batampos-Setelah dua tahun takbir keliling Idul Fitri ditiadakan akibat covid, namun tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Kepri memperbolehkan atau mengizinkan warga untuk melaksanakan pawai takbir keliling pada malam Hari Raya Idul Fitri 1434 H.
“Takbir keliling pada malam lebaran sudah diizinkan, namun, hanya sebatas di lingkup wilayah tempat tinggal, bukan digelar secara besar-besaran. Seperti seperti komplek perumahan, desa, kelurahan atau di lingkungan tempat tinggal saja,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara, Kamis (28/4) di Tanjungpinang.
Sekda Kepri Adi Prihantara
Ditegaskannya, takbir keliling untuk dilaksanakan dengan beramai-ramai tingkat kota/kabupaten dan berkeliling jalan raya tidak diperbolehkan. Mengingat, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Pihaknya menyandari kerinduan masyarakat, namun masih perlu dilakukan pembatasan-pembatasan.
“Kami paham, warga rindu karena sudah dua tahun tak ada pawai takbir keliling akibat pandemi, makanya tahun ini boleh dilaksanakan tapi tetap dibatasi dan patuhi protokol kesehatan,” tegasnya.
Mantan Sekda Bintan tersebut mengimbau masyarakat agar tidak bermain petasan maupun kembang api dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri. Menurutnya, permainan tersebut lebih banyak mudharatnya dibanding manfaat. Apalagi, dari segi keamanan dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
“Meskipun ini imbauan, tapi sifatnya lebih kepada larangan untuk masyarakat. Karena ini menyangkut dengan keselamatan dan keamanan bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, bermain petasan dan kembang api merupakan suatu pemborosan di tengah sulitnya ekonomi dampak pandemi Covid-19. Pada kesemapatan ini, Adi mengajak masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan saat merayakan Lebaran, karena pandemi Covid-19 belum selesai.
“Masyarakat diminta patuh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan serta bepergian tanpa keperluan mendesak. Euforia boleh, tapi jangan berlebihan. Tetap jaga kesehatan dan prokes,” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan himbauan-himbauan dalam menyambut lebaran tahun ini. Menurutnya, Pemerintah sudah mengeluarkan edaran yang harus diperhatikan. Karena pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
“Pemerintah sudah mengeluarkan anjuran yang harus sama-sama kita perhatikan. Pertimbangannya adalah, Covid-19 masih belum berakhir,” ujar Gubernur Ansar. (*)
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
batampos – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, mengingatkan anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jangan lagi menyuap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tahun dulu kan ada (pemeriksaan) BPK tapi tidak pernah terjadi (kasus). Mungkin sudah ada hal yang harus kita koreksi. Saya tidak mau lagi tahun depan ada IMB (inisiatif membawa bencana) gitu,” kata dia, saat ditemui di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (28/4).
Ia meminta kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor agar menyampaikan laporan keuangan secara apa adanya kepada BPK, dengan hasil pencatatan yang benar dan cermat. “Sebetulnya, ini hal yang rutin, yang penting kita menyampaikan apa adanya pada BPK. Dulu tidak pernah ada (kasus),” tuturnya.
Ia menyebutkan, bahwa ke depan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor harus siap berkoordinasi dengan BPK dalam membuat laporan keuangan yang baik agar mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. “Intinya kami siap koordinasi siap kerja sama bilamana teman teman BPK kekurangan data, kami sudah rapatkan dengan seluruh SKPD, tidak boleh menghambat dan tidak boleh menghalangi bilamana BPK itu meminta data, saya sudah instruksikan,” kata dia.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin (AY), mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
“Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata dia, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pagi, sebelum memasuki mobil tahanan.
Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat. “Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujar dia.
Ia memiliki abang yang juga bupati Bogor, Rachmat Yasin, yang juga dicokok KPK atas kasus korupsi, berupa suap sebesar Rp 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Sang abang ini ditangkap KPK pada 7 Mei 2014 malam, dan dia telah divonis kurungan badan lima tahun lebih.
Pada kasus bupati Bogor kali ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, sebagai pemberi suap adalah Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA), Kepala Subdinas Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT).
Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jawa Barat III/Pengendali Teknis, Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR). (*)
Dokumentasi proses nekropsi bangkai harimau sumatra di Desa Sri Mulya, Peunaron, Aceh Timur, Senin (25/4/2022). (ANTARA/HO/Humas Polres Aceh Timur)
batampos – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur memeriksa 12 orang sebagai saksi terkait kematian tiga harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di pedalaman kabupaten setempat, dikutip dari Anatara.
“Ada 12 saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kematian tiga harimau Sumatera. Namun, sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur, AKP Miftahuda Dizha Fezuono, di Aceh Timur, Kamis (28/4).
Sebelumnya, tiga harimau Sumatera ditemukan mati di dua tempat terpisah di kawasan hutan di Gampong Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (24/4).
Ia mengatakan penyidik sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti di antaranya alat jerat berupa kabel baja atau sling yang menjadi penyebab satwa dilindungi tersebut mati. “Kami terus mendalami siapa yang memasang jerat tersebut. Jerat tersebut dipasang di kawasan zona penyangga sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Aceh Timur,” kata dia.
