batampos – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto atas kerja kerasnya selama pandemi Covid-19.

Ketua Umum IDI Dr Muhammad Adib Khumaidi mewakili seluruh anggota IDI di seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Airlangga.

“Saya Dr Muhammad Adib Khumaidi, Ketua Umum IDI, mewakili seluruh anggota IDI di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Airlangga Hartarto, Ketua KPCPEN dan Menko Perekonomian Indonesia,” tutur Adib dalam tayangan video yang diterima wartawan, Selasa (17/5/2022).

Tayangan video ucapan terima kasih kepada Menko Airlangga menampilkan kolase ucapan terima kasih dari dokter hingga tenaga kesehatan berbentuk video. Bahkan, di video ini juga menampilkan poster bertuliskan ucapan terima kasih yang disampaikan orang yang tengah menyelam di laut.

Menurut IDI, Airlangga menjadi sosok sentral dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar itu memimpin langsung penanganan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi sebagai antisipasi dampak pandemi.

Para nakes mengakui dukungan Airlangga sangat besar kepada tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan Covid-19. Selain itu, Airlangga juga dinilai mengeluarkan kebijakan yang membuat nakes bisa tersenyum di tengah ancaman paparan Covid-19, yakni insentif dari pemerintah.

“Dukungannya kepada kami dalam memberikan perlindungan melalui bantuan alat kesehatan selama pandemi, dan juga atas kebijakannya memberi insentif kepada nakes selama pandemi Covid-19,” tutur para nakes.

Diketahui, berdasarkan catatan pemerintah, insentif yang diberikan kepada nakes mencapai 83 persen hingga akhir 2021 sebesar Rp 9,8 triliun. Tahun ini, insentif nakes sudah dianggarkan mencapai Rp 12 triliun.

Di sisi lain, laman nakes.laporcovid-19.org mencatat, jumlah nakes yang gugur selama dua tahun lebih pandemi di Indonesia mencapai 2.087 orang. Yakni, 751 dokter, 670 perawat, dan 398 orang bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. (*)

batampos – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menentang adanya perang di muka bumi. Pasalnya, hal ini menyebabkan kondisi tidak stabil, bahkan memperburuk ekonomi global.

Presiden Joko Widododi KTT Khusus ASEAN–AS juga didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani. Di depan para pemimpin negara ASEAN dan AS, Jumat (13/5), kata Mendag Lutfi, Presiden Joko Widodo menyerukan penghentian perang di Ukraina sekarang juga.

“Bapak Presiden memandang perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Kenaikan harga pangan,energi, dan inflasi telah terjadi, sangat memperberat perekonomian dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang,” tegas Mendag Lutfi.

Dikatakan Mendag Lutfi, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami masalah baru yang tidak ringan. Setelah diserang pandemi Covid-19 yang kini berangsur mulai membaik, dunia dikejutkan oleh masalah perang Rusia–Ukraina. Ditegaskan Mendag Lutfi, Pesiden Joko Widodo menentang terjadinya peperangan ini.

“Presiden Joko Widodo menegaskan seharusnya dunia segera pulih dari pandemi Covid-19, namun dunia menghadapimasalah baru, perang di Ukraina. Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka,” kata Mendag Lutfi, menyampaikan pernyataan Presiden.

“Penekanannya adalah pada besarnya pengaruh AS, Eropa dalam menghentikan perang di Ukraina. Sekali lagi menghentikan perang, bukan memenangkan perang di Ukraina,”tegas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menuturkan Presiden Jokowi menegaskan bahwa perang tidak akan menguntungkan siapa pun. “Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan enabling environmentagar perang dapat dihentikan dan perdamaian dapat terwujud,”ujarnya.

Saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia cukup memprihatinkan. Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di emerging and developing Asiasebesar 0,5 persen pada 2022 dan 0,2 persen pada 2023. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hanya 1,2 persen.

“Presiden Joko Widodomenyampaikan bahwa kenaikan 10 persen harga minyak dunia akan berdampak pada menurunnya pendapatan nasional beberapa negara ASEAN sebesar 0,7 persen dan kenaikan harga gandum juga akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen pada sebagian negara ASEAN,” tutur Mendag Lutfi.

