batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan keputusan menghentikan ekspor CPO dan minyak goreng mulai 28 April sudah dibahas dan diputuskan di dalam Sidang Kabinet. Menurut dia kebijakan ini seperti sebuah shock therapy untuk pengendalian.

’’Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak,’’ kata dia di komplek Istana Wakil Presiden kemarin (26/4).

Dia menegaskan penghentian ekspor tersebut untuk kepentingan nasional atau masyarakat Indonesia. Ma’ruf mengatakan pada waktunya apabila kepentingan nasional sudah terpenuhi, akan dievaluasi kebijakan lebih lanjut. Dia menegaskan yang terpenting pasokan minyak goreng di dalam negeri jangan sampai langka atau harganya melambung tinggi.

Menurut dia target pemerintah dalam penghentian ekspor CPO dan minyak goreng itu untuk stabilisasi harga di dalam negeri. ’’Tentu yang selama ini menjadi ukuran ekonomilah. Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,’’ tuturnya. Khususnya untuk minyak goreng curah, stoknya harus tersedia dengan harga yang sudah ditetapkan.

Ma’ruf menegaskan kebijakan tersebut secara berkala akan dievaluasi. Demi menjaga kepentingan seluruh pihak. Jangan sampai kebijakan tersebut di kemudian hari menimbulkan kerugian di salah satu pihak. ’’Itu langkah-langkah shock therapy. Itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat. Tetapi kemudian dilakukan evaluasi lagi. saya kira itu,’’ paparnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menyita satu kontainer minyak goreng di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah itu diambil setelah Tim Penyidik Kejati DKI meningkatkan status kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ke Hongkong ke tahap penyidikan. Penyitaan dilaksanakan oleh Kejati DKI pada Senin (25/4).

Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam kepada awak media di Jakarta kemarin (26/4). ”Bahwa 1.835 karton minyak goreng kemasan merek Bimoli tersebut sebelumnya akan diekspor oleh PT AMJ ke negara tujuan Hong Kong,” terang dia. Setelah disita, ribuan karton minyak goreng itu akan dijadikan barang bukti.

Menurut Ashari tindakan yang dilakukan oleh PT AMJ bersama beberapa perusahaan lainnya menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. ”Karena proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2021 – 2022 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” tegasnya.

Di hari yang sama Tim Penyidik Kejati DKI memeriksa dua orang saksi. Yakni saksi berinisial FW dan KEP. Keduanya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS. Ashari menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh instansinya bagian dari upaya pemberantasan mafia minyak goreng. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Korps PMII Putri (Kopri) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maya Muizatil Lutfillah mengapresiasi gagasan Islam Merah Putih yang dicetuskan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Maya menilai, gagasan Islam Merah Putih yang disampaikan Puan beberapa waktu lalu saat acara bersama Emha Ainun Najib tersebut menjadi perpaduan yang baik untuk menilai sosok Puan sebagai seorang negarawan, yang juga memberi tempat istimewa pada nilai-nilai agama, khususnya islam.

“Sejujurnya apa yang disampaikan Ibu Puan tentang Islam Merah Putih sangat menarik. Gambaran selama ini yang orang lihat kan beliau nasionalis sejati yang kerap dihadap-hadapkan dengan agama,” ujar Maya saat diskusi Indonesia Point Seri 6 bertajuk ‘Islam Merah Putih Puan Maharani,” yang digelar di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Maya, dengan Islam Merah Putih, Puan Maharani mampu menerjemahkan dengan baik keberagaman aliran keagamaan bahkan di dalam agama Islam sendiri. Puan mencoba mengawinkan konsep islam nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama (NU) dan Islam Berkemajuan yang digagas Muhammadiyah dengan idenya mengenai Islam Nusantara yang Berkemajuan.

“Maka ketika dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan bahwa visi Islamnya adalah Islam Nusantara yang berkemajuan, ya Islam Merah Putih itu sebenarnya, sebuah pengakuan beliau akan kemajemukan agama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” jelas kandidat Doktor Ilmu Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Maya menegaskan, apa yang disampaikan Puan Maharani dengan Islam Merah Putihnya merupakan hasil kontemplasi yang bisa memberi gambaran jelas visi Puan tentang Indonesia dan juga visinya soal agama. Bahwa perjalanan bangsa Indonesia yang beragam itu adalah juga perjalanan bersama Umat Islam yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.