Dalam penanganan kasus kejahatan satwa tersebut, dia mengatakan, polisi berkoordinasi dengan pemilik lahan dan masyarakat. “Tujuannya mencari titik terang siapa yang memasang jerat, sehingga tiga harimau sumatra tersebut. Dan ini merupakan kejahatan yang diancam pidana penjara,” kata dia.
Ia mengatakan pelaku dijerat pasal 40 UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Siapa pun yang sengaja melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta,” kata dia. (*)
batampos-Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan, ada yang ganjal terhadap substansi yang dituangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0584.GR.01.01 TAHUN 2022 tentang kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan dimasa pandemi. Pasalnya, Wisatawan Mancanegara (Wisman) wajib memiliki asuransi berbadan hukum di Indonesia.
Gubkepri Ansar Ahmad bersama Kadis Pariwisata Kepri Buralimar
“Salah satu poin yang aneh di aturan ini, yaitu asuransi harus memakai asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Kebijakan ini, tentu sepertinya sangat mengganjal,” ujar Rudy Chua, Kamis (28/4) di Tanjungpinang.
Politisi Partai Hanura tersebut menyebutkan, salah satu poin di SE tersebut menegaskan, bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia. Pihaknya berharap, ada penjelasan lebih lanjut.
“Kebijakan ini akan berpengaruh pada rencana wisman untuk datang berkunjung ke Indonesia, Kepri khususnya. Sementara kita tengah berupaya untuk mendorong banyak Wisman berwisata ke Kepri,” jelas.
Dikatkannya juga, pihaknya mendukung poin penting lainnya dalah SE tersebut, yakni penambahan pelabuhan Karimun sebagai pintu masuk dan menambah negara yang diperbolehkan VOA. Namun alangkah baiknya, kebijakan baru ini tidak disertakan dengan kewajiban memiliki asuransi yang berbadan hukum bagi Indonesia bagi Wisman.
“Pariwisata kita sudah terpuruk dua tahun lebih. Kemungkinan, kebijakan yang baru ini, akan menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanannya nanti,” tutup Rudy Chua.
Belum lama ini, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar mengatakan, dunia pariwisata di Kepri mulai menggeliat, setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Wisatawan mancanegara (wisman) dari beberapa negara mulai datang ke Kepri, seiring dengan dilonggarkannya aturan masuk bagi wisatawan ke Kepri.
Meski angka kedatangan belum begitu tinggi, wisman yang didominasi dari Singapura, mulai masuk untuk menikmati wisata di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kunjungan wisman tersebut menjadi tanda pariwisata segera pulih. Perputaran ekonomi pun untuk para pelaku wisata segera aktif.
“Tentu kita berharap dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan pemulihan pariwisata di daerah. Sehingga tidak ada kebijakan yang menghambat datangnya Wisman untuk berwisata,” ujar Buralimar. (*)
Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik. Selain itu, KPK juga mengamankan uang senilai Rp 1,24 miliar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti penggunaan pasal 5 dan pasal 13 yang diterapkan KPK pada pemberi suap. Dia menyebut, penerapan pasal itu cenderung tidak memberi efek jera lantaran hukuman maksimal yang rendah.
“KPK harus mengembangkan kasus ini agar pelaku pemberi suap juga mendapatkan hukuman yang setimpal, apalagi pelakunya adalah kepala daerah,” ujarnya
Di sisi lain, ICW juga menyoroti masih terjadinya korupsi yang melibatkan internal BPK. ICW menilai instrumen pengawasan internal BPK gagal menjalankan fungsinya. Sehingga masih terjadi korupsi yang melibatkan tim pemeriksa atau auditor. “Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi instansinya. Padahal BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Kurnia.
Sementara itu, meski sebatas adminstratif, penilaian WTP dari BPK kerap menjadi target kepala daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, WTP memberikan sejumlah keuntungan bagi pemerintah daerah. “Untuk yang dapat WTP, nanti dapat Dana Insentif Daerah (DID),” ujarnya kemarin.
Dalam pengalokasian DID bagi daerah, WTP yang didapat dari BPK menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu, ada juga pertimbangan lain seperti penetapan APBD tepat waktu dan keberhasilan menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata nasional. “Itu diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” kata Herman.
Dalam PMK sendiri, reward yang didapat daerah peraih opini WTP tidak disebutkan nilai pastinya. Namun, PMK mematok nilai minimum diangka Rp 2 miliar. Sementara nilai realisasi bisa lebih besar bergantung pada situasi Keuangan negara.
Selain keuntungan finansial, Herman menyebut “insentif” lain yang didapat kepala daerah adalah citra positif. Sebab dianggap dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara tertib.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin resmi berstatus tersangka dini hari, Kamis (28/4). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka Ade Yasin sebagai pemberi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. KPK juga menetapkan tujuh orang lain sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus itu berawal ketika Ade Yasin selaku bupati berkeinginan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Keinginan itu selanjutnya direspon dengan upaya pengkondisian susuan tim audit interim (pendahuluan).
