batampos – Wacana untuk menunda pemilu 2024 didesak untuk segera dihentikan. Pasalnya, bukan hanya alasan yang tidak substantif, cara tersebut juga akan mengkhianati semangat reformasi 1998.

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cita-cita digolkan saat Reformasi 98. Karena kekuasaan tak terbatas yang berlangsung di era Orde Baru terbukti membawa efek negatif.

Untuk itu, ketentuan pembatasan jabatan dua periode yang sudah disepakati harus terus dipegang. Wanita yang akrab disapa Wiwik itu mengajak semua elit politik untuk berkomitmen dan konsisten dengan konstitusi.

“Perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan spirit Reformasi,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kemarin (28/2).

Sebagaimana diketahui, usulan penundaan pemilu terus berkelindan. Apalagi, usulannya disampaikan partai politik pendukung pemerintah. Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka beralasan, situasi ekonomi tidak cukup baik untuk menyokong pemilu. Di sisi lain, kepuasan pada Presiden Joko Widodo juga tinggi.

Wiwik mengingatkan, sebagus apapun presiden atau sebesar apapun kepuasan masyarakat, tidak bisa dijadikan dasar menambah jabatan. Dalam sistem demokrasi presidensial, jabatan sifatnya tetap. Sebaliknya, pembatasan merupakan instrumen untuk menjaga kekuasaan tidak jatuh pada rezim otoriter.

Lebih lanjut lagi, Wiwik menyebut kepentingan regenerasi kepemimpinan harus juga diperhatikan. Sehingga Demokrasi di Indonesia bisa tetap sehat. “Jadi poin nya itu. Tidak lu (kamu) lagi, lu (kamu) lagi,” imbuhnya.

Terkait adanya indikasi elit khawatir program strategis tidak berjalan jika terjadi perubahan kepemimpinan, Wiwik menilai solusinya bukan dengan memperpanjang masa jabatan. Namun bisa diantisipasi dengan upaya lain yang lebih ramah terhadap demokrasi. Misalnya membuat haluan pembangunan nasional yang disepakati bersama.

Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow juga berharap langkah penundaan pemilu tidak diambil. Meski secara politik peluang itu terbuka karena kuatnya posisi partai pemerintah Parlemen, Jeirry memprediksi beresiko. “Ini akan repot, kacau dan gaduh,” tegasnya.

Sebaiknya, lanjut dia, fokus politik dikembalikan lagi ke persiapan tahapan pemilu yang tantangannya tidak mudah. Apalagi, tahapan sudah akan dimulai bulan Juni tahun ini.

Jeirry menambahkan, sebagian kelompok masyarakat yang menyetujui rencana tersebut harus melakukan refleksi. Sebab, Indonesia sudah memiliki catatan kelam atas munculnya rezim otoriter di era Orde Baru. Di mana asal mulanya adalah kekuasaan yang berlebihan.

“Makin lama kekuasaan diberikan, makin terbuka potensi diselewengkan,” kata pria yang juga pengurus pusat Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) itu. Implikasi lainnya, kekuasaan yang makin kuat, maka akan sulit dikontrol.

Pihaknya juga mendesak agar Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas. Misalnya dengan mengeluarkan pernyataan Pemilu 2024 dilanjutkan. Sehingga isu penundaan tidak jadi bola liar. “Kita harus ingatkan Pak Presiden buah Reformasi,” tegasnya.

Kritik atas rencana penundaan juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Dia menyoroti wacana perpanjangan masa bakti Presiden Jokowi yang dilontarkan sejumlah politisi. Menurut dia fenomena ini mengingatkannya pada masa orde baru.

’’Di mana para politisi dan para petinggi di negeri ini sudah mulai pula menyuarakan untuk memperpanjang periode kepemimpinan Pak Jokowi,’’ kata Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.

Anwar menjelaskan di tengah aspirasi dari elit partai itu, Jokowi sendiri sudah menegaskan menolak rencana masa jabatan tiga periode atau tambahan masa jabatan tersebut. Pernyataan seperti itu, diantaranya disampaikan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemipmin redaksi pada 15 September 2021 lalu.

Kepada para politisi dan petinggi bangsa Indonesia, Anwar mengetuk hati nurainya. ’’Kepada para politisi yang masih memiliki moral dan hati Nurani, janganlah kalian tega menjerumuskan Pak Jokowi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan,’’ jelasnya.

Dia berharap semua pihak memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah. ’’Karena memang sudah habis waktu bagi beliau untuk memimpin negeri ini sesuai dengan konstitusi,’’ katanya. Anwar menegaskan amanah konstitusi Indonesia, masa bakti presiden hanya dua periode. Masing-masing periode berdurasi lima tahun saja.

