batampos – Upaya banding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan mantan Direktur Utama (Dirut) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) Richard Joost (RJ) Lino kandas. Itu setelah putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam petikan putusan banding PT Jakarta, majelis hakim yang diketuai Binsar Pamopo Pakpahan tersebut menyebut bahwa vonis Pengadilan Tipikor Jakarta nomor 44/Pid.Sud-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 tepat, benar, serta cukup beralasan menurut hukum. Begitu pun vonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara yang diterima RJ Lino.

”(Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta, Red) telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil,” kata majelis hakim tinggi PT Jakarta sebagaimana tercantum dalam petikan putusan RJ Lino.

Secara umum, vonis hakim tinggi hanya memperbaiki biaya perkara yang dibebankan pada RJ Lino. Yakni dari yang semula Rp 7.500 di tingkat peradilan pertama menjadi Rp 2.500 di tingkat banding.

Hakim tinggi PT DKI Jakarta juga menegaskan bahwa RJ Lino terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemelihataan tiga unit quayside container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010. Pendapat yang sama dengan hakim pengadilan tingkat pertama itu didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Dalam kasus tersebut, RJ Lino dinyatakan bersalah lantaran pengadaan tiga QCC di Pelindo menguntungkan vendor asal Tiongkok, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM). RJ Lino menunjuk langsung perusahaan tersebut sebagai pelaksana pengadaaan tiga QCC untuk pelabuhan Palembang, Panjang dan Pontianak. Penunjukan itulah yang dianggap melanggar peraturan BUMN.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan kepada RJ Lino. Namun hakim menjatuhkan vonis di bawah tuntutan jaksa. Hakim memvonis RJ Lino terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya belum memperoleh pemberitahuan resmi soal isi putusan banding tersebut. Pihaknya berharap PT Jakarta segera mengirimkan putusan tersebut. ”Nanti akan kami pelajari lebih lanjut pertimbangan majelis hakim untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Ali saat dikonfirmasi, kemarin (8/5). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang perairan di dekat Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin pagi.

Mengutip laporan di laman gempa BMKG, gempa itu berpusat sekira 72 km arah barat laut dari Halmahera Barat tepatnya di koordinat 1,83 lintang utara (LU) dan 127,15 bujur timur (BT) pada pukul 04.51 WIB.

BMKG menyatakan bahwa gempa yang terjadi pada kedalaman 10 kilometer tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, tetapi mengingatkan kemungkinan diikuti terjadinya gempa susulan.

Berdasarkan peta guncangan yang dikeluarkan BMKG, gempa tersebut dirasakan dengan skala intensitas modifikasi Mercalli (MMI) tingkat III atau lemah di Ternate, skala III di Morotai, III-IV (ringan) di Galela, II-III (lemah) di Kao, dan IV (ringan) di Ibu. (*)

Reporter: Ant

batampos – Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mendukung sikap pemerintah Indonesia dalam upaya ikut menurunkan tensi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya dengan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20.

Said yang merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, jika mengacu ketentuan G20, Volodymyr Zelenksky tidak memiliki hak bicara karena Ukraina bukan anggota G20. Karena ruang bagi Zelenksky di KTT G20 hanya sebagai pemantau.

“Namun Indonesia sebagai tuan rumah KTT, sekaligus Presidensi G20 dapat membuat side event meeting yang mempertemukan Zelenksky dan Putin. Apalagi tiga tema sentral G20, yakni Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, dan Digital Transformation sama sekali tidak terkait dengan Perang di Ukraina,” kata Said Abdullah, Minggu (8/5)

Untuk diketahui, Amerika Serikat dan aliansinya di NATO membawa urusan perang Ukraina dan Rusia ke dalam agenda G20. Pada 20 April 2022, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada walk out karena ada kehadiran delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Kanada juga menghubungi Presiden Jokowi meminta Indonesia tidak mengundang Rusia. Mereka menyatakan tidak mau melihat Vladimir Putin hadir di G20 Oktober 2022 di Bali. Said menilai sikap Amerika Serikat dan aliansinya kekanak kanakan karena tidak proporsional dalam menempatkan persoalan.