Kemudian pada Januari lalu terjadi kesepakatan pemberian uang antara pegawai BPK perwakilan Jabar Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan dua pejabat Pemkab Bogor. Yakni Maulana Adam (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Ihsan Ayatullah (Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
Sebagai realisasi dari kesepakatan itu, Maulana dan Ihsan diduga memberikan uang sebesar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah, kasub auditorat Jabar III yang juga menjabat sebagai pengendali teknis di BPK perwakilan Jabar. “ATM (Anthon) kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA (Ihsan) dimana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu,” kata Firli dalam konferensi pers.
Proses audit lantas dilaksanakan mulai Februari hingga April dengan hasil beberapa rekomendasi. Diantaranya tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Padahal, temuan fakta tim audit menyebutkan adanya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar yang tidak sesuai kontrak.
Firli menambahkan, selama proses audit tersebut diduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang dari Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa. Diantaranya dalam bentuk uang mingguan sebesar Rp 10 juta. “Sehingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar,” terang Firli.
Dari perbuatan itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka pemberi suap. Yakni Ade Yasin, Ihsan, Maulana, dan Rizki Taufik (pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR). Sementara untuk penerima suap, KPK menetapkan empat orang pegawai BPK perwakilan Jabar. Selain Anthon dan Hendra, KPK juga menetapkan Arko Mulawan (ketua tim audit interim Bogor) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (pemeriksa).
Kepada Ade Yasin dkk, KPK menerapkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara tersangka penerima suap dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Usai menjalani pemeriksaan, Ade Yasin mengklaim tidak tahu-menahu tentang transaksi yang dibongkar KPK. Menurutnya pemberian uang untuk pengkondisian opini WTP tersebut adalah inisiatif anak buahnya. “Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pimpinan saya harus siap bertanggung jawab,” kata politisi perempuan yang menjadi ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar itu. (*)
batampos- Arus mudik dari Karimun menggunakan jasa transportasi laut Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) melalui pelabuhan Parit Rempak tujuan Pelabuhan Sei Salari, Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berjalan lancar.
Kapal roro yang mengangkut pemudik dari Karimun menuju Riau Daratan
”Berjalan lancar. Walaupun, ada beberapa unit sepeda motor yang tidak bisa diberangkatkan,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Karimun Alfian, Kamis (28/4).
Pada hari Rabu (27/4) malam saat keberangkatan dari Karimun, ada sekitar 300 orang yang terdiri dari penumpang dewasa dan anak-anak. Kemudian, untuk kendaraan ada roda empat sebanyak 37 unit dan roda dua 17 unit.
” Terakhir nanti Sabtu (30/4) malam akan berangkat dari pelabuhan Ro-Ro Parit Rempak tujuan Sei Salari, Sungai Pakning. Ada 15 kendaraan roda dua yang tidak terangkut akan diangkut nanti,” terangnya.
Sedangkan, untuk jumlah penumpang sendiri kemungkinan besar akan lebih banyak dari sebelumnya. Mengingat, hari terakhir puncak arus mudik menggunakan kapal Ro-Ro.
” Untuk kewenangan keberangkatan kapal Ro-Ro, ada di pihak ASDP termasuk harga tiket kapal tidak ada kenaikan,” tuturnya. (*)
Foto udara sejumlah kendaraan antre melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). Pada H-4 Lebaran 2022, ruas jalan tol Jakarta-Cikampek mengalami kepadatan volume kendaraan dan diperkirakan puncaknya pada H-3 Lebaran. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
batampos — Harapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar jangan sampai terjadi kemacetan sampai 1 kilometer di jalan tol kandas pada hari pertama kedua puncak mudik kemarin (28/4). Kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek mencapai belasan kilometer.
Akses utama keluar Jakarta menuju Jabar, Jateng hingga Jatim tersebut macet sejak Rabu dinihari. Kepadatan terutama terlihat di jalan layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ). Polantas sempat menutup akses ke jalan layang di simpang susun Cikunir pada pukul 08.10 WIB, kemudian sepanjang hari kepolisian menerapkan sistem buka tutup.
Jasa Marga juga melaporkan kepadatan terjadi di KM 39 hingga 47 kemudian KM 51 hingga KM 57 karena pemudik yang antri masuk ke rest area KM 57. Jasa Marga dan Kepolisian sempat memberlakukan Contraflow pada Rabu menjelang tengah malam pukul 23.20 WIB sampai subuh pukul 04.55 WIB.
Kemudian pada pagi harinya dibuka lagi contraflow sepanjang 26 km mulai dari KM 47 dekat akses turun jalan layang MBZ hingga ke KM 70 yang merupakan akhir dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan di seputar GT Cikampek utama bahkan mengular hingga ke ruas Cikopo Palimanan KM 86.
Menurut Corporate Communication and Community Development Head Jasa Marga Dwimawan Heru, kepadatan yang terjadi pada Kamis pagi merupakan kepadatan yang tersambung dengan ekor kepadatan yang Jalan Tol Cipali akibat antrian masuk ke rest area KM 86.
”Saat ini GT Cikampek Utama beroperasi optimal dengan 22 unit gardu yang menuju ke arah timur trans jawa dengan dibantu 3 unit mobile reader dari jumlah normal 15 gardu,” kata Heru kemarin (28/4).
