batampos – Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menciptakan 1 juta wirausahawan hingga 2024. Salah satu strategi yang dilakukan dalam merealisasikan itu adalah dengan pendampingan secara insentif.

“Kita sedang mengubah pendekatan, mulai dari pendampingan terus-menerus lewat pendekatan inkubasi. Jadi, bukan lagi pelatihan yang hit and run, hanya sekali-kali saja. Tapi, ini harus dierami sampai netas,” jelas dia di kantornya, Kamis (12/5).

Selain itu, dari sisi keterhubungan dengan market pun harus dijaga. Maka dari itu, pemerintah meminta para BUMN untuk menyerap produk dari para UMKM.

“Market demand juga pemerintah harus membeli 40 persen, Rp 400 triliun. Tapi Presiden minta Rp 500 triliun,” tutur dia.

Kemudian juga, dari sisi pembiayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 30 persen kredit perbankan disalurkan kepada UMKM. “Karena itu KUR akan terus dinaikkan. Saat ini aja Rp 373 triliun, tahun lalu hanya Rp 190 triliun. Akan dinaikkan sampai kredit perbankan 30 persen. Mudah-mudahan tercapai,” tuturnya.

Adapun, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa dari pihaknya telah menyiapkan 5 strategi. Pertama, pelatihan UMKM kita dorong umkm tersebut untuk naik kelas.

“Untuk saat ini ada rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih itu. Supaya UMKM bisa naik kelas dari mikro, kecil dan ke menengah,” ujar dia.

BACA JUGA: Pendapatan UMKM Rp 30 Juta selama Libur Lebaran

Kemudian yang kedua adalah untuk pendukung penyedian pembiayaan, baik itu dari dana kemitraan yang saat ini ada maupun yang bisa diakses di lembaga-lembaga keuangan yang disedikan BUMN, baik bank, non bank maupun penyaluran KUR.

“Kemudian ketiga kita siap menyerap produk-produk UMKM. Kita juga siap memberikan akses pasar lebih luar baik di pasar online maupun pasar offline di Sarinah. kemudian kita kerja sama dengan beberapa kementerian kita mendukung penyediaan tempat usaha di tempat strategis di publik. Itu kita harpakan mendorong UMKM tumbuh jadi wirausaha mapan,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari dua tahun ke belakang tentu berdampak besar pada lesunya industri perikanan di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya serapan pasokan dari nelayan dan pembudidaya oleh pembeli.

Seperti yang dialami oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Gorontalo misalnya, Salahudin Ketua Koperasi Fina Tuna Bahari mengungkapkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 sangat terasa, seperti hasil tangkapan yang menurun karena kurangnya permintaan ikan. Di samping itu, rencana strategis pengembangan usaha bersama anggota koperasinya harus rela ia tunda.

“Banyak rencana kami yang tertunda. Begitu juga dengan harapan yang kini berubah menjadi persoalan, seperti turunnya hasil tangkapan, hingga sulitnya memasarkan ikan menjadi kendala utama di tengah pembatasan sosial saat pandemi,” tutur Salahudin.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai lembaga yang memberikan solusi modal bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, untuk membangkitkan kembali geliat para pelaku usaha, diantaranya melalui program restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi secara sederhana diartikan sebagai keringanan yang diberikan kepada para debitur oleh pemberi pinjaman. Keringanan diberikan dalam bentuk berbagai macam, seperti salah satunya perpanjangan jangka waktu kredit. “Restrukturisasi dilakukan untuk membantu usaha debitur agar usahanya bisa kembali berjalan normal dan pembayaran kewajibannya kepada LPMUKP menjadi baik kembali. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti kemarin,” jelas Doni Arifin Lubis, Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko LPMUKP.

