batampos – Muhammad Ainun Nadjib atau biasa Cak Nun meminta Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk terus menjaga Indonesia serta mengayomi seluruh rakyatnya.

Hal itu disampaikan Cak Nun dalam acara buka puasa bersama PDI-P di Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/4).

Cak Nun meminta Mbak Puan agar selalu menemukan cara untuk mengayomi rakyat.

“Bermacam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Pokoknya anda mengayomi terus. Karena Indonesia itu pusat kemakmuran dunia mari kita jaga bersama,” kata Cak Nun.

Cak Nun pun menyinggung soal PDI-P yang sudah berkali-kali memenangi pemilu dan kini masih menjadi partai penguasa. Ia menilai, sebagai partai penguasa sudah semestinya PDI-P menjadi partai yang mengayomi masyarakat.

Ia bahkan bahkan berseloroh huruf P terakhir dalam PDI-P sudah tidak tepat diakronimkan sebagai Perjuangan, melainkan Pengayoman.

“Jadi, sudah beberapa kali menang. PDI sudah tidak tepat berjuang lagi. Tidak Perjuangan lagi. Yang tepat PDI Pengayoman. Jadi, partai ini mengayomi seluruh Rakyat Indonesia karena sudah berkuasa,” kata Cak Nun.

Dalam kesempatan itu, Cak Nun juga sempat bicara soal sikap politiknya. Ia menegaskan kehadirannya di acara buka puasa bersama kader PDI-P itu bukan berarti ia adalah bagian dari partai berlambang banteng.

Ia mengaku bersedia hadir atas undangan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri karena meyakini acara yang digelar malam ini adalah untuk kepentingan rakyat.

Dalam acara itu, Cak Nun tak hanya mengisi acara dengan tausiah Islam dan keagamaan. Ia bersama grup musik Kiai Kanjeng juga nenampilkan pagelaran seni dan budaya.

Puan Maharani pun menuturkan, dirinya senang karena masjid yang ia bangun untuk mengenang sosok ayahnya Taufiq Kiemas itu kini bisa menggelar acara keagamaan, serta menghadirkan sosok Cak Nun.

“Malam ini menjadi sangat istimewa, karena di bulan yang suci penuh dengan keberkahan, Masjid At Taufiq yang desain arsitekturnya penuh dengan nuansa budaya bisa mengundang Cak Nun, satu diantara sosok agamawan sekaligus budayawan yang menjadi bandul keseimbangan republik Indonesia yang kita cintai ini,” kata Puan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menurut data Kementerian Kesehatan, pada 2019 hingga 2021 ada 1.714.471 anak di Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Target imunisasi dasar yang diberikan untuk anak adalah 93,6 persen dari jumlah anak di Indonesia. Tahun lalu baru tercapai 84,2 persen. Ada beberapa provinsi yang capaiannya. Tiga terendah adalah provinsi Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. ”Capaian rendah sekali karena pandemi,” kata Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr. Prima Yosephine kemarin (11/4).

Capaian imunisasi untuk anak dibawah dua tahun (baduta) juga rendah. Targetnya 81 persen dari seluruh baduta. Namun secara nasional hanya tercapai 58,9 persen saja. ”Hanya Sumatera Selatan, Jogja, dan DKI Jakarta saja yang bisa penuhi target.

Prima mengatakan imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. “Imunisasi dasar lengkap saja belum cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, Red),” ujarnya. Sebab ada beberapa antigen memerlukan pemberian dosis lanjutan pada usia 18 bulan, usia anak sekolah, dan usia dewasa. “Sehingga sekarang tidak hanya mengejar imunisasi dasar lengkap tapi juga mengejar imunisasi rutin lengkap,” katanya.

Penyebab rendahnya cakupan imunisasi dasar setiap daerah tidak sama. Ada yang karena geografis dan menjemen penyimpanan vaksin yang sulit. Ada juga yang dihambat oleh ayah karena tidak ada izin untuk pergi imunisasi. ”Kedepan kami akan siapkan untuk edukasi khusus peran bapak agar anaknya mendapatkan imunisasi,” ungkap Prima.

Kemekes melakukan kerja ekstra untuk capai target imunisasi dasar dengan imunisasi kejar. Imunisasi kejar harus dilakukan untuk menambal tidak diberikannya imunisasi dasar. ”Akan dilakukan di bulan imunisasi dasar nasional,” kata Prima. Ini dimulai pada Mei atau selesai Lebaran.

Prima menyatakan bahwa Kemenkes bekerjasama dnegan Unicef sedang menyiapkan tempat kerja yang ramah keluarga. Dalam hal ini juga termasuk dengan imunisasi. Sasarannya adalah perusahaan besar. ”Kebanyakan kan ibu-ibu jadi tidak perlu cuti,” ucapnya. Layanan imunisasi bisa dilakukan di klinik kantor.

Ada beberapa kejadian luar biasa (KLB) yang muncul akibat vaksinasi rutin untuk anak tidak diberikan. Prima merincikan penyakit yang menjadi KLB adalah difteri yang dialami di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua. Selain difteri, masalah lainnya adalah KLB campak di Aceh dan Sulawesi Selatan. “Mulai dari daerah yang gampang dicapai dan Timur ada KLB. Ini artinya kita sudah mulai panen,” tuturnya.

