batampos – Berbicara mengenai sektor perikanan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Sentra perikanan budidaya yang tersebar di berbagai daerah, menawarkan berbagai komoditas unggulan. Salah satunya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dimana sentra perikanan budidaya sukses melakukan budidayakan ikan. Daerah dikenal sebagai penghasil ikan nila dan mas dengan berbagai ukuran, mulai dari benih hingga siap konsumsi.

Usaha budidaya ikan nila dan mas diminati oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yakin Makmur Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe. Pokdakan ini diketuai oleh Maman (62) yang sebelumnya telah sukses melakukan budidaya secara perorangan sejak 2000.

Keahlian yang dimiliki Maman, meyakinkan ia untuk mempekerjakan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sekaligus menjadi anggota Pokdakan. Meski bersama orang sekitarnya, namun diakui mengelola usaha bersama bukanlah hal yang mudah.

“Awalnya, susah untuk menyatukan tujuan, karena mereka punya pemikiran masing-masing. Tapi intinya, dibutuhkan komunikasi yang baik agar bisa maju bersama-sama,” tutur Maman membagikan tips mengelola usaha kelompoknya, Selasa (12/4).

Pokdakan Yakin Makmur mengelola sekitar 70 kolam yang terbagi menjadi beberapa fungsi. Kolam milik Maman, difokuskan untuk indukan ikan mas. Sementara anggota lainnya, melakukan proses pembenihan dan pembesaran hingga siap konsumsi. Umumnya, baik ikan nila maupun ikan mas membutuhkan waktu 4 bulan hingga siap panen.

Memahami besarnya peluang usaha budidaya ikan nila dan mas, membuat Pokdakan Yakin Makmur terus mengembangkan usahanya. Seperti salah satunya melalui pemanfaatan dana bergulir yang mereka peroleh dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk menambah pasokan pakan maupun benih ikan.

BACA JUGA: Ekspor Produk Perikanan Naik 6,6%

“Setelah ada dana tambahan, sekarang produksi kami meningkat drastis, bisa dibilang over produksi. Alhamdulillah, kami bisa menjadi pemasok semuanya, baik dari indukan hingga ikan konsumsi,” tutur Maman dengan nada bahagia.

Jumlah produksi Pokdakan Yakin Makmur rata-rata mencapai 1 ton per kolam. Tidak hanya memenuhi permintaan konsumen di Subang, ikan hasil budidayanya juga dipasarkan hingga ke berbagai wilayah seperti Jakarta dan Bandung.

Selain itu, berkat keberhasilan usaha yang dijalankannya, Maman juga turut memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Cijambe untuk bersama mengelola kolam budidaya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, partainya terbuka melakukan koalisi dengan partai politik manapun menuju Pilpres 2024. Termasuk, berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk membentuk poros alternatif.

“Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa Nasdem partai terbuka. Kita tidak menutup kemungkinan semua partai melakukan koalisi dalam menghadapi pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan presiden,” kata Ali kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Namun, Ali memberikan syarat kepada Partai Demokrat jika ingin berkoalisi dengan Partai NasDem pada Pilpres 2024. Syarat tersebut yakni membangun koalisi atas dasar kepentingan rakyat, dengan tidak menggunakan cara-cara yang menjatuhkan pemerintahan sekarang.

Ali menegaskan, koalisi tentunya ingin menang, tetapi bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Apalagi, Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintah yang akan konsisten menjaga pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024.

“Tentunya konsistensi itu harus tetap dijaga sehingga kemudian kita juga tidak mau kemudian partai berkoalisi dengan partai Nasdem, kemudian membabi buta justru mencari popularitas dengan membuat berita-berita hoax menjatuhkan pemerintah,” tegas Ali.

Menurut Ali, sebenarnya visi-misi dan program yang dijadikan dasar koalisi hampir sama untuk semua partai, yakni kesejahteraan rakyat. Dia yakin semua partai termasuk Partai Demokrat juga berjuang untuk memajukan NKRI ini.

“Kita berusaha untuk mendekatkan diri, mengambil hati rakyat tanpa mencederai dengan yang lain,” ucap Ali.

Pernyataan ini dilontarkan menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berbicara soal peluang membentuk poros alternatif Pilpres 2024 melawan koalisi PDIP-Gerindra. Menurut AHY, terbuka kemungkinan tiga partai besar seperti PDIP, Gerindra dan Golkar membentuk koalisi tersendiri yang terdiri dari dua partai seperti koalisi PDIP-Gerindra.

“Sangat memungkinkan. Katakanlah 3 partai besar siapa saja yang memungkinkan hanya dengan berdua bisa jalan,” ucap AHY di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/4) malam.

Partai menengah seperti Partai Demokrat, lanjut AHY, juga sangat mungkin membentuk koalisi tersendiri. Pasalnya, jika beberapa partai menengah bergabung seperti Demokrat, Nasdem dan PKB, sangat mungkin membentuk satu koalisi karena memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

Meski demikian, lanjut AHY, semua opsi koalisi masih terbuka. Partai Demokrat, terus membangun komunikasi dengan semua partai politik untuk membuka ruang-ruang koalisi, termasuk koalisi dengan PDIP, Gerindra dan Golkar.

