batampos – Kuota pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I KhususTPI Batam sudah penuh hingga 20 Mei 2022 mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Teknologi dan Informasi Kanimsus Imigrasi Batam, Tessa Harumdila, mengatakan, permohonan paspor mulai meningkat sejak layanan paspor kembali dibuka pdaa Senin (9/5/2022) lalu.

“Ada dua lokasi layanan paspor saat ini. Pertama, di Kantor Imigrasi Kelas I KhususTPI Batam di Batam Center dengan kuota 40 orang pemohon per hari dan Unit Layanan Paspor (ULP) Harbour Bay, Batuampar, dengan kuota 25 pemohon per hari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk antrean permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam saat ini hanya tersedia untuk pengurusan mulai dari tanggal 23 Mei hingga 31 Mei.

Sementara, untuk kuota pengurusan mulai Senin (9/5) hingga Jumat (20/5) sudah penuh. Sedangkan untuk antrean paspor di bawah tanggal 20, masih tersedia di Unit Layanan Paspor (ULP) Harbour Bay.

”Kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan paspor elektronik karena banyak keunggulan dibandingkan paspor biasa,” katanya.

Mengenai paspor elektronik,Tessa mengungkapkan, saat ini peminatnya sudah cukup tinggi. Dimana, dari Senin (9/5) lalu hingga Rabu (11/5) kemarin, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menerbitkan 227 paspor elektronik.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan antrean paspor, harus mengunduh aplikasi layanan paspor online. Sebab, layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor tengah dilakukan perbaikan.

”Melalui aplikasi itu nanti bisa dipilih lokasinya. Apakah di Kantor Imigrasi Batam atau di ULP Harbour Bay,” jelasnya.

Setelah mengisi data dan mendapatkan nomor antrean, pemohon kemudian datang ke lokasi yang telah dipilih dengan menunjukkan bukti barcode antrean.

Selain itu pemohon juga harus membawa berkas persyaratan seperti KTP elektronik; Kartu Keluarga; Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah; Paspor Lama untuk yang perpanjangan dan berkas pendukung lain.

”Jika masih ada kendala, hubungi layanan paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di nomor 08136472-0070,” imbuhnya.

Meningkatnya permohonan paspor di Kota Batam dipicu adanya kemudahan akses masuk ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Terlebih, Singapura telah mencabut syarat tes Covid-19 bagi para pelancong yang masuk ke negaranya sejak Selasa (26/4/2022) lalu. Dengan kemudahan yang diberikan oleh kedua negara tersebut.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

batampos- Komisi VII DPR RI mengunjungi Batam. Dalam agendanya, Komisi VII membahas rencama perizinan tambang pasir laut di Batam. Karena dari aktivitas tambang pasir laut ini diyakni berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pendapatan negara.

Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, Komisi VII DPR RI meminta BP Batam memaksimalisasi pertambangan pasir laut dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno di Batam, Rabu (11/5).

Menurut Eddy, harmonisasi antarperizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah.

BACA JUGA: Kepala BP Batam Sambut Rombongan Komisi VII DPR RI

“Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.

Pertemuan tersebut juga membahas kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir.

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu ada ​​​pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.

“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” ucapnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Rudi mengatakan pada prinsipnya, BP Batam akan mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Rudi menegaskan bahwa perlu mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.

“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Rudi.

Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak dan melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat. (*)

reporter: antara

batampos – Harga minyak goreng kemasan di Batam masih tinggi di pasaran. Sebab penurunannya hanya sekitar Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per liter.

Minyak goreng Bimoli misalkan masih diangka Rp 23 ribu per liter. Ini turun Rp 2.000 dari harga sebelumnya. Begitu juga dengan merk Hayat kini diangka Rp 43 ribu untuk kemasan dua liter. Ini turun Rp 1.000 dari harga sebelumnya. Begitu juga dengan merk lainnya masih stabil diatas Rp 20 ribu perl iter.

Sementara minyak goreng curah tetap sulit didapat sebab kebanyakan toko atau supermarket yang kehabisan stok. Minyak goreng curah dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp 14 ribu perliter namun itu tak membantu sebab stoknya sangat minim. Hanya sedikit orang yang beruntung mendapatkan minyak curah, sementara yang lainnya harus tetap membeli minyak kemasan.

“Masih harga lama untuk minyak goreng kemasan ini. Turun hanya Rp 1.000 sampai Rp 2.000 perliter nya,” ujar Edi, pemilik toko sembako di Batuaji.

Begitu juga dengan telur ayam turun turun hanya sekitar Rp 5.000 perpapan. Sebelumnya sempat bertengger diangka Rp 50 ribu per papan kini tertahan diangka Rp 45 ribu perpapan. (*)

Reporter : Eusebius Sara

batampos – Pelaku skimming di Kota Batam terekam kamera pengintai atau CCTv saat sedang memasang alat skimmer di ATM Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri juga telah melaporkan kasus dugaan skimming dana nasabahnya ke Mapolda Kepri, Rabu (11/5/2022).

Total dana nasabah yang disedot pelaku mencapai Rp 800 juta. Pantauan Batam Pos, ada tiga orang perwakilan dari Bank Riau Kepri yang melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt membenarkannya.

”Iya, laporan resmi baru hari ini (kemarin, red) atas dugaan kasus skimming di beberapa ATM,” kata Harry.

