batampos – Ketua DPR Puan Maharani menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) 20-24 Maret di Nusa Dua, Provinsi Bali. Dalam pidatonya di pembukaan sidang ke-144 IPU, ia mengingatkan, perempuan terkena dampak yang paling besar.

“Delapan puluh persen dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan,” ujar Puan, Rabu (23/3).

Di depan parlemen anggota IPU, Puan juga menekankan perlu bekerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.

“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” jelasnya.

Menurut Menko PMK 2014-2019 ini, kaum perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di level pemerintahan. Karena itu, mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.

“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” beber Puan.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, parlemendapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.

“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” tegas Puan.

“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tandas Puan.

Dalam pembukaan IPU minggu (20/3) malam, turut hadir sekaligus membuka sidang ke-144 IPU Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan sejumlah petinggi negara lainnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPR Puan Maharani menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dalam Inter Parliamentary Union (IPU) 20-24 Maret di Nusa Dua, Provinsi Bali. Dalam pidatonya di pembukaan sidang ke-144 IPU, ia mengingatkan, perempuan terkena dampak yang paling besar.

“Delapan puluh persen dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan,” ujar Puan, Rabu (23/3).

Di depan parlemen anggota IPU, Puan juga menekankan perlu bekerja sama untuk memastikan kepentingan perempuan tetap didengar, dan kebutuhannya diperhatikan.

“Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan,” jelasnya.

Menurut Menko PMK 2014-2019 ini, kaum perempuan perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di level pemerintahan. Karena itu, mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender.

“IPU harus berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender,” beber Puan.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, parlemendapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing.

“Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat,” tegas Puan.

“Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan. Dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari laki-laki. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender,” tandas Puan.

Dalam pembukaan IPU minggu (20/3) malam, turut hadir sekaligus membuka sidang ke-144 IPU Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan sejumlah petinggi negara lainnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mendapat kabar gembira. Pemerintah secara resmi tidak lagi melakukan karantina bagi setiap PPLN yang tiba di tanah air.

Hal ini secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespon perkembangan Covid-19 di Tanah Air. Jokowi memastikan, tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia terus membaik.

“Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba di bandara dari seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Kepresidenan, Rabu (23/3).

Namun, Pemerintah tetap mewajibkan untuk melakukan tes usap bagi PPLN yang tiba di Tanah Air. Jika hasil tes negatif maka bisa langsung beraktivitas. Tetapi jika hasil tes positif maka akan ditangani oleh satuan tugas (Satgas) Covid-19. “Kalau tes PCR positif akan ditangani oleh Satgas Covid-19,” tegas Jokowi.

Kepala negara mengharapkan, tren kasus Covid-19 yang membaik ini akan semakin membawa dampak positif. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk patuh menerapkan protokol kesehatan.

“Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan, saya minta kita semua tetap menjalankan prokes disiplin menggunakan masker rajin mencuci tangan dan menjaga jarak,” ucap Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah secara resmi mengumumkan tidak ada pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masyarakat yang ingin mudik lebaran harus sudah mendapat vaksin dua kali dan vaksin booster.

Tidak adanya pelarangan mudikm karena diyakini tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia kini mengalami penurunan.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran dipersilakan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Jokowi dalam siaran video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).

Meski demikian, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. “Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama, dan juga open house,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberi sinyal tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat saat lebaran. Namun masyarakat harus sudah melakukan vaksin booster.

“Untuk yang lansia, itu akan terus didorong juga yang masih baru satu kali vaksin, jelang bulan Ramadan untuk bisa 70 persen tervaksin, dan kemudian juga booster bahkan nanti booster kita ingin jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik, selain vaksinasi sudah lengkap dua kali juga harus jadi booster,” ucap Ma’ruf dalam keterangannya di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (22/3) malam. “Hingga dengan demikian tidak perlu lagi ada semacam di-PCR dan antigen, kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan kalau suasana terus landai seperti sekarang,” imbuhnya.

Ma’ruf mengatakan, umat Islam pada bulan Ramadan juga bisa melakukan ibadah di masjid dan musala. Hal ini seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Meski demikian, Ma’ruf meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker.

batampos – Harga Pertalite tidak naik. Ini karean pemerintah membayar kompensasi ke Pertamina

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa BBM jenis lain bisa saja harganya dinaikkan kembali. Salah satunya adalah BBM jenis Pertamax.

“Pertamax kena (bisa harga naik), karena memang dia seharusnya tidak (disubsidi) dan itu kelompok kaya yang mengonsumsi,” ungkap Menkeu dalam webinar Economic Outlook 2022 dikutip, Rabu (23/3).

BACA JUGA: Isi BBM di SPBU Bisa Bayar Pakai Smartphone

Adapun alasan pemerintah belum menaikkan tarif BBM adalah untuk menghindari market shock. Begitu juga dengan belum naiknya tarif listrik.

Apabila dinaikkan, daya beli masyarakat akan terkena imbasnya. Bukannya malah memulihkan perekonomian dalam negeri, hal tersebut akan memperburuk pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya di pass over (limpahkan) ke masyarakat, naiknya tinggi, langsung jeblok konsumsinya,” tandas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 dari Kejaksaan RI untuk diaudit kebenarannya.

“Saya mengusulkan supaya dilakukan audit secara objektif dari sumber-sumber PNBP,” kata Benny dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (23/3).

Politikus senior partai Demokrat itu menyoroti rendahnya target PNBP tahun 2021 khususnya bidang pidana khusus sebesar Rp 362 miliar. Walaupun kata dia, realisasi di tahun sama melebihi target sebesar Rp 714 miliar.

“Siapa yang menentukan target. Lalu, untuk realisasinya, kita tidak tahu benar atau tidak, saya mohon dilakukan audit,” kata Benny.

Benny juga mengungkapkan, berdasarkan hitungan di tahun 2017 lalu, potensi PNBP kejaksaan dapat mencapai Rp 20 triliun. Namun dirinya kaget, tiba-tiba target PNBP dipotong begitu jauh.

“Mestinya jauh lebih banyak dari yang telah disampaikan, mungkin 20 kali lipat dari yang ditargetkan,” harap Benny.

Merespons hal itu, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjelaskan soal PNBP bidang pidana khusus berdasarkan 12 sumber, diantaranya pendapatan uang sitaan korupsi hasil sitaan pengadilan.

Pendapatan sitaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diputuskan pengadilan. Pendapatan uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan dan pendapatan penjualan hasil lelang dan tindak pidana korupsi.

“PNBP tahun 2021 secara akumulasi telah melampaui target yang ditetapkan,” katanya menegaskan. (*)