Anwar menjelaskan kalaupun di masyarakat dukungan kepada Jokowi masih sangat besar, patut disyukuri. Dengan masih tingginya dukungan tersebut, Jokowi bakal turun dari jabatannya dengan terhormat. Biar masyarkat menanghis sedih karena akan berpisah dengan pemimpin yang dicintainya.

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan meminta para penyelenggara negara, termasuk pimpinan partai agar berkomitmen menyelenggarakan pemilu sesuai amanah UUD 1945. ’’Termasuk dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga penyelenggaraan pemilu tepat pada waktunya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa,’’ tuturnya.

Amirsyah menuturkan sebagai negara demokrasi, tidak elok terjadi tarik ulur penyelenggaraan pemilu. Fenomena ini menurut dia justru membuat masyarakat bisa terbelah. Antara pihak yang berkomitmen menjalankan pemilu sesuai waktunya dengan kelompok yang pro perpanjangan masa bakti Presiden.

Dia mengatakan di dalam Pasal 7 UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. ’’Ini salah satu dasar pemilu yang membawa maslahat,’’ katanya.

Menanggapi penolakan publik, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Tentu pihaknya mengikuti wacana yg ada di ruang publik dan media, kemudian saling memberikan komentar di grup WhatsApp (WA) internal. “Kalau soal konten komentar, ya tentu sesuai dengan sikap partai masing-masing,” terangnya kemarin.

Sebagai wakil ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul berpendapat bahwa meskipun penundaan pemilu bisa dilakukan dengan amandemen UUD NRI 1945 oleh MPR, namun secara moral konstitusi tidak pas dilakulan amandemen jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah mereka setuju pemilu ditunda.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD NRI 1945, maka syarat Pasal 37 UUD bisa dipenuhi. Namun, kesan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh MPR tidak akan bisa dihindari.

Wakil Ketua Umum DPP PPP itu mengatakan, UUD NRI 1945 jelas menetapkan bahwa pemegang kedaulatan di Indonesia adalah rakyat. Menunda pemilu berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih para pengemban mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut untuk masa lima tahun yang akan datang.

Secara moral, menurut Arsul, sebagai pemegang mandat kedaulatan, MPR tidak elok mereduksi hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. “Jika tanpa bertanya kepada rakyat itu sendiri yang memiliki kedaulatan,” ungkapnya.

Dia menegaskan, tidak cukup hanya mengandalkan landasan formal Pasal 37 UUD NRI 1945, tanpa diikuti dengan bertanya kepada rakyat, apakah mereka setuju hak konstitusionalnya untuk memilih pemegang mandat lima tahunan ditunda.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ikut angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, wacana itu memang belum direspon oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara akan setuju.

Dia menyatakan, saat ini rakyat mungkin diam dan masih mempunyai batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik. “Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla.

Sebab, lanjut dia, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu lima tahunan. Karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.

Sebenarnya rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang mereka mencari akal untuk menunda pemilu. “Ini namanya sudah melampaui batas. Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” paparnya.

LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak mempunyai anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan ibu kota negara (IKN)?

Para elite politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa para elite tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. “Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” ungkap senator asal Jawa Timur itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus pelapor korupsi Nurhayati yang dikriminalisasi bakal menghadapi titik balik. Nurhayati bakal bebas dari jeratan hukum dengan penerbitan surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP). Jaksa yang memberikan petunjuk untuk menetapkan Nurhayati menjadi tersangka juga bakal diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kesimpulan akan diterbitkannya SKPP itu merupakan hasil pertemuan antara Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Jampidum Fadil Zumhana. Kabareskrim Komjen Agus menjelaskan bahwa pertemuan dengan petinggi Kejagung itu dilakukan setelah gelar perkara kasus Nurhayati. “pertemuan itu membahas P21 (dinyatakan lengkap. red) terhadap berkas perkara Nurhayati,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut Kejagung sepakat dengan hasil gelar perkara. Yakni, tidak ditemukannya cukup bukti untuk menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. “Kejagung juga sepakat bahwa penetapan tersangka itu atas petunjuk dari jaksa,” terangnya.

Menurutnya, dengan kejadian tersebut Kejagung akan melakukan pemeriksaan di Kejari Cirebon. Setelah pemeriksaan tersebut, Kejagung akan meminta perkara Nurhayati yang telah lengkap atau P21 dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat. “Kejati Jabar ini yang akan menerbitkan SKPP karena tidak cukup bukti,” tuturnya kemarin.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan bahwa instansinya mengapresiasi langkah penegakan hukum. LPSK juga setuju dengan sikap pemerintah. ”Memang seharusnya begitu. Korban dan pelapor itu dilindungi oleh undang-undang,” terang dia. Keputusan Polri dan sikap pemerintah yang disampaikan oleh menko polhukam, kata Edwin, sesuai dengan undang-undang.