“Artinya kami sendiri berkomunikasi juga dengan partai papan atas, dengan demikian ada kesamaan visi platform, parpol yang berkoalisi tentunya serupa visi-misi,” pungkas AHY. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong berkembangnya digital banking untuk membangun digital mortgage ecosystem dalam proses pembiayaan perumahan. Bank BTN luncurkan website e-Mitra Operations untuk mendukung digital mortgage ecosystem yang bisa diakses melalui alamat emitra.btn.co.id.

Direktur IT & Digital Bank BTN, Andi Nirwoto mengatakan, website e-Mitra Operation diluncurkan untuk mendukung proses standarisasi pemrosessan kerja sama dengan mitra rekanan, mulai dari persyaratan, prosedur registrasi, hingga pembinaan dalam pelaksanaan kerjasama. Adapun mitra Bank BTN yang bisa memanfaatkan e-Mitra Operation yakni rekanan penunjang perkreditan/ pembiayaan yang jumlahnya sekitar 4.500 mitra.

Jumlah mitra yang cukup banyak tersebut terdiri dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Kantor Akuntan Publik (KAP), Konsultan Pengawas, Perusahaan Asuransi dan Balai Lelang.

“Adanya website e-Mitra Operation ini adalah bentuk keseriusan Bank BTN untuk membuat ekosistem digital perumahan yang ditujukan agar masyarakat menjadi mudah dalam akses kepemilikan perumahan,” ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (17/4).

Andi mengungkapkan, ada lima tujuan e-Mitra Operations diluncurkan. Pertama, untuk standarisasi yang akan memberikan kejelasan prosedur, tugas, wewenang, maupun peran masing-masing pihak yang terlibat dalam setiap proses kesepakatan perjanjian kerjasama. Kedua, mendorong transparansi dalam melakukan review terhadap mitra rekanan dalam kerjasama yang sehat dan mandiri.

Kemudian ketiga, dapat memudahkan dalam monitoring dan review kinerja masing-masing pihak secara langsung dan berkelanjutan. Keempat, dapat melakukan sentralisasi dimana seluruh proses registrasi, review, monitoring dan pembinaan mitra rekanan dilakukan secara terpusat. Dan kelima, dapat memudahkan mitra rekanan dalam melakukan pelaporan terhadap hasil pekerjaannya.

BACA JUGA: BTN Beri Apresiasi pada Pengembang Loyal

Menurut Andi, salah satu faktor terbentuknya kualitas kredit yang baik adalah proses bisnis didukung oleh rekanan yang baik dan berkualitas. Diharapkan dengan adanya e-Mitra Operations komunikasi antara pihak bank dan mitra rekanan menjadi lebih baik karena keseluruhan prosesnya dilakukan secara digital dan tersistem.

“Notaris/PPAT dan KJPP dengan adanya e-Mitra Operations, proses registrasi dapat dengan mudah dilakukan secara digital serta dapat diakses di manapun dan kapanpun,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, terciptanya kanal komunikasi dengan bank yang selalu terbuka sehingga dapat langsung menerima notifikasi order pekerjaan ataupun notifikasi mengenai monitoring kinerja yang berdampak kepada lancarnya aktifitas pekerjaan Notaris/PPAT dan KJPP. Sedangkan untuk calon debitur Bank BTN akan mudah mendapatkan jasa Notaris dan KJPP yang telah memiliki klasifikasi sesuai ketentuan bank serta dengan profile lengkap mengenai informasi Notaris/PPAT dan KJPP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) berhasil mengantongi investasi senilai USD 15 miliar dari dua kemitraan yang dijalin untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Tanah Air.

Mitra tersebut, yang pertama adalah melalui salah satu induk usaha IBC, yakni PT Aneka Tambang Tbk dengan korporasi asal Tiongkok PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) untuk inisiatif proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi. Kedua, perjanjian serupa dengan LG Energy Solution, perusahaan asal Korea Selatan.

Direktur Utama IBC Toto Nugroho mengatakan, kemitraan strategis ini akan memacu percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan yang diyakini mampu membangkitkan gairah industri otomotif ramah lingkungan.

“Dengan adanya industri baterai terintegrasi ini, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekosistem electric vehicle,” kata Toto dalam keterangan resminya, Senin (18/4).

BACA JUGA: Honda Kolaborasi dengan Sony, Kembangkan Bisnis Mobil Listrik

Ia menambahkan, dalam jangka panjang lini bisnis yang akan dikembangkan oleh perseroan sejalan dengan adanya kemitraan yang lebih luas, yakni tidak hanya berdampak pada industri baterai dari hulu hingga hilir.

“Ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekosistem electric vehicle, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), serta meningkatkan penggunaan baterai untuk kebutuhan lainnya,” tuturnya.

Sebagai informasi, IBC adalah anak perusahaan dari MIND ID, PLN, Pertamina, dan ANTAM yang mendapatkan tugas untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik dalam rangka menguatkan kemandirian manufaktur otomotif nasional. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pada saat libur panjang masyarakat tak perlu pergi ke luar negeri.

