batampos – Mendag, Muhammad Lutfhi mengingatkan pelaku UMKM Babel harus dapat meningkatkan daya saing untuk menembus pasar global.

Kementerian Perdagangan mengkampayekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya mendorong pelaku UMKM agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan peluang ekspor.

Mendag Muhammad Lutfhi mengingatkan pelaku UMKM Babel harus dapat meningkatkan daya saing untuk menembus pasar global.

Hal ini disampaikan Mendag saat memberikan sambutan pada webinar ‘Laskar UMKM Bangka Belitung Mendunia’ yang diselenggarakan pada Rabu (20/4).

“Kemendag akan terus memperkuat pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Babel agar dapat bersaing di pasar global. Saya sangat berharap seluruh upaya ini dapat meningkatkan kinerja perdagangan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku UMKM di Bangka Belitung di masa mendatang,” kata Mendag.

Menurut Mendag, pada situasi pandemi dua tahun terakhir, UMKM membuktikan dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada 2021, sebanyak 64,19 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 61,97 persen atau senilai Rp8,6 triliun. UMKM juga menyerap 119,6 juta atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Dari sisi ekspor, lebih dari 75 persen eksportir merupakan UMKM. Namun, kontribusinya baru mencapai sekitar 4 persen terhadap total nilai ekspor Indonesia.

“Kegiatan ini diselenggarakan khusus untuk mendorong para pelaku UMKM Indonesia menembus pasar global. Pelaku UMKM Babel harus dapat melihat peluang ekspor. Misalnya, dapat kita lihat dari negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Pada 2021, lebih dari 26 persen dari tujuan ekspor utama dari Babel adalah Singapura dan Malaysia. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas Provinsi Babel pada 2021 mencapai USD 2,6 miliar atau berhasil tumbuh 56,58 persen dari tahun sebelumnya dan menempati urutan ke-19 dari 34 provinsi,” jelas Mendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menuturkan, tahun ini, Kemendag akan melakukan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Bangka Belitung dengan tagline Cahaya Bangka Belitung. Kampanye Gernas BBI merupakan salah satu strategi dalam mendorong pelaku bisnis UMKM agar dapat bersaing baik di pasar lokal maupun global.

Pada 2022, Kemendag ditugaskan untuk mengangkat potensi unggulan Provinsi Kepulauan Babel selama 3 bulan pada Februari–Mei 2022. Pelaksanaan pembukaan perdana (grand launching) Gernas BBI akan dilaksanakan di Provinsi Babel pada Mei 2022.

“Melalui Gernas BBI, pelaku usaha diharapkan selalu berinovasi dalam mengembangkan kualitas produk menjadi lebih baik serta mampu mengikuti tren pasar sehingga dapat dikenal, digunakan, dan dicintai tidak hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga oleh pasar global,” tutur Oke.

Total UMKM onboarding platform digital per Desember 2021 mencapai 17,25 juta UMKM. Sedangkan pada 2023, pemerintah melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding ke dalam ekosistem digital.

Oke menjelaskan, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam meng-onboarding-kan UMKM ke ranah digital. Misalnya, persaingan global yang semakin ketat, sulitnya mengakses permodalan, kemampuan UMKM menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing global, kesulitan dalam melakukan transaksi daring, akses internet dan teknologi yang belum merata, rendahnya penguasaan teknologi digital para UMKM, serta minimnya akses pemasaran dan promosi yang dimiliki UMKM.

Untuk itu, Kemendag memiliki berbagai program untuk mendukung pelaksanaan Gernas BBI di Babel, yaitu berkolaborasi dengan beberapa perbankan, asosiasi, Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel, komunitas, dan para pakar terkait. Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk buatan dalam negeri mulai dari pendampingan pengembangan produk (standarisasi, perizinan, dan perbaikan kemasan), peningkatan kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, serta fasilitasi sertifikasi halal produk.

Kemendag akan meningkatkan akses pasar pelaku UMKM melalui kerja sama dengan berbagai lokapasar melalui pelatihan onboarding platform digital dan ritel modern, menyediakan sarana usaha perdagangan yaitu fasilitasi penyediaan warung digital, serta menggelar in store promotion (pameran produk unggulan) Babel.

