batampos – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua distributor (D1 dan D2) yang menyalurkan Minyak Goreng Curah Bersubsidi. Hasilnya, terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan para distributor tersebut.

“Kami bersama Tim Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan lapangan di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan menemukan ketidakpatuhan dari para distributor,” ungkap Agus Gumiwang  Kamis (14/4).

Maka dari itu, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya diterima masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil sebesar Rp14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram tidak tercapai.

“Hal ini menyebabkan subsidi harga minyak goreng curah tidak tersalurkan dengan tepat, padahal ada dana publik di sini,” tutur dia.

Ia memperingatkan para distributor untuk mematuhi aturan program Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022. “Kalau masih ada distributor yang menyimpang, kami ingatkan agar berhenti,” terangnya.

Kata dia, kepatuhan sangat penting, karena ini adalah upaya pemerintah untuk masyarakat dan UMKM agar bisa mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi.

“Ada dana publik yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga kita ingin program ini berjalan dengan baik,” tegas Menperin.

Menperin berharap, setiap unsur dan lini dalam program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi memiliki kesadaran bahwa program tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

“Jangan mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan masyarakat,” tandas dia.

Adapun, Liaison Officer Satgas Pangan Polri untuk Kementerian Perindustrian Kombes Pol Eko Sulistyo Basuki menyampaikan, hasil sidak ditemukan adanya D1 yang melakukan repacking minyak goreng curah bersubsidi menggunakan jeriken lima liter dan dijual dengan harga Rp 85.000 per jeriken atau Rp 17.000 per liter, artinya di atas HET.

“Selain itu, tidak ada bukti penjualan minyak goreng dalam jeriken. Distributor tersebut telah mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi dalam jeriken 5 liter, dengan total sebanyak 78 ton selama sebulan terakhir,” tutup Eko.

Pendalaman dan penyidikan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk akan didalami rantai suplai distribusi tersebut. Dari penyidikan tersebut, disita barang bukti berupa 700 jeriken kapasitas 5 liter atau setara tiga ton minyak goreng curah bersubsidi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Catatan penjualan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di Maret 2022 kembali menunjukkan angka yang positif. Penjualan kendaraan tercatat total 10.592 unit dan berhasil mempertahankan pangsa pasarnya di 12,9%.

“Pada kuartal pertama 2022 ini, kami berhasil mempertahankan penjualan kami dengan sangat baik. Kami terus bersaing di posisi atas dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Kami didorong untuk terus mengeksplor strategi-strategi terbaik kami agar tetap bertahan dan terus bersaing diposisi atas. Salah satu strategi kami yaitu dengan memberikan pengalaman terbaik untuk konsumen dengan selalu memberikan performa yang optimal untuk setiap layanan yang kami hadirkan. Kami juga ingin memberikan apresiasi tertinggi kami untuk konsumen di Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami sebagai rekan dalam menghadapi seluruh petualangan hidup mereka. Kami juga berharap seluruh pengalaman yang kami hadirkan dapat terus menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap brand dan produk kami serta membantu kami untuk tetap berada di posisi yang strategis baik secara brand maupun penjualan,” tangkas Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI.

Dalam penjualannya di Maret 2022, kendaraan penumpang MMKSI mencatat penjualan 6.991 unit. Sedangkan di segemen kendaraan niaga ringan, MMKSI berhasil mencatat penjualan 3.601 unit. Model Xpander (termasuk Xpander Cross) mendominasi penjualan MMKSI hingga 43% dan L300 berkontribusi hampir 25% serta Pajero Sport berkontribusi 23% terhadap penjualan MMKSI.

BACA JUGA: Mitsubishi Terus Melakukan Inovasi untuk Menghadapi Tantangan Pasar 

Seluruh model kendaraan Mitsubishi Motors juga telah membuktikan eksistensi serta keunggulannya di pasar otomotif Indonesia sepanjang kuartal pertama 2022 ini. Detail catatan penjualan MMKSI pada Maret 2022 adalah sebagai berikut: Xpander (termasuk Xpander Cross) menjaga pangsa pasar di segmen small MPV sebesar 25,4% atau telah terjual sebanyak 4.547 unit.

Pajero Sport meraih pangsa pasar sebesar 50% di segmen medium SUV 2.500 cc (4×2 dan 4×4) dengan total penjualan 2.441 unit. L300 juga mempertahankan posisinya di segmen small pick-up 4×2 dengan pangsa pasar 64,3% atau 2.627 unit terjual. Begitupula dengan model Mitsubishi Triton yang tetap mempertahankan posisinya di segmen pick-up 4×4 dengan pangsa pasar 45.7% atau terjual sebanyak 954 unit. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Salah satu yang diatur dalam Perpres itu mengenai kebijakan tentang zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas wilayah.

