batampos – Pemerintah Arah Saudi usia calon jemaah haji (CJH) yang diperbolehkan mengikuti ibadah haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi pun hanya membuka 1 juta kuota haji. Indonesia mendapatkan kuota 110 ribu orang tahun ini.

Berdasarkan informasi, untuk Batam kuota yang diberikan hanya 50 persen dari total kuota dua tahun lalu. Khusus Batam dulu dapat jatah sekitar 600 CJH, dan sekarang hanya 300 orang yang akan berangkat ibadah ke tanah suci.

“Jadi ini yang sedang kami persiapkan. Kuota 300 ini harus di bawah 65 tahun, kalau ada yang di atas usia tersebut dengan sangat terpaksa harus kami putuskan tidak bisa berangkat,” ujar Kepala Kemenag Batam, Zulkarnain Umar usai bertemu Anggota Komisi VIII DPR RI, Senin (18/4).

Untuk itu, bagi CJH yang mendapatkan panggilan untuk bisa ikut ibadah haji tahun ini, bisa mempersiapkan dokumen keberangkatan. Seperti paspor untuk haji, jika memang ada yang sudah habis masanya, akan diperpanjang kembali.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk persoalan ini. Tahun sebelumnya juga kami dibantu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, mengingat waktu keberangkatan tinggal beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Ongkos Haji Naik, Usia Calon Jemaah Haji Maksimal 65 Tahun

Disinggung mengenai tempat Embarkasi, Zulkarnain mengatakan hal ini masih menunggu dari pusat. Hal ini karena kemungkinan akan ada embarkasi gabungan. Sebab untuk satu embarkasi itu minimal memberangkatkan 4 ribu CJH.

“Kami masih menunggu instruksi pusat terkait ini. Apakah nanti CJH Batam ikut gabung ke embarkasi daerah lain atau seperti apa,” bebernya.

Terkait biaya keberangkatan haji, Zulkarnain menambahkan ada kemungkinan mengalami kenaikan. Seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu untuk ongkos naik haji (ONH) mengalami kenaikan hampir Rp 5 juta.

“Khusus untuk Batam kami masih menunggu informasinya. Namun sepertinya memang ada kenaikan mungkin Rp 1 juta dari sebelumnya. Untuk Kepri itu Rp 37 juta kalau sekarang,” lanjutnya.

Ia juga menerangkan untuk tahun ini subsidi ibadah haji diberikan pemerintah sebesar Rp 41 juta ditambah dengan biaya haji Rp 39 juta. Untuk tiket pulang pergi menghabiskan biaya Rp 29 juta, belum lagi untuk penginapan, makan dan lainnya.

“Umrah saja Rp 25 juta selama 10 hari. Kalau haji itu 38 hari. Jadi saya rasa sudah cukup diterima terkait kenaikan ini. Sebab subsidi yang diberikan pemerintah cukup besar,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

batampos – Kasat Polair Polresta Barelang, Kompol R. Moch. Dwi Ramadhanto mengimbau kepada masyarakat yang melakukan mudik khususnya menggunakan jalur laut agar lebih waspada. Sebab, saat ini cuaca kerap terjadi hujan.

“Selalu waspada, hati-hati, dan perhatikan cuaca,” ujar Ramadhanto, Senin (18/4) siang.

Ia meminta masyarakat yang menggunakan jalur laut untuk mudik agar terus menggunakan life jaket. Kemudian ia meminta pihak kapal untuk terus memantau atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbuahan cuaca.

“Life jaket terus digunakan. Untuk menjaga diri,” katanya.

Selain para pemudik, Ramadhanto juga menginbau kepada masyarakat pesisir atau nelayan untuk menunda aktivitas di laut.

“Jika cuaca tidak memungkinkan, tunda saja. Karena angin bisa berubah kencang, dan gelombang laut tinggi,” katanya.

Ramadhanto menambahkan jelang arus balik mudik ini, pihaknya juga melakukan patroli pengamanan di laut. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalur laut.

“Patroli rutin dilaksanakan. Kita terus memberikan pengawasan dan pengamanan, apalagi sebentar lagi arus mudik maka kapal akan lebih padat,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengajak dirinya dan semua umat Islam di Kota Batam untuk rutin membaca Al-Qur’an.

