batampos – Pemerintah bakal semakin menggencarkan vaksinasi Covid-19 selama Ramadan. Hal itu sekaligus mendukung kebijakan diperbolehkannya masyarakat untuk mudik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, vaksinasi Covid-19 di bulan puasa berkaitan dengan diperbolehkannya mudik di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau booster tidak perlu menunjukkan bukti swab antigen maupun PCR.

Kemudian, masyarakat yang mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam. Sementara itu, masyarakat yang baru menerima satu dosis vaksin wajib menunjukkan hasil negatif swab PCR 3 x 24 jam.

Muhadjir menyatakan, sentra vaksinasi di bulan Ramadan di antaranya akan dibuka di masjid-masjid. Pelaksanaannya bisa setelah salat Tarawih. ”Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes, TNI, Polri, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI),” tutur mantan Mendikbud itu. Dia berharap optimalisasi vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan bisa berjalan dengan baik.

Muhadjir menambahkan, pemerintah juga terus menyiapkan skema mudik tahun ini. Jumat (1/4) lalu dia bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022. Menurut dia, pelaksanaan mudik harus dikawal dengan baik sehingga bisa mengantisipasi lonjakan pemudik dan risiko kenaikan kasus Covid-19.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan agar umat Islam di Indonesia tidak menjadi lebih konsumtif selama menjalani ibadah puasa. Dia mengajak untuk menjadikan Ramadan sebagai syahr as-shadaqah. ”Atau bulan untuk memperbanyak sedekah, termasuk mengeluarkan zakat mal,” katanya di Jakarta kemarin (2/4).

Mantan ketua umum MUI itu menyatakan, Ramadan juga merupakan momentum untuk penguatan solidaritas kemanusiaan. ”Serta momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah,” ujarnya.

Dua tahun terakhir, lanjut Wapres, umat Islam menjalani ibadah puasa di tengah pandemi Covid-19. Dia menekankan bahwa pandemi ini adalah musibah global. Namun, tahun ini umat Islam bisa menjalani ibadah puasa di tengah pandemi yang semakin baik dan terkendali. Itu harus dimaksimalkan untuk memperbanyak ibadah serta terus berdoa supaya bangsa Indonesia dijauhkan dari musibah, termasuk pandemi Covid-19.

Terpisah, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan membersihkan residu duniawi. Dia menuturkan, solidaritas dapat terwujud apabila seseorang mampu menghilangkan kesombongan dirinya. Kesombongan itulah bagian dari residu duniawi yang harus dibersihkan pada bulan puasa ini.

”Adalah kesombongan ketika menganggap diri kitalah yang paling benar. Sementara orang lain selalu salah,” tuturnya. Termasuk ketika menganggap diri sendiri paling jujur, sedangkan orang lain pasti berlaku curang.

Yaqut juga menyinggung bahwa tahun ini adalah tahun ketiga pandemi Covid-19. Ramadan ketiga umat Islam bersama Covid-19. Meskipun sekarang pandemi sudah mereda, Yaqut berpesan supaya umat Islam dan masyarakat pada umumnya tetap memperhatikan protokol kesehatan selama Ramadan. Termasuk saat beribadah di masjid atau musala. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wacana kenaikan harga pertalite dan elpiji 3 kg sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Meski begitu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada.

’’Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg, Red),’’ tegas Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) Sabtu (2/4). Belum jelasnya kapan kenaikan susulan itu tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebab, belum usai kenaikan harga pertamax, tarif PPN, kemudian menyusul kenaikan-kenaikan lainnya.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro memandang, pemerintah harus ekstrahati-hati dalam mengambil keputusan kenaikan harga. Jangan dilakukan serta-merta dalam waktu yang berdekatan. ’’Momentumnya harus diatur. Kan pertamax sudah naik, alangkah baiknya dilihat lagi kondisi dan ekonomi masyarakat seperti apa,’’ jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.

Komaidi memaparkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia maupun minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) meningkat tinggi. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai variabel lain. Bukan semata-mata harga minyak dunia saja. ’’Tentu pemerintah harus bijaksana melihat kondisi dan membuat keputusan,’’ imbuhnya.

Terkait mekanisme, Komaidi menjelaskan, ada perbedaan antara penetapan harga pertalite dan elpiji 3 kg. Untuk pertalite, penentuan harga merupakan kombinasi antara pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha. Sebab, pertalite sudah ditetapkan sebagai BBM penugasan. ’’Penugasan dan subsidi itu berbeda,’’ tambahnya.

Sebagai BBM penugasan, kewenangan pemerintah hanya ada pada kontrol volume BBM tersebut. Mekanisme penetapan harganya diawali oleh Pertamina sebagai badan usaha mengusulkan harga tertentu. Kemudian, pemerintah bisa menyetujuinya atau tidak. Faktor yang memengaruhi penentuan harga itu mencakup banyak hal. Antara lain, ekonomi masyarakat, kemampuan APBN, hingga kondisi keuangan Pertamina.

Sementara itu, untuk elpiji 3 kg, kewenangan penetapan harga murni ada pada pemerintah. Sebab, elpiji yang biasa disebut melon itu merupakan komponen subsidi. Faktanya, pemerintah memang berencana mengubah skema pemberian subsidi elpiji 3 kg, dari subsidi terbuka menjadi tertutup. Saat ini subsidi yang diberikan bersifat terbuka. Artinya, subsidi diberikan berbasis pada harga komoditas atau tabung elpiji menjadi subsidi langsung ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Karena subsidi elpiji 3 kg bersifat terbuka, seluruh golongan masyarakat bisa mengakses komoditas bersubsidi itu. Termasuk masyarakat menengah ke atas yang semestinya tidak berhak mendapat subsidi.

