batampos – Bank digital syariah pertama di Indonesia, Bank Aladin pun terus memperluas ekosistemnya. Bank Aladin menggandeng ZA Tech Global Limited (ZA Tech) sebagai penyedia teknologi ansuransi terkemuka.

ZA Tech menjadi mitra strategis sebagai investor serta mitra yang berkomitmen penuh dalam memperkuat ekosistem bisnis. Presiden Direktur Bank Aladin Dyota Marsudi mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi digital perusahaan asuransi serta mempercepat adopsi InsurTech di Indonesia.

“Ini menandakan bahwa semakin banyak pemain besar yang melihat proposisi nilai Aladin Bank dalam memperluas jangkauan keuangan syariah di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan resminya, Rabu (6/4).

Ia berharap melalui inisiatif ini, produk asuransi digital akan semakin terjangkau oleh masyarakat luas. Hal itu mengingat ZA Tech merupakan InsurTech yang inovatif secara global dan memiliki rekam jejak dalam memberdayakan transformasi digital bisnis asuransi.

“Hal ini tentunya akan memperkuat Aladin Bank sebagai bank digital, baik dari sisi permodalan maupun berbagai rencana bisnis strategis ke depan,” imbuhnya.

Adapun, General Manager ZA Tech Southeast Asia, Young Yang menyambut baik kerjasama dengan Bank Aladin. Menurutnya, kemitraan ini merupakan salah satu komitmen ZA Tech dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

BACA JUGA: Asuransi Bukan Investasi

“Kolaborasi layanan perbankan digital syariah dengan InsurTech seperti Bank Aladin dan ZA Tech akan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi asuransi secara digital dan modern,” ujar Young.

Young menambahkan, menjadi investor di Bank Aladin akan mendukung aspirasi ZA Tech untuk berbisnis di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan pengalaman perusahaan dalam memberdayakan ekosistem asuransi digital.

“Kami percaya bahwa investasi ini akan memfasilitasi Bank Aladin untuk mendemokratisasikan literasi keuangan, terutama untuk segmen underbanked, serta memperluas jejaknya sebagai bank digital yang mengedepankan prinsip syariah,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi berbasis keumatan.

Penandatanganan MoU bank bjb dengan PWNU Jabar pada Kamis (31/3) lalu itu disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua PWNU Jabar Juhadi Muhamad, Rois Syuriah PWNU Jabar Abun Bunyamin serta Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi didampingi Direktur Komersial dan UMKM Nancy Adistyasari, Direktur IT, Treasury & International Banking Rio Lanasier.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto dalam keterangan yang diterima Minggu (3/4), menjelaskan ruang lingkup MoU ini meliputi berbagai hal, seperti pemberdayaan dan peningkatan ekonomi berbasis Keumatan di lingkungan PWNU Jabar, funding, lending, Pembukaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb, serta Pembukaan layanan bjb Laku Pandai.

Di samping itu, bank bjb juga menyediakan layanan perbankan yang membantu dan memudahkan PWNU Jabar dalam melakukan transaksi perbankan meliputi Pemasangan QRIS bank bjb, Pengutipan zakat melalui channel bank bjb, Pemanfaatan Kartu ATM Co-Branding bank bjb, Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan, dan Jasa layanan perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

”Sinergi dan kolaborasi bank bjb dengan PWNU Jabar akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta dapat meningkatkan ekonomi keumatan,” ujar Widi.

BACA JUGA: bank bjb Percepat Herd Immunity Serahkan Alat Kesehatan

Ia menambahkan, bank bjb sangat terhormat bisa bersanding dengan organisasi massa berbasis Islam yang kegiatan bergerak di bidang Keagamaan dan Sosial di bawah naungan Nahdlatul Ulama Indonesia yang khusus bergerak di wilayah Jawa Barat. PWNU Jabar memiliki Lembaga dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Kabupaten Kota di Jabar. Selain itu, terdapat ribuan pesantren, masjid, asrama, dan Perguruan Tinggi di lingkungan PWNU Jabar beserta dengan ratusan ribu santri dan santriwati juga pengajar/ustaz dan kyai.

Dikatakan Widi, kerjasama bank bjb dengan PWNU Jabar membuka peluang untuk melakukan cross selling produk-produk bank bjb lainnya antara lain Internet Banking Corporate, Payroll Service, Virtual Account, serta jasa perbankan lainnya.

”PWNU Jabar memiliki massa besar dengan ±60 persen warga Jawa Barat merupakan anggota dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat sehingga banyak sekali potensi yang bisa dikerjasamakan dengan bank bjb demi meningkatkan kesejahteraan umat,” kata Widi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi berbasis keumatan.

