Mulai berjualan pada 1975, Soto Ayam Gading I masih bertahan di tangan generasi ketiga. Cita rasanya masih tetap sama. Suasana lawas di warung beratap rendah itu juga masih terjaga. Pesona yang membuat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkenan menikmati racikan soto berkuah bening di sana.

RETNO DYAH AGUSTINA, Solo

BUKAN foto makanan yang menghiasi warung Soto Ayam Gading I di Jalan Brigjen Sudiarto, Solo, itu. Foto gamelan, Presiden Ke-1 RI Soekarno, dan sejumlah tokohlah yang menghuni dinding papan berkelir hijau tersebut. Dinding itu memang langsung menarik perhatian pengunjung karena berbeda dengan tembok lain yang tertutup keramik putih.

Area sekitar dinding hijau tersebut juga menghadirkan kesan yang berbeda. Kuno. Pengunjung seakan diajak kembali ke masa lalu. Saat warung-warung soto menawarkan kehangatan rumah kepada para pelanggannya.

”Memang sengaja mau mempertahankan suasana lawas begini,” ucap Sekarsari Sugihartono, pengelola Soto Ayam Gading I, saat ditemui Jawa Pos di warungnya pada Desember lalu. Suasana tradisional itu punya daya tarik nan magis. Kayu tulangan pada atap yang tetap dibiarkan rendah menghadirkan kesan hangat.

Kelawasan warung yang lebih dikenal dengan nama Soto Gading tersebut bukan sekadar hiasan. Sebagai penerus bisnis keluarga, Sekar (sapaan Sekarsari Sugihartono) pun mempertahankan segala hal yang sejak awal ditanamkan sang kakek. ”Menu-menu utama tetap seperti ini sejak dulu. Kebanyakan yang berubah malah jenis makanan ringannya,” kata dia.

Makanan ringan yang dia maksud adalah camilan dan klethikan titipan pihak ketiga. Soto Gading tidak memproduksi sendiri penganan yang tersaji di meja dan biasanya dijadikan pelanggan teman makan soto tersebut.

Sebagai pewaris tradisi, Sekar juga menjaga betul keramahan khas Soto Gading. Pelayanan kepada para pengunjung tetap maksimal. Gadis 25 tahun itu mengatakan bahwa penjualan via ojek atau aplikasi daring tidak menjadi andalannya. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. ”Banyak yang suka makan di tempat. Katanya beda saja kalau makan sendiri di rumah,” sambungnya.

Jika dibandingkan dengan soto Lamongan atau soto Betawi, Soto Gading terlihat paling polos. Sebab, kuahnya biasa saja, bening. Namun, kesan plain itu langsung lenyap begitu kuah menyentuh lidah. Kaldu dan rasa rempah yang ringan sukses membangkitkan selera. Suapan pertama pasti akan langsung disusul dengan banyak suapan berikutnya sampai semangkuk soto tandas.

Sekar mengatakan bahwa kunci kenikmatan kuahnya terletak pada racikan kemiri, daun bawang, jahe, merica, dan bawang putih. Meski tidak melibatkan kunyit yang dipercaya sebagai empon-empon pemercantik tampilan kuliner, Soto Gading tetap menggoda. Seporsi soto terdiri dari nasi, bihun, suwiran ayam yang empuk, dan irisan tomat. Pelanggan bisa menambahkan perasan jeruk nipis dan sambal jika suka.

Soto Gading memang paling nikmat disantap selagi hangat. Baik itu sebagai sarapan maupun selingan menjelang makan siang atau pada jam-jam tanggung. ”Kalau selingan ngobrol saja, bisa pesan nasi setengah porsi,” ucap mahasiswi magister UGM tersebut. Pelanggan, kata Sekar, juga bisa meminta tambahan lauk. Misalnya telur pindang atau sate brutu.

Sate brutu yang disajikan Soto Gading layak dicoba. Menu pelengkap itu adalah kesukaan Megawati. Rasa gurih brutu dan kekenyalannya yang khas menjadi pelengkap yang pas untuk semangkuk Soto Gading yang hangat.

Selain Megawati, presiden lain yang gemar menyantap Soto Gading adalah Jokowi. Sejak masih menjabat wali kota Solo, Jokowi sering makan langsung di warung. Dalam sepekan, pemimpin 60 tahun itu bisa singgah dua sampai tiga kali di warung. ”Biasanya habis kunjungan atau blusukan gitu, lalu makan siang di sini. Pakai sepeda, khas sekali,” ucap Sekar.

Kebiasaan itu berubah setelah Jokowi menjadi presiden. Tiap kali hendak bersantap di Soto Gading, Sekar dan para pegawainya harus berurusan dengan protokoler yang panjang. Jika sudah begitu, dia sengaja menutup warungnya karena semua kursi pasti terisi penuh oleh rombongan presiden.

