batampos – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho dikabarkan dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dugaan pelanggaran etik, terkait percekcokan dengan perawat rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris membenarkan adanya pelaporan dugaan pelanggaran etik terhadap koleganya Albertina Ho tersebut.

“Terkait pengaduan terhadap Bu AH (Albertina Ho) memang benar ada pengaduan,” ujar Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (6/4).

Syamsuddin menuturkan, koleganya tersebut dilaporkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum di KPK bernisial DWLS. Saat ini Dewan Pengawas KPK sedang mempelajari laporan tersebut.

“Seperti pengaduan etik lainnya, laporan tersebut sedang dipelajari dan didalami oleh Dewas KPK,” katanya.

Menurut Syamsuddin, sesuai prosedur operasional yang berlaku di Dewan Pengawas KPK, semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap insan KPK, baik pimpinan, pegawai maupun anggota Dewan Pengawa sendiri akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu.

“Apakah benar ada indikasi dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Dewas perlu waktu untuk mengumpulkan informasi dan keterangan,” ungkapnya.

Syamsuddin mengungkapkan, jika terbukti adanya pelanggaran etik, maka nantinya Dewan Pengawas akan memberikan sanksi terhadap Albertina Ho. Namun jika tidak ada yang dilanggar, maka laporan tersebut dihentikan.

“Jika ada indikasi pelanggaran etik, tentu saja diproses hingga sidang etik. Namun jika indikasinya lemah dan tidak ada bukti yang cukup maka prosesnya dihentikan,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, Albertina Ho disebut komplain ke salah satu perawat rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat, karena dianggap tidak sigap dalam memberikan pelayanan. Pada akhirnya perawat tersebut diberikan surat peringatan (SP) oleh direktur RS tersebut.

Atas kejadian itu, Albertina disebut mendapatkan pelayanan atau fasilitas khusus di RS tersebut. Dengan mendapatkan pelayanan istimewa tersebut Albertina Ho diduga dianggap melanggar kode etik, yakni ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERDEWAS Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hong Kong melaporkan 37.529 infeksi virus corona baru (New covid-19) dengan 150 kasus kematian. Meski begitu, Hongkong tetap memberlakukan kebijakan ‘Nol Kasus Covid-19’. Padahal, kenyataannya, banyak warga mulai ketakutan.

BACA JUGA:
Kasus New Covid-19 Meningkat, Hongkong Kekurangan Peti Mati

Mereka pun mulai menimbun persediaan makanan secara berlebihan yang mengakibatkan sejumlah rak makanan segar di supermarket kosong.

Dua rantai ritel konsumen terbesar di kota itu mulai menjatah beberapa makanan dan obat-obatan sejak Jumat, pekan lalu.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan, dia masih optimis tentang kebijakan Nol Kasus. “Tidak akan ada “penguncian total” meskipun banyak penduduk merasa gugup dan frustrasi dengan apa yang mereka lihat setiap hari saat ini,” ujar Lam seperti dilansir dari Reuters, Rabu (6/4/2022).

Sementara itu, Otoritas Kesehatan Hongkong mengatakan, lebih dari 900 panti jompo telah terinfeksi new covid-19. Penghitungan terbaru 37.529 kasus. Jumlah ini menurun dari kasus baru sebanyak 52.523, Jumat (1/4/2022) lalu. Padahal, sejak akhir Desember hingga awal Februari 2022, Hongkong berturut-turut nol kasus.

Ketika kasus mencapai rekor tertinggi, Hong Kong pun memiliki pembatasan paling ketat sejak pandemi dimulai, dengan pertemuan kelompok terbatas pada dua orang, wajib menggunakan masker dan gym, bioskop, dan sebagian besar tempat umum ditutup. Penerbangan ke kota dari sembilan negara dilarang.

