batampos – Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir sebagai pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta kongres berbagai upaya pemerintah mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi.

Mensos menyatakan, pandemi telah memukul semua sektor di tanah air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.

“Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau US$ 7,5 juta),” kata Mensos.

Selain itu, diberikan juga program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” katanya.

Dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.

“Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” dia menambahkan.

Kemensos memulai melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri. “Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.

Tantangan lainnya adalah respon terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda mulai gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, dan letusan gunung berapi. Selain penanganan terhadap korban, Kemensos juga memodifikasi tenda untuk memastikan penanganan pengungsi menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Kemensos memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal kerja agar pengungsi tidak jatuh miskin, dan lebih jauh agar mereka bisa menjadi wirausahawan,” katanya. Kemensos juga meningkatkan kesehatan mental pengungsi, mengganti pendapatan dan aset mereka yang hilang karena bencana.

Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, Kemensos memberikan pekerjaan di balai dan loka. Mereka membuat alat bantu sesuai kebutuhan spesifik dan mendapat upah yang membantu mereka keluar dari garis kemiskinan sesuai standar Bank Dunia sebesar USD 1,9 per hari.

Produk buatan mereka, seperti tongkat pintar untuk penyandang disabilitas netra yang dilengkapi dengan GPS dan detektor api/asap bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kursi roda untuk penderita cerebral palsy dan motor roda tiga juga dimodifikasi, disesuaikan dan dikhususkan untuk mengakomodasi kedisabilitasan mereka.

“Ini membantu meningkatkan mobilitas dan mengembangkan potensi diri mereka” katanya. Untuk tuna wisma, Kemensos menyediakan tempat tinggal di rusunawa mulai tahun 2021. Saat ini sudah siap dihuni 200 keluarga di dua Balai Kemensos di Bekasi dan Bambu Apus, Jakarta Timur.

Kemensos juga menyediakan pusat galeri kewirausahaan yakni Sentra Kreasi Atensi atau SKA. SKA telah didirikan di 28 dari 41 balai di seluruh Indonesia. Galeri SKA menampilkan hasil berkebun, kuliner, dan produk buatan industri rumahan, serta menyediakan kios untuk penjahit, salon, dan spa.

“Semua ini dilakukan oleh eks-gepeng dan pedagang kaki lima,” Mensos menambahkan. Kebijakan Mensos juga mendukung kehidupan masyarakat adat, dengan program yang tetap menghormati budaya mereka seraya meningkatkan pendidikan anak-anak, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua, Kemensos mengintesifkan pembangunan akses ekonomi dan pasar dengan membangun sistem transportasi sendiri dari fiber, speedboat hingga sepeda motor listrik.

“Kami juga mendukung peralihan ke pertanian dan perikanan modern, dari hulu hingga ke hilir, dan pengolahan makanan. Kebijakan itu berjalan untuk Suku Anak Dalam di Jambi, Badui di Jawa Barat, hingga Asmat di Papua,” kata Mensos.

Dalam pemaparannya, Mensos juga menampilkan video tentang sosok Gading Ogi Saputra. Anak 17 tahun itu menyandang disabilitas ganda. Sehari-hari ia berjualan makanan dan minuman ringan, mengelilingi Kota Pekalongan dengan sepeda kayu roda tiga.

Atas kegigihannya, Gading mendapat bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kemensos berupa motor roda tiga yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya.

Berkat motor listrik roda tiga itu, omzet dagangannya naik. Dengan sepeda, Gading mendapat Rp500 ribu/hari. Namun dengan motor listrik roda tiga, omzet jualan naik menjadi Rp1 juta/hari, serta bisa menabung Rp300 ribu/hari.

Sukses Gading telah menginspirasi banyak orang. (*)

batampos – Konten kreator yang tersangkut kasus pornografi, Dea OnlyFans diduga meraup untung dari penyebaran konten video syurnya melalui platform OnlyFans. Hal ini terungkap dari pengakuan Dea setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan, keuntungan yang diperoleh dari wanita yang memiliki nama asli Gusti Ayu Dewanti tersebut, berkisar antara Rp 15 hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penghasilan sebulannya mendapat Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/3).

Auliansyah menyebut, penyebaran konten video pornografi tersebut telah dilakukan selama setahun terakhir. “Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari,” imbuhnya.

Auliansyah mengungkapkan, berdasarkan penemuan pihak kepolisian, video syur tersebut ditemukan saat sedang patroli siber. Konten tersebut membuat foto yang menampilkan ketelanjangan dan video asusila dengan pria.

“Selanjutnya yang bersangkutan mendistribusikan di website www.onlyfans.com dengan akun greysad dengan sadar untuk mendapatkan uang dari web tersebut, dimana pelanggan harus membayar untuk melihat konten tersangka,” ungkapnya.

Auliansyah menambahkan, alasan pihak kepolisian tidak melakukan penahanan dari tersangka Dea, karena beberapa pertimbangan, yaitu permintaan dari keluarga dan sedang melakukan kegiatannya sebagai seorang mahasiswi.

“Tadinya ingin kami tahan tapi karena pertimbangan permintaan dari keluarga dan yang bersangkutan masih kuliah kita wajibkan lapor saja,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan pentingnya akta kelahiran untuk anak. Sehingga para orang tua diminta membuat akta kelahiran untuk setiap buah hatinya yang lahir.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni kepada wartawan, Senin (28/3).

“Apabila anak tidak tercatat dan tidak dihitung sebagai penduduk Indonesia, maka dia tidak bisa mengakses semua program-program yang ada di Pemerintah,” imbuhnya.

Erni mengatakan, Pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak dasar anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. “Kalau kita lihat, jumlah anak mencapai sepertiga dari jumlah penduduk, sehingga masa depan mereka sangat mempengaruhi kemajuan bangsa ini di masa depan,” jelasnya.

Dalam memenuhi hak anak, pemerintah mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, Partisipasi Anak KemenPPPA, Endah Sri Rejeki mengatakan, capaian kepemilikan akta kelahiran di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Namun, masih ada sejumlah anak yang belum mendapatkannya.

“Jika pencatatan kelahiran tersebut tidak dilakukan bagi anak-anak terutama anak yang kurang beruntung, misalnya tidak memiliki orangtua, mereka sangat berisiko untuk dimanipulasi identitasnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Tanpa akta kelahiran, anak juga rentan rentan terjebak dalam kasus-kasus anak diperdagangkan, dipekerjakan, dikawinkan pada usia anak. Ada pula risiko kesulitan untuk mendapatkan layanan publik. (*)

Reporter: JP Group