Dokter spesialis anak konsultan dr. Arifianto Sp.A(K) mengatakan imunisasi kejar merupakan upaya memberikan imunisasi kepada individu yang tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dasar. Pelaksanaanya bisa bersamaan dengan jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan imunisasi khusus. “Dengan ketepatan waktu imunisasi sesuai jadwal tingkat kekebalan itu akan tercapai terhadap PD3I dan secara luas akan mencegah terjadinya wabah,” katanya.

Acap kali tidak ada waktu bagi orang tua untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan yang memberikan vaksinasi rutin secara gratis. Terkait hal ini, Arifinto mengungkapkan bahwa layanan di fasilitas swasta bisa dimanfaatkan. “Saya sering membahasakannya, ada vaksin yang disubsidi dan tidak,” ujarnya. Memang “yang tidak disubsidi” akan berbayar.

Namun dia meyakinkan bahwa vaksin yang disuntikan sama. Ada beberapa vaksin rutin yang jenisnya dan distributornya sama. “Bahkan vaksin produksi lokal seperti PT Biofarma bisa dibaca kajian ilmiahnya,” ujarnya. Dia menekankan bahwa vaksin ini merupakan hak anak yang harus diupayakan oleh orang tuanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Arab Saudi sudah mengeluarkan syarat batasan usia bagi jamaah haji tahun ini. Yaitu kurang dari 65 tahun. Pemerintah Indonesia berencana melobi pemerintah Saudi supaya diberikan kelonggaran soal batasan usia tersebut. Sehingga jamaah-jamaah lansia dan sehat bisa tetap diberangkatkan.

Keterangan tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief di Jakarta kemarin (11/4). Dia membenarkan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Saudi soal aturan usia tersebut.

’’Tetapi kita lihat juga dari negara lainnya,’’ katanya. Sebab jika satu negara diberikan kelonggaran batasan usia maksimal untuk bisa berhaji, negara lainnya akan menuntut hal serupa. Untuk itu Kemenag akan berhati-hati dan melihat lebih jauh kesempatan untuk melobi pemerintah Saudi.

Secara umum Hilman menyampaikan syukur setelah Saudi mengumumkan membuka haji 2022 dengan kuota mencapai satu juta jamaah. Kuota tersebut digunakan untuk masyarakat Saudi dan negara-negara lainnya. Tetapi dia merasa sedih karena adanya syarat usia berhaji di bawah 65 tahun dan sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap.

Sejauh ini pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan prioritas pemberangkatan haji untuk jamaah lansia. Mereka diharapkan bisa segera diberangkatkan secepatnya. Sebab jika menunggu lama, dikhawatirkan penyakit yang dialami selama ini semakin memburuk dan faktor resiko lainnya.

Dengan keterbatasan kuota haji tahun ini, Hilman berharap semua pihak untuk sama-sama memberikan semangat kepada calon jamaah haji (CJH). Baik itu CJH yang nantinya akan berangkat tahun ini, maupun yang belum bisa berangkat. ’’Mari kita membangun narasi untuk memberikan semangat,’’ tuturnya.

Kalangan travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) juga menyambut positif dibukanya kembali pengiriman jamaah haji di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) Wawan Suhada. Dia mengapresiasi keputusan Saudi membuka kembali kedatangan jamaah haji dari penjuru dunia.

Wawan menuturkan kuota sebanyak 1 juta jamaah itu setara dengan 35 persen kuota maksimal haji dalam kondisi normal. Jika dibuat rata-rata, Indonesia bisa jadi mendapatkan kuota sebanyak 77 ribu jamaah atau 35 persen dari kuota tetap sebesar 221 ribu orang.

Dia menuturkan dari perkiraan kuota jamaah haji sebanyak 77 ribu orang itu, pemerintah tetap wajib mengalokasikan untuk jamaah haji khusus. ’’Kami berharap alokasi kuota haji khusus sekitar delapan persen dari 77 ribu jamaah,’’ tuturnya. Alokasi kuota untuk jamaah haji khusus delapan persen juga sesuai dengan Undang Undang 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah memprioritaskan calon jamaah haji Indonesia yang tertunda keberangkatannya pada 2020 akibat pandemi Covid-19. “Pemerintah harus mengoptimalkan kuota jamaah haji Indonesia, sehingga masyarakat yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi, tahun ini bisa menunaikan ibadah haji,” terangnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyatakan, pendataan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan harus dilakukan sejak dari sekarang, meskipun belum diketahui berapa kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia.

Mantan Menko PMK itu juga meminta pemerintah memastikan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan telah mendapatkan vaksin yang diakui Arab Saudi. Puan juga menekankan agar infrastruktur protokol kesehatan calon jamaah haji dipersiapkan semaksimal mungkin. “Mulai dari sebelum berangkat, saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, hingga kepulangan kembali jemaah ke Tanah Air,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan meminta agar biaya perjalanan ibadah haji segera ditetapkan. Dia pun mengingatkan pemerintah dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR untuk segera melakukan pembahasan. Dia berharap agar biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat seefisien mungkin. “Meskipun ada tambahan biaya untuk tes PCR,” tutur Puan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, biaya ibadah Haji 2022 akan ditetapkan pada Rabu (13/4) besok. Selama dua hari ke depan, pihaknya akan mengebut pembahasan dengan berbagai pihak untuk menetapkan besaran biaya.

Terkait aturan PCR Covid-19, Yandri meminta Kementerian Kesehatan memastikan agar para calon jamaah haji bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. “Sehingga tak ada persoalan ketika jamaah berangkat ke tanah suci,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group