batampos – Lima terdakwa sindikat narkoba jaringan internasional memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, kemarin. Mereka berharap dapat hukuman yang adil dan terbebas dari hukuman mati.

Permohonan keringanan hukuman itu disampaikan para terdakwa dan kuasa hukum terdakwa dalam sidang beragendakan pledoi. Para terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan. Dimana mereka berharap terbebas dari hukuman mati.

Permohonan hukuman secara lisan disampaikan para terdakwa secara bergantian. Bahkan, diantara para terdakwa ada yang menangis dikarenakan ada tanggungan keluarga dan berjanji akan mengulangi lagi perbuataanya.

Atas pledoi terdakwa, Jasa Penuntut Umum (JPU) Amanda meminta waktu untuk memberi tanggapan atau replik atas pledoi. Hakim pun menunda sidang hingga satu minggu kedepan dengan agenda replik.

Kuasa Hukum 4 terdakwa (Agus Zainul, Rafli Absar, Erik Anderson dan Herdiana) Christopher Silitongga menjelaskan para terdakwa telah menyesali perbuataanya. Karena itu, mereka berharap hukuman yang adil dan terbebas dari tuntutan mati.

Beberapa poin alasan mereka minta keadilan hukuman, karena bukan pemilik barang bukti. Para terdakwa juga tidak mengetahui secara persis barang bukti yang mereka selundupkan adalah 107 kilogram sabu.

“Para terdakwa ditawari membawa barang, namun tak dijelaskan secara spesifik jika yang dibawa itu adalah 104 kg sabu. Mereka mengakui, dan baru tahu jika barang bukti saat pengeledahan oleh pihak Beacukai,” ujar Christopher.

Tak hanya itu, lanjutnya, para terdakwa juga punya tanggungan keluarga. Serta berjanji akan berubah dan tak mengulangi perbuatanya.

“Intinya para terdakwa mengakui dan menyesali. Mereka minta diberi waktu untuk memperbaiki diri,” jelas Christopher.

Sebelumnya, lima terdakwa sindikat narkoba jaringan internasional dituntut mati oleh Kejaksaan Negeri Batam. Kelima terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun sebelum menjatuhkan hukuman, jaksa punya pertimbangan dari hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa. Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan sindikat jaringan internasional peredaran narkotika dari Malaysia ke Indonesia, serta jumlah barang bukti narkotika yang sangat banyak. Hal meringankan tidak ada.

Kasus penyelundupan sabu seberat 107,258 Kg ini merupakan hasil penindakan dari Polresta Barelang dan DJBC Kepri pada 5 September 2021 lalu.

Penyelundupan ratusan Kg sabu oleh sindikat peredaran narkotika jaringan internasional ini menggunakan modus baru, yakni para pelaku berpura-pura menjadi pemancing dengan menggunakan kapal mewah cepat. Barang bukti 107,258 Kg sabu ini ditaksir memiliki harga sekira Rp 128 Miliar. (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Wali Kota Batam. Mereka menuntut agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad segera merevisi UMK Batam 2021.

Dalam aksinya, mereka membawa 7 poin tuntutan. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Karena, revisi tersebut untuk melegalkan metode Omnibus Law UU Cipta Kerja tanpa memberbaiki substansi UU Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga menolak UU Cipta Kerja dan meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja dan dikembalikan ke Substansi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Ketiga, menolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Selanjutnya, ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Kelima, tolak upah murah dan outsourcing. Keenam, revisi SK 2021 Kota Batam dengan menetapkan UMK 2021 Kota Batam sesuai putusan MA atas ditolaknya kasasi.

Dan tuntutan terakhir, realisasikan Pengadilan Hubungan Industrian (PHI) di Kota Batam. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI, Andi Jamaludin, mengatakan, tuntutan utama dari aksi kemarin meminta ke DPRD Kota Batam untuk mendorong revisi UMK Kota Batam tahun 2021.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri.