Said juga menuturkan, pertemuan G20 yang sejatinya urusan kerja sama ekonomi bukan politik. Sikap itu juga menunjukkan arogansi Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun bukan pada tempatnya yang proprosional melibatkan konflik Rusia dan Ukraina di G20, kata Said, Indonesia memilih berfikir dewasa dan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas upaya perdamaian dunia.

“Kita berharap Amerika Serikat dan aliansinya bisa melihat kesungguhan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Kita berharap negara negara Eropa yang tergabung dalam G20 seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia ikut memberikan dukungan atas peran yang diambil oleh Indonesia dalam mengupayakan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia,” katanya.

Politik Luar Negeri Sikap Indonesia yang menghendaki penghentian peperangan di Ukraina dan mendorong para pihak menempuh jalan perundingan sebagai jalur penyelesaian konflik dan tidak memihak konsekuensi dari perintah konstitusi. Meskipun secara geopolitik, Indonesia dikepung oleh pakta pertahanan FPDA atau Five Power Defence Arrangements, sebuah pakta pertahanan yang merupakan Persemakmuran Inggris (Inggris, Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru), posisi ini tidak serta merta Indonesia merapat ke Poros Tiongkok.

Alih-alih merapat ke Tiongkok, menurut Indonesia malah beberapa kali clash dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara atas klaim Tiongkok melalui nine dash line yang tidak berdasar pada hukum laut internasional. Indonesia teguh dengan politik luar negeri yang bebas, yang berarti bukan dari berbagai aliansi atau pakta pertahanan.

Walau begitu, kata Said, pemerintah Indonesia memandang penting untuk aktif dalam menempuh perdamaian dunia melalui berbagai saluran diplomasi internasional yang sah.

“Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini cukup menguntungkan. Sebab Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral dari para pihak yang bersengketa. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi tambahan bekal yang memadai untuk menguatkan perannya,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mendukung sikap pemerintah Indonesia dalam upaya ikut menurunkan tensi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya dengan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksky dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20.

Said yang merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan, jika mengacu ketentuan G20, Volodymyr Zelenksky tidak memiliki hak bicara karena Ukraina bukan anggota G20. Karena ruang bagi Zelenksky di KTT G20 hanya sebagai pemantau.

“Namun Indonesia sebagai tuan rumah KTT, sekaligus Presidensi G20 dapat membuat side event meeting yang mempertemukan Zelenksky dan Putin. Apalagi tiga tema sentral G20, yakni Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, dan Digital Transformation sama sekali tidak terkait dengan Perang di Ukraina,” kata Said Abdullah, Minggu (8/5)

Untuk diketahui, Amerika Serikat dan aliansinya di NATO membawa urusan perang Ukraina dan Rusia ke dalam agenda G20. Pada 20 April 2022, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada walk out karena ada kehadiran delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri Kanada juga menghubungi Presiden Jokowi meminta Indonesia tidak mengundang Rusia. Mereka menyatakan tidak mau melihat Vladimir Putin hadir di G20 Oktober 2022 di Bali. Said menilai sikap Amerika Serikat dan aliansinya kekanak kanakan karena tidak proporsional dalam menempatkan persoalan.

Said juga menuturkan, pertemuan G20 yang sejatinya urusan kerja sama ekonomi bukan politik. Sikap itu juga menunjukkan arogansi Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun bukan pada tempatnya yang proprosional melibatkan konflik Rusia dan Ukraina di G20, kata Said, Indonesia memilih berfikir dewasa dan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas upaya perdamaian dunia.

“Kita berharap Amerika Serikat dan aliansinya bisa melihat kesungguhan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Kita berharap negara negara Eropa yang tergabung dalam G20 seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia ikut memberikan dukungan atas peran yang diambil oleh Indonesia dalam mengupayakan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia,” katanya.

Politik Luar Negeri Sikap Indonesia yang menghendaki penghentian peperangan di Ukraina dan mendorong para pihak menempuh jalan perundingan sebagai jalur penyelesaian konflik dan tidak memihak konsekuensi dari perintah konstitusi. Meskipun secara geopolitik, Indonesia dikepung oleh pakta pertahanan FPDA atau Five Power Defence Arrangements, sebuah pakta pertahanan yang merupakan Persemakmuran Inggris (Inggris, Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru), posisi ini tidak serta merta Indonesia merapat ke Poros Tiongkok.

