batampos – Larangan ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein hingga tersedia migor curah Rp 14.000 per liter di masyarakat seluruh Indonesia.

Pelarangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk RBD palm olein dengan tiga kode harmonized system (HS), yaitu 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39. Adapun untuk CPO (crude palm oil) dan RPO (red palm oil) masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, perusahaan pun tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani.

“Maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar dia dalam telekonferensi pers, Selasa (26/4) malam.

Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.

“Larangan ekpsor RBD palm olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm olein,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp 14.000 per liter.

BACA JUGA: Menstabilkan Harga Minyak Goreng Tidak Perlu Menghentikan Ekspor Crude Palm Oil

Menko Airlangga mengatakan bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai dan Polri melalui Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idulfitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (26/4) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim menangkap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin, beberapa orang pejabat dan ASN, serta sejumlah pemeriksa BPK Perwakilan Jabar. Mereka diciduk lantaran diduga melakukan transaksi suap menyuap.

Plt Juru bicara KPK Ai Fikri mengatakan, Ade ditangkap terkait dugaan pengurusan temuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Ade diduga menyuap sejumlah pejabat BPK perwakilan Jawa Barat. Demi mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Ade merogoh kocek cukup banyak. Hal ini berdasarkan barang bukti uang suap yang diamankan petugas lembaga antirasuah.

“Hitungan sementara total suap Rp 890 juta,” kata sumber JawaPos.com (jaringan batampos.co.id), Rabu (27/4).

Uang tersebut, kini telah diamankan dan dijadikan barang bukti guna melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut.

Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1×24 jam. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku pihaknya mengamankan sebanyak 12 orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor. Adapun, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dan perwakilan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (26/4) malam.

“Sampai dengan saat ini KPK mengamankan 12 orang, diantaranya Bupati Bogor Ade Yasin, beberapa orang pejabat dan ASN Pemkab Bogor, serta beberapa pihak dari BPK perwakilan Jabar,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (27/4).

Ali mengungkapkan, Ade Yasin bersama 11 orang tersebut terkena OTT lantaran diduga melakukan praktik suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut Ali, mereka semua saat ini masih dalam pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta untuk pengungkapkan detail kronologi adanya operasi senyap tersebut.

“Perkembangan akan kembali disampaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin terkena OTT bersama dengan beberapa orang dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat. Seorang sumber di internal KPK mengungkapkan, Ade Yasin diduga telah melakukan suap ke pihak BPK Provinsi Jawa Barat, untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku pihaknya mengamankan sebanyak 12 orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor. Adapun, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dan perwakilan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (26/4) malam.

“Sampai dengan saat ini KPK mengamankan 12 orang, diantaranya Bupati Bogor Ade Yasin, beberapa orang pejabat dan ASN Pemkab Bogor, serta beberapa pihak dari BPK perwakilan Jabar,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (27/4).

Ali mengungkapkan, Ade Yasin bersama 11 orang tersebut terkena OTT lantaran diduga melakukan praktik suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut Ali, mereka semua saat ini masih dalam pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta untuk pengungkapkan detail kronologi adanya operasi senyap tersebut.

“Perkembangan akan kembali disampaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin terkena OTT bersama dengan beberapa orang dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat. Seorang sumber di internal KPK mengungkapkan, Ade Yasin diduga telah melakukan suap ke pihak BPK Provinsi Jawa Barat, untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemilihan presiden bisa berlangsung satu putaran saja jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Wakil Presidennya. Hal ini setelah lembaga Indikator Publik Nasional (IPN) melakukan survei pada 17-27 Maret 2022.

Berdasarkan hasil survei, dari 4 varian simulasi, pasangan calon (paslon) Prabowo-Ganjar merupakan paslon Capres-Cawapres terkuat dengan elektabilitas di atas angka 50 persen.

Peneliti senior IPN, Ike Sihotang mengatakan pihaknya membuat empat varian simulasi secara berpasangan dengan tiga pasangan bersaing bila Pilpres dilaksanakan hari ini. Selain Prabowo dan Ganjar, simulasi ini juga melibatkan sejumlah tokoh potensial yang maju di Pilpres, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Hasilnya menemukan bahwa pasangan Prabowo-Ganjar elektabilitasnya berada di atas 50 persen. Ganjar paling dapat mendongkrak elektabilitas bagi Prabowo dibanding pasangan cawapres yang lain dan kemungkinan Pilpres akan berjalan satu putaran saja,” kata Ike dalam rilis hasil survei secara daring, Rabu (27/4).

Pasangan Prabowo-Puan dan Prabowo-Anies, meskipun menang tetapi hanya dapat memeroleh angka elektabilitas di bawah 50 persen. Artinya, Pilpres akan berlangsung dua puturan jika merujuk pada dua simulasi tersebut.

“Sementara pada simulasi varian keempat bila Pilpres dilaksanakan hari ini maka Ganjar-Anies akan mampu mengalahkan Prabowo-AHY untuk kemudian memaksakan kompetisi pada putaran kedua,” pungkas Ike.