Heru menuturkan, pihak Jasa Marga sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan PT Lintas Marga Sedaya sebagai pengelola Cipali sama-sama menerapkan contraflow dari KM 70 Cikampek hingga KM 86 Cipali mulai dari pukul 11.40 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
Heru menghimbau kepada pemudik selain mempersiapkan kondisi kendaraan, saldo uang elektronik, juga penting untuk mengantisipasi kondisi jalan tol. Selain itu juga harus bijaksana menggunakan rest area. “Jika rest area penuh, maka akan dilakukan buka tutup rest area oleh pihak kepolisian. Jika rest area ditutup, maka kami mohon pengguna jalan tidak parkir di bahu jalan. Pengguna bisa menuju rest area berikutnya atau keluar di akses jalan tol terdekat,” papar Heru.
Baru pada pukul 17.00 WIB, Jasa Marga dan Korlantas Polri membuka water barrier di KM 47 dan mempersilahkan kendaraan dari arah barat untuk masuk ke Jalur B menuju ke timur dengan skema one way setelah sebelumnya Kepolisian melakukan sterilisasi jalur B. Skema one way ini diberlakukan sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Sementara pemberlakuannya mulai Pukul 17.00 WIB hingga waktu yang ditentukan pihak Kepolisian.
Beberapa jam setelah diberlakukan oneway dan ganjil genap sejak pukul 17.00 , gelombang kendaraan sudah mulai beralih dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Kepadatan mulai terjadi di Jalan Tol Cikopo-Palimanan sebelum rest area Cipali KM 86B. Korlantas menyebut, antrian masuk ke rest area menjadi penyebab arus kendaraan tersendat.
Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan menuturkan, penyebab kemacetan tersebut secara umum adalah rest area dan penyempitan jalan atau bottleneck. “Kendaraan mengalami perlambatan saat menuju rest area,” paparnya.
Masalahnya, arus kendaraan terus mengalir dari arah Jakarta. Dia mengatakan, pemudik yang ingin beristirahat di rest area, sementara kapasitasnya terbatas. “Arus kendaraan yang melambat di pintu masuk rest area, perlambatan ini berakibat ke jalan tol,” urainya.
Menurutnya, ada banyak rest area di jalan tol tersebut, seperti KM 57, KM 86, dan KM 102. Semua rest area itu berpengaruh. “Untuk penyempitan jalannya di Jalan Tol Cipali,” urainya.
Di Jalan Tol Japek terdapat empat lajur, saat kendaraan sampai ke Jalan Tol Cipali hanya ada dua jalur. “Ini yang menyebabkan perlambatan, karena jalannya menyempit,” jelasnya.
Dia berharap pemudik untuk mengikuti petunjuk dari petugas di lapangan. Serta, selalu bersabar saat mengemudi. “Kepadatan tidak bisa dihindari, kami terus berupaya memperlancar arus lalu lintas dengan berbagai rekayasa,” terangnya.
Sementara Kaposko Operasi Ketupat 2022 Kombespol Purwadi mengatakan, saat ini sedang diterapkan Oneway dan Ganjil Genap dari Jalan Tol Cikampek KM 47 hingga KM 414 Kalikangkung. Petugas akan melihat situasi dan kondisi, bila memang diperlukan bisa jadi petugas akan menarik mundur Oneway dan Ganjil Genap hingga ke Jalan Tol Bawen. “Tapi, ini situasional ya, diskresi petugas,” urainya.
Bagian lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan bahwa sejak 25 April hingga 27 April tercatat terdapat 235 kasus kecelakaan di tujuh polda prioritas. Yakni, Lampung, Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur (Jatim), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Banten. “Dari tujuh polda itu tertinggi di Polda Jatim,” jelasnya.
Di Polda Jatim tercatat terdapat 126 kecelakaan dalam tiga hari terakhir. Dia menghimbau agar masyarakat yang mudik untuk lebih berhati-hati. “Semoga selamat bisa bertemu keluarga dan merayakan Idul Fitri,” ujarnya.
Sejak H-10 hingga H-5 Idul Fitri kemarin, Jasa Marga mencatat total 951 ribu kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Jumlah ini naik 9,4 persen dari volume lalu lintas normal. Lonjakan kendaraan secara signifikan terjadi pada H-6 (26 April) dengan kenaikan 89 persen dari hari sebelumnya. Kemudian melonjak lagi 141 persen pada H-5 atau 27 April 2022.
Sementara di barat ke arah Sumatera, Pelabuhan Merak juga masih diwarnai kepadatan kendaraan yang akan menyeberang. Dirjen Perhubungan Darat Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa sesuai prediksi puncak kepadatan di Merak bakal berlangsung pada 28, 29 hingga 30.
”Karena sore ini masih masuk kantor terakhir. Jadi masyarakat cenderung setelah buka puasa memulai perjalanan,” jelas Budi kemarin.
Sebelumnya antrian yang terjadi mulai dari senin malam (25/4) diakibatkan karena berbagai hal. Pada senin pagi, Merak mengoperasikan total 7 dermaga. Karena tingginya volume lalu lintas, maka terjadi antrian menjelang malam hari.
