Bupati Bintan, Roby Kurniawan panen perdana buah anggur di Screenhouse Tembeling, Kamis (23/10). F. Zoko untuk Batam Pos.
batampos – Bupati Bintan Roby Kurniawan melakukan panen perdana buah anggur di Screenhouse Tembeling, Kamis (23/10). Kebun modern ini dikelola oleh Kelompok Tani binaan Nizam, seorang pekebun anggur berpengalaman yang sukses mengembangkan konsep greenhouse anggur di wilayah tersebut.
Screenhouse seluas 8 x 40 meter ini menanam delapan varian anggur siap panen, mulai dari ninel hingga catalona lorano. Uniknya, hasil panen langsung dibeli oleh para pengunjung yang datang.
“Luar biasa, lahan tidak perlu terlalu luas tapi bisa menghasilkan. Selain produksi, ini juga jadi peluang ekowisata yang menarik. Banyak daerah datang berkunjung dan belajar di sini,” ujar Roby di sela kegiatan panen.
Roby mengapresiasi kreativitas para petani muda yang mampu membaca peluang dan memanfaatkan perkembangan teknologi pertanian. Ia berharap konsep seperti ini bisa diperluas ke wilayah lain di Bintan.
“Untuk masyarakat, ayo datang ke Screenhouse buah anggur. Ini bukan hanya kebun, tapi juga tempat belajar dan rekreasi,” tambahnya.
Sementara itu, Nizam menjelaskan bahwa pembangunan Screenhouse ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan yang diperuntukkan bagi kelompok tani di bawah binaannya.
Di area sebelahnya, Nizam juga memiliki Greenhouse pribadi yang dirintis sejak 2021 dan kini telah memiliki lebih dari 30 varian anggur dari berbagai negara.
“Awalnya gagal total, tapi terus belajar hingga akhirnya berhasil. Sekarang bahkan pengunjung sering melakukan reservasi sebelum panen,” katanya.
Menurut Nizam, pengunjung dapat memetik sendiri buah anggur sambil belajar teknik panen dan perawatan tanaman. Selain menjual buah segar, ia juga menjual bibit anggur serta membuka pelatihan bagi warga yang ingin menanam di rumah.
Kebun anggur ini kini menjadi destinasi ekowisata populer di Bintan. Setiap akhir pekan, pengunjung ramai datang untuk menikmati suasana kebun sekaligus mencicip hasil panen langsung.
“Ramainya kadang sampai harus antre untuk panen. Kami senang karena masyarakat antusias,” ujar Nizam.
Ke depan, Screenhouse dan Greenhouse buah anggur di Tembeling ini akan terus dikembangkan sebagai ikon ekowisata modern Bintan yang memadukan teknologi pertanian dan wisata edukatif. (*)
batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam terus menghadirkan inovasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) demi mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Batam, Yusfa Hendri, mengatakan kunci utama kepuasan warga terletak pada kemudahan akses layanan. Dari total 1.365.266 jiwa penduduk Batam, sebanyak 972.603 jiwa sudah berstatus wajib KTP. Saat ini, pihaknya tengah fokus menyelesaikan perekaman data bagi sekitar 19 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik.
“Tujuan utama inovasi yang kami lakukan adalah mempermudah masyarakat mengakses layanan Disdukcapil secara cepat dan efisien,” ujar Yusfa.
Salah satu inovasi unggulan Disdukcapil Batam adalah Lakse (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik), yang memungkinkan warga mengurus delapan layanan utama Adminduk secara online, tanpa perlu datang ke kantor.
Lewat Lakse, masyarakat bisa mengajukan permohonan pencetakan KTP/KK (rusak/hilang), KIA (Kartu Identitas Anak), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, hingga surat keterangan pindah hanya dengan beberapa klik.
“Dengan sistem ini, warga cukup unggah dokumen dari rumah. Berkas diproses secara elektronik dan hasilnya bisa diambil atau dikirim sesuai pilihan pemohon,” jelas Yusfa.
