batampos- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar profesor kehormatan tertinggi atau Honorary Chair Professor dari Seoul Institute of The Arts (SIA), Korea Selatan, di Seoul.

Megawati hadir di lokasi untuk menerima penghargaan itu disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistyanto, selain perwakilan pengurus partai, antara lain, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri.

Penganugerahan itu dilaksanakan di kampus SIA di Seoul, Korea Selatan, Rabu, seperti dikutip dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta.

“Saya ingin menyampaikan sambutan hangat saya di Institut Seni Seoul (SIA). Sungguh suatu kehormatan untuk menerima Ibu Megawati dan tamu-tamunya yang terhormat di kampus yang sederhana ini. Selanjutnya, kami senang dapat menganugerahkan kepadanya hari ini, gelar Honorary Chair Professor,” kata Presiden SIA, Nam Sik Lee.

Menurut Nam, gelar itu untuk disiplin ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif. Ggelar itu diberikan dengan mempertimbangkan Megawati telah menjadi pemimpin yang berani dalam membentuk politik dan negara Indonesia.

Namun pada saat yang sama, Megawati juga dengan penuh semangat mempromosikan seni, budaya, dan ekonomi kreatif untuk pengembangan perdamaian dan demokrasi serta peningkatan kualitas hidup.

BACA JUGA: Megawati Saksikan Prosesi Pelantikan Presiden Korsel

“Dia (Megawati) telah menjadi pelopor penelitian dan inovasi dan telah menjadi panutan bagi generasi masa depan,” kata Nam.

Pada kesempatan itu, Nam juga menjelaskan SIA telah menjadi yang terdepan dalam eksperimen dan inovasi seni dan pendidikan di Korea. SIA juga telah menghasilkan banyak pemimpin industri di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Seoul Institute of the Arts adalah tempat lahirnya Korean Wave, yang disebut Hallyu yang terus mengejutkan dunia dengan konten kreatif yang memukau,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam delapan tahun terakhir, SIA telah berkolaborasi dengan Indonesia melalui kelas gamelan, pertukaran desain tipografi, dan pameran ciptaan alam oleh desain serta lokakarya dan proyek yang tak terhitung jumlahnya.

SIA juga berencana untuk memulai World Music Center di mana musik Indonesia akan menjadi bagian penting.

“Kami tertarik untuk merekrut banyak pelajar Indonesia yang ingin belajar di sini untuk menjadi aktor, desainer, musisi, dan pembuat film yang akan menginspirasi dunia. Kami juga mencari siswa yang dapat memainkan musik Indonesia dan yang akan berkolaborasi dengan musisi Korea untuk menghasilkan karya baru yang luar biasa yang akan menarik bagi orang Korea dan Indonesia,” katanya.

Maka itu, SIA ingin mengundang dan sekaligus mengirim profesor terkemuka untuk belajar mengenai seni dan budaya di kedua negara.

“Madame Megawati, dengan bangga kami mengundang Anda sebagai ketua kehormatan Profesor Institut Seni Seoul. Kami ingin mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang bagaimana berkolaborasi dengan budaya Indonesia dengan lebih baik. Mari kita bersama-sama menciptakan Gelombang Asia baru yang akan menyapu dunia,” kata Nam.

Gelar profesor kehormatan dari SIA ini menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya, pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan di bidang kepemimpinan strategik.

Sementara untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sembilan, yakni Waseda University di Tokyo, Jepang (29 September 2001, bidang politik), Moscow State Institute of International Relations, Moskow, Rusia (22 April 2003, bidang politik), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan (19 Oktober 2015, bidang politik), Universitas Padjajaran di Bandung, Indonesia (25 Oktober 2016, bidang politik dan pemerintahan), Universitas Negeri Padang di Padang, Indonesia (27 September 2017, bidang pendidikan politik).

Selain itu doktor kehormatan dari Mokpo National University di Mokpo, Korea Selatan (16 November 2017, bidang demokrasi ekonomi), Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Indonesia (8 Maret 2018, bidang politik dan pemerintahan), Fujian Normal University di Fuzhou, Fujian, China (5 November 2018, bidang diplomasi ekonomi), dan Soka University Japan di Tokyo, Jepang (8 Januari 2020, bidang kemanusiaan). (*)

reporter: antara

batampos – Anggota DPR Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat, yang akan berdemonstrasi pada Sabtu (21/5), tidak perlu menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tidak memiliki urgensi.

“(Demonstrasi) punya nilai urgensinya dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (11/5).

Menurut dia, masyarakat memiliki hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dia menilai, ide atau isu yang disampaikan dalam demonstrasi harus tepat.

Presiden Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu, seperti masa jabatan presiden tiga periode, serta dengan tegas menolak wacana tersebut, katanya.

“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi yang melawan konstitusi,” tegasnya.

Dia mengatakan kondisi perekonomian saat ini telah tumbuh positif. Di triwulan pertama tahun 2022, ekonomi Indonesia menggeliat secara nyata, yang ditunjukkan dengan bangkitnya sektor pariwisata pascapandemi COVID-19.

Selain itu, dia mengatakan pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh para penegak hukum. Penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan Polri dan Kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Sejumlah elemen masyarakat dari kelompok buruh, seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi tersebut merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. (*)

Reporter: Antara

batampos – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila.

“Hentikan memberi ruang bagi pelaku LGBT di negara kita, apalagi sampai diungkap di ruang publik, didengar dan dilihat masyarakat luas terutama generasi muda bangsa,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya mengenai polemik di masyarakat terkait penolakan podcast Deddy Corbuzier yang dinilai memberi ruang kampanye” bagi pelaku seks menyimpang. Namun Deddy akhirnya menghapus video podcast tersebut.

Jazuli menyesalkan publik figur seperti Deddy Corbuzier memberi ruang bagi pelaku LGBT untuk leluasa mengekspresikan dan mengeksplorasi paham seks menyimpang untuk dikonsumsi publik.

Dia menilai, Deddy selama ini dikenal memiliki pengikut atau “follower” yang besar, semestinya fokus bantu negara mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Yang jelas-jelas melanggar Pancasila dan konstitusi negara seperti LGBT jangan diberi ruang. LGBT jelas bertentangan dengan identitas dan karakter bangsa sebagai negara yang beragama dan berbudaya luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, sekali saja masyarakat permisif dan memberi ruang bagi pelaku seks menyimpang, maka selanjutnya mereka leluasa berbicara ke publik bahkan mengkampanyekan perilakunya.

Dia mengaku bersyukur akhirnya Deddy menghapus video yang menampilkan pelaku perilaku seks menyimpang dan diikuti permintaan maaf, klarifikasi, dan edukasi bahaya LGBT.

“Ke depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus lebih aktif mengawasi dan mensupervisi konten-konten menyimpang di media sosial dan platform digital,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI menilai Kemenkominfo memiliki kewenangan menghapus konten-konten menyimpang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena banyak protes terhadap konten tersebut.

Hal itu menurut dia sekaligus menegaskan bahwa negara hadir menjaga generasi bangsa dari perilaku seks menyimpang. (*)

Reporter: Ant