batampos – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyalurkan subsidi minyak goreng langsung kepada masyarakat. Tidak melalui distributor atau agen.

Salah satu negara yang menggunakan sistem itu adalah Malaysia. Alhasil, harga minyak goreng pun dapat lebih stabil dan subsidi berjalan lancar tanpa kendala seperti Indonesia.

“Harga minyak goreng (Malaysia) itu RM 41 untuk 5 kg. Tapi masyarakat sana bisa beli RM 30 karena pemerintah menetapkan harga untuk konsumen RM 30,” jelas dia dalam Market Review IDX Channel, Kamis (24/3).

BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Curah Masih di Atas Rp 20.000 Padahal Sudah Disubsidi

Ketentuan harga tersebut juga mendapatkan komitmen dari seluruh gerai ritel dan pasar. Jadi, meskipun harga yang tertera sebesar RM 41, yang dibayarkan oleh konsumen tetap RM 30.

“Selisihnya itu pedagang itu mengkreditkannya ke pemerintah, selesai,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Berbagai pelonggaran aturan diperkirakan mendongkrak angka mudik Lebaran tahun ini. Berdasar hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, potensi pemudik tahun ini mencapai 80 juta orang.

Berbagai persiapan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya akan menyiapkan tim task force selama musim mudik. Tim itu bertugas mengawasi kepatuhan operator angkutan darat, terutama bus.

Dia mengakui, pada musim mudik tahun lalu, ada beberapa operator yang nakal. Mereka abai pada surat edaran yang diberikan terkait protokol kesehatan dan lainnya. Para operator bus itu terdeteksi berangkat kucing-kucingan. Bukan dari terminal, melainkan dari pul. Kendati begitu, dia menampik jika penerapan aturan disebut longgar. Pihaknya tetap melakukan random sampling.

Tahun ini pihaknya bakal lebih ketat lagi. Sebab, jumlah pemudik diprediksi meningkat tajam. Selain itu, pemerintah telah menetapkan kewajiban vaksin Covid-19 lengkap dan booster untuk bisa mudik. Karena itu, semua operator wajib menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Baik yang berangkat dari terminal maupun pul. ”Lalu, tim task force akan mengawasi. Yang nakal biasanya pengemudinya. Kalau dilanggar, akan diberikan peringatan SP 1,” ungkapnya.

Budi kini menunggu SE satgas terkait perjalanan dalam negeri dan mudik 2022. Meski demikian, Kemenhub mulai berkoordinasi dengan Korlantas Polri terkait implementasi pengawasan kepatuhan syarat perjalanan mudik. Termasuk soal antisipasi kemacetan di sejumlah ruas jalan. ”Masih ada waktu, ada sebulan. Setengah bulan sebelum Lebaran, semua dipastikan sudah siap,” jelasnya.

Di sisi lain, Satgas Penanganan Covid-19 sudah menerbitkan aturan untuk PPLN. Aturan itu tertulis dalam Surat Edaran No 15 Tahun 2022 terkait Protokol Kesehatan PPLN pada Masa Pandemi Covid-19. Surat tersebut diteken ketua satgas pada 23 Maret lalu dan berlaku pada hari yang sama. ”Dengan berlakunya SE ini, maka SE Satgas Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta SE Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” kata Ketua Satgas Covid Suharyanto.

SE yang baru tersebut tidak hanya mengatur PPLN di bandara. Namun, juga pelabuhan laut dan pos lintas batas negara (PLBN). Semua yang masuk ke Indonesia harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengisi e-HAC di aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan.

WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksin di entry point setelah melakukan tes PCR. Tes PCR-nya pun harus negatif. Jika positif, yang bersangkutan harus dikarantina dan vaksin akan diberikan setelah pemeriksaan PCR kedua. WNA berusia 6 hingga 17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik, dan KITAS atau KITAP juga akan mendapatkan perlakuan seperti WNI. Namun, di luar itu diwajibkan melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong.

Aturan dari Satgas Covid-19 tersebut juga diikuti oleh aturan dari Kementerian Perhubungan. Kementerian yang dikomandoi Budi Karya Sumadi itu menerbitkan SE Kementerian Perhubungan No 33 Tahun 2022.