Alih-alih merapat ke Tiongkok, menurut Indonesia malah beberapa kali clash dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara atas klaim Tiongkok melalui nine dash line yang tidak berdasar pada hukum laut internasional. Indonesia teguh dengan politik luar negeri yang bebas, yang berarti bukan dari berbagai aliansi atau pakta pertahanan.

Walau begitu, kata Said, pemerintah Indonesia memandang penting untuk aktif dalam menempuh perdamaian dunia melalui berbagai saluran diplomasi internasional yang sah.

“Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini cukup menguntungkan. Sebab Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral dari para pihak yang bersengketa. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi tambahan bekal yang memadai untuk menguatkan perannya,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan silaturahim antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, membahas hal-hal strategis.

“Silaturahim Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi membahas hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” tulis Puan dalam Instagram pribadi-nya, yang dipantau, di Jakarta, Minggu, (8/4).

Silaturahim antara Presiden Jokowi dan Megawati di Jalan Teuku Umar, kata Puan, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Dalam foto yang di-posting Puan di akun Instagram miliknya, tampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih duduk di sebuah bangku sambil melihat dengan serius sebuah album.

Sementara Megawati tampak duduk di sebelah serong kanan Jokowi. Megawati tampak tersenyum dalam foto tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Fitri pada Senin (2/5) juga melakukan silaturahim lebaran ke kediaman Megawati. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). WFH ini akan diterapkan mulai Senin (9/5) hingga Jumat (13/5). Dengan demikian, para ASN akan kembali bekerja secara normal mulai Senin (16/5/2022).

Adapun kapasitas WFH yang diberlakukan bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP, yakni sebanyak 50 persen. Sementara 50 persen lainnya bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

“Kita mendukung saran Kapolri untuk mengurangi beban lalu lintas arus balik menuju Jabodetabek, maka Kemendagri dan BNPP boleh WFH 50 persen,” kata Tito dalam keterangannya, Minggu (8/5).

Tito telah memerintahkan seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mengatur penerapan kebijakan WFH tersebut secara internal masing-masing.

Menurut Tito, pihaknya mendukung usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan kebijakan WFH tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga telah meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Menurut Tjahjo, penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Pasalnya, saat ini instansi pemerintahan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, ASN dapat bekerja tanpa dibatasi ruang dan fleksibel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Lagi pula pelaksanaan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman. Masa WFH selama sepekan ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk isolasi mandiri. Langkah ini sekaligus sebagai upaya mencegah penambahan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan, kunjungan ke pusat perbelanjaan didominasi belanja kebutuhan busana dan keperluan rumah tangga terjadi sekitar satu minggu sebelum hari Idulfitri.

”Untuk Ramadan tahun 2022, puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan telah terjadi pada tanggal 23 – 24 April 2022 yang lalu,” kata Alphonzus kepada JawaPos.com, Rabu (4/5).

Ia menyebut, pada saat Idul Fitri, umumnya kunjungan masyarakat ke mall pada hari kedua akan lebih tinggi daripada hari pertama. Masyarakat akan lebih banyak berbelanja untuk kategori makanan dan minuman serta hiburan.

“Diperbolehkannya mudik Lebaran berdampak terhadap kunjungan ke Pusat Perbelanjaan yang berada di kota-kota besar, khususnya Jakarta,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pre-Opening, One Batam Mall Resmi Layani Kebutuhan Belanja Warga Batam

Alphonzus menambahkan, kemudahan dan pelonggaran untuk bepergian ke luar negeri juga mempengaruhi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan, khususnya Pusat Perbelanjaan kelas menengah atas.

Adapun rata-rata tingkat kunjungan pada saat Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 ini tetap meningkat lebih tinggi yaitu sekitar 30 persen dibandingkan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 yang lalu.

“Peningkatan kunjungan pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diharapkan nantinya dapat menjadikan rata-rata tingkat kunjungan ke mal pada tahun 2022 yang mencapai 70 – 80 persen yang lebih baik dari tahun 2020 yang hanya mencapai 50 persen dan tahun 2021 yang hanya mencapai 60 persen dibandingkan dengan sebelum pandemi,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group