“Kemendag juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Accor Group, Pemprov Babel, serta BNI Babel untuk memanfaatkan produk UMKM Babel. Selain itu, Kemendag juga membantu mengembankan merek produk (rebranding) dalam negeri untuk pelaku usaha yang terpilih. Untuk Provinsi Babel telah terpilih 30 UMKM yang telah terkurasi untuk melakukan rebranding,” imbuh Oke.

Sosialisasi atau kampanye penggunaan produk dalam negeri, lanjut Oke, juga penting untuk dilakukan khususnya kepada kepada masyarakat atau generasi muda. Kampanye dilakukan di sekolah dan universitas dengan mengajak serta produsen atau pengusaha produk lokal yang bercerita tentang kesuksesannya menjual produk buatan Indonesia yang sudah ekspor ke mancanegara.

Pada puncak acara Gernas BBI, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengumuman lima UMKM pemenang dengan peningkatan omzet tertinggi yang akan diberikan stimulus sebagai bentuk apresiasi, pelepasan ekspor produk Provinsi Kepulauan Babel ke pasar global di Kepulauan Bangka, peragaan busana, lomba lari marathon 5km dan 10km di sekitar lokasi puncak acara, serta pameran produk Babel (Pop Up Market) selama 3 hari. Pameran produk Babel terbagi berdasarkan zonasi produk seperti produk olahan hasil laut, kerajinan dan pernak pernik, halal dan fesyen muslim, gastronomi kuliner, dan produk teknologi.

Sesuai dengan tema webinar, yaitu ‘Laskar UMKM Bangka Belitung Mendunia’, lanjut Oke, Kemendag juga telah berupaya agar UMKM Indonesia dapat naik kelas dari lokal menuju pasar global (from local to global). Menurut data KemenkopUKM pada 2021, UMKM turut menyumbang 14 persen dari total nilai ekspor nasional dan 61 persen PDB nasional.

“Seluruh pihak terkait, Pemerintah, sektor usaha, dan perbankan perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat memberikan solusi dari tantangan yang dihadapi para UMKM. Tujuannya agar mereka dapat masuk ke pasar ekspor dengan memberikan kemudahan akses permodalan, pendampingan pelatihan, serta tata kelola manajemen usaha sehingga dapat dihasilkan produk yang bernilai tambah, berkualitas, dan mampu memenuhi standar,” ungkap Oke.

Menurut Oke, pemanfaatan teknologi digital juga dapat dijadikan terobosan dalam memasarkan produk nasional ke luar negeri. Selain itu, pelaku usaha Indonesia juga dapat memanfaatkan platform niaga elektronik (e-commerce) untuk melakukan penetrasi di beberapa negara.

BACA JUGA: Kopi Indonesia Jangkau Pasar Global

Kemendag secara aktif memberikan berbagai pelatihan kepada generasi muda maupun pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya di luar negeri melalui export coaching program atau program pendampingan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor; designer dispatch service atau program pendampingan antara desainer dan pelaku usaha untuk menciptakan produk ekspor yang dirancang dengan kreatif, inovatif, dan bernilai tambah sesuai target pasar ekspor; Good Design Indonesia; dan sertifikasi produk ekspor.

“Untuk kemudahan pembiayaan UMKM, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional telah bekerja sama dengan Lembaga perbankan dan nonperbankan. Selain itu, Kemendag juga melakukan promosi melalui perwakilan perdagangan yang terdiri dari para Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di seluruh dunia. Mereka bertugas sebagai Duta Bangsa untuk mempromosikan dan menggenjot ekspor produk Indonesia melalui penjajakan bisnis (business matching) antara pengrajin atau produsen di Indonesia dengan buyer asing, pameran internasional, dan acara kenegaraan,” pungkas Oke. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Raihan prestasi kembali diperoleh PT Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR) atau bank bjb dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuat peringkat pengelolaan keuangan naik.

Paling baru, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menaikkan peringkat bank bjb dan Obligasi Berkelanjutan I/2017 dari “idAA-” menjadi “idAA”, dengan outlook “stabil”.

