batampos – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor semua produk CPO dan turunannya, seperti RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil serta siap menindak  tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Hal itu untuk menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam memprioritaskan masyarakat demi tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di seluruh wilayah Indonesia.

“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat Pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/4) malam.

Menko Airlangga lebih jauh menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor didetailkan berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana.

Kebijakan pelarangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk UMK,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.

Larangan ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.

Sebelumnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait penetapan harga minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14 ribu per liter.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Direktorat Jendral Bea Cukai dan Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas Airlangga.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat Pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan BULOG untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. (*)

batampos – Anggota DPD RI, Hasan Basri menggelar Safari Ramadhan di Masjid Nur Hasan, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Rabu (27/04/2022).

Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tarakan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang berada di Kota Tarakan, Pengurus Masjid, Media, dan tamu undangan lainnya.

Pimpinan PURT DPD RI, Hasan Basri tiba di lokasi acara, pada pukul 19.10 WITA dan langsung disambut oleh pengurus dan takmir masjid.

Safari Ramadhan diawali dengan shalat isya berjamaah, sambutan-sambutan dilanjutkan dengan shalat tarawih dan witir.

Melalui sambutannya Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir belum bisa melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya kegiatan ini, insyaallah akan menjadi ajang silaturahim dan serap aspirasi untuk diperjuangkan melalui kelembagaan DPD RI,” Ujar Hasan Basri.

Di Kesempatan yang sama Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri meminta doa dan dukungan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tugas di DPD RI dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi Provinsi Kalimantan Utara.

“Adanya penerimaan aspirasi masyarakat kepada kami (DPD RI) sangatlah penting salah satunya sebagai fungsi pengawasan DPD RI terhadap pemerintah,” kata Hasan Basri.

Lebih lanjut, Hasan Basri juga menyampaikan terdapat 12 mitra kerja di Komite III DPD RI yang dapat diperjuangkan untuk kepentingan umat khususnya di Kalimantan Utara.

12 Mitra kerja diantaranya terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;, Kementerian Agama;, Kementerian Kesehatan;, Kementerian Pariwisata;, Kementerian Pemuda dan Olahraga;, Kementerian Sosial;, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;, Kementerian Tenaga Kerja;, Kementerian Ekonomi Kreatif;, BKKBN;, dan Kementerian Perindustrian dan Perpustakaan Nasional dan Arsip.

“Saat ini kami memiliki 12 mitra kerja, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Melalui Kemitraan ini kami sudah menghasilkan kerjasama melalui program beasiswa yang masih berjalan kurang lebih 500 beasiswa. Program beasiswa ini menyasar SD sampai dengan SMA/SMK dan kita perjuangkan sampai Perguruan Tinggi,” Ujar Senator asal Kalimantan Utara.

“kami berharap dengan mitra kerja tersebut dapat dimaksimalkan oleh kita semua, untuk menjadi jembatan penghubung dan penyampai Aspirasi dari Daerah untuk kemajuan kita bersama sebagaimana slogan DPD RI dari Daerah Untuk Indonesia,” lanjut Hasan Basri.

Dipenghujung acara Hasan Basri yang akrab disapa HB memberikan bantuan untuk pengembangan kegiatan remaja dan pemuda masjid, sebagai bentuk komitmen dan ikhtiar, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan solidaritas sosial di Kalimantan Utara. (**)