“Sebagai seorang negarawan, nasionalis sejati, beliau tentu sangat paham bagaimana negara ini berdiri tidak bisa terlepas begitu saja dari perjalanan umat Islam. Dengan kata lain, merah putih yang merangkai kemajemukan Indonesia dari semua agama dan suku yang ada berjalan seiring sejalan dengan umat islam. Ini sangat menarik dan harus kita sampaikan kepada publik, kita terus beri edukasi sehingga dipahami dengan baik,” jelas Maya.

Dalam kaitan dengan kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024 mendatang, Korps Putri PMII juga mendukung Kebijakan afirmatif 30 persen keterlibatan perempuan dalam politik kata dia harus diwujudkan sehingga tidak terkesan perempuan hanya sebatas menjadi calon saja.

“Selama ini seakan-akan kuota 30 persen perempuan itu hanya calon saja pada setiap Pemilu, makanya kita dukung agar 30 persen itu benar-benar terjadi termasuk merebut kepemimpinan nasional. Kita butuh sosok pemimpin perempuan” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – EVP RJT Jawa, Madura, Bali (Jamali) PLN Eko Yudo menyampaikan kebiasaan pada saat lebaran, beban puncak konsumsi listrik akan turun dibandingkan periode umum. Bahkan, konsumsi listrik masyarakat turun hingga 25 persen.

“Pada kondisi ini beban puncak kelistrikan saat ini sebenarnya turun hampir 25 persen dari biasanya. Namun kita harus tetap waspada dan diamati di beban rendah tersebut. Pada kondisi tersebut kita tidak melakukan pemeliharaan kecuali kondisi emergency,” terangnya dalam telekonferensi pers, Senin (25/4).

Secara keseluruhan untuk bisa memastikan listrik memadai, Eko mengatakan bahwa PLN akan membuka posko di lokasi yang rawan kerumunan, seperti bandara, rest area, pelabuhan, stasiun kereta api hingga terminal bus. “Hal ini mengingat penting, kalau tiba-tiba kehilangan pasokan listrik (di rest area) bisa-bisa BBM nggak bisa disalurkan. Jadi kami sediakan genset, gardu bergerak, kabel bergerak dan lainnya, kami standby,” ucapnya.

BACA JUGA: PPLN Wajib Vaksinasi Dosis Lengkap dan PCR Negatif

Adapun, untuk di daerah Jamali, PLN menyediakan 930 posko dengan 18.900 personel yang siaga menjaga keandalan listrik. Pada wilayah Sumatera dan Kalimantan, jumlahnya 1.845 posko dengan 18.200 personel yang standby.

Kemudian di Sulawesi, Maluku dan Papua, terdapat 558 posko dengan 13.100 personel yang berjaga. “Kita juga menyiapkan SOP untuk memastikan sistem listrik terkendali dan melakukan pemantauan secara real time,” serunya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengungkapkan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk menyelenggarakan tahapan awal Pemilu Serentak 2024.

Anggaran yang mencapai Rp 8 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan, program dan kegiatan Pemilu pada tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan bagian dari anggaran usulan KPU untuk Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.

“Saya bicara tahun anggaran 2022 ya, dari 76,6 triliun (anggaran Pemilu Serentak 2024), nah ini Rp 8 triliun yang cair tahun ini,” kata Yulianto di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).

Yulianto juga menjelaskan, anggaran Rp 8 triliun tersebut akan dipergunakan antara lain pendaftaran partai politik (parpol) pada Agustus 2022, verifikasi parpol peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc dan tahapan serta kegiatan pemilu lainnya. Termasuk, anggaran untuk persiapan dan pengguna sistem informasi partai politik.

“Iya kalau sudah pendaftaran sehingga harus kita pastikan Sipol berjalan baik, pengembangannya juga harus dilakukan,” ungkap Yulianto.

Meski demikian, Yulianto menyebut anggaran tersebut belum final karena masih harus dilakukan efisiensi lagi. Saat ini, KPU terus melakukan kajian untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.

“Ini dari anggaran Rp 76,6 triliun ya, tapi kan kita akan lakukan efisiensi lagi. Asumsinya dari Rp 76,6, Rp 8 triliun untuk kebutuhan 2022,” papar Yulianto.

Dia menyampaikan, KPU saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan draf Peraturan KPU (PKPU) terkait jadwal, tahapan dan program. Pasalnya, anggaran sangat berkaitan dengan tahapan dan program KPU.

“Yang penting tahapannya selesai dulu, itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu, tidak anggaran dulu. Tahapan ini nanti diputuskan KPU, diketok, baru kita bicara anggaran tapi kita sudah siapkan semua, bahannya sudah ada, akan kita lanjutkan dengan langkah efisiensi,” pungkas Yulianto. (*)

Reporter: JP Group