Selain layanan digital, Disdukcapil juga aktif menjalankan program jemput bola agar layanan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ada Perakit (Perekaman KTP bagi orang sakit), Jeramba (Jemput Rekaman Anak Muda Batam) yang menyasar pelajar dan pemula wajib KTP, serta Lade Katam, layanan pendaftaran cepat berbasis QR Code untuk memangkas waktu antrean.
“Inovasi-inovasi ini tidak hanya mendekatkan layanan, tetapi juga memastikan seluruh warga, termasuk yang rentan atau memiliki keterbatasan mobilitas, tetap mendapat hak administrasi kependudukan,” kata Yusfa.
Disdukcapil Batam juga memperkuat layanan di tingkat kecamatan melalui program Pelanduk (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan). Melalui program ini, warga bisa mengurus delapan jenis layanan Adminduk tanpa perlu ke kantor Disdukcapil pusat, seperti penerbitan KK baru, perubahan data, pembuatan KTP-el, perpindahan penduduk antar-kecamatan, hingga pencatatan akta kematian.
“Dengan Pelanduk, jarak dan waktu tempuh warga menjadi lebih efisien. Cukup ke kantor kecamatan, urusan Adminduk bisa langsung selesai,” tuturnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengapresiasi langkah Batam yang dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi di bidang Adminduk. Model layanan cepat, digital, dan jemput bola seperti Lakse dan Jeramba disebut layak dijadikan contoh nasional, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah lain. (*)
Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Paruh Rangkong dan Taring Beruang. Foto. Bea Cukai Batam untuk Batam Pos
batampos – Bea Cukai Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan bagian tubuh satwa dilindungi yang dikirim melalui jalur barang kiriman. Sebanyak 10 buah paruh burung rangkong gading dan 43 taring beruang madu berhasil diamankan petugas dari salah satu Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kota Batam. Barang bukti tersebut kemudian dilimpahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam, Jumat (24/10).
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan pelimpahan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil penindakan pada 9 September 2025 di TPS Global Logistik Bersama. Saat itu, hasil pemindaian x-ray menunjukkan ketidaksesuaian citra dengan dokumen pemberitahuan barang yang disebut sebagai aksesoris motor. Setelah diperiksa, ternyata paket tersebut berisi bagian tubuh satwa yang dilindungi.
“Paket tidak dilengkapi dokumen perizinan maupun sertifikat sanitasi produk hewani. Barang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dari Bandar Lampung dengan tujuan Tanjungpinang melalui Batam,” jelas Zaky. Ia menegaskan bahwa Bea Cukai Batam berkomitmen mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia melalui pengawasan ketat terhadap jalur logistik dan barang kiriman.
Dalam pelimpahan tersebut, Bea Cukai menyerahkan seluruh barang bukti kepada BKSDA Batam sebagai instansi berwenang menangani kasus yang melibatkan satwa dilindungi. “Setiap barang bukti kategori satwa atau bagian satwa yang dilindungi akan kami serahkan kepada instansi berwenang. Ini bagian dari sinergi penegakan hukum dan perlindungan sumber daya alam,” tambah Zaky.
Perwakilan BKSDA Batam mengapresiasi langkah cepat Bea Cukai Batam dalam mengamankan temuan tersebut. olaborasi lintas instansi sangat penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan ilegal satwa, terutama yang memanfaatkan jalur logistik modern seperti jasa ekspedisi.
Barang-barang tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, kesalahan pemberitahuan barang juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Bea Cukai Batam menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap barang kiriman dari dalam dan luar negeri. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyelundupan barang terlarang, baik berupa narkotika, senjata, maupun bagian tubuh satwa yang termasuk dalam kategori Appendix CITES (Convention on International Trade in Endangered Species).