Budi menyebut beberapa faktor melibatkan misinformasi soal penjualan tiket. Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa tiket penyeberangan merak bisa langsung didapatkan di tempat alias Go Show. Padahal saat ini penjual tiket melalui aplikasi tiket Ferizy.
Hal ini membuat kecela para pemudik yang sudah kadung masuk ke gerbang pelabuhan merak. “Banyak masyarakat yang menyeberang setahun sekali. Jadi tidak tahu bahwa Go Show sudah tidak ada lagi. Tapi di depan dermaga ada beberapa agen yang menjual tiket kapal. Banyak yang membeli di situ akhirnya parkir di depan dermaga memicu kemacetan,” papar Budi.
Ada juga soal waktu penyeberangan. Beberapa pemudik datang jauh lebih awal dari jadwal penyeberangan yang tertera di tiket. Sehingga dengan terpaksa mereka harus menunggu di pelabuhan. Hal ini kata Budi yang juga membuat tempat-tempat parkir pelabuhan penuh hingga memacu kemacetan.
Saat ini kata Budi pihaknya dari ASDP merancang beberapa solusi. Pertama, ada dua buah dermaga di luar pelabuhan Merak yang diperbantukan. Yakni Dermaga PT Pelindo di Indah Kiat serta di dermaga yang dikelola PT PJB di Bojanegara, Banten.
3 kapal Roro diperbantukan untuk membantu mengurangi beban pelabuhan Merak. Pemudik yang diangkut dari Pelabuhan Indah Kiat nantinya akan diturunkan di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Sementara di pelabuhan PJB Bojanegara akan dilayani oleh kapal pengangkut kendaraan berat jenis Landing Craft Tank (LCT)
Atas inisiatif ini, Budi menyebut pada Rabu sore sudah tidak terlihat antrian. Namun mendekati tengah malam kepadatan kembali terbentuk karena tingginya volume dari jalan tol. ”Ada antrian tapi tidak begitu panjang sekali sampai ke tol. Hanya sampai di dermaga merak saja,” katanya.
TNI AL turut menyiagakan kapal-kapal mereka untuk mengantisipasi kekurangan armada penyeberangan antar pulau. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pelni untuk menyiapkan back up. ”Kami sudah siap apabila diminta untuk membantu saat armada (kapal) milik Pelni tidak cukup,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta.
Pada mudik tahun ini, armada penyeberangan antar pulau kembali diserbu oleh pemudik. Kepadatan di pelabuhan yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera, Bali, dan pulau lainnya juga sudah tampak. Yudo menyebut, TNI AL memiliki kapal yang bisa difungsikan untuk mengangkut pemudik. ”Baik kapal LST (Landing Shift Tank) maupun kapal LPD (Landing Platform Dock),” ujarnya. Dia memastikan kapal-kapal itu siap kapanpun dibutuhkan.
Orang nomor satu di TNI AL itu mengakui bahwa tidak semua anak buahnya mengambil cuti untuk mudik dan merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Sebagian di antara mereka tetap bekerja seperti biasa. Di samping menyiagakan kapal, mereka tetap bertugas sebagai bagian dari tim pengamanan mudik. ”Yang kami proyeksikan adalah pengamanan di pelabuhan-pelabuhan,” terang dia. Secara keseluruhan tidak kurang lima ribu personel TNI AL disiagakan.
Selain pelabuhan, Yudo menyatakan bahwa, beberapa kapal milik TNI AL tetap beroperasi seperti biasa. Mereka berpatroli dan mengawal lalu lintas pelayaran kapal pengangkut pemudik. ”Unsur-unsur KRI maupun KAL beroperasi untuk mengamankan kapal-kapal pemudik,” imbuhnya. Itu sengaja dilakukan agar TNI AL benar-benar bisa bergerak cepat bila kapal-kapal yang mengangkut pemudik membutuhkan bantuan.
MTI
Terpisah, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan tol lantaran selama ini sosialisasi prasarana jalan non tol minim. Sehingga, membuat pemudik tumpah ruah di jalan tol saat melakukan perjalanan pulang kampung. ”Padahal lewat non tol pantura lancar,” ungkapnya.
Pihak-pihak terkait pun diminta sigap dalam menginfokan kondisi di jalan tol. Termasuk, melakukan diskresi-diskresi dengan mengeluarkan arus ke jalur non tol bila memang dinilai kapasitas penuh. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan panjang di salah satu jalur.
Memang, dalam upaya mengantisipasi kemacetan di jalan tol, Korlantas Polri akan menerapkan kebijakan arus berlawanan (contra flow), searah (one way) dan ganjil genap di Jalan Tol Trans Jawa. Namun hal itu juga belum bisa sepenuhnya menjamin lancar. Studi yang pernah dilakukan Kemenko Perekonomian tahun 2008, agar lancar saat mudik Lebaran perlu disediakan 8 lajur. Namun, tentunya hal itu tidak memungkinkan. Walaupun sudah ada tambahan jalan tol dengan 4 lajur.