Hal itu disampaikannya para peringatan malam Nuzulul Qur’an tingkat Kota Batam berlangsung khidmat di halaman Masjid Agung Batam Centre, Senin (18/4/2022) malam.

Dalam peringatan itu, Pemko Batam mendatangkan Ustaz Riza Muhammad dan artis religi Wafiq Azizah.

“Mari kita sama-sama rutin membaca Al-Qur’an, semoga selamat dunia dan akhirat,” ajaknya.

Ia berharap, momen peringatan Nuzulul Qur’an tingkat Kota Batam tersebut makin menambah keimanan umat Islam di Batam. Ia menegaskan, pembangunan Batan tidak hanya fisik saja, tapi juga kebutuhan rohani.

“Rohani harus disiram dengan ilmu agama untuk menjadi penopang semua. Saya titipkan ke alim ulama untuk menebar ilmu agama ini,” katanya.

Dengan berjalannya pembangunan fisik dan juga pemenuhan kebutuhan ilmu agama itu, makin mempercepat terwujudnya Batam bandar dunia Madani yang sejahtera dan modern.

“Untuk mewujudkan Batam modern, sejumlah infrastruktur sudah dibangun. Bahkan, tiga masjid kebanggan Kota Batam sudah berdiri megah,” kata Rudi.

Untuk di wilayah Batam barat terdapat Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, di Batam wilayah timur ada Masjid Agung Batamcentre.

“Untuk Masjid Batam Centre Bulan Juni semoga selesai lelang untuk pugar. Pembangunan ini menggunakan anggaran tahun jamak senilai Rp 210 miliar,” katanya.

Masjid yang akan menampung 5.000 hingga 7.000 jemaah tersebut ditargetkan selesai dipugar pada 2024.

“Semoga bisa dipercepat pada 2023. Pembangunan ini selesai sebelum akhir jabatan saya sebagai Wali Kota Batam,” katanya.

Selain itu, Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu, sedang membangun Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim Kota Batam.

“Rencana bulan depan sudah diresmikan,” kata Rudi.

Ia berharap, dengan pembangunan tersebut akan memberi dampak kesejahteraan masyarakat Batam.

Selain dengan pembangunan, tentu dalam menyejahterakan masyarakat juga dengan meningkatkan perekonomian Batam.

“Alhamdulillah ekonomi Batam terus bangkit. Untuk lebih membangkitkan lagi, mari sama-sama kita melawan pandemi Covid-19 agar pandemi ini segera selesai,” katanya.

Ia memaparkan, hingga saat ini, kasus aktif di Batam tersisa tujuh orang. Dengan masih adanya pasien di rawat tersebut, pandemi Covid-19 belum selesai.

“Mari pakai masker, jangan abaikan protokol kesehatan,” pesan Rudi.

Dengan selesainya pandemi, maka Batam kembali normal, termasuk sektor pariwisata. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak dan kerja semua pihak.

“Semoga Batam bisa dibuka lebar untuk wisatawan mancanegara agar Batam normal kembali dan ekonomi Batam melejit,” katanya.

Hadir dalam peringatan Nuzulul Qur’an itu Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sekda Batam, Jefridin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, dan sejumlah tokoh agama dan toko masyarakat Kota Batam.

Sementara itu, Ustaz Riza Muhammad, sempat mengapresiasi upaya Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang gencar membangun masjid.

“Semoga pembangunan masjid ini menjadi pusat peradaban umat di kota Batam ke depan dan mampu membawa perjuangan umat menuju Allah,” ujarnya.

Kemudian, terkait peringatan Nuzulul Qur’an, ia berpesan agar tidak hanya menjadi formalitas atau seromonial semata.

“Selami maknanya (Al-Qur’an) dan amalkan dalam kehidupan,” pesan Ustaz Riza.(*)

batampos – Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sebagai masyarakat penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial ternyata banyak tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan tersebut.

Diantaranya, bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan langsung melalui Kantor Pos. Ternyata banyak dari penerima yang hidup layak seperti memiliki rumah dan kendaraan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan dasopang menjelaskan harusnya DTKS menjadi basis untuk pembangunan rakyat. Sebab, jika data salah maka bantuan yang diberikan akan sia-sia dan menimbulkan kesalahpahamam antar masyarakat.

