batampos – Kasus dugaan korupsi minyak goreng (migor) bertambah. Setelah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengumumkan telah menaikkan status hukum penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Surat perintah penyidikan diteken pada 6 April.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam menjelaskan, sejauh ini Kejati DKI telah memeriksa enam saksi. Termasuk saksi dari PT AMJ. AMJ merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspor migor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2021–2022.

Dalam praktiknya, ekspor yang mereka lakukan diduga melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu terkait dengan proses distribusi migor kemasan yang diekspor lewat Pelabuhan Tanjung Priok. ”Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” bebernya kemarin (20/4).

Berdasar temuan Kejati DKI, kata Ashari, PT AMJ melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil. Mereka mengubah HS code untuk menghindari bea keluar. ”Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri,” terang dia.

Ashari mengungkapkan, dugaan pelanggaran hukum itu menguat setelah penyidik memeriksa para saksi dan mengamankan sejumlah dokumen ekspor, dokumen pemesanan barang, serta melakukan pemeriksaan di lapangan. Baik di Indonesia maupun di Hongkong.

Pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Hasilnya, AMJ diduga mengubah HS code vegetable oil menjadi vegetable. Bukan hanya AMJ, tindakan itu turut dilakukan perusahaan lainnya. Namun, Ashari belum menyebutkan perusahaan yang ikut melakukan pelanggaran hukum itu.

Berdasar kerja tim Kejati DKI, diperoleh data lebih dari 159,5 ton migor yang semestinya dijual di dalam negeri malah diekspor. Angka itu, kata Ashari, setara dengan 13.211 karton migor. Bukan hanya itu, Kejati DKI juga mendapati timbunan migor di gudang AMJ. Jumlahnya mencapai 2.022 karton. ”Perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak Juli 2021 sampai dengan Januari 2022,” bebernya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Haris mengaku, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (21/4) ini.

Adapun sedianya Nicke Widyawati diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

“Menurut info yang saya terima Dirut Pertamina tidak hadir,” ujar Syamsuddin kepada JawaPos.com, Kamis (21/4).

Sementara terpisah, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hotarangan menjelaskan, Nicke Widyawati meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan penundaan pada hari ini.

“Saya dapat laporan yang bersangkutan minta ditunda dan dijadwal ulang,” kata Tumpak.

Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.Hal ini karena diduga menerima fasilitas dari PT Pertamina, berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Adapun, Lili Puntauli Siregar juga sudah pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.

Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta. Belakangan, Lili juga dinyatakan berbohong oleh Dewas KPK saat menggelar konferensi pers, membantah berkomunikasi dengan pihak berperkara, Bupati Tanjungbalai, M. Syahrial. (*)

Reporter: JP Group

batampos – YouTuber sekaligus pengusaha Putra Siregar dan artis Rico Valentino ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus pengeroyokan. Berhubung proses penyidikan belum selesai, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan memutuskan memperpanjang penahanan Putra dan Rico hingga 20 hari ke depan.

Septia Yetri Opani selaku istri Putra Siregar sudah mengetahui ihwal perpanjangan penahanan suaminya. Dia mengaku kaget dan bingung saat pertama kali mendengarnya.

“Aku nggak tahu gimana kok bisa (diperpanjang),” ucap Septia Yetri Opani dikutip dari channel YouTube Was Was.

Mewakili keluarga, Septi berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Ia berharap Putra Siregar bisa kembali ke tengah tengah keluarga dan bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri bersamanya.

“Semoga saja Bang Putra bisa pulang sebelum lebaran. Penginnya selesai dan damai,” ucap perempuan berhijab itu.

Terkait masalah yang menjerat Putra Siregar, Septi memiliki keyakinan bahwa suaminya tidak bersalah dan tidak ikut terlibat dalam aksi pengeroyokan seperti yang disangkakan.

“Saya yang tahu cerita kebenarannya dan dari CCTV, Bang Putra itu membela Bang Rico . Karena melihat Rico sudah dipukul, bang Putra datang. Kita lihat di CCTV, Bang Putra yang pakai topi putih yang misahin. Tapi malah Bang Putra yang kena,” jelasnya.

Septia Yetri Opani tidak menampik adanya opini yang kurang baik dikemukakan orang orang terhadap Putra Siregar. “Ada jelek-jelekin Bang Putra, yang goreng- goreng juga ada pasti,” katanya.

Putra Siregar dan Rico Valentino ditetapkan tersangka dan ditahan terkait laporan polisi yang dilayangkan pelapor bernama M Nur Alamsyah. Laporan polisi ini dibuat pada 16 Maret 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan.