Operator transportasi pun merespons hal itu. PT Angkasa Pura I kemarin menyatakan siap mengimplementasikan aturan perjalanan terbaru. ”Angkasa Pura I bersama seluruh stakeholder terkait di bandara akan berkoordinasi secara intensif untuk memastikan setiap proses operasional di bandara yang kami kelola berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Pihaknya siap melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, kesehatan, mendukung vaksinasi, serta menerapkan protokol kesehatan bagi PPLN. ”Kami optimistis kebijakan ini mampu mendorong peningkatan traffic penerbangan dan penumpang rute internasional di bandara-bandara yang kami kelola,” ujarnya. Harapannya secara bertahap bisa membawa multiplier effect bagi pemulihan ekonomi dan industri pariwisata. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah Kabupaten Asmat menyatakan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dari Kementerian Sosial. Pemkab akan terus mengawal bantuan yang diserahkan Menteri Sosial Tri Rismaharini agar tepat sasaran dan efektif memajukan kehidupan masyarakat Papua, khususnya Asmat.

Dalam pernyataannya, Bupati Asmat Elisa Kambu menyatakan, kebanggaannya kepada Mensos yang telah datang dan menyapa warga di kawasan terpencil yakni Kampung Amagais dan Erosaman sebanyak dua kali. Bupati Elisa meyakini bantuan yang ada bisa mendorong perbaikan kehidupan masyarakat.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Asmat akan mengoptimalkan peran tiga jalur, yakni pemkab, para tokoh agama, dan tokoh adat. “Tiga pihak ini seperti satu tungku tiga batu. Jadi pemerintah, gereja dan masjid, juga tokoh adat harus bersinergi,” kata Bupati Elisa (27/03).

Istilah “satu tungku tiga batu” lebih dikenal di Fakfak, Papua Barat untuk menunjukkan toleransi beragama. Bupati Elisa menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan peran penting ketiga pihak mendorong perubahan di Asmat.

Bupati menyatakan, untuk merubah Papua perlu memperkuat kualitas pendidikan. “Kalau saudara kita dari suku tertentu dikasih kapal mereka bisa berlayar mencari ikan. Saudara kita lainnya dikasih cangkul bisa bercocok tanam. Kalau Papua harus melalui pendidikan,” katanya.

Maka ia bersyukur, bantuan dari Kemensos telah menyentuh aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Papua. Salah satu bantuan Mensos di Erosaman adalah pembangunan community center . Di sini, Mensos menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk memperkuat pembangunan SDM seperti sambungan internet, listrik, televisi, berbagai judul buku dan juga tenaga pengajar yang akan datang secara berkala.

Di Kabupaten Sarmi, Mensos juga menyiapkan community center sebagai pusat aktifitas belajar dan memperkuat edukasi serta pengetahuan warga.

Upaya tersebut merupakan respon kebutuhan warga di tiga daerah yang dikunjungi Mensos di Papua. Di Erosaman, dalam kesempatan bertemu dan berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan keinginan untuk mengenyam pendidikan. Mereka menyatakan ingin guru hadir di tempat mereka tinggal.

Mensos menyatakan, di era sekarang, guru tidak harus datang ke lokasi belajar. “Tidak harus ada pertemuan langsung dengan guru. Nanti di sini saya pasang televisi ya. Nanti dikasih sambungan internet. Jadi guru bisa mengajar anak-anak di sini dari jarak jauh. Nanti saya juga ngajar ya dari Jakarta,” kata Mensos saat menyapa warga di Erosaman.

Secara umum, kunjungan Mensos selama tiga hari di Papua adalah untuk monitoring terhadap bantuan yang sudah diberikan kepada berbagai pihak. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lain yang masih dibutuhkan warga. (*)

batampos – Pemerintah kembali mengatur jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadan tahun ini. Ada dua pengaturan jam kerja yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 11/2022 yang ditandatangani pada Jumat (25/3).

Pertama, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja. Jam kerja selama Ramadan pada Senin–Kamis menjadi pukul 08.00–15.00, mengikuti zona waktu masing-masing daerah. Jam istirahat diberikan pukul 12.00–12.30 WIB. Untuk Jumat, jam kerja pukul 08.00–15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30–12.30, mengikuti zona waktu masing-masing wilayah.