“Pengawasan tidak hanya soal penerimaan negara, tapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi kekayaan hayati dari perdagangan ilegal yang merusak ekosistem,” tutup Zaky. Bea Cukai berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. (*)
Jalan Lintas Timur, Bintan dengan kondisi berlubang dan longsoran tanah dari tebing yang menghalangi sebagian jalan. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Pengendara yang melintas di Jalan Lintas Timur, khususnya di sekitar bundaran Kilometer (Km) 16, Kabupaten Bintan, diimbau tetap berhati-hati. Kondisi jalan di kawasan tersebut kini rusak parah dan sebagian tertutup longsoran tanah dari tebing di sisi jalan.
Salah satu pengendara, Dollah (38), mengaku prihatin dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Menurutnya, kerusakan di Jalan Lintas Timur sudah berlangsung bertahun-tahun dan semakin parah saat musim hujan.
“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak. Selain mengganggu kenyamanan, juga berisiko menyebabkan kecelakaan,” kata Dollah, Jumat (24/10).
Ia menambahkan, para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas karena banyak lubang besar dan tanah longsor yang menutupi sebagian badan jalan. “Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kasi Reservasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepri, Suji, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bintan karena ruas jalan tersebut merupakan kewenangan daerah setempat.
“Kami sudah berkoordinasi, hanya saja kondisi keuangan masih efisiensi, sehingga perbaikan belum bisa dilakukan,” ujar Suji.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Wan Affandi, menjelaskan bahwa kerusakan jalan di bundaran Km 16 sudah lama terjadi.
Pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan pembangunan jalur baru melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah ke pemerintah pusat sejak tahun anggaran 2023.
Namun, usulan tersebut belum terealisasi karena terkendala anggaran. “Pembangunan jalan itu dibatalkan pusat tahun 2024 karena masalah anggaran,” ungkap Affandi.
Ia memastikan Pemkab Bintan akan kembali mengusulkan penanganan jalan tersebut ke pemerintah pusat agar perbaikannya bisa dilakukan secara menyeluruh. (*)
Pesan makanan semudah sentuhan jari. Lewat Self-Order Kiosk ESB, pelanggan bisa pilih menu favorit, atur pesanan, dan bayar sendiri tanpa antre.
batampos – Di tengah geliat kebangkitan ekonomi daerah, sektor kuliner di Sumatera terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian. Dari kafe kekinian di pusat kota hingga restoran seafood di tepi pantai, para pelaku usaha kuliner terus berinovasi untuk bertahan dan berkembang.
Namun, di balik semangat tersebut, masih banyak pelaku usaha yang bergelut dengan tantangan klasik: manajemen operasional yang rumit, pencatatan manual, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi efisien.
Menjawab kebutuhan itu, PT Esensi Solusi Buana (ESB), perusahaan teknologi penyedia software all in one berbasis cloud khusus industri F&B memperluas jangkauan transformasi digitalnya ke wilayah Sumatera.
Gunawan, Co founder & CEO ESB, mengungkapkan bahwa kiprahnya di dunia F&B dimulai dari pengalaman panjang sebagai konsultan keuangan sejak 2008. Ia mendirikan ESB pada akhir 2018 dengan misi sederhana: menghadirkan solusi digital yang benar-benar fokus pada industri kuliner.
“Sejak awal saya heran, kenapa tidak ada software yang benar-benar fokus membantu F&B. Padahal sejak 2018 saja, industri ini nilainya sudah mencapai 60 miliar dolar,” ujarnya via zoom, Jumat (23/10).
Berbekal dukungan empat investor besar, ESB kini berkembang menjadi ekosistem teknologi kelas dunia yang membantu ribuan pelaku F&B meningkatkan efisiensi hingga 30 persen dan mendorong kenaikan nilai transaksi rata-rata hingga 67 persen.
“Setiap dua minggu, kami selalu melakukan sprint atau pengembangan fitur baru. Jadi produk kami terus berevolusi tanpa henti,” tambah Gunawan.