Bahkan, tidak sekedar dilindungi, Edwin mengungkapkan bahwa pelapor kasus korupsi berhak atas reward atau penghargaan dari negara. Untuk itu, ke depan dia berharap tidak ada lagi yang mengalami hal serupa seperti Nurhayati. Dia meminta penyidik dan jaksa tidak melulu menggunakan pendekatan pidana. ”Penyidik harusnya menyadari tidak semua kesalahan itu harus dipidana,” beber dia. Jangan pula mereka menjadikan tersangka sebagai target pencapaian prestasi kerja.

Nurhayati, lanjut Edwin, memang bisa saja salah. Namun, kesalahannya bukan pidana. ”Kesalahan administrasi saja,” kata dia. Lebih dari itu, Nurhayati juga tidak memiliki mens rea atau niat jahat. ”Kalau punya niat jahat, ngapain lapor ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa, Red) sampai dua kali,” tambahnya. Dalam kasus korupsi yang menyeret kepala Desa Citemu, secara resmi pelapor memang atas nama BPD.

Namun demikian, Nurhayati lah yang memberanikan diri melaporkan mantan atasannya itu kepada BPD. Laporan tersebut lantas ditindaklanjuti oleh BPD. Mereka membuat laporan kepada polisi tanpa menyebutkan nama Nurhayati sebagai sumber informasi. Tujuannya untuk melindungi Nurhayati. ”Tujuan BPD menurut saya sudah benar,” ucap Edwin. Sayang, dalam perkembangannya Nurhayati turut dijadikan sebagai tersangka.

Selama kasus tersebut bergulir, Nurhayati selalu bersikap kooperatif. Menurut Edwin, hal itu juga diakui oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Mestinya sikap kooperatif itu turut diapresiasi. Meski kini status tersangka Nurhayati akan dicabut, LPSK akan tetap mengawal kasus tersebut. Nurhayati sebagai saksi pelapor akan tetap mereka lindungi. ”Kami akan tetap berikan perlindungan kepada Ibu Nurhayati,” tegas dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mulai menjalankan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina. Hingga kemarin (28/2), sudah 31 orang yang sudah berhasil dikeluarkan negara yang tengah diinvasi Rusia.

Proses evakuasi para WNI ini dimulai akhir pekan lalu. Sebanyak 25 WNI berhasil dievakuasi dari Odessa, Ukraina pada (27/2). Mereka kemudian dibawa melalui jalur darat menuju ke wilayah Rumania. Tim KBRI Bucharest pun telah membawa evacuee menuju Bucharest.

Operasi penyelamatan ini pun dilanjutkan kemarin (28/2). Sebanyak 6 WNI dan 1 warga negara asing (pasangan WNI) berhasil dievakuasi dari Lviv menuju Rzeszow Polandia. Mereka dipastikan dalam keadaan sehat.

”Total sudah 31 orang,” ujar Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi, kemarin (28/2).

Diakuinya, evakuasi masih belum bisa dilakukan untuk WNI yang berada di Kiev. Sebab, di sana masih diberlakukan lockdown. Kendati demikian, Kemenlu bersama dengan KBRI Kiev terus mengupayakan evakuasi seluruh WNI dari berbagai kota di Ukraina.

Disinggung soal kendala di lapangan, Faiza mengaku tak cukup informasi untuk menjabarkan detail. Namun, dia menilai yang paling penting saat ini WNI yang berada di luar Kiev sudah berhasil dipindahkan. Seperti diketahui, di awal invasi Odessa Selatan jadi salah satu kota yang mendapat serangan pertama tentara Rusia.

Mengenai pemulangan WNI ke Tanah Air, Faiza mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan pesawat untuk membawa mereka kembali ke Indonesia. Akan tetapi, bila ada WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal di negara lokasi evakuasi, pemerintah pun memberi kebebasan. ”Pemerintah tidak bisa memaksa,” ungkapnya.

Hingga saat ini sendiri, Kemenlu belum memutuskan akan menjemput para WNI tersebut dengan menggunakan pesawat militer atau komersil. Sebelumnya, dalam operasi penyelamatan WNI di Palestina, pemerintah memutuskan untuk menggunakan pesawat militer dengan dipimpin langsung oleh tim dari TNI. Karena, kondisi di sana sangat dinamis dan berbahaya bagi keselamatan sipil. (*)