Penasihat ahli pemerintah, Profesor David Hui mengatakan keyakinannya, sekitar 15 persen dari 7,4 juta warga Hong Kong sudah terinfeksi COVID-19. Menurutnya, kalau Hong Kong tak memberlakukan kebijakan baru untuk meminimalisir kasus ini, maka negara itu akan berpengaruh pada kondisi ekonomi yang berat dan bisa memukul keuangan global. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos –  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  memberikan penjelasan terkait sejumlah pelonggaran kebijakan, salah satunya aturan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Aturan ini nantinya akan segera diterbitkan. Untuk masuk ke Indonesia, nantinya para PPLN akan tetap diwajibkan mempersyaratkan vaksinasi dosis lengkap dan hasil PCR negatif 2×24 jam.

“Persyaratan ketika mau datang, PCR 2×24 jam, tapi sampai di Indonesia bebas,” kata dia dalam telekonferensi pers dikutip, Rabu (6/4).

Setibanya di Indonesia, apabila ada pelaku perjalanan yang memiliki sejumlah indikator, seperti suhu tubuh yang terlalu panas, maka mereka diminta untuk segera tes PCR.

“Kecuali yang suspect, yang temperatur tinggi misalnya 37,5 (derajat celcius) langsung di PCR. Sedangkan yang lain sudah tidak diperlukan. Tetap wajib menggunakan PeduliLindungi,” seru Airlangga.

Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengarahkan untuk pemberian visa on arrival (VoA) untuk para PPLN di suluruh bandara internasional dalam negeri. Bukan itu saja, tapi juga kebijakan bebas visa bagi negara ASEAN.

“Presiden juga memberikan arahan tentang kemudahan dalam pemberian visa kunjungan ke Indonesia, yakni perluasan kebijakan VoA untuk PPLN di Bandara Internasional seluruh Indonesia, dan diberlakukannya kembali kebijakan fasilitas Bebas Visa untuk negara-negara ASEAN,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) bersama Pemerintah telah merampungkan harmonisasi pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada 4 April 2022.

Dalam rilisnya, Forum Pengada Layanan (FPL), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan para penyintas kekerasan seksual pun mengapresiasi penyelenggaraan yang memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS tersebut.

“Kami juga mengapresiasi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyempurnakan draf RUU TPKS hasil harmonisasi yang progresif sesuai dengan kepentingan korban kekerasan seksual, termasuk hak penyandang disabilitas korban kekerasan,” tulis forum itu dalam keterangan tertulis yang disampaikan Mike Verawati, Ira Imelda dan Purwanti.

Lebih lanjut disampaikan, dari hasil pembahasan tersebut, ada beberapa hal penting yang jadi catatan sebagai capaian. Pertama, RUU TPKS telah memasukan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.

Kedua, masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban KS. Dengan demikian pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan terpadu.

Ketiga, adanya victim trust fund atau dana bantuan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi angin segar untuk memastikan dukungan bagi korban dalam menjalani proses penangan perkara kekerasan seksual.

Keempat, adanya ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menggelar penyidikan dan proses hukum lain tanpa menimbulkan trauma bagi korban.

Kelima, adanya ketentuan yang melarang pelaku KS untuk mendekati Korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Ketentuan ini menjadi ujung tombak keselamatan korban KS yang tidak harus melarikan diri dari pelaku.

keenam, adanya ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga, saksi, ahli dan pendamping korban.

Selain capaian-capaian tersebut, FPL dan JMS mencatat pula beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian. Yaitu, belum masuknya tindak pidana perkosaan dalam RUU TPKS. Perkosaan penting untuk masuk dalam RUU TPKS karena merupakan tindak kekerasan yang paling sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan modus, cara, dan alat, yang menimbulkan dampak berkepanjangan pada kelangsungan hidup para perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Modus perkosaan ini juga terjadi di tempat penyandang disabilitas tinggal dan bersosialisasi.

Lalu, belum masuknya akomodasi yang layak bagi korban, khususnya penyandang disabilitas, dalam setiap proses peradilan.

“Kami berharap dan mengusulkan agar tindak pidana perkosaan dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas masuk dalam RUU TPKS,” katanya.

“Kami terus mendukung dan mendorong Panja RUU TPKS untuk segera melakukan pembahasan tingkat II dan mengesahkan RUU TPKS maksimal bulan akhir April 2022,” katanya lagi. (*/uma)