Seperti dilansir detik.com, Perpres itu diteken Jokowi pada 17 Maret 2022 sebagaimana salinannya dilihat detikcom, Kamis (14/4/2022). Pasal 2 Perpres itu menjelaskan bahwa cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Natuna-Natuna Utara.

Wilayah perairan yang dimaksud meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan, zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan landas kontinen.

Poin tentang zonasi pertahanan dan keamanan disebutkan dalam Pasal 7. Zona pertahanan dan keamanan menjadi salah satu tujuan dari rencana zonasi wilayah perairan.

Pasal 7
Rencana zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
a. pusat pertumbuhan kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
b. jaringan prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien;
c. zona perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya yang berkelanjutan;
d. zona Pertambangan yang ramah lingkungan;
e. destinasi Wisata Bahari yang berdaya saing, berorientasi global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
f. zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah;
g. Kawasan Konservasi di Laut yang mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
h. kelestarian biota Laut;
i. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Natuna-Natuna Utara; dan
j. kawasan strategis yang terkait dengan lingkungan hidup dan situs warisan dunia yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi tentang zona pertahanan dan keamanan diatur di Pasal 13. Berikut isinya:

Pasal 13
(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
a. pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan; dan
b. peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara.
(2) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. meningkatkan efektivitas kegiatan di Wilayah Pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
b. mengendalikan dampak lingkungan di Wilayah Pertahanan yang berupa daerah latihan militer;
c. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
d. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan
di wilayah perairan sesuai distribusi wilayah kerja unit organisasi atau satuan pertahanan dan keamanan.

(3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di kawasan perbatasan negara dan PPKT;
b. menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta untuk menjamin keselamatan pelayaran; dan
c. mengembangkan sistem pengawasan terhadap kegiatan yang mengancam dan mengganggu pertahanan dan stabilitas nasional.(*)

Sumber: detik.com

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul­yani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara sampai dengan Februari 2022 tumbuh sebesar 37,3 persen secara year on year (yoy). Dalam hal ini, pendapatan negara mencapai Rp 302,42 triliun atau setara 16,38 persen dari target APBN 2022.

“Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha dan kenaikan harga komoditas, serta juga kenaikan dari ekspor maupun impor barang yang dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi,” kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (13/4).

Sementara itu, dari sisi realisasi belanja negara, Indonesia mengalami perlambatan sebesar 0,1 persen atau Rp 282,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 10,4 persen pagu belanja negara.

Kata dia, meskipun mengalami sedikit perlambatan, realisasi belanja ini membaik dibandingkan Januari 2022 yang kala itu mengalami konstraksi hingga 13 persen.

Membaiknya realisasi belanja negara didukung oleh belanja pemerintah pusat yang terealisir Rp 172,2 triliun, belanja ini mencakup operasional kementerian/lembaga atau belanja program K/L, terutama infrastruktur dan belanja bantuan sosial.

Untuk penyaluran bansos, dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan tahap pertama dan juga pencairan Kartu Sembako. Lalu untuk belanja non K/L, realisasi mencapai Rp 93,6 triliun terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.

“Dengan perkembangan tersebut, APBN di mana penerimaan mengalami pertumbuhan tinggi 37,73 persen, sedangkan belanja relatif cukup baik perkembangannya sejak Januari, APBN tetap mencatatkan surplus sebesar Rp 19,7 triliun atau 0,11 persen dari PDB,” tegas Sri Mulyani.

Kata dia, dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN juga akan meresponsebagai shock absorber dalam rangka melindungi dari sisi kesehatan dan masyarakat dalam bentuk daya beli, terutama kelompok rentan.

“APBN akan melakukan multiple objective, tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi, mendukung masyarakat dari sisi daya beli dan bansos, ketiga adalah menjaga pemulihan ekonomi nasional dan keempat menjaga kesehatan APBN,” tutupnya. (*)

Minggat dari Indonesia
Konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung terhitung sejak 24 Februari 2022. Hal ini pun berdampak pada sejumlah sektor, termasuk pasar keuangan di dalam negeri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hingga per 31 Maret 2022 lalu terjadi net outflow (modal asing keluar) sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18,66 triliun (kurs Rp 14.355).

“Dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang mengalami tekanan, investasi portofolio mengalami net outflow sebesar USD 1,3 miliar sampai dengan 31 Maret 2022,” terangnya.

BACA JUGA: Difisit APBN Turun, Pendapatan Lampaui Target

Selain itu, terjadi tantangan untuk melakukan normalisasi dari sisi kebijakan moneter dari negara maju yang menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan. Kebijakan moneter dilakukan untuk merespon potensi inflasi.

“Ini telah menimbulkan aliran modal pada emerging market yang tertekan, ini sejalan dengan terjadinya realokasi aset untuk mencari tempat yang aman atau safe haven asset,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, tekanan geopolitik yang terjadi saat ini membuat para investor asing memilih untuk memindahkan aset mereka ke instrumen atau negara lain yang lebih aman. Meski demikian, dibandingkan negara berkembang lainnya, Indonesia masih lebih baik.