Berikut ini empat simulasi Paslon Capres-Cawapres versi IPN:

1. Simulasi pertama
– Prabowo-Ganjar: 54,2%
– Puan-Anies: 23,7%
– AHY-Airlangga: 13,5%
– belum punya pilihan: 8,6%

2. Simulasi kedua
– Prabowo-Anies: 42,3%
– Puan-Ganjar: 28,3%
– Airlangga-AHY: 12,5%
– belum punya pilihan: 16,9%

3. Simulasi ketiga
– Prabowo-Puan: 32,7%
– Anies-AHY: 26,0%
– Ganjar-Airlangga: 24,3%
– belum punya pilihan: 17,0%

4. Simulasi keempat
– Ganjar-Anies: 42,2%
– Prabowo-AHY: 30,8%
– Puan-Airlangga: 10,9%
– belum punya pilihan: 16,1%

Sebagaimana diketahui, survei ini mengambil sampel sebesar 1200 responden dengan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Sementara margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan kuesioner. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemilihan presiden bisa berlangsung satu putaran saja jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Wakil Presidennya. Hal ini setelah lembaga Indikator Publik Nasional (IPN) melakukan survei pada 17-27 Maret 2022.

Berdasarkan hasil survei, dari 4 varian simulasi, pasangan calon (paslon) Prabowo-Ganjar merupakan paslon Capres-Cawapres terkuat dengan elektabilitas di atas angka 50 persen.

Peneliti senior IPN, Ike Sihotang mengatakan pihaknya membuat empat varian simulasi secara berpasangan dengan tiga pasangan bersaing bila Pilpres dilaksanakan hari ini. Selain Prabowo dan Ganjar, simulasi ini juga melibatkan sejumlah tokoh potensial yang maju di Pilpres, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Hasilnya menemukan bahwa pasangan Prabowo-Ganjar elektabilitasnya berada di atas 50 persen. Ganjar paling dapat mendongkrak elektabilitas bagi Prabowo dibanding pasangan cawapres yang lain dan kemungkinan Pilpres akan berjalan satu putaran saja,” kata Ike dalam rilis hasil survei secara daring, Rabu (27/4).

Pasangan Prabowo-Puan dan Prabowo-Anies, meskipun menang tetapi hanya dapat memeroleh angka elektabilitas di bawah 50 persen. Artinya, Pilpres akan berlangsung dua puturan jika merujuk pada dua simulasi tersebut.

“Sementara pada simulasi varian keempat bila Pilpres dilaksanakan hari ini maka Ganjar-Anies akan mampu mengalahkan Prabowo-AHY untuk kemudian memaksakan kompetisi pada putaran kedua,” pungkas Ike.

Berikut ini empat simulasi Paslon Capres-Cawapres versi IPN:

1. Simulasi pertama
– Prabowo-Ganjar: 54,2%
– Puan-Anies: 23,7%
– AHY-Airlangga: 13,5%
– belum punya pilihan: 8,6%

2. Simulasi kedua
– Prabowo-Anies: 42,3%
– Puan-Ganjar: 28,3%
– Airlangga-AHY: 12,5%
– belum punya pilihan: 16,9%

3. Simulasi ketiga
– Prabowo-Puan: 32,7%
– Anies-AHY: 26,0%
– Ganjar-Airlangga: 24,3%
– belum punya pilihan: 17,0%

4. Simulasi keempat
– Ganjar-Anies: 42,2%
– Prabowo-AHY: 30,8%
– Puan-Airlangga: 10,9%
– belum punya pilihan: 16,1%

Sebagaimana diketahui, survei ini mengambil sampel sebesar 1200 responden dengan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Sementara margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan kuesioner. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi bukan melarang ekspor CPO, melainkan refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein. Kebijakan ini akan dimulai per 28 April 2022.

Pemerintah memberikan penjelasan perihal larangan ekspor crude palm olein (CPO) merespons harga minyak goreng curah yang melewati harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Saya diminta untuk menjelaskan oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) yang memberikan arahan untuk melakukan upaya percepatan realisasi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter, terutama pasar tradisional,” ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers, Selasa (26/4) malam.

Adapun, RBD palm olein merupakan produk hasil rafinasi dan fraksinasi CPO yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Aturan ini akan berlaku sampai dengan harga minyak goreng curah sesuai kebijakan yang ada.

“Oleh karena itu, telah diputuskan melakukan larangan ekspor RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sejak tanggal 28 April pukul 00.00 WIB sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme disusun sederhana,” kata dia.

BACA JUGA: Setop Ekspor CPO untuk Menjaga Ketersediaan Bahan Baku Minyak Goreng dalam Negeri

Airlangga turut menyampaikan aturan ini akan diikat melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang akan segera terbit. Pemantauan juga akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Per hari ini (26 April 2022) pun Permendag akan diterbitkan, demikian pula dari Bea cukai akan memonitor supaya tidak terjadi penyimpangan,” tandas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk penghentian ekspor crude palm oil (CPO) yang merupakan bahan baku minyak goreng. “Agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group