batampos – Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura akhirnya menjelaskan alasan menolak Abdul Somad Batubara atau Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya. Pemerintah Singapura menuding UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi.

Kementerian Dalam Negeri Singapura membenarkan bahwa UAS memang telah sampai di Terminal Feri Tanah Merah Singapura, Senin (16/5) dari Batam bersama enam orang lainnya.
UAS bersama rombongan kemudian ditolak masuk ke Singapura setelah diwawancarai dan dipulangkan kembali ke Batam pada hari yang sama. ”UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura,” ujar pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, Selasa (17/5).
Pemerintah Singapura mencontohkan, pernyataan UAS yang ekstremis ketika UAS menyampaikan bom bunuh diri adalah sah dalam dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi “syahid”.
”Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal ”jin (roh/setan) orang kafir”.
Selain itu, UAS secara terbuka menyebut non-muslim sebagai ”kafir” (kafir),” lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan resmi itu juga menegaskan, masuknya seseorang ke Singapura bukanlah otomatis atau hak. Mereka akan dinilai terlebih dahulu berdasarkan kemampuannya.
Sementara UAS, menurut Pemerintah Singapura, berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial.
”Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi,” tutup pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura tersebut.
UAS sendiri belum memberikan bantahan terkait tudingan tersebut. Sahabatnya yang selalu mendampingi UAS, Hendri Anak Rahman yang dihubungi juga belum merespons.
Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai, setiap negara memang memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak seseorang masuk ke negaranya. Hal ini pun biasanya didasari oleh data intelegen yang mereka miliki. Amerika Serikat (AS) misalnya. Mereka sudah mengetahui siapa dan latar belakang seseorang yang hendak masuk ke negaranya saat pengajuan visa.
”Hal ini yang harus dimengerti. Pemerintah Singapura sudah menjelaskan dan menetapkan. Jadi harus dihormati,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/5).
Menurutnya, kasus ini tak perlu diperpanjang. Upaya diplomatik pun sejatinya telah dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan. ”Dan ini sudah diberikan,” katanya.
Justru, lanjut dia, ini menjadi momentum bagi UAS untuk menjelaskan apa yang sejatinya terjadi. Apakah tudingan-tudingan yang disampaikan itu benar atau hanya potongan-potongan video saja yang dijadikan referensi. Sehingga nantinya, kasus serupa tak terjadi lagi ketika dirinya akan berkunjung ke negara-negara lain.
Disinggung soal dampak kasus ini pada hubungan diplomatik kedua negara, Reza menilai, hal ini tidak akan berdampak nyata. Mengingat kedua negara sudah memiliki hubungan erat yang mendalam sejak lama.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa hal ini tetap akan berimbas pada Singapura. Salah satunya, bila ada upaya boikot oleh masyarakat yang membela UAS. Mengingat, UAS merupakan salah satu orang yang dikenal.
Misal, dengan tidak lagi mengunjungi Singapura hingga tidak menggunakan maskapai dari negara tersebut.
”Jadi bisa saja ketika misalnya UAS mengimbau tak perlu ke Singapura. Tentu Singapura akan terdampak,” ungkapnya. Belum lagi, anggapan bila Singapura merupakan negara islamophobia.
UAS sendiri telah menyerukan hal tersebut melalui akun media sosialnya. Dia mengajak masyarakat mengalihkan uang belanja ke Singapura untuk wakaf pembangunan pesantren.
Hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban langsung dari UAS mengenai alasan penolakan dirinya masuk Singapura saat coba dihubungi, kemarin. Termasuk, soal me-ngalihkan uang belanja ke Singapura. (*)