Sementara itu, bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja Senin–Kamis dan Sabtu menjadi pukul 08.00–14.00 sesuai zona waktu masing-masing. Waktu istirahat diberikan pukul 12.00–12.30. Untuk Jumat, jam kerja ASN pukul 08.00–14.00 dengan waktu istirahat pukul 11.30–12.30, sesuai zona waktu masing-masing.

Secara keseluruhan, ASN tetap memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu. ”Ini berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah atau tempat tinggal,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

SE itu juga menginstruksikan agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) memastikan pelaksanaan jam kerja tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja ASN dan organisasi. Termasuk, kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. Meski telah dilonggarkan, bukan berarti bisa beraktivitas seenaknya. Sebab, Covid-19 masih ada. Selain menerapkan protokol kesehatan, perlu juga mengikuti vaksinasi. Jika sudah vaksin primer dua kali, Kementerian Kesehatan menyarankan agar melakukan vaksinasi booster.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi booster penting untuk membantu mengurangi dampak kesakitan jika tertular Covid-19. Dia menerangkan, pemberian vaksin booster tetap mengacu pada interval waktu. Jika sebelumnya vaksin booster dilakukan enam bulan pasca penyuntikan vaksin Covid-19 kedua, kini bisa dilakukan lebih cepat. Jaraknya hanya tiga bulan dari vaksin kedua.

Vaksinasi merupakan upaya komunal untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar. ’’Tujuan vaksinasi untuk melindungi dari kematian akibat Covid-19. Bukan untuk mempersulit mobilitas,” tegas Nadia.

DMI Terbitkan Panduan Ramadan

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) menerbitkan surat edaran (SE) sebagai arahan untuk kegiatan Ramadan 1443 Hijriah/2022. Ada empat poin yang menjadi arahan. Pertama, agar masjid dan musala dimakmurkan untuk ibadah, tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, membawa alat ibadah sendiri, berwudu dari rumah). Kebersihan lingkungan masjid dan musala harus dijaga sebaik-baiknya.

Kedua, mengenai penggunaan pengeras suara. Seluruh masjid/musala diimbau untuk menggunakan pengeras suara luar hanya untuk azan, ikamah, dan tartil Alquran. Durasinya diatur 5–10 menit sebelum tanda waktu salat tiba. Kemudian, tidak menggunakan pengeras suara luar untuk melakukan zikir/doa para imam salat, tahlilan, puji-pujian, barzanji, nasyid, lagu-lagu religi, dan sejenisnya. ”Apabila menghendaki penggunaan pengeras suara, maka hendaknya menggunakan pengeras suara dalam saja,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Jusuf Kalla.

Selain itu, semua bentuk ceramah dan kultum hendaknya menggunakan pengeras suara dalam. Untuk kegiatan tadarus atau tilawatil Quran dengan menggunakan pengeras suara, hendaknya hanya diperuntukkan bagi yang sudah fasih/lancar dan memiliki kemampuan qiraatil Quran yang bagus. Tentunya, dengan tetap memperhatikan batas waktu istirahat (jam tidur) masyarakat.

”Seluruh jajaran pimpinan DMI di seluruh tingkatan, Ortom, Batom, DKM, dan takmir masjid/musala harus mengutamakan kekhusyukan dan kesyahduan bulan suci Ramadan,” ungkapnya.

Untuk momen takbiran, hendaknya dilakukan serentak oleh DKM/takmir masjid dan musala dengan mengatur penggunaan pengeras suara luar sampai batas waktu istirahat masyarakat pukul 22.00. Setelahnya, dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam.

Ketiga, sahur on the street, kegiatan buka bersama, takjil di masjid/musala, takbiran keliling di malam Idul Fitri, dan salat Id diimbau untuk dilaksanakan dengan perencanaan sebaik-baiknya. Protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin. ”Dan agar tidak menyalakan petasan/mercon selama bulan suci Ramadan,” sambungnya.

Terakhir, pembagian zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan bantuan sosial dilakukan dengan cara menyerahkan langsung. Panitia diharapkan langsung mendatangi rumah-rumah fakir miskin, yatim piatu, dan para duafa lainnya. (*)

Reporter: JP Group