batampos – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengajak para pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berkolaborasi dengan platform digital. Sebab hal ini dapat semakin menciptakan peluang usaha, membangkitkan ekonomi dan membuat lapangan pekerjaan.

“Sesuai dengan gerakan nasional bangga buatan bangsa, kami awalnya sudah mengajak pelaku UMKM transformasi digital. Kita ingin membuat program yang simpel, seperti program stimulus bangga buatan Indonesia dengan konsep pelatihan, pendamping, dan on boarding oleh pelaku industri,” kata dia dalam webinar, Kamis (26/5).

Ia mengungkapkan, saat ini kurang lebih terdapat 30 juta pelaku UMKM di Indonesia dan 20 juta UMKM sudah on board tranformasi ke digital. Pihaknya pun terus mendorong para pelaku UMKM untuk bisa mengenal sistem pemasaran online.

“Kuncinya ada di kolaborasi dan kolaboraksi. Laksanakan tiga langkah ini, pertama libatkan orang tepat dan mereka mau terlibat. Kedua, tetapkan tujuan goals dan komunikasi kan harapanmu. Ketiga, dengarkan orang lain dan berkompromi,” ungkapnya.

Hal tersebut kata Sandiaga Uno sesuai dengan program Presiden RI Jokowi yang meminta Gernas Bangga Buatan Indonesia terus digalakkan ditengah kondisi ketidakpastian ini. Kata dia, semua pihak harus berempati, berhemat supaya mendorong kesuksesan dalam usahanya masing-masing.

BACA JUGA: Modul Literasi Keuangan untuk Bangkitkan Pelaku UMKM Lokal

“Kolaborasi digital untuk membuat UMKM maju dan setara dengan produk UMKM dunia. Mari kita bergandengan tangan, Bangkitkan ekonomi, buka peluang usaha, ciptakan lapangan kerja, dan membuat tatanan ekonomi digitalisasi yang berpihak pada UMKM,” pungkasnya.

Adapun terkait dengan digitalisasi UMKM ini, CEO & Founder Bhinneka Hendrik Tio menyebutkan bahwa pihaknya sudah memulai e-commerce sejak 1999 di mana saat itu koneksi internet belum memadai. Namun, karena merasa bahwa akan ada perubahan besar untuk penggunaan internet di masa depan, pihaknya memutuskan untuk beralih ke digital. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Perseroan) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dihadiri oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai beserta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kinerja J Trust Bank pada tahun 2021 menunjukkan kemajuan dan pencapaian yang baik, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional secara bertahap yang didukung oleh penerapan strategi yang tepat dan efektif. Kredit yang disalurkan Bank meningkat sebesar 36,25 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 10,02 triliun di 2021.

Simpanan nasabah juga mengalami peningkatan sebesar 22,05 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 15,95 triliun di 2021. Pertumbuhan kredit dan simpanan nasabah tersebut juga diikuti dengan perbaikan rasio kredit bermasalah neto menjadi 2,32 persen di 2021 dibandingkan 2,72 persen di 2020 dan peningkatan komposisi CASA menjadi 18,48 persen di 2021 dibandingkan 14,70 persen di 2020.

Dari sisi permodalan, J Trust Bank telah melakukan pemenuhan modal inti minimum Bank paling sedikit Rp 2 triliun yang bersumber dari setoran modal Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga struktur permodalan Bank semakin kuat dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank meningkat menjadi 15,82% di 2021 dibandingkan 11,59 persen di tahun sebelumnya.

Selain itu, kondisi likuiditas Perseroan juga tetap memadai dengan meningkatnya rasio kecukupan likuiditas menjadi 168,22 persen di 2021 dibandingkan 147,13% di tahun sebelumnya.

BACA JUGA: BTN dan BPJS Kesehatan Berikan Kredit Modal Kerja dan kredit Investasi

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan keyakinannya pada kinerja perusahaan di 2022. Meskipun tahun ini masih akan diliputi oleh tantangan dan ketidakpastian, namun pihaknya tetap optimistis dengan prospek usaha ke depannya seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“J Trust Bank akan terus fokus untuk merealisasikan rencana bisnis, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas dan masyarakat,” ujarnya. (*)

Repoter: JP Group

batampos – Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah menerima suap sebesar Rp10 miliar terkait dengan dugaan persekongkolan dalam pengadaan lahan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Amir Nurdianto mengatakan Rahmat diduga bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk membeli lahan dari pihak swasta bernama Lai Bui Min.

“Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp10,45 miliar,” kata JPU di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (30/5).

Menurutnya Rahmat diduga menerima Rp10 miliar itu dari Lai Bui Min sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp4,1 miliar, Camat Rawalumbu Makfud Saifudin yang juga tersangka pemberi suap sebesar Rp3 miliar, dan Direktur PT KBR bernama Suryadi Mulya yang juga tersangka pemberi suap sebesar Rp3,3 miliar.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban-nya,” kata Jaksa.

Adapun lahan yang diduga dibeli berkaitan dengan kasus penyuapan tersebut yakni lahan seluar 14.392 meter persegi yang berada di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lahan itu diduga untuk kepentingan pembangunan Polder Air 202 oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kemudian pengurusan pengadaan tersebut pun diduga diupayakan oleh Muhamad Bunyamin selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, untuk masuk ke dalam APBD Perubahan Kota Bekasi tahun anggaran 2021.