Laporan tersebut akan diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. Harry menyebutkan, selain melaporkan dugaan skimming, pihak Bank Riau Kepri juga menyertaan data hasil investigasi internalnya.

”Hasil investigasi ini menjadi alat bukti awal dalam laporan tersebut dan ditelaah oleh para penyidik,” ungkap Harry.

Harry menjelaskan, dari laporan hasil investigasi pihak Bank Riau Kepri, kerugian akibat kasus skimming ini mencapai Rp 800 juta.

”Laporan sementara itu, baru segitu. Tapi tidak ada berapa nasabahnya,” katanya.

Selain itu, pihak Bank Riau Kepri juga menyerahkan hasil rekaman CCTv serta dua alat skimmer yang digunakan para pelaku.

Dugaan skimming ini baru diketahui saat dua pegawai Bank Riau Kepri, Arya dan Sucipto yang melakukan pengecekan rutin ke kawasan PriMart, Tiban Center, Minggu (1/5/2022).

Saat pengecekan itu, ditemukan dua alat skimmer yang diduga sudah ditanam pelaku beberapa hari sebelumnya.

Usai penemuan alat skimmer itu, pihak Bank Riau Kepri melakukan pengecekan menyeluruh di seluruh ATM milik Bank Riau Kepri.

”Hasil pemeriksaan internal Bank Riau Kepri, alat skimmer juga terpasang di mesin ATM yang terletak di HBC Plaza, Sekupang dan Jodoh Center,” sebut Harry.

”Jumlah nasabah kami belum punya datanya. Pemeriksaan awal kasus ini akan dilakukan oleh Reserse Kriminal Khusus. Penyidik akan memeriksa barang bukti yang diserahkan,” ujar dia lagi.

Harry mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati saat melakukan transaksi di tempat umum. Sehingga tidak menjadi korban skimming.

Selain itu juga menganti kartu ATM dengan yang sudah menggunakan chip karena jika sudah pakai chip dipastikan lebih aman.

”Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati saat mengambil uang di ATM. Pastikan kondisi ATM. Usahakan ganti pin secara berkala,” pungkasnya.(*)

Reporter: Fiska Juanda-Yashinta

batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam kembali melakukan tera ulang timbangan para pedagang di pasar basah Toss 3000, Lubukbaja, karena masih banyak laporan terkait keakuratan timbangan para pedagang.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan, pengecekan keakuratan timbangan kali ini lebih dikhususkan di area pasar basah atau pedagang ikan dan ayam.

Sebab, banyak laporan dari masyarakat bahwa timbangan pedagang masih banyak yang curang.

”Kami menerima banyak laporan timbangan tak akurat. Dan hari ini (kemarin, red) puluhan tim kembali diturunkan untuk mengecek timbangan pedagang,” ujar Gustian.

Meski banyak penolakan, Gustian mengaku tim yang turun berhasil melakukan tera ulang timbangan pedagang.

Menurut dia, tera ulang dilakukan karena memang hampir rata-rata timbangan pedagang tidak akurat atau lari dari tera yang sebenarnya.

”Pasti banyak yang menolak, tapi kami beri edukasi dan melihat keakuratan timbangan mereka. Ternyata tera timbangan mereka memang banyak yang tidak sesuai atau lari, makanya mau tak mau mereka pasrah timbangan ditera ulang,” imbuh Gustian.

Dijelaskan Gustian, para pedagang tak bisa menolak jika timbangan mereka dicek atau ditera ulang.

Sebab, aturan itu sudah ada aturannya yakni UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

”Sudah jelas ada undang-undangnya, jadi tak bisa menolak. Semua timbangan yang ada pada setiap pedagang wajib ditera ulang jika sudah masuk masanya. Ini untuk kenyamanan masyarakat atau konsumen yang berbelanja,” katanya.

Menurut Gustian, timbangan pedagang yang telah ditera ulang tak boleh diacak atau diubah lagi. Sebab, jika kembali tak sesuai, tak menutup kemungkinan para pedagang dikenakan sanksi pidana hingga denda.

”Untuk saat ini kami masih mengedukasi dengan cara baik meski dimarahi pedagang. Namun, jika kembali menyalahi, bisa dikenakan sanksi pidana dan denda,” tegas Gustian.

Tak hanya pedagang, Gustian juga meminta agar pengelola pasar tak lupa memperingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjualan.

Sebab, jika para pengelola abai, tak nenutup kemungkinan juga akan dikenakan sanksi.

”Karena pengelola sebagai penyedia tempat, maka mereka wajib mengimbau pedagang agar jujur. Jika mereka abai, pastinya juga ada sanksi. Namun, pengakuan dari pengelola mereka kerap mengimbau agar pedagang selalu jujur,” jelas Gustian.

Sementara itu, Adira, salah satu warga yang kerap berbelanja di pasar tersebut menyambut baik langkah Disperindag Kota Batam yang melakukan pengecekan timbangan pedagang.

Sebab, ketidakakuratan timbangan di Pasar Tos 3000 Jodoh sudah menjadi rahasia umum.

”Semoga dengan langkah ini, tak ada lagi pedagang curang. Sehingga berbelanja pun jadi nyaman,” kata Adira.(*)

Reporter: Yashinta