Pelaporan ini merupakan buntut dari dugaan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino saat berada di sebuah kafe di bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Rabu (2/3) sekitar pukul 02.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto sebelumnya mengatakan, pengeroyokan diduga terjadi karena dipicu oleh seorang perempuan. Belakangan diketahui perempuan dimaksud adalah Chandrika Chika. Rico Valentino diduga tidak senang atas tingkah korban sehingga Rico mendatangi meja M Nur. Di sana sempat terjadi ketegangan hingga berujung aksi pemukulan.

“Tersangka RV tidak senang dengan peristiwa tersebut dan mendatangi MNA. Kemudian terjadi pemukulan korban. Setelah itu tersangka PS juga ikut bersama-sama menendang dan mendorong MNA,” tutur Kombes Pol Budhi Herdi Susianto. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hari Kartini diperingati Kamis (21/4). Dalam rangka mengingat sepak terjang salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang menginspirasi ini, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS dan Forum Pengada Layanan (FPL) menginisiasi diskusi media.

Diskusi dengan tema “Bersama Mengawal Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Sebagai Tonggak Peradaban Baru Indonesia Tanpa Kekerasan Seksual” dihelat di kantor Indonesia Untuk Kemanusiaan ini dihadiri sejumlah aktivis perempuan, penyintas serta perwakilan media.

Dian Novita, aktivis perempuan dari LBH APIK Jakarta memandu diskusi yang dilangsungkan juga secara online melalui Zoom.

Hadir sebagai narasumber lainnya Mike Verawati Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Demokrasi, Ina Irawati dari Women Crisis Center Dian Mutiara Malang, Lusi Peilow dari Jaringan Masyarakat Sipil Maluku untuk Advokasi UU TPKS, Venny Siregar aktivis perempuan, Ellen Kusuma dari Safenet dan Yeni Rosa Damayanti dari Koalisi Disabilitas untuk TPKS melalui Zoom Meeting.

Lusi dari Jaringan Masyarakat Sipil Maluku mengatakan, dalam rangka Hari Kartini dia mendorong agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual jangan hanya terorientasi di Pulau Jawa.

“Kami masih bergelut dengan kasus kekerasan seksual. Saat ini momentum yang tepat utk merefkejsi negara hadir untuk rakyat secara utu. Tidak hanya soal Jawa,” jelas Lusi.

“UU TPKS adalah sesuatu yang dinantikan khusus oleh perempuan, tak hanya di Pulau Jawa, karena di pulau luar Jawa banyak yang tidak dapat mengakses layanan,” bebernya.

“Implementasinya perlu dikawal untuk bisa secara maksimal agar dirasakan manfaatnya,” pungkas Lusi.

Di sisi lain, Ina Irawati dari Women Crisis Center Malang menyambung, sejauh ini banyak dilakukan masyarakat sipil dalam konteks kekerasan seksual.

“Katakanlah menyediakan shelter dan lainnya. Bagaimana adopsi aman dan tidak ada potensi trafficking. Keterlibatan masyarakat dalam UU TPKS sangat krusial,” tambahnya.

Venny Siregar, aktivis perempuan yang ikut membahas UU TPKS menaambahkan, TPKS adalah kebijakan yang komperhensif. “Restoratif justice masih dilakukan sebelum TPKS. Isu kekerasan seksual dulu minim diproses secara hukum. Kita berbangga karena UU TPKS memiliki berbagai capaian, baik dari cyber maupun fisik dan non fisik dan lainnya,” ungkapnya.

Ada capaian banyak, lanjutnya, masyarakat sipil jadi bagian dari pemantauan. “Berharap benar-benar memastikan korban mendapatkan haknya. Harus kita kwal untuk implementasinya. Di Hari Kartini menjawab tantangan-tantangan di Indonesia,” sebutnya.

“Layanan untuk korban harus gratis apapun alasannya. Berharap ke depan tidak lagi pusing mencari dana untuk mendapingi korban. visum dikawal agar tetap gratis juga psikiater,” ungkap Fenny.

Diskusi berjalan interaktif baik dari narasumber maupun peserta. Bahkan, termasuk testimoni dari penyintas. “Yang pasti dengan adanya UU TPKS jadi angin segar untuk mengurangi potensi kekerasan seksual. Kita harus mengawal agar UU TPKS ini bisa terus berjalan dan bisa sampai ke daerah-daerah,” pungkas Dian. (*)