“Dengan adanya libur panjang, masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri,” kata Airlangga secara daring, Senin (18/4).

Sebab, saat ini di negara lain situasinya berbeda dengan Indonesia, di mana pengendalian Covid-19 telah baik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi lonjakan kembali di dalam negeri, diimbau masyarakat berlibur di Indonesia saja.

“Karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia sehingga ada potensi penularan dari luar negeri,” imbuhnya.

Kata dia, pemerintah tidak menginginkan kejadian kelam seperti kasus puncak sebelumnya kembali terjadi di Tanah Air. Sebab, hal tersebut akan membuat masyarakat sendiri sengsara.

“Oleh karena itu kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara termasuk di Shanghai, Tiongkok itu terjadi kenaikan. Tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri,” tutup Airlangga. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah bersama penyelenggara multiplexing makin mantap untuk mengeksekusi ASO atau Analog Switch Off. Yakni proses TV analog akan dimatikan dan sepenuhnya diganti oleh TV digital. Dan Perangkat TV akan dijual di pasaran untuk mendukung siaran digital sepenuhnya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa proses penghentian siaran TV analog dan beralih ke TV digital tidak akan menimbulkan kegaduhan.

Adapun ASO atau migrasi TV analog ke digital ini akan mulai dilakukan pada 30 April yang ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2 November 2022.

“Pelaksanaan akan dijalankan secara hati-hati, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati siaran sampai dengan diselesaikan siaran analog nanti,” ujar Plt Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Ismail.

Ismail melanjutkan, Kemenkominfo dan penyelenggara multiplexing berkomitmen menjalankan ASO sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, dimana penghentian siaran TV analog harus selesai 2 November 2022.

Selama proses suntik mati TV analog yang dilakukan secara bertahap, Kemenkominfo dan penyelenggara multiplexing tidak akan mengorbankan masyarakat dalam menikmati siaran televisi. Nanti, setelah proses ASO rampung, Ismail menegaskan kalau seluruh perangkat TV yang akan dijual di pasaran adalah TV yang sudah mendukung siaran digital sepenuhnya.

“Seluruh perangkat TV sekarang yang dijual di pasar hanya bisa yang menangkap siaran televisi digital,” lanjut Ismail.

Selain itu, dia menjelaskan masyarakat juga perlu mengecek saat membeli TV apakah sudah bisa menangkap siaran digital atau belum. Kemenkominfo juga dikatakan sudah mendiskusikan dengan Kementerian Perindustrian terkait ketersediaan STB di lapangan.

BACA JUGA: Siapkan Ekosistem Pembiayaan Perumahan dengan Menyediakan Layanan Digital 

Ismail menerangkan kalau seluruh produsen STB juga sudah menyiapkan diri. Selain itu, dia menjelaskan STB dapat dibeli baik secara offline dan juga di toko online. Produksi perangkat juga dipastikan dalam jumlah cukup besar dan tidak akan menjadi langka di pasaran.

“Pembelian STB tidak hanya offline bisa secara online. Produksi cukup banyak cukup besar produksi besar dari laporan para produsen STB. Insya Allah mencukupi,” tegas Ismal.

Tapi jangan menuju titik bersamaan, makanya dari sekarang silahkan dibeli perangkat (STB-nya),” tegas Ismail.

Program ASO sendiri akan dilakukan selama tiga tahap yakni tahap satu pada 30 April 2022, tahap dua pada 25 Agustus 2022 dan tahap tiga dan terakhir pada 2 November 2022 mendatang. (*)

batampos – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam surat keputusan pencabutan 39 perusahaan pemengang izin usaha pertambangan yang dilihat redaksi JPGROUP, Sabtu (16/4) surat ini ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia atas nama Menteri ESDM.

Dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 119 UU 3/2020 Tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut IUP, apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA: Cegat Truk Tambang, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ini Nekad Duduk di Tengah Jalan

Selanjutnya Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengeluarkan surat tertanggal 11 Maret 2022, dengan nomor 66/A.9/B/2022, bersifat sangat penting, perihal pemberitahuan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ditandatangani Deputi bidang pelaksanaan penanaman modal Imam Soejoedi, ditujukan kepada seluruh kepala DPMPTSP pada 29 Provinsi di Indonesia.

Izin Usaha Pertambangan yang telah dicabut tersebar pada tujuh Kabupaten di Sultra yakni, dua IUP di Kolaka, 10 IUP di Konawe Utara (Konut), sembilan IUP di Konawe, tujuh IUP di Bombana, 2 IUP di Kolaka, 1 IUP di Kolaka Timur (Koltim), 6 IUP di Kolaka Utara (Kolut) dan 4 IUP di Buton.

39 Izin Usaha Pertambangan yang dicabut, selain di terbitkan oleh para bupati, terdapat 8 IUP yang di terbitkan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTSP) Provinsi Sultra, juga terdapat 2 IUP yang diterbitkan Gubernur Sultra dan 1 Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM. (*)

Reporter: JP Group