”DPRD kami minta juga untuk mengawal itu, agar segera gubernur menetapkan SK yang baru dan merapel sisa utang pemerintah kepada buruh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, buruh Kota Batam menggugat SK Gubernur Kepri yang menetapkan UMK Kota Batam tahun 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Dalam SK UMK 2021, Gubernur Kepri, menaikkan UMK Kota Batam sebesar Rp 20.651. Sementara menurut buruh, penetapan kenaikan upah sebesar Rp 20.651 itu tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Seharusnya, upah naik sekitar Rp 114.000.

Gugatan buruh kemudian dikabulkan oleh PTUN Tanjungpinang yang kemudian dikuatkan dengan putusan PTUN Medan. Atas putusan PTUN Tanjungpinang serta PTUN Medan itu, Gubernur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Namun, kasasi yang diajukan oleh gubernur itu ditolak oleh MA dan membatalkan SK Gubernur terkait dengan penetapan UMK Kota Batam tahun 2021.

”Yang paling utamanya itu, kemudian yang lain terkait dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya PHI di Kota Batam, agar tidak membenani pekerja yang mempunyai permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan.

”Kami minta DPRD Kota Batam untuk kawal terus. Bila perlu DPRD Batam ikut mengawal mengenai SK yang telah ditolak MA itu. Agar Gubernur segera mengeluarkan SK baru untuk UMK 2021,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, mengatakan, mengenai tuntutan dari buruh terkait revisi UU Cipta Kerja merupakan wewenang pemerintah pusat dan DPR RI bukan daerah.

Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemko Batam dan menyurati ke provinsi hingga pusat.

”Maka nanti ini akan kita bantu untuk menyampaikan ke level lebih tinggi ke provinsi dan juga pemerintah pusat itu yang paling utama,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan PHI yang selama ini ada di Tanjungpinang, menurut Aman, hal itu perlu ditindaklanjuti. Sebab, kasus ketenagakerjaan di Kota Batam cukup tinggi.

”Ketika ada permasalahan antara pekerja dengan perusahaan, mereka ingin persoalan ini tuntas sampai PHI. Mereka berat di transportasi,” kata Aman.

Selain itu, buruh juga meminta agar ada pertemuaan tiga bulan sekali antar buruh, pemerintah dan DPRD Kota Batam. Hal ini menurut Aman merupakan suatu yang baik dan pihaknya akan menjadwalkan agenda tersebut. Sehingga, persoalan buruh bisa terselesaikan dengan baik.

”Saya tadi merespons dengan baik kapan saja dan makanya nanti kita agendakan secara periodik untuk berdiskusi,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

batampos – Kantor Konsulat Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) dan Politeknik Negeri Batam (Polibatam) melaksanakan seminar Diversitas di Amerika Serikat (AS) di lantai 3 gedung Technopreneur Centre Polibatam, Batam Kota, Jumat (12/5/2022).

Dalam seminar guna mempromosikan keberagaman Amerika kepada civitas academica Polibatam itu dihadiri Staf Ekonomi Kedubes AS di Jakarta, Abbey Jorstad dan Cannata, Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda ST MT PhD; Alumni International Visitors Leadership Program (IVLP) Lusia Efriani; Wakil Direktur I Bidang Akademik, Ahmad Riyad Firdaus SSi MT PhD; dan lainnya.

Di hadapan ratusan mahasiswa Polibatam, Abbey Jorstad dan Cannata mengakui Polibatam memiliki banyak prestasi tingkat Kepri, nasional bahkan internasional di bidang robot dan lainnya. Untuk itu, Kedubes Amerika ingin menjalin kerja sama dengan Polibatam dalam bentuk Pendidikan dan Pertukaran Antar Budaya.

Lusia Efriani menambahkan, kehadiran Kedubes Amerika ke Polibatam menjadi kesempatan emas bagi generasi muda Kepri untuk menimba ilmu lebih banyak lagi.