Jejak Megawati dan Jokowi di Soto Gading sempat memunculkan selentingan inspiratif di kalangan para pelanggan. Khususnya di kalangan para politikus dan pejabat yang juga penikmat Soto Gading. ”Mereka bilang, kalau mau jadi presiden, ya harus makan di sini dulu,” ujar Sekar, kemudian tersenyum.

Soto Gading yang kini dikelola Sekar tersebut lahir dari ide Suharno Siswomartono pada 1975. Awalnya kakek Sekar itu berjualan di pasar tradisional kawasan Solo. ”Lokasi yang ini (di Brigjen Sudiarto, Red) memang jadi tempat pertama yang settled. Dulunya ngontrak tuh sejak 1980-an,” cerita perempuan kelahiran Solo tersebut.

Kini Soto Gading punya empat outlet yang tersebar di berbagai wilayah Solo. Pada tiap-tiap cabang ada inovasi baru yang lahir. Ada cabang yang menambahkan menu atau lauk baru. ”Ada yang sudah menambah soto daging,” jelas Sekar.

Bagaimana bisa Sekar dipasrahi warung yang notabene adalah yang paling populer dibandingkan tiga outlet lainnya? ”Kesehatan bapak,” ujar Sekar. Saat dia berusia 23 tahun, kondisi fisik sang ayah melemah. Mau tidak mau, dia pun turun tangan.

Padahal, Sekar tidak pernah bersinggungan dengan bisnis kuliner yang diturunkan sang kakek tersebut. Apalagi, dia menuntut ilmu di Jakarta setelah lulus SMA. ”Pekerja di sini lebih tua dari aku. Pengalamannya juga sudah panjang,” kata Sekar.

Mengelola bisnis keluarga memang gampang-gampang susah. Sebagai anak muda, Sekar tertantang untuk mengembangkan pemasaran warungnya. Terutama memperluas penetrasi pasar ke kalangan anak muda. Untuk itu, dia pun menggandeng Persis Solo. Kebetulan, hype sepak bola di Solo sedang tinggi. Adanya pergelaran liga juga menunjang hal tersebut.

Tiap kali Persis Solo berlaga, para pegawai Soto Gading kompak memakai seragam tim kebanggaan Solo tersebut. Pada aplikasi Persis Solo, Soto Gading juga menawarkan diskon khusus. Sejauh ini respons masyarakat Solo cukup positif. ”Jadi, sekarang kami sudah official partner,” tandas Sekar seraya menyunggingkan senyum semringah.

Meneruskan Tradisi Ngiras

RAGAM kuliner khas di Solo belakangan mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Banyak orang yang penasaran dengan cita rasa nikmat yang disajikan para peracik sajian di kota kelahiran Presiden Joko Widodo tersebut. Tak heran jika penjaja kuliner yang namanya telah melegenda itu makin digandrungi lantaran statusnya sebagai lokasi makan favorit keluarga presiden.

Putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan sedikit bocoran terkait dengan mana saja lokasi kuliner favorit mereka. ”Kuliner yang paling disukai? Opo ya? Sueneng kuabeh,” jawab Gibran.

batampos – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari 758.018 formasi yang dibuka, sayangnya baru 131.239 formasi atau 17,3 persen yang diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Hal ini, menurut Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, disebabkan oleh kekhawatiran pemda atas pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK nantinya. Meski, pemerintah pusat telah berulang kali menyatakan jika pembayaran tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pusat melalui APBN melalui skema dana alokasi umum (DAU).

”Kenyataannya DAU daerah tidak bertambah. Wajar mereka belum mengajukan formasi. Karena kebutuhannya kan pasti tidak hanya untuk bayar gaji PPPK,” ujarnya pada koran ini, kemarin (13/4).

Kondisi ini tentu semakin memperlihatkan buruknya koordinasi antara pusat dan daerah yang kerap terjadi. Karenanya, Satriwan meminta agar pusat memperbaiki kembali pola koordinasi dan memenuhi janjinya untuk menanggung pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK.

Janji lain yang ditagih oleh para guru ialah rekrutmen 1 Juta PPPK. Karena nyatanya, tahun lalu hanya sekitar 293.860 guru yang dinyatakan lolos dan ada formasi. Satriwan mengungkapkan, pada seleksi tahap I dan II terdapat banyak masalah yang terjadi. misal, ada guru lolos tahap seleksi namun tidak dapat formasi. Pihaknya mencatat, ada 193.954 orang guru lolos passing grade tapi malah tak ada formasi di daerahnya. ”Ini kan sangat mengecewakan. Ini dzolim namanya. Udah lolos, tapi tetap gak bisa ngajar,” keluhnya.

Satriwan pun mendesak agar persoalan ini bisa ditanggapi serius oleh Mendikbudristek. Dia meminta, agar mereka yang sudah lolos passing grade ini bisa langsung diterima ketika formasi tersedia di seleksi tahap selanjutnya. ”Jadi tidak perlu tes lagi. Kan sudah lolos,” tegasnya.