Dengan perubahan skema dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup, otomatis harga akan terkerek naik. Melalui skema subsidi tertutup, pemerintah memberikan subsidi sebagai kompensasi. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Komaidi melanjutkan, jika perubahan skema subsidi dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan dari masyarakat menengah ke atas yang kerap membeli elpiji melon, hal itu kurang tepat. ’’Kalau tujuannya itu, instrumennya bukan dengan menaikkan harga. Jadi, memang seharusnya membuat subsidi tertutup. Artinya, subsidinya bukan barang, melainkan bisa uang maupun kartu berupa bantuan langsung tunai (BLT). Memang subsidi tertutup lebih baik, tapi bisa dievaluasi lagi ke depan. Basis data para penerima subsidi juga harus kuat,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, perubahan skema subsidi elpiji 3 kg dinilai sulit diterapkan tahun ini. Berbagai proyek percontohan telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasinya belum terlaksana. Menurut Said, masyarakat sudah terbiasa dengan subsidi terbuka atau subsidi pada komoditas selama belasan tahun. ’’Sangat berat karena sudah hampir 14 tahun kita terbiasa dengan subsidi terbuka,’’ jelasnya. Namun, perubahan skema subsidi perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Said menyebut penyempurnaan DTKS memiliki peran penting dalam implementasi subsidi tertutup. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Memasuki bulan Ramadan, harga-harga komoditas bahan pangan menunjukkan tren kenaikan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau pergerakan harga serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok di lapangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan, berdasar pemantauan Kemendag di sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, disusun mitigasi pada beberapa kebutuhan pokok. Pertama, untuk komoditas kedelai, harga cenderung tinggi mengikuti harga internasional. Mengingat 95 persen kebutuhan kedelai nasional dipenuhi dari impor.

”Maka, untuk mitigasi harga dan ketersediaan kedelai, Kemendag menugaskan Bulog untuk menjalankan program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai di tingkat perajin tempe tahu,” terang Oke.

Komoditas selanjutnya yang menjadi perhatian adalah telur dan daging ayam ras. Kemendag menugaskan Perum Bulog menyediakan jagung pakan ternak sebanyak 50.000 ton. ”Langkah ini guna membantu pemenuhan kebutuhan peternak layer, khususnya skala mikro dan kecil,” tambahnya.

Untuk harga gula, berdasar pantauan saat ini berada di kisaran Rp 14.500 per kg atau naik 2,84 persen dibandingkan bulan lalu. Harga tersebut naik 11,54 persen jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun lalu. ”Kenaikan harga gula disebabkan oleh kenaikan harga raw sugar impor hingga mencapai Rp 10.436 per kilogram,” bebernya.

Sementara untuk harga cabai, Oke mencatat adanya kenaikan jika dibandingkan bulan lalu. Kenaikan itu akibat curah hujan tinggi sepanjang Februari sampai awal Maret. ”Kami perkirakan pada saat Ramadan pasokan telah kembali optimal. Kementerian Perdagangan memantau intensif distribusi di sentra produksi cabai seperti Kediri, Blitar, Tuban, Magelang, Banyuwangi, Situbondo, dan Malang yang siap panen serempak mulai akhir Maret dan awal April,” urainya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Berbagai kenaikan harga itu mencerminkan bahwa tata kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalisme. Padahal, kata dia, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

”Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli, bahkan monopoli. Dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar,” jelasnya kemarin.

Hal itu dianggapnya sebagai pelanggaran konstitusi. Sebab, kebijakan pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan rakyat. ”Malah kalah dengan kepentingan pasar,” cetus Johan. Selain itu, lanjut dia, harga bahan pangan di RI terbilang tidak kompetitif. Terutama jika dibandingkan dengan di negara-negara berkembang di Asia lainnya.

Johan mengatakan, kenaikan harga bahan makanan akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan. Sebab, sektor tersebut memberikan sumbangan sebesar 72 persen terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga. Untuk itu, dia menekankan agar pemerintah segera memperbaiki mekanisme pasar dan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi domestik. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah sekaligus mengucap syukur karena umat muslim dapat melaksanakan salat tarawih di masjid.

“Meskipun masih dalam suasana pandemi, alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak, kasus Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan sehingga bulan Ramadan tahun ini umat muslim bisa beribadah, bisa melaksanakan ibadah salat wajib dan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid,” kata dia, melalui tayangan video dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang dipantau di Jakarta, Sabtu (2/5).

Sebelumnya pada bulan puasa 2020 dan 2021, pemerintah meminta masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih di rumah atau di tempat dengan komunitas terbatas yang sudah saling kenal satu sama lain. “Saya ingin mengucapkan Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” kata dia.

Ia juga mengatakan pemerintah mengizinkan mudik pada tahun ini. “Menjelang Idulfitri nanti bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin mudik juga diperbolehkan, sehingga bisa berkumpul kembali bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarga tercinta di kampung halaman,” kata dia.

Namun dia mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, meski sudah ada banyak kelonggaran untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. (*)

Reporter: JP Group