batampos – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sampai saat ini total sudah ada 117 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Aparat polisi akan menindak oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terkait BBM bersubsidi ini.

“Terkait hal ini, kami melaporkan bahwa kita telah melakukan penegakan hukum terhadap 117 tersangka dan 81 kasus saat ini sedang berproses,” ujar Sigit dalam Rapat Koordinasi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/2).

Sigit mengungkapkan, dengan ditangkapnya 117 orang tersebut. Maka sudah mengurangi kelangkaan BBM jenis Solar yang terjadi di masyarakat.

“Dan Alhamdulillah bahwa saat ini kita mulai lihat bahwa antrean terkait dengan kelangkaan solar sudah mulai berkurang,” katanya.

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara akan melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi mulai dari pendistribusian dan penyimpanannya. Dia tidak ingin ada oknum yang melakukan penyelahgunaan BBM bersubsidi.

“Sehingga tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan upaya pengawasan sampai dengan penindakan hukum atau penegakan hukum terhadap penyimpangan terhadap distribusi,” ungkapnya.

Sigit menuturkan perbedaan harga antara Solar bersubsidi dengan Solar industri yang sangat jauh. Sehingga alasan 117 tersangka tersebut melakukan penyalagunaan BBM untuk menghemat ongkos industri.

“Karena memang ada disparitas harga yang cukup tinggi, kebutuhan industri yang cukup tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mengambil kebutuhan minyak dari SPBU,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menangkap dan menetapkan 19 tersangka di enam wilayah di Indonesia terkait penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi.

Sigit mengungkapkan 19 tersangka tersebut terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan diperuntukan untuk kebutuhan industri. Padahal sudah ada kuota Solar untuk industri.

Sigit menjelaskan, perbedaan antara Solar bersubsidi dengan Solar industri mencapai Rp 12.500 per liter. Sehingga para tersangka melakukan hal tersebut untuk menghemat ongkos industri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Ia juga meminta pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

LaNyalla menyampaikan hal itu saat Public Expose Big Data DPD RI, Kamis (14/4/2022), di Jakarta.

“Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi,” katanya.

“Pemerintah juga harus meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang in-konstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” tegas LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Public Expose Big Data DPD RI ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

“Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta,” katanya.

LaNyalla juga mengutip Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Terutama poin 1 yang menyebut, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat.

“Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,” katanya.

Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD RI mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu Sosial, Ekonomi dan Politik.

“Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden,” katanya.

Dijelaskan LaNyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka, bahwa kegiatan atau pernyataan elit politik, baik itu Menteri atau Ketua Partai, terkait Penundaan Pemilu atau Masa Jabatan Presiden 3 Periode justru tidak direspon positif oleh Publik.

“Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD RI, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia,” katanya.

Lewat Big Data ini, DPD RI juga mengetahui bagaimana respon publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM.

“Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” katanya.

Dalam public expose yang disampaikan Founder Evello, Dudy Rudianto, yang juga rekanan DPD, diungkap sejumlah poin.

Pertama, DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada tri-mester awal tahun 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Dan terakhir, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.  (*)

batampos – Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mencanangkan gerakan vaksinasi booster dalam rangka pencegahan Covid-19. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

“Ini adalah sebuah langkah nyata seluruh elemen bangsa dalam upaya pencegahan maksimal terhadap wabah Covid-19,” kata Yaqut kepada wartawan, Kamis (14/4).

Yaqut mengatakan, pemerintah telah menargetkan program vaksinasi sebanyak 2 juta orang sehari pada 2022. Hal ini direspons Kementerian Agama dengan menyelenggarakan vaksinasi massal di semua level.

Gerakan vaksinasi kali ini juga digelar serentak di 11 provinsi. Selain Jawa Timur, vaksinasi dilakukan juga Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bali.

Data yang sudah masuk, di Jawa Timur giat vaksinasi booster ini diikuti 1 juta orang. Data di provinsi lainnya antara lain: Jawa Tengah (42.706 orang), Jogjakarta (11.000 orang), Jawa Barat (100.000 orang), Banten (985.500 orang), Lampung (3.693 orang), dan Sulawesi Selatan (20.000 orang). Total keseluruhan sudah mencapai 2.162.899 orang.

“Ini menunjukkan komitmen Kemenag dalam mendukung upaya pemerintah mencapai herd immunityndan memperkuat ketahanan masyarakat,” jelas Yaqut.

“Atas nama Kementerian Agama, saya mengajak para tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, lembaga keagamaan, serta seluruh elemen bangsa dan umat untuk bersama-sama menyukseskan vaksinasi dengan proaktif mendatangi pusat-pusat vaksinasi,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group