Karenanya, perlu dipertimbangkan sejumlah kendaraan terutama Bus AKAP yang akan menjemput pemudik setelah mengantarkan ke tujuan sebelumnya. Pemudik berikutnya, tentunya menunggu armada penjemput untuk mengangkutnya ke tujuan. ”Harus ada upaya baru untuk menarik pemudik beralih menggunakan angkutan umum dari kendaraan pribadi terutama pesepeda motor,” tegasnya.
Dia menegaskan, sepeda motor bukan sarana transportasi jarak jauh. Angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban pengguna sepeda motor masih cukup tinggi di kisaran 80 persen. Karenanya, KNKT meminta agar perjalanan motor hanya maksimal untuk 3 jam perjalanan.
Oleh sebab itu, perjalanan mudik menggunakan angkutan umum ini sudah saatnya dilakukan. Untuk menarik minat, bisa dilakukan dengan pengawalan atau pendampingan khusus oleh Polri atau Ditjenhubdat/Dishub terhadap rombongan bus umum yang mengangkut pemudik mulai dari terminal keberangkatan hingga terminal tujuan. Dengan begitu, perjalanan akan lebih terjamin lebih cepat tiba di tujuan ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Transportasi umum pun dapat menjadi pilihan utama. Selain itu, mudik dengan transportasi umum dapat lebih memudahkan pengawasan dan pengaturan.
Pada bagian lain, lima hari jelang Lebaran, aduan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) terus meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, ada 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8-26 April 2022. Jumlah tersebut mencakup 2.230 konsultasi online dan 1.828 pengaduan online.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memaparkan, dari laporan konsultasi yang berjumlah 2.230, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 1.779 laporan. ”Sisanya masih dalam proses,” ujarnya.
Adapun dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan, dalam hal laporan pengaduan, pengawas ketenagakerjaan akan menindaklanjuti laporan pengaduan yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pemberian nota pemeriksaan 1 dengan jangka waktu 7 hari untuk melaksanakan pembayaran THR kepada pekerja.
Apabila hal tersebut tidak dihiraukan, maka akan diberikan nota pemeriksaan 2 dengan jangka waktu 7 hari kembali. ”Apabila hal pembayaran THR tersebut tidak dilulansi juga maka akan dikenakan denda dan sanksi administrative,” pungkasnya.
Wamenag Zainut Tauhid Saadi mengatakan, mereka ikut mendukung kelancaran arus mudik lebaran 2022. Diantaranya adalah dengan menggelar program satu juta suntikan vaksin. Dengan adanya program ini, Zainut berharap para pemudik tetap aman dan sehat.
Zainut mengatakan dalam kegiatan mudik kali ini, Presiden Joko Widodo mengarahkan tidak ada lagi penyekatan maupun pembatasan-pembatasan lainnya. Menurut dia kebijakan kelonggaran mudik ini wujud apresiasi kepada masyarakat yang selama ini ikut disiplin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk dalam kegiatan mudik, masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Khususnya bagi yang belum menerima suntikan booster, untuk segera booster.
“Anjuran Bapak Presiden itu ternyata dilaksanakan oleh masyarakat. Di lapangan kegiatan vaksinasi begitu banyak selama Ramadan,” tutur dia. Termasuk program satu juta suntikan vaksin kerjasama Kemenag dengan Polri dan PBNU selalu dipadati masyarakat.
Zainut menyadari antusiasme masyarakat dalam mudik tahun ini cukup besar. Sebab sudah dua tahun terakhir tidak boleh mudik. “Mudik adalah sebuah tradisi yang mengakar,” katanya. Zainut sendiri rencananya mudik ke kampung halamannya di Jepara, Jawa Tengah. Dalam kegiatan mudik menyimpan spirit silaturahmi.
Selain itu kegiatan mudik juga membawa dampak ekonomi besar. Terjadi aliran uang yang selama ini berputar di perkotaan saja, mengalir sampai ke daerah-daerah. “Silahkan mudik. Utamakan sudah di-booster karena untuk keselamatan bersama,” jelasnya. Dia mengingatkan setelah sungkeman atau jabat tangan dengan keluarga, untuk rajin mencuci tangan. (*)
Pemberian bingkisan Lebaran secara simbolis dari FIFGROUP. f. FIFGROUP
batampos – PT Federal International Finance (FIFGROUP) salurkan bingkisan lebaran untuk masyarakat sekitar dan mitra. Hari Raya Idulfitri 1443 H tinggal menghitung hari lagi.
Setelah 2 tahun merayakan hari kemenangan dengan kondisi pandemi, tahun ini kita kembali dapat bersilaturahmi dengan keluarga walau tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Ungkapan syukur dan rasa kebersamaan pun menjadi semakin terasa, begitu juga keinginan untuk saling berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh
Sebagai bagian dari Astra Financial dan juga salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, FIFGROUP terus berupaya untuk tetap hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan, yaitu dengan menyalurkan Dana Sosial Syariah FIFGROUP kepada mitra kerja melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Peduli. Bantuan berupa bingkisan lebaran ini ditujukan untuk lebih dari 400 mitra yang berada di lingkungan sekitar kantor pusat.
Acara simbolis pemberian bantuan dilakukan pada Selasa, 26 April 2022 berlokasi di Menara FIF, Jakarta Selatan.
