batampos – Beredarnya tangkapan layar berita yang berasal dari media online dengan menyematkan judul yang menarasikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto menjelaskan berita tersebut merupakan hoaks yang sangat menyesatkan umat bahkan cenderung menjadi fitnah.
“Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu fitnah yang sangat keji,” tegas Mahbub Daryanto, Selasa (10/5/2022)
Menurutnya, Menteri Agama RI sama sekali tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag, melainkan telah menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola keuangan haji,” jelasnya.
Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk itu, pemerintah telah membentuk BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014.
Pada 13 Februari 2018, lanjut Kakanwil, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.
“Per-bulan Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” terang Mahbub.
Kemenag, kata Mahbub, sekarang sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. “Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah atau bisa disebut berita bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).
“Kita sangat menyayangkan adanya unggahan ini, saat dimana pemerintah dalam hal ini Kemenag sedang berusaha keras mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Karenanya, saya mengimbau kepada segenap jajaran di lingkungan Kemenag Kepri, utamanya kepada penyuluh kita untuk turut serta mengklarifikasi hal ini ditengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan,” ujarnya lagi.
“Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami sangat berharap ada langkah hukum yang bisa ditempuh segera,” imbuhnya.
Sehubungan dengan tudingan dana haji untuk pembangunan IKN, corporate secretary badan pengelola keuangan haji BPKH, Emir Rio Khrishna, memastikan berita yang beredar adalah hoaks. Hal serupa juga disampaikan Kepala Divisi Humas dan Administrasi Kantor BPKH menyatakan, dana haji yang dialihkan untuk pembangunan IKN adalah Hoaks. Dana haji aman, prudent, dan diinvestasikan sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, akuntabel, dan nirlaba. Laporan keuangan tahunan BPKH juga bisa dilihat dari web bpkh.go.id.(jpg)