Penandatanganan MoU bank bjb dengan PWNU Jabar pada Kamis (31/3) lalu itu disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua PWNU Jabar Juhadi Muhamad, Rois Syuriah PWNU Jabar Abun Bunyamin serta Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi didampingi Direktur Komersial dan UMKM Nancy Adistyasari, Direktur IT, Treasury & International Banking Rio Lanasier.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto dalam keterangan yang diterima Minggu (3/4), menjelaskan ruang lingkup MoU ini meliputi berbagai hal, seperti pemberdayaan dan peningkatan ekonomi berbasis Keumatan di lingkungan PWNU Jabar, funding, lending, Pembukaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb, serta Pembukaan layanan bjb Laku Pandai.

Di samping itu, bank bjb juga menyediakan layanan perbankan yang membantu dan memudahkan PWNU Jabar dalam melakukan transaksi perbankan meliputi Pemasangan QRIS bank bjb, Pengutipan zakat melalui channel bank bjb, Pemanfaatan Kartu ATM Co-Branding bank bjb, Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan, dan Jasa layanan perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

”Sinergi dan kolaborasi bank bjb dengan PWNU Jabar akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak serta dapat meningkatkan ekonomi keumatan,” ujar Widi.

BACA JUGA: bank bjb Percepat Herd Immunity Serahkan Alat Kesehatan

Ia menambahkan, bank bjb sangat terhormat bisa bersanding dengan organisasi massa berbasis Islam yang kegiatan bergerak di bidang Keagamaan dan Sosial di bawah naungan Nahdlatul Ulama Indonesia yang khusus bergerak di wilayah Jawa Barat. PWNU Jabar memiliki Lembaga dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Kabupaten Kota di Jabar. Selain itu, terdapat ribuan pesantren, masjid, asrama, dan Perguruan Tinggi di lingkungan PWNU Jabar beserta dengan ratusan ribu santri dan santriwati juga pengajar/ustaz dan kyai.

Dikatakan Widi, kerjasama bank bjb dengan PWNU Jabar membuka peluang untuk melakukan cross selling produk-produk bank bjb lainnya antara lain Internet Banking Corporate, Payroll Service, Virtual Account, serta jasa perbankan lainnya.

”PWNU Jabar memiliki massa besar dengan ±60 persen warga Jawa Barat merupakan anggota dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat sehingga banyak sekali potensi yang bisa dikerjasamakan dengan bank bjb demi meningkatkan kesejahteraan umat,” kata Widi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebutkan pemerintah tidak mampu mengatasi ulah mafia minyak goreng yang bandel.

“Untuk kesekian kalinya janji Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, migor curah tidak aman terkendali. Sebelumnya Menperin berjanji, bahwa paling lambat pada tanggal 4 april di awal bulan Ramadan, migor ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda,” tegas Mulyanto kepada wartawan, Rabu (6/4).

Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 4 April, harga rata-rata nasional migor curah adalah seharga Rp 20.050 per kg. Untuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing harga migor curah sebesar Rp 23.350, Rp 22.800, Rp 20.200 dan Rp 20.900 per kg.

“Angka ini masih jauh di atas HET yang sebesar Rp 15.500 per kg. Artinya migor curah masih belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah teramati cenderung naik,” serunya.

BACA JUGA: Hippindo Pastikan Stok Minyak Goreng Aman 

Menurut Mulyanto, bisa jadi angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap.

Jika itu yang terjadi, maka jelas telah merugikan keuangan negara. Karenanya pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas. “Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal migor. Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET,” tandas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).

Kehadiran beberapa menteri mewakil Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP).

Airlangga menegaskan, pemerintah serius untuk membahas revisi UU PPP. Menurutnya, penyelesaian perubahan UU PPP menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inskonstituional bersyarat.

Ia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati perubahan pada UU PPP.

“Penyelesaian RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 hendaknya dapat segera diselesaikan dan disepakati, sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja,” tutur Menko Airlangga saat rapat dengan Baleg DPR, Kamis (7/4/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, perbaikan UU Ciptaker sangat ditunggu pemerintah. Sebab, perbaikan UU Ciptaker diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini mendapat banyak tantangan dari perkembangan global.

Airlangga menegaskan, Indonesia memerlukan berbagai terobosan dan inisiatif terutama dalam upaya meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap dilakukan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kembali berada di jalur positif.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha.

Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan hyper-regulation.

Pada rapat kerja pembahasan revisi UU PPP kali ini, pemerintah menyerahkan sebanyak 362 DIM. Terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM dihapus. RUU Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini diinisiasi DPR.

Menko Airlangga menegaskan, pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU PPP.

“Pemerintah telah sungguh-sungguh mempelajari dan membahas RUU tersebut, serta telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan telah pula mengundang akademisi untuk memberikan masukan yang diperlukan,” ujar Airlangga.

Pada pembahasan RUU PPP ini, Airlangga hadir bersama enam menteri lain. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)