Human Capital, General Support and Corporate Communication Director, Esther Sri Harjati, didampingi oleh Chief of Corporate Communication and CSR, Yulian Warman dan Corporate Communication Department Head, Charles DW Simaremare, secara simbolis memberikan bingkisan lebaran kepada perwakilan dari mitra yaitu Office Boy (OB), Security, Receptionist, serta masyarakat sekitar kantor pusat FIFGROUP.
Esther menyatakan, melalui program CSR Peduli, FIFGROUP ingin berupaya untuk berbagi kegembiraan kepada mitra yang selama ini berkarya bersama.
“Tentu perseroan berharap bahwa bingkisan ini dapat bermanfaat bagi mitra khususnya di masa pertumbuhan ekonomi seperti ini. Bingkisan ini merupakan wujud komitmen FIFGROUP yang selaras dengan misi perseroan, untuk membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutur Esther.
Penyaluran Dana Sosial Syariah FIFGROUP ini juga disambut dengan sangat baik oleh masyarakat sekitar. Kepala Satuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) Cilandak, Dr Tri Novia Maulani mengatakan: “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FIFGROUP atas bantuan bingkisan lebaran ini dan atas perhatian kepada masyarakat yang berada di Ring 1 perseroan. Semoga apa yang diberikan ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.”
Faisal Mahendra sebagai perwakilan dari Security, mengatakan: “Saya menyampaikan terima kasih kepada FIFGROUP atas bingkisan lebaran ini. Bingkisan ini sangat bermanfaat bagi kami dan masyarakat yang berada di sekitar area kantor pusat ini. Semoga FIFGROUP terus sukses dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.”
Whempy Sandriadi, perwakilan dari Office Boy (OB), juga mengatakan yang seirama: “Terima kasih saya ucapkan kepada FIFGROUP yang telah memberikan bingkisan lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulilah, bingkisan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kami yang menerima. Terima kasih FIFGROUP!”
Senada dengan Faisal dan Whempy, hal yang sama juga disampaikan oleh Tiara Ajeng Pramesthi, perwakilan dari Receptionist: “Saya sangat bersyukur, FIFGROUP selalu memberi perhatian kepada kami. Bingkisan ini sangat bermanfaat khususnya dalam menyambut hari raya Idul Fitri. FIFGROUP jaya selalu.”
Yulian mengatakan : “Perseroan selalu berupaya memberi yang terbaik tidak hanya untuk masyarakat di sekitar area kantor namun juga kepada karyawan internal yang menjadi bagian dari perseroan. Semoga bingkisan ini dapat memberi manfaat dan membawa keberkahan di bulan yang suci ini.” (*)
ILUSTRASI: Suzuki XL7 di Grand Batam Mall, Rabu 31 Maret 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Pastikan keamanan ban saat berkendaraan di momen Idulfitri yang kerap kali menjadi waktu paling ditunggu-tunggu sepanjang tahun. Terutama bagi para perantau, untuk dapat kembali ke kampung halaman dan melepas rindu dengan keluarga dan sanak saudara. Terlebih, perayaan Idulfitri di tahun ini semakin dinantikan, setelah adanya pembatasan mobilitas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Maka tak heran jika tahun ini semakin meningkat jumlah pemudik yang melakukan perjalanan ke luar kota, baik dengan kendaraan umum maupun menggunakan kendaraan pribadi.
Menurut hasil survei dari Balitbang Kementerian Perhubungan pada 9-21 Maret 2022, diperkirakan ada sebanyak 79,4 juta orang yang akan melakukan perjalanan ke luar kota selama masa Lebaran. Di antaranya, diperkirakan sekitar 13 juta penduduk area Jabodetabek akan melakukan mobilisasi selama masa Lebaran, meningkat 4 kali lipat jika dibandingkan dengan 2021. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa kendaraan pribadi menjadi pilihan moda transportasi utama, yakni sebanyak 40 juta jiwa.
Meningkatnya jumlah pemudik di tahun ini dan preferensi mereka untuk menggunakan kendaraan pribadi tentu menjadi himbauan bagi para pengendara untuk secara khusus memperhatikan faktor keamanan agar selamat sampai ke tujuan. Kesehatan fisik yang prima serta kondisi kendaraan yang optimal menjadi dua hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai perjalanan jauh. Namun, tak kalah penting adalah kondisi ban sebagai satu-satunya komponen kendaraan yang bersentuhan dengan permukaan jalan.
“Ban merupakan salah satu komponen penentu dalam keselamatan berkendara dengan berbagai fungsinya, seperti untuk menahan beban, meredam guncangan, serta menjaga stabilitas kendaraan. Oleh sebab itu, kondisi ban sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan dalam berkendara,” jelas Fachrul Rozi, Customer Engineering Support PT Michelin Indonesia.
Produsen ban terkemuka asal Perancis, Michelin senantiasa mengimbau para pengendara untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Upaya ini telah kerap kali disuarakan oleh Michelin melalui berbagai kampanye, seperti Michelin Safe Mobility dan Michelin Safety Riding. Menyambut momen Lebaran 2022, Michelin membagikan 5 hal yang harus dipersiapkan oleh para pemudik terkait kondisi ban sebelum melakukan perjalanan.