“Tekanan net outflow ini bila dibandingkan dengan emerging market lainnya yang mengalami juga masih relatif lebih rendah atau lebih baik,” tutup Sri Mulyani. (*)

(*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) melalui Unit Usaha Syariah (UUS Maybank Indonesia) kembali beri santunan kepada yatim dan duafa di seluruh Indonesia dimulai sejak 4 April 2022 lalu hingga 30 April 2022. Santunan dalam bentuk uang tunai akan disalurkan melalui seluruh jaringan Kantor Cabang Syariah (KCS) di Indonesia dengan target 2000 penerima dengan nilai total bantuan sebesar Rp 500 juta, bersumber dari dana kebajikan yang dikelola UUS Maybank Indonesia.

Romy Buchari, Head Shariah Banking Maybank Indonesia mengatakan, “Program pemberian santunan kepada para yatim dan dhuafa telah menjadi agenda rutin UUS Maybank Indonesia pada setiap bulan suci Ramadan sejak 2018. Inisiatif ini merupakan wujud kepedulian kami untuk dapat meringankan beban saudara-saudari kita, khususnya bagi anak-anak yatim dan dhuafa di tanah air di bulan yang penuh berkah ini.”

Selain penyaluran santunan secara langsung, UUS Maybank Indonesia juga mengajak Nasabah untuk bersama-sama berbagi kebaikan melalui program My Berbagi Kebaikan Bank. Program ini, memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk dapat berperan aktif dalam menyalurkan bantuan dengan membuka Maybank Tabungan iB dan bertransaksi finansial melalui digital banking platform M2U ID App dan Web.

Dengan melakukan hal tersebut, maka Maybank Indonesia akan menyisihkan Rp10.000/transaksi sebagai donasi yang bersumber dari dana kebajikan untk disalurkan ke dalam program swasembada penyediaan air bersih bagi komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan di Indonesia.

Di samping itu, UUS Maybank Indonesia juga memberikan kemudahan kepada Nasabah yang ingin menyalurkan sedekah di bulan Ramadan, baik dalam bentuk donasi Zakat, Infak dan Sedekah melalui M2U ID App/Web ke lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dengan Maybank Indonesia.

Di sepanjang bulan Ramadan tahun ini, UUS Maybank Indonesia mempersembahkan serangkaian program menarik untuk Nasabah, seperti Pembiayaan Properti iB dengan diskon 10% untuk biaya premi (kontribusi) asuransi jiwa, bebas biaya Pengikatan Kredit (PK)/Pengikatan Pembiayaan (PP) unnotariil dan taksasi internal.

Selain itu tersedia juga e-voucher belanja untuk Nasabah baru yang membuka Maybank Tabungan U iB via M2U ID App, dan tambahan cash reward bagi Nasabah yang menabung secara rutin melalui tabungan MyPlan iB Shariah Journey via M2U ID App atau Web serta e-voucher senilai Rp 500 ribu yang akan diberikan kepada Nasabah yang mengajukan Pembiayaan Mobil iB.

“Seluruh program yang kami gelar di bulan Ramadan ini sejalan dengan misi Bank yakni humanising financial services dimana UUS Maybank Indonesia dapat hadir di tengah masyarakat di dalam segala kondisi dan waktu khususnya melalui bantuan sosial kali ini yang diharapkan dapat memberi manfaat serta menjadi berkah tersendiri bagi saudara-saudari kita yang kurang mampu di Tanah Air,” tambah Romy.

Di samping pemberian santunan oleh UUS Maybank Indonesia, Maybank Islamic, yakni Bank Umum Syariah yang beroperasi di Malaysia juga melaksanakan serangkaian kegiatan bantuan sosial selama bulan Ramadhan melalui Ramadan Relief yang disalurkan ke beberapa negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia.

BACA JUGA: Bank Maybank Indonesia Optimalkan Peluang Bisnis SME

Program Ramadan Relief Maybank Islamic menjangkau lebih dari 5,000 penerima bantuan di total 11 negara dimana Maybank beroperasi. Sejak didirikan pada 2013 hingga kini, Maybank Islamic telah mengalokasikan dana lebih dari RM12 juta dan telah memberikan manfaat kepada sekitar 120.000 keluarga kurang mampu. Program Ramadan Relief Maybank Islamic telah berlangsung di Indonesia sejak 2017.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Maybank Islamic kembali bekerja sama dengan LSM Islamic Relief Malaysia perwakilan Indonesia untuk menyalurkan bantuan berupa bahan pangan pokok yang biasa dikonsumsi saat Ramadan. Bantuan ini diserahkan kepada 400 penerima kepala keluarga kurang mampu dengan total nilai bantuan sebesar RM 90,000 atau setara dengan kurang lebih Rp 300 juta. (*)

Reporter: JP Group