Kenaikan peringkat itu mencerminkan bank bjb telah melakukan peningkatan yang konsisten dari kinerja keseluruhan selama beberapa tahun terakhir, terutama mengingat ketahanan bisnis captive berkualitas tinggi di tengah dampak pandemi sejak tahun 2020, yang tercermin dari semakin kuatnya posisi usaha Bank BJB di industri perbankan, dikombinasikan dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loans) dan kredit berisiko (loan at risk) yang lebih rendah dibandingkan industri secara keseluruhan.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi memaparkan, kinerja positif bank bjb diraih karena mampu untuk mengelola bisnis secara agresif namun terukur. Juga didorong berbagai produk seperti kredit pegawai pemerintahan daerah (Pemda) yang terbukti menjadi pasar yang tangguh yang tidak mudah diambil alih atau ditiru oleh bank lain. Belum lagi, produk digital, kredit korporasi, dan kredit konsumer.

Disampaikan Yuddy, bank bjb di tahun 2021 telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan digitalisasi. Adapun hal tersebut berdampak pada pendapatan fee based income yang naik signifikan. Tak terkecuali dari kanal-kanal atau layanan digital yang semakin digandrungi. Hal ini, sambung Yuddy, tidak terlepas dari semakin luasnya ekosistem digital bank bjb yang tumbuh sepanjang tahun 2021.

Peringkat idAA yang diraih bank bjb, menurut catatan Pefindo, juga sudah memperhitungkan proses bank bjb menjadi induk dari Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa bank pembangunan daerah (BPD) lain.

Dengan menjadi induk KUB, Pefindo memperidiksi, akan semakin meningkatkan profil bisnis dan keuangan bank bjb, mengingat kehadiran yang lebih kuat di wilayah baru di luar Jawa Barat, dan potensi sinergi yang lebih besar antar anggota KUB nya.

Rencana KUB kemungkinan akan dapat terwujud dalam jangka menengah, mengingat tenggat waktu yang tegas sebagaimana dituangkan dalam POJK No.12/POJK.03/2021, yang mengamanatkan BPD untuk memenuhi kebutuhan modal inti minimum sebesar Rp3,0 triliun pada akhir tahun 2024.

BACA JUGA: bank bjb Percepat Herd Immunity Serahkan Alat Kesehatan

Pefindo juga menaikkan peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I/2017 Bank, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II/2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III/2021, menjadi “idA+” dari “idA”. Peringkat Obligasi Subordinasi tersebut berada dua tingkat dibawah peringkat Bank BJB karena adanya risiko dari Obligasi Subordinasi ini dapat dihapusbukukan pada kondisi non-viability, sesuai dengan POJK 34/POJK.03/2016.

Yuddy menambahkan, dengan peringkat idAA mencerminkan bahwa bank bjb memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.

“Peringkat tersebut juga mencerminkan posisi bank bjb yang kuat di pasar captive di provinsi Jawa Barat dan Banten, kualitas aset yang kuat, dan permodalan yang kuat,” ucap Yuddy. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Maskapai penerbangan diizinkan menyesuaikan biaya (fuel surcharge) pada angkutan pesawat dalam negeri. Hal ini pun disambut baik dengan Garuda Indonesia Group dengan layanan penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink.

Adapun, kebijakan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar avtur tidak dapat dipungkiri berdampak signifikan terhadap komponen struktur biaya tiket penerbangan. “Oleh karenanya diperbolehkannya penerapan kebijakan fuel surcharge pada komponen harga tiket pesawat ini menjadi sebuah langkah yang konstruktif atas fokus pemulihan ekosistem industri penerbangan yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi seperti fluktuasi harga bahan bakar,” jelas dia kepada JawaPos.com, Kamis (21/4).

BACA JUGA: Syarat Naik Pesawat saat Nataru Boleh Antigen

Ia menjelaskan kebijakan fuel surcharge tersebut tentunya akan disikapi secara cermat dan seksama dengan memperhatikan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian komponen struktur biaya.

