya tanya ada loker (lowongan kerja), saya langsung disuruh ke sini,” ungkap Widia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti menyebutkan, pihaknya tidak bisa membatasi jumlah pencari kerja yang datang ke Batam. Terlebih lagi saat ini sudah ada kelonggaran pemerintah terkait aturan perjalanan dalam negeri. Rudi memperkirakan akan terjadi lonjakan pencaker tersebut secara besar-besaran.
“Diprediksi pencaker akan jauh meningkat dari tahun lalu, apalagi akses perjalanan dalam negeri sekarang kan sudah tidak ada batas lagi,” ujarnya.
Menurut dia, sudah seperti tradisi usai lebaran akan banyak pendatang baru yang ingin mencari kerja di Batam. Warga Batam yang mudik saat balik ke Batam ada yang membawa kerabat atau saudara untuk mencoba peruntungan bekerja di Batam.
“Tentu tidak bisa kami larang mereka yang ingin ke Batam, silahkan bersaing dengan pencaker yang sudah ada saat ini,” tambah Rudi.
Banyak faktor bagi pendatang baru memilih mencari pekerjaan di Batam. Seperti upah minimum kota (UMK) Batam dibandingkan daerah asalnya. “Ketersediaan lapangan kerja di Batam lebih banyak mulai Industri dan juga jasa, apalagi industri pariwisata akan mulai bangkit,” tambahnya.
Rudi menyebutkan tahun 2021 ada sekitar 34 ribu lebih pencaker yang berebut lapangan pekerjaan di Batam. Lowongan yang tersedia tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Pencaker di dominasi pekerja perempuan sebanyak 18.655 sedangkan pekerja Pria sebanyak 15.759 orang.
Sementara itu dominasi pekerja lebih banyak berijazah SLTA sebanyak 30.017 orang, sedangkan untuk sarjana sebanyak 1.940 orang. Sedangkan Diploma III sebanyak 942 orang. “Jumlah pencaker setiap tahun mengalami perbedaan. Tahun ini jumlah pencaker akan jauh meningkat di banding tahun 2021 lalu. Gelombang pencaker akan lebih besar tahun ini seiring mulai membaiknya kondisi dunia usaha dari berbagai sektor,” pungkasnya. (*)
batampos – Beredarnya tangkapan layar berita yang berasal dari media online dengan menyematkan judul yang menarasikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto menjelaskan berita tersebut merupakan hoaks yang sangat menyesatkan umat bahkan cenderung menjadi fitnah.
Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto
“Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu fitnah yang sangat keji,” tegas Mahbub Daryanto, Selasa (10/5/2022)
Menurutnya, Menteri Agama RI sama sekali tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag, melainkan telah menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan haji,” jelasnya.
Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk itu, pemerintah telah membentuk BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014.
Pada 13 Februari 2018, lanjut Kakanwil, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.
“Per-bulan Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” terang Mahbub.
Kemenag, kata Mahbub, sekarang sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. “Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah atau bisa disebut berita bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
“Kita sangat menyayangkan adanya unggahan ini, saat dimana pemerintah dalam hal ini Kemenag sedang berusaha keras mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Karenanya, saya mengimbau kepada segenap jajaran di lingkungan Kemenag Kepri, utamanya kepada penyuluh kita untuk turut serta mengklarifikasi hal ini ditengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan,” ujarnya lagi.
“Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami sangat berharap ada langkah hukum yang bisa ditempuh segera,” imbuhnya.
Sehubungan dengan tudingan dana haji untuk pembangunan IKN, corporate secretary badan pengelola keuangan haji BPKH, Emir Rio Khrishna, memastikan berita yang beredar adalah hoaks. Hal serupa juga disampaikan Kepala Divisi Humas dan Administrasi Kantor BPKH menyatakan, dana haji yang dialihkan untuk pembangunan IKN adalah Hoaks. Dana haji aman, prudent, dan diinvestasikan sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, akuntabel, dan nirlaba. Laporan keuangan tahunan BPKH juga bisa dilihat dari web bpkh.go.id.(jpg)
batampos – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.
Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.
Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.
“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.
Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.
“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.
Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.
“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (*)