Akibat kasus korupsi suap itu, Rahmat Effendi dijerat berlapis di antaranya Pasal 12 huruf A Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 11 Jo Pasal 17 UU Tipikor. (*)

Reporter: Antara

batampos – Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) Siti Azizah menyampaikan bahwa pemerintah ingin menciptakan 1 juta wirausaha baru di Tanah Air. Tidak sekadar menciptakan, melainkan juga memastikan mereka berhasil.

Sebab, dari sekian alasan dibalik kegagalan bisnis ini berujung pada kurangnya pengalaman dan kompetensi pemilik bisnis. Oleh karena itu, Peraturan Presiden No 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional bertujuan untuk percepatan pencapaian target rasio kewirausahaan 3,95 persen di akhir tahun 2024 melalui kolaborasi 27 kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

“Target tersebut dicapai dengan menambah jumlah wirausaha mapan, berbasis inovasi, berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja, atau innovation driven enterprise,” kata dia, Jumat (27/5).

Pasalnya, menurut studi National Business Incubation Association (NBIA) tahun 2010 yang dilakukan terhadap inkubator bisnis terbaik di Amerika, perusahaan yang berhasil meningkatkan bisnisnya adalah yang didampingi dalam melakukan pengembangan bisnis.

“Fungsi pendampingan dapat meningkatkan persentase keberhasilan bisnis hingga 87 persen, atau hampir dua kali lipat lebih tinggi ketimbang bisnis yang tidak didampingi,” jelas dia.

Azizah menegaskan, pendamping merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

BACA JUGA: UMKM Perlu Berkolaborasi dengan Platform Digital untuk Menciptakan Peluang Usaha dan Lapangan Kerja

“Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi peran dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping, termasuk pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM,” imbuh Azizah.

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Cahyadi Joko Sukmono menyampaikan, ada empat hal dasar yang harus dimiliki pendamping, yaitu connectivity, digitality, connectivity dan adversity.

Menurut Joko, sebelum melakukan pendampingan, para pendamping harus mampu menilai jiwa kewirausahaan UMKM yang akan didampingi agar dapat memetakan program pendampingan yang tepat. “Para pendamping harus memiliki kemampuan mendengarkan dan berempati terhadap masalah yang dihadapi UMKM dan memberikan solusi yang efektif,” tegas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bertemu lang­sung dengan Head of Operations Nestle, Magdi Batato, Selasa (24/5). Hal ini dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Davos, Swiss.

Untuk diketahui bahwa saat ini, Nestle tengah dalam proses pembangunan pabrik keempatnya yang berlokasi di Batang Industrial Park (BIP) dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik sebesar 25 persen atau 775.000 ton senilai CHF 220 juta.

Ia menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi pengem­bangan usaha Nestle di Indonesia. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Nestle untuk rencana kolaborasi dengan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, seperti yang telah dilakukan saat ini yaitu bermitra dengan 20.000 petani lokal untuk pabriknya di Jawa Timur.

“Saya senang sekali dengan investasi Nestle di Indonesia, karena banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan produk Nestle. Termasuk saya juga menjadi ‘korban’ karena sering mengkonsumsi produk Nestle,” ungkap dia, Jumat (27/5).

Dalam pertemuan tersebut, Head of Operations Nestle, Magdi Batato, menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Investasi/BKPM atas dukungan dan fasilitasi investasi Nestle di Indonesia mulai dari groundbreaking sampai dengan saat ini, termasuk dalam proses perizinan investasi.

“Kami sangat berharap agar tim Kementerian Investasi/BKPM dapat terus bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik untuk terus mendukung investasi kami di Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, Bahlil hadir langsung dalam acara peletakan batu pertama pabrik baru Nestlé Bandaraya di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 lalu. Rencananya, pabrik Nestle yang memproduksi susu cair dan minuman siap konsumsi tersebut akan mulai beroperasi komersial 2023 mendatang.

BACA JUGA: Komite II DPD RI Beri Aplus Kementan Stop Impor Beras dan Jagung

Nestle Indonesia didirikan pada tahun 1971 serta telah mempekerjakan sekitar 3.700 karyawan. Saat ini, Nestle telah memiliki 3 Pabrik di Panjang (Lampung), Cikupa (Banten), dan Kejayan (Jawa Timur).

Sebagai salah satu investor asal Swiss yang terbesar, Nestle diharapkan dapat menjadi salah satu perusahaan swasta percontohan yang mendukung Pemerintah dalam memperkuat program penguatan pangan di Indonesia serta terus meningkatkan investasinya di Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Sepasang suami istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah, Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, didakwa melakukan korupsi uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp3,049 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Darwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang terjadi pada 2021 tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.

Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu.

Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.

Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi.

Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut akan diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara atas penyalahgunaan dana PNBP tersebut mencapai Rp3,049 miliar.

Dari kerugian sebesar itu, kedua terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp1,3 miliar.

“Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp1,3 miliar, sehingga kerugian negara sejumlah Rp1,65 miliar,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (*)

Reporter: Antara