BACA JUGA: KKT Perpajakan dan PS Team Polibatam Luncurkan Aplikasi e-Filing SPT Tahunan Orang Pribadi Versi Edukasi

Sementara itu, Uuf Brajawidagda mengaku telah lama Polibatam ingin agar Kedubes Amerika datang ke Polibatam. Bekerja sama dengan Yayasan Cinderella ini sangat baik. Karena akan meningkatkan kemampuan mahasiswa Polibatam di sektor pendidikan dan budaya.

Ahmad Riyad Firdaus mengatakan, kemampuan mahasiswa Polibatam semakin meningkat. Salah satu bentuknya, adalah berhasilnya mahasiswa Polibatam membuat film animasi yang diorder Australia. Kehadiran Kedubes Amerika dengan program Pendidikan dan Pertukaran Antar Budaya ini tentu sangat baik dan disambut positif guna meningkatkan kualitas mahasiswa Polibatam kini dan nanti. (*)

Reporter: Suprizal Tanjung

batampos – Capaian retribusi parkir tepi jalan di Kota Batam masih jauh dari harapan. Berdasarkan data siependa.batam.go.id capaian parkir tepi jalan baru mencapai angka Rp 1,7 miliar dari target Rp 40 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim mengatakan dengan target Rp 40 miliar, pihaknya ditargetkan kurang lebih Rp 3 miliar setiap bulannya. Angka ini sangat diluar kemampuan usai dilakukan optimalisasi setiap bulannya.

“Angka ril kami hanya mampu Rp 500 juta setiap bulan dengan asumsi target Rp 6-7 miliar pertahun. Namun begitu kami tetap berupaya agar capai setiap bulan bisa naik,” ujarnya, Rabu (12/5).

Ia mengerti hingga saat ini capaian parkir tepi jalan merupakan salah satu yang tidak memuaskan, bila dibanding dengan retribusi lainnya. Hal ini karena besarnya target yang diberikan, namun fakta di lapangan cukup menyulitkan untuk mencapai target tersebut.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan menganggarkan untuk survei potensi parkir tepi jalan di Batam. Melalui hal ini nanti bisa dirumuskan atau dihitung berapa potensi parkir yang ril di kota Batam.

Selain itu, Salim menyebutkan juga berencana menerapkan sistem online dengan 50 titik parkir tepi jalan. Nanti akan bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) dan pihak lainnya untuk menunjang kelancaran sistem ini.

“Nanti mau kami pakai sistem barcode. Jadi pelanggan cukup scan saja dan uang parkir langsung masuk ke rekening daerah. Intinya ini upaya memaksimalkan pendapatan dari parkir,” sebutnya.

Mantan Kasatpol PP Batam ini menambahkan kemampuan dari retribusi parkir tepi jalan saat ini hanya Rp 500 juta dalam sebulan. Hasil ini juga akan dilaporkan dalam rapat pembahasan capaian PAD nantinya.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Sebab jukir ini kan tidak kami gaji, jadi tidak bisa memaksa mereka dalam bertugas. Kendati demikian kami tetap berharap ini bisa lebih baik setiap bulannya,” tambah mantan Kadis Kominfo Batam ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah mengatakan capaian baik dari pajak maupun retribusi diakui belum optimal. Beberapa sektor penghasil juga belum menunjukkan hasil yang menyenangkan.

Untuk sektor pajak, ia mengatakan pajak restoran menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Hal ini tidak lepas dari membaiknya kondisi Covid-19.

Upaya optimalisasi capaian parkir pihaknya juga sudah mengusulkan pemasangan tapping box di 100 titik wajib pajak. Kendati demikian persetujuan pemasangan masih menunggu dari BRK.

“Semakin banyak yang pakai akan makin maksimal capaian pajak. Hal ini ditambah kondisi yang terus membaik,” imbuh Azmansyah. (*)

Reporter : YULITAVIA