“Untuk fuel surcharge pada tiket penerbangan, yang tentunya tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan pengguna jasa atas aksesibilitas layanan penerbangan dengan harga yang kompetitif,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan fuel surcharge ini tentunya akan mengacu pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kemenhub yang terus dievaluasi. “Kami evaluasi secara berkala atas kebutuhan penerapan fuel surcharge tersebut,” tutup Irfan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Panitia perja (Panja) DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir telah menyepakati untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Dari sembilan rekomendasi atas penyelamatan itu, maskapai pelat merah tersebut disuntik Rp 7,5 triliun. Meski Garuda Indonesia telah mendapat dukungan penuh, Komisi VI tetap memberikan pengawasan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan, sikap dari DPR, Kementerian BUMN, dan direksi Garuda Indonesia diharapkan bisa benar-benar menyelamatkan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia itu.

“Kami akan tetap kritis agar kejadian serupa yang menimpa Garuda tidak terulang lagi. Selain itu, kami akan terus mendukung proses hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi yang terjadi di masa lalu,” tegas Mohamad Hekal dalam keterangan tertulis, Minggu (24/4).

Mohamad Hekal mengklaim, keputusan penyelamatan Garuda didukung sepenuhnya oleh Fraksi Gerindra di Komisi VI. Hal itu sebagai wujud pelaksanaan amanat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Amanat Bapak Prabowo untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, yaitu nasional flag carrier kita. Marwah bangsa Indonesia,” kata Hekal.

Sebagaimana diketahui, DPR membentuk panitia kerja (panja) penyelamatan Garuda Indonesia. Panja itu dibentuk pada 16 Februari 2022. Panja Penyelamatan Garuda telah melaksanakan serangkaian rapat dengan berbagai pihak. Mulai bersama Wamen BUMN II, jajaran Direksi Garuda, serta 7 BUMN yang terlibat dengan proses restrukturisasi Garuda.

“Selama 3 bulan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR telah melakukan pembahasan berbagai aspek terkait restrukturisasi Garuda Indonesia,” terang Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung.

Pada akhirnya, Panja mengeluarkan sembilan rekomendasi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Satu di antaranya menyetujui adanya penyertaan modal nasional (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun. Modal sebesar itu diambilkan dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022. Dana itu dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU. (*)

Reporter: JP Group

batampos – DKI Jakarta masih menarik untuk investasi walaupun pemerintah segera memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebab, nantinya DKI Jakarta akan menjadi kota bisnis sehingga menjadi pilihan bagi sektor properti di Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar berpendapat, pemindahan Ibu Kota Negara akan berlangsung lama.

Pemindahan dan pengerjaan infrastrukturnya pun tidak selesai dalam waktu dekat. Sehingga, banyak investor yang masih menanamkan modalnya ke industri properti di Jakarta.

“Jakarta masih tetap merupakan pilihan untuk investasi. Walaupun ada rencana pemindahan ibu kota, tapi ini masih cukup lama. Saya yakin Jakarta masih the best pilihan untuk investasi,” ujarnya saat ditemui oleh wartawan di Jakarta, Jumat (22/4).

Arvin melanjutkan, perputaran dan pergerakan ekonomi dan bisnis hingga saat ini dan beberapa waktu kedepan masih terpusat di Jakarta. Sehingga, investasi masih mengalir deras di Jakarta. Sebab, para investor belum mau beranjak dari kota metropolitan ini.

“Contohnya di negara besar seperti Amerika ibu kotanya kita tahu Washington DC, tapi bukan pilihan utama untuk investasi, sama dengan Jakarta saat ini jadi pusat investasi negara-negara lain,” ungkapnya.

Arvin menyebut, pengembang properti di Jakarta dan sekitarnya juga tidak merasa khawatir dan terganggu dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara. Ia menyebut, justru pandemi Covid-19 yang membuat pengembang merana.

BACA JUGA: Tokoh Adat Kalimantan Timur Minta Bangun SDM Dulu

“Saat ini tidak ada (kegaduhan) berjalan normal, justru properti ini menjadi kendala karena covid, bukan rencana pemindahan ibu kota,” tuturnya.

Di sisi lain, Arvin menambahkan, kondisi industri properti di Jakarta mulai berangsur-angsur membaik. Hal ini, didorong oleh stimulus kebijakan pemerintah yang mempermudah masyarakat membeli rumah.

“Diibandingkan 2 tahun lalu, tahun ini lumayan, walaupun di awal tahun ini ada omicron cuma terus terang sekarang sudah lebih baik. Peningkatan penjuala sekitar 20-30 persen dengan ada free PPN,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group