“Harusnya datanya tepat, karena akan menimbulkan masalah baru jika tidak sesuai,” ujar Marwan saat melakukan kunjungan kerja bersama rombongan DPR RI Komisi VIII dan Kemensos ke Propinsi Kepri di Graha Kepri, Senin (18/4).

Banyak dari masyarakat miskin di Indonesia yang tidak masuk dalam DTKS. Mirisnya, diantara DTKS terdapat masyarakat menengah ke atas yang sudah memiliki rumah bagus dan kendaraan roda empat.

“Masyarakat miskin justru tak dapat apa-apa. Yang kaya seperti punya rumah gedung, kendaraan, malah dapat. Ini namanya sia-sia dan mubazir. Bantuan tak tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah harus kembali memastikan DTKS sebagai penerima bantuan. Sehingga bantuan untuk masyarakat miskin bisa tepat.

Bahkan, ia juga telah mengajukan pendapat agar keluarga penerima PKH bisa mendapat bantuan besar antara Rp 10-20 juta. Bantuan itu nantinya bisa dibuat modal dan usaha untuk keluarga kurang mampu.

“Jadi mereka bisa mandiri. Jangan sampai terus memelihara masyarakat miskin tanpa adanya perubahan, meski sudah terus diberi bantuan. Modal Rp 20 juta sekali itu bisa dibuat usaha bagi mereka yang pintar,” ungkap Marwan.

Dijelaskannya, setiap tahun pemerintah rutin mengelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun hanya untuk bantuan langsung tunai. Namun, bantuan itu tidak menghasilkan manfaat besar bagi si penerima karena hanya bisa untuk biaya hidup beberapa hari saja.

“Kalau dengan diberi modal Rp 20 juta, bisa membebaskan kemiskinan, hal itu tentunya akan lebih bermanfaat,” sebutnya.

Sementara, PJ Sekda Pemrov Kepri Eko Sumbaryadi tak membantah DTKS untuk Kepri masih belum sesuai. Hal itu terjadi karena pendataan di lapangan tidak sesuai harapan.

“Data DTKS lari, karena perhimpunan saat dibawah tak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Disisi lain, Eko juga berharap agar rombongan komisi VIII DPR RI ini bisa menindaklanjuti segala keluhan mereka. Diantaranya, masih ada beberapa daerah di Kepri yang masyarakatnya masuk kategori kemiskinan ekstrem, seperti untuk daerah Lingga dan Tanjungpinang.

“Kami berharap adanya bantuan, sehingga daerah Kepri bisa terbebas dari status kemiskinan ekstrem ini,” jelas Eko.

Kepala Dinsos Kota Batam, Hayimah juga menyampaikan keluhannya terkait tidak adanya koordinasi data penerima BLT dari Kemensos ke Dinsos Batam. Dimana penyaluran langsung melalui PT POS, namun untuk data penerima Dinsos Batam tak pernah diberi tahu.

“Yang dikejar di lapangan itu kami. Banyak dari warga yang merasa layak mendapat bantuan, tetapi tak dapat, mereka menanyakan ke kami, kami bingung harus jawab apa karena data tak ada di kami,” jelas Hasyimah.

Menurut dia, data yang diajukan dari Dinsos Batam disaring lagi di Kemensos. Namun untuk hasil siapa saja yang menerima, tak pernah dikoordinasikan dengan Dinsos Batam.

“Kedepannya kami berharap adanya koordinasi terkait data, sehingga kami tak bingung menjelaskan kepada mayarakat,” pungkas Hasyimah.

Dalam Kunjungan Kerja itu, DPR RI Komisi VIII dan Kemensos juga menyerahkan bantuan penanganan bencana di Propinsi Kepri sebesar Rp 1.589.557.400. Terdiri dari 8000 paket makanan siap saji, 8000 paket lauk pauk siap saji, 400 paket makanan anak, 10 unit genset, 200 unit kasur, 200 unit velbet, kaos lapangan 60 pcs, 300 paket sandang dewasa dan 1200 selimut.

Selain itu juga ada bantuan untuk asistensi rehabilitasi sosial Kepri Rp 599.158.000, penangulangan korban bencana alam Rp 484 juta, asistensi rehabilitasi sosial Kota Batam Rp 294 juta. (*)

Reporter : Yashinta