batampos – Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Minggu (7/12). Ini menjadi kunjungan kedua Kepala Negara sebagai bentuk komitmen untuk memastikan percepatan penanganan bencana di Tanah Rencong.

Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar sekitar pukul 07.55 WIB. Setibanya di Aceh, Presiden dijadwalkan meninjau sejumlah titik yang terdampak parah.

Selain meninjau kerusakan, Prabowo juga akan menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait terkait progres penanganan darurat di lapangan.

Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo memimpin rapat terbatas bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Sabtu (6/12) malam. Rapat digelar untuk memastikan langkah cepat pemerintah menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden menekankan pentingnya laporan terbaru terkait kondisi wilayah yang masih terisolasi, tidak hanya di Aceh namun juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan lengkap terkait update penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Prasetyo.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan jajarannya memprioritaskan pemulihan akses jalur darat dan percepatan suplai logistik, termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang terhambat akibat jalur dan jembatan putus.

“Beliau meminta percepatan distribusi BBM dan pembukaan akses daerah-daerah yang masih terisolasi,” jelasnya.

Selain itu, Presiden menekankan percepatan pemulihan listrik sebagai layanan vital masyarakat. Direktur Utama PLN mendapat instruksi langsung agar pemulihan jaringan selesai dalam waktu dekat.

“Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta dalam dua hari ke depan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah menyala,” tutup Prasetyo. (*)

Artikel Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Aceh, Pastikan Penanganan Bencana Dipercepat pertama kali tampil pada News.

batampos – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj angkat bicara mengenai polemik internal yang terjadi di tubuh organisasi terkait konsesi tambang.

Ia menilai konsesi tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga ketenangan dan kemaslahatan jam’iyah.

Pernyataan itu disampaikan Kiai Said saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12).

Menurutnya, pemberian konsesi tambang dari pemerintah pada awalnya merupakan bentuk apresiasi negara atas kontribusi Nahdlatul Ulama serta peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

Namun, dinamika yang berkembang belakangan dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal maupun eksternal.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar mantan Ketua Umum PBNU 2015–2021 itu.

Kiai Said menekankan, NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang besar. Karena itu, organisasi harus menjauh dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal hingga merusak marwah ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Ia menilai konsentrasi NU semestinya tetap pada bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat, bukan pada urusan bisnis yang berisiko tinggi.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pesantren, ekonomi kerakyatan, pendidikan beasiswa, kesehatan, hingga digitalisasi layanan umat.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua,” pungkas Kiai Said. (*)

Artikel KH Said Aqil Minta Konsesi Tambang NU Dikembalikan ke Pemerintah pertama kali tampil pada News.

batampos – Sebanyak 18 Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris, Australia, dan sejumlah negara lain diamankan Polres Badung karena diduga memproduksi konten dewasa di wilayah hukumnya. Pengamanan berlangsung pada Kamis (4/12) di kawasan Pererenan, Mengwi, Badung, Bali.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 14.30 WITA setelah polisi menerima laporan masyarakat. Warga curiga dengan aktivitas para WNA di sebuah bangunan yang digunakan sebagai studio produksi.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara menyampaikan, dalam penggerebekan itu polisi mendapati belasan WNA bersama perangkat produksi konten dewasa. Di antara mereka terdapat seorang perempuan berinisial TEB alias BB yang diketahui merupakan pemain film dewasa.

“Mereka terdiri atas warga negara Australia, Inggris, dan beberapa negara lain,” terang Arif.

Dari total 18 WNA, empat orang ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka ialah TEB alias BB asal Inggris, JJTW asal Australia, serta LJA dan INL yang juga berasal dari Inggris. Sementara 14 WNA lainnya berstatus saksi.

Ke-14 saksi itu mengaku baru mengenal para terduga pelaku saat berada di lokasi. Arif mengatakan, mereka belum memenuhi unsur pidana sehingga tidak diamankan lebih lanjut.

“Karena statusnya masih saksi dan belum memenuhi unsur pidana, sementara kami pulangkan sesuai alamat domisili mereka,” ujarnya.

Polisi turut menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk membuat konten dewasa. Di antaranya kamera, USB, alat kontrasepsi, pelumas, obat kuat, hingga BPKB mobil. Semua barang bukti sudah dibawa ke Polres Badung untuk proses penyelidikan.

“Tim masih mendalami peran masing-masing terduga untuk memastikan konstruksi peristiwa secara utuh. Jika ditemukan unsur pidana, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,” tegas AKBP M. Arif Batubara. (*)

Artikel Polisi Grebek Studio Konten Dewasa di Badung, 18 WNA Diamankan pertama kali tampil pada News.

batampos – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal dunia dan korban hilang pasca bencana banjir bandang serta longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra — Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hasil rekap terbaru menunjukkan korban tewas telah mencapai 914 jiwa, sementara 389 orang masih tercatat hilang.

Berdasarkan rilis resmi, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa dari angka total tersebut, korban terbanyak berada di Aceh yakni 359 jiwa, disusul Sumut 329 jiwa, dan Sumbar 226 jiwa.

“Jumlah korban hilang tersebar di ketiga provinsi: Aceh tercatat 94 orang, Sumut 82 orang, dan Sumbar 213 orang,” ujarnya dikutip dari Jawa Pos, Minggu (7/12).

Abdul Muhari menegaskan bahwa data ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya operasi pencarian. Sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam kondisi selamat.

Meski demikian, upaya pencarian dan pertolongan tetap diprioritaskan guna menekan angka korban hilang seminimal mungkin. (*)

Artikel Korban Banjir-Longsor di Sumatra Capai 914 Jiwa, BNPB: 389 Masih Hilang pertama kali tampil pada News.