Selama ini, ASEAN telah membangun arsitektur keamanan yanginklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong habit of dialoguedan rules based order. Spirittersebut juga didorong agar bisa dilaksanakan di negara-negara Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ditegaskan Mendag Lutfi,Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

“Presiden berharap sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama di AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific),” kata Mendag Lutfi.

Dikatakan Mendag Lutfi,Presiden Joko Widodoberencana melakukan Indo-Pacific Infrastructure Forum saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan. “Bapak Presiden berharap partisipasi Amerika Serikat dalam forum tersebut,”tutur Mendag Lutfi.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, Mendag Lutfi menggelar ASEAN Economic Ministers (AEM)Special Meeting di Bali pada 17–18 Mei 2022 mendatang. (*)

batampos — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta pemerintah pusat agar membuat aturan yang menetapkan guru swasta yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 bisa dipekerjakan kembali ke sekolah swasta atau sekolah asalnya. Alasannya, sekolah-sekolah swasta akan semakin kekurangan guru jika mereka yang lulus tes P3K ditarik ke sekolah negeri atau tidak kembali ke sekolah asal.

“Di NTT, banyak sekolah swasta yang kekurangan guru. Saya pikir, provinsi lain di negara ini juga mengalami hal yang sama. Jika yang lulus tes P3K ditarik ke sekolah negeri, itu menambah penderitaan sekolah swasta yang selama ini kekurangan guru,” kata Abraham di Jakarta, NTT, Selasa, 17 Mei 2022.

Ia menyatakan itu usai mengadakan kunjungan ke sejumlah sekolah Kristen di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sejumlah keluhan yang sama diperoleh dari sekolah yang didatangi yaitu masalah kekurangan guru.

Misalnya, di SMA Kapan, TTS. Tahun ini, ada empat orang guru yang lulus tes P3K dari sekolah ini. Padahal jumlah guru selama ini hanya 22 orang. Sementara jumlah murid lebih dari 700 orang. Jika empat guru itu ditarik ke sekolah lain atau ke sekolah negeri, akan menimbulkan kekurangan guru di sekolah tersebut.

“Itu juga bisa menambah beban kerja guru. Rasio mengajar juga tidak bagus karena satu kelas, bisa isi 40-45 siswa,” jelas senator asal NTT ini.

Contoh lain terjadi di SD GMIT Soe 1, TTS. Di SD ini, ada 34 orang guru. Tahun ini, ada empat guru honorer yang lulus tes P3K. Jika empat orang itu ditarik ke sekolah negeri, akan terjadi kekurangan guru. Padahal jumlah siswa mencapai 600 orang.

Hal yang sama terjadi di SMK Kristen Oinlasi, TTS. Di sekolah ini, jumlah siswa mencapai 800 orang. Guru hanya ada 46 orang dan semuanya berstatus honorer. Ada beberapa guru yang lulus P3K. Jika yang lulus P3K semuanya ditarik ke sekolah negeri, akan terjadi kekurangan guru yang cukup signifikan.

“Fakta-fakta ini yang mendorong saya meminta pemerintah agar yang lulus P3K, kembali ke sekolah swasta atau sekolah asalnya. Tidak hanya di NTT, tetapi untuk seluruh di republik ini,” tegas Abraham.

Anggota Komite I DPD RI ini mengapresiasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kegiatan dari MBKM adalah Kampus Mengajar, di mana mahasiswa selama tiga semester melakukan kegiatan belajar di luar kampus.

Dia berharap sekolah-sekolah yang kekurangan guru, bisa memanfaatkan tenaga mahasiswa tersebut untuk mengajar. Keuntungannya, universitas mendapat kesempatan melaksanakan kewajiban Kampus Mengajar, sementara mahasiswa menjalani learning by doing.

“Sekolah-sekolah yang kekurangan guru bisa terus menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Itu satu program yang bagus. Tetapi perlu kebijakan lain juga seperti guru lulus P3K tidak ditarik ke sekolah negeri tetapi kembali saja ke sekolah asalnya,” tutup Abraham. (*)