BACA JUGA: LPMUKP Membuka Peluang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Berkembang

Salahudin menambahkan bahwa program restrukturisasi yang ia dapatkan dari LPMUKP menjadi solusi untuk keberlangsungan usahanya. Terlebih dengan kondisi pandemi yang berangsur-angsur membaik menjadi angin segar untuk ia bersama Koperasi Fina Tuna Bahari bisa terus menjalankan usaha.

“Dengan kami mengajukan restrukturisasi, kami komitmen untuk kooperatif dalam pembayaran ke depan. Karena terlebih melihat kondisi usaha ikan yang sudah mulai bagus lagi, teman-teman nelayan sudah pada turun ke laut dan harapannya terus membaik,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari dua tahun ke belakang tentu berdampak besar pada lesunya industri perikanan di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya serapan pasokan dari nelayan dan pembudidaya oleh pembeli.

Seperti yang dialami oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Gorontalo misalnya, Salahudin Ketua Koperasi Fina Tuna Bahari mengungkapkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 sangat terasa, seperti hasil tangkapan yang menurun karena kurangnya permintaan ikan. Di samping itu, rencana strategis pengembangan usaha bersama anggota koperasinya harus rela ia tunda.

“Banyak rencana kami yang tertunda. Begitu juga dengan harapan yang kini berubah menjadi persoalan, seperti turunnya hasil tangkapan, hingga sulitnya memasarkan ikan menjadi kendala utama di tengah pembatasan sosial saat pandemi,” tutur Salahudin.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai lembaga yang memberikan solusi modal bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, untuk membangkitkan kembali geliat para pelaku usaha, diantaranya melalui program restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi secara sederhana diartikan sebagai keringanan yang diberikan kepada para debitur oleh pemberi pinjaman. Keringanan diberikan dalam bentuk berbagai macam, seperti salah satunya perpanjangan jangka waktu kredit. “Restrukturisasi dilakukan untuk membantu usaha debitur agar usahanya bisa kembali berjalan normal dan pembayaran kewajibannya kepada LPMUKP menjadi baik kembali. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti kemarin,” jelas Doni Arifin Lubis, Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko LPMUKP.

BACA JUGA: LPMUKP Membuka Peluang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Berkembang

Salahudin menambahkan bahwa program restrukturisasi yang ia dapatkan dari LPMUKP menjadi solusi untuk keberlangsungan usahanya. Terlebih dengan kondisi pandemi yang berangsur-angsur membaik menjadi angin segar untuk ia bersama Koperasi Fina Tuna Bahari bisa terus menjalankan usaha.

“Dengan kami mengajukan restrukturisasi, kami komitmen untuk kooperatif dalam pembayaran ke depan. Karena terlebih melihat kondisi usaha ikan yang sudah mulai bagus lagi, teman-teman nelayan sudah pada turun ke laut dan harapannya terus membaik,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

Sedikitnya 8 kontainer dengan volume 8 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak. Eksportir mengelabui dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). (Kemendag for JawaPos.com)batampos – Pemerintah konsisten mengawal kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) telah diputuskan. Terakhir, sinergi Kemendag bersama Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste. Sebanyak delapan kontainer dengan volume 81 ribu liter minyak goreng berhasil disita di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Eksportir mengelabuhi dengan tidak mencantumkan minyak goreng dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menegaskan keberhasilan ini berkat koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo.

“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangandan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujar Veri.

Kemendag juga akanterus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerja sama antar lembaga dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, danDitjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari MoU antara Kementerian Perdagangan, Polri, dan Ditjen Bea Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan,” sebut Veri.

BACA JUGA: Ekspor Minyak Goreng Ditutup Sementara Supaya Pengusaha Tahu Diri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, minyak goreng telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor terhitung sejak 28 April 2022. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Direktur Tertib Niaga Kemendag Sihard Hardjopan Pohan menyatakan kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan diekspor secara ilegal tersebut telah diamankan petugas.

“Pelaku usaha yang melanggar ekspor minyak goreng bisa dikenakan sanksi pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar,” imbuh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan. (*)

Reporter: JP Group