Diakuinya, masih semrawutnya proses rekrutmen guru ini terjadi lantaran Kemendikbudristek tak punya grand design terkait perekrutan guru. Termasuk, soal peningkatan kualitas guru, distribusi, hingga kesejahteraan guru. ”Apalagi ini nantinya UU guru dan dosen bakal diganti dengan RUU Sisdiknas yang masih banyak masalah,” katanya.

Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengaku, pihaknya bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemda soal rekrutmen PPPK guru ini. Saat ini, Panselnas juga sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK 2022.

Ia meyakini, mekanisme baru ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021. Sehingga, kasus yang sama tidak terjadi lagi pada 2022. ”Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin,” ungkapnya.

Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Dengan begitu, total formasi lebih banyak. Yakni, 970.410 formasi. Aturan baru ini juga turut mempertimbangkan para guru yang telah lulus passing grade di tahun lalu namun tak ada formasi. Sehingga nantinya, mereka pun tak perlu tes kembali.

Selain itu, Iwan juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran guru di sekolah induk. Di mana ketika guru-guru di sekolah induk diterima PPPK, maka sekolah tersebut akan kekurangan guru karena yang bersangkutan pindah.

Terkait dengan ketidakyakinan pemda dalam penganggaran gaji, Iwan menegaskan, bahwa Kemendikbudristek bersama Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. S-98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021. Di mana, isinya menjelaskan perhitungan gaji guru PPPK dalam alokasi tahun anggaran 2021.

Sementara, lanjut dia, untuk anggaran formasi tahun 2022, Kemenkeu telah mengeluarkan SE Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Isinya, tentang Perhitungan Anggaran PPPK Guru dalam Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2022.

Dia merinci, kebutuhan gaji pokok PPPK guru 2022 sebanyak 14 bulan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, dengan asumsi guru yang lulus tahun 2021 mulai digaji pada Januari 2022. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022, mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji.

”Alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk PPPK Guru bersifat earmarked. Artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya,” tegasnya. Untuk itu, imbuh dia, pemerintah pusat berharap agar pemda untuk sesegera mungkin mengajukan formasi guru PPPK tahun 2022. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah selama ini dicap sebagai pelengkap. Sampai akhirnya di Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) keduanya bakal dihapus. Namun penghapusan itu ditentang karena Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran sebagai pengawas jalannya sistem pendidikan sampai di satuan pendidikan.

Kabar adanya penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di dalam RUU Sisdiknas itu diungkap Dhitta Puti Sarasvati dari Aliansi Pendorong Keterbukaan Kebijakan Pendidikan. Puti mengaku organisasinya sempat diundang dalam uji publik RUU Sisdiknas oleh Kemendikbudristek. Sehingga dia bisa mengakses dokumen RUU tersebut.

’’Ada beberapa bagian dari RUU Sisdiknas yang menggelisahkan,’’ katanya disela peluncuran platform Kawalruusisdiknas.id di Jakarta kemarin (13/4). Diantaranya adalah penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dia mengakui selama ini Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum optimal menjalankan perannya.

’’Tetapi jangan langsung dihapus. Tetapi diupayakan supaya maksimal perannya,’’ kata Puti. Dia mengatakan keberadaan Dewan Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting. Mereka bisa memberikan masukan dan catatan kritis terhadap berjalannya sistem pendidikan. Masukan dari Dewan Pendidikan itu bisa disampaikan ke pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat.

Begitupun dengan Komite Sekolah yang juga memiliki peran penting. Komite Sekolah merupakan wadah bersatunya perangkat sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kolaborasi pihak-pihak itu bisa mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik. Sebab perangkat sekolah memiliki kontrol dari Komite Sekolah.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan sistem pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai pertandingan sepak bola. Ada pemain, wasit, penonton, sampai federasi sepak bola. Indra mengatakan keberadaan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah itu sebagai wasit. ’’Kalau wasitnya belum benar, ya wasitnya diganti dicarikan yang benar. Jangan kemudian main sepak bola tanpa wasit,’’ tuturnya.

Secara umum Indra menyoroti keterbukaan Kemendikbudristek dalam membahas RUU Sisdiknas. Dia kecewa karena keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Sisdiknas sangat terbatas. Sampai akhirnya sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan menghadirkan website Kawalruusisdiknas.id tersebut.

Melalui platform tersebut masyarakat bisa ikut memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Sisdiknas. ’’Nanti usulan yang masuk akan kami kumpulkan. Kemudian kami sampaikan ke DPR,’’ jelasnya. Dia meyakini masukan dari masyarakat sangat banyak dan perlu ditampung pemerintah dan parlemen dalam membahas RUU Sisdiknas. (wan)

Reporter: JP Group