Memperhatikan Kembang dan Tapak Ban
Kembangan alur dan ketebalan tapak ban berfungsi untuk menjaga daya cengkram ban saat melaju di jalan raya, terutama saat melaju pada kondisi jalan basah atau hujan. Ban dengan alur kembang yang sudah menipis dan mendekati indikator ketebalan (thread wear indicator/TWI) berpotensi menyebabkan kendaraan tergelincir atau aquaplanning saat melaju pada kondisi permukaan jalan yang basah. Untuk melihat apakah ban masih memiliki alur kembang yang baik, para pengemudi dapat meraba atau melihat langsung kondisi ban. Panduan indikator ketebalan tapak ban adalah 1,6 milimeter. Artinya jika ketebalan kembang ban sudah menipis sehingga tersisa atau mendekati 1,6 milimeter, maka ban harus diganti.
Memeriksa Tekanan Angin pada Ban
Para pengemudi wajib untuk memeriksa tekanan angin pada ban sebelum melakukan perjalanan jauh. Pastikan tekanan angin sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil yang bisa ditemukan pada pilar pintu mobil pada sisi pengemudi atau tutup tangki bahan bakar. Tekanan angin rendah dapat memberikan stres yang berlebih pada bagian dinding ban sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan pecah ban.
Pastikan Beban Muatan Tidak Melebihi Batas Maksimal
Sering kali para pemudik yang melakukan perjalanan tidak hanya membawa diri dan anggota keluarga, tetapi juga berbagai muatan barang untuk dibagikan kepada sanak saudara. Namun, penting bagi para pengemudi untuk memperhatikan batas maksimal beban yang dapat ditanggung oleh kendaraan, agar tidak overweight. Jika beban muatan melebihi batas bobot maksimal, akan membuat kendaraan menjadi lebih sulit untuk dikendalikan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Pastikan Ban Serep dalam Kondisi Siap Pakai
Ban serep kerap kali terlewat dari perhatian pengendara pada saat melakukan perawatan kendaraan atau saat menyiapkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh. Padahal kondisi ban serep tidak kalah penting dari ban utama yang digunakan. Sebelum mudik dengan kendaraan pribadi, pastikan ban serep dalam kondisi siap pakai. Artinya, ban memiliki tekanan angin yang sesuai atau sedikit lebih tinggi untuk mengantisipasi adanya penyusutan saat penyimpanan. Selain itu, pastikan pula bahwa tidak ada retak pada ban serep, dan ban disimpan dalam keadaan bersih untuk mencegah kerusakan lebih awal.
Cek Kelayakan Pakai dan Kondisi Ban
Sebelum memulai perjalanan, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi ban. Pastikan tidak ada kerusakan, misalnya goresan/keretakan pada dinding ban, benjol, atau tambalan cacing. Kondisi perawatan atau perbaikan ban yang tidak tepat dapat memicu terjadinya pecah ban saat melaju dengan kecepatan tertentu. (*)
batampos– Gubkepri Ansar Ahmad memberi arahan kepada seluruh ASN Pemprov Kepri saat hari terakhir kerja sebelum libur lebaran Idul Fitri 1443 H, Kamis (28/4/2022). Gubkepri berpesan kepada ASN dan pegawai Pemprov Kepri untuk saling memaafkan satu sama lain apabila selama beraktivitas banyak melakukan kekhilafan dan kesilapan.
Gubkepri Ansar Ahmad besama pejabat eselon II Pemprov Kepri
“Sebelum kita menjalani cuti lebaran, kita manfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dan maaf memaafkan. Momen lebaran tahun ini kita bisa sedikit lebih longgar untuk bersilaturahmi namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan (protkes),” pesan Gubernur Ansar pada apel pagi di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (28/4).
Gubernur Ansar lalu mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa usai cuti lebaran nanti agar langsung masuk ke kantor kembali beraktivitas seperti biasa. Sebab cuti lebaran 1443 H tahun ini cukup panjang selama sepuluh hari dari tanggal 29 April sampai 8 Mei 2022.
“Seluruh kepala OPD agar memperhatikan pegawainya agar jangan sampai menambah-nambah liburannya, kalau sudah waktunya masuk semuanya harus masuk,” tegas Gubernur Ansar.
Gubkepri Ansar Ahmad bersilaturahmi dengan pegawai Pemprov Kepri sebelum masuk cuti lebaran
Untuk menjaga keamanan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Ansar menginstruksikan kepada Satpol PP Kepri untuk terus memperhatikan aspek keamanan perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Terakhir, Gubernur Ansar berharap momen lebaran tahun ini bisa digunakan untuk merefleksikan kesederhanaan. Merayakan Idul Fitri secara berlebihan menurut Gubernur Ansar malah mendegradasi puasa yang dijalani selama sebulan penuh.
Apel pagi tersebut ditutup dengan salam-salaman antara Gubernur Ansar bersama Pejabat Eselon II Pemprov Kepri dengan seluruh ASN yang mengikuti apel pagi. (*)