ESB menghadirkan ekosistem terintegrasi, mulai dari sistem kasir (POS), ERP, loyalty system payment gateway hingga supply chain management yang semuanya saling terhubung. Tujuannya jelas: menghilangkan pekerjaan berulang dan memberikan rekomendasi berbasis data yang bersifat preventif.
“Kami bahkan punya fitur AI bernama Olin yang secara otomatis menganalisis data tanpa perlu perintah pengguna. Olin langsung memberikan rekomendasi, misalnya untuk mencegah penurunan penjualan atau potensi kecurangan di outlet,” jelasnya.
Dengan kombinasi machine learning dan analitik canggih, ESB mampu memprediksi potensi penjualan hingga tiga bulan ke depan dengan akurasi 90–97 persen.
ESB tidak hanya menyasar pengusaha besar. Gunawan menegaskan, perusahaan justru ingin memperkuat daya saing UMKM kuliner agar bisa naik kelas.
“Banyak pengusaha kecil yang bisa belajar langsung dari praktik bisnis para pemain besar, karena sistem kami sudah menampung alur kerja terbaik dari industri itu sendiri,” katanya.
Dengan begitu, pengusaha kecil bisa beroperasi secara profesional dan berkelanjutan. ESB juga aktif mengadakan pelatihan, seminar, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan industri kuliner.
Dalam ekspansi ke Sumatera, ESB menjalin kerja sama strategis dengan perbankan nasional dan penyedia media sosial global seperti Google, Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp), dan TikTok.
“Kami tidak hanya menyediakan software, tapi juga membangun ekosistem. Merchant bisa mendapat akses ke jaringan perbankan, promosi digital, hingga pelatihan bisnis,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha mendapatkan kemudahan transaksi, promosi lintas platform, serta dukungan pemasaran digital yang lebih luas.
Gunawan menilai wilayah Sumatera, khususnya Batam dan Medan, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan industri F&B berbasis digital di luar Jawa.
“Setelah Jawa, Sumatera adalah pulau paling siap untuk transformasi digital. Pengusahanya lebih matang dan siap berkembang. Bahkan saya melihat Batam bisa tumbuh lebih cepat dari kota-kota besar Sumatera lainnya,” ujarnya optimistis.
Selain karena perputaran ekonomi yang tinggi, ketersediaan SDM berkualitas juga menjadi alasan ESB memilih Batam sebagai salah satu basis ekspansinya.
Gunawan juga menegaskan bahwa pengakuan ESB dalam daftar Forbes menjadi bukti kesehatan bisnis perusahaan teknologi ini di tengah fenomena “tech winter” yang melanda banyak startup.
“Bagi kami, ini bukan hanya soal prestise, tapi bukti bahwa model bisnis kami sehat dan dipercaya. Merchant juga jadi lebih tenang karena tahu mereka memakai layanan dari perusahaan yang stabil,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi prediktif, ESB tidak hanya membantu pelaku F&B bertahan, tetapi juga tumbuh berkelanjutan.
“Kalau pengusaha kuliner berkembang, maka kami juga berkembang. Misi kami sederhana: menjadikan industri F&B Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga berdaya saing di tingkat dunia,” tutup Gunawan. (*)
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Penerimaan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan hasil positif sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Hingga akhir Oktober, total retribusi TKA telah mencapai Rp1,4 miliar, melebihi target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp1,2 miliar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menyebutkan bahwa sebagian besar penggunaan TKA berada di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Dua wilayah ini menjadi kawasan industri terbesar yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing.
“Sejauh ini sudah mencapai Rp1,4 miliar, atau melampaui target Rp1,2 miliar untuk tahun 2025,” ujar Diky, Jumat (24/10).
Diky menjelaskan, Pemprov Kepri hanya memiliki kewenangan memungut retribusi bagi TKA yang bekerja lintas kabupaten atau kota, seperti antara Batam dan Tanjungpinang.
“Kalau TKA bekerja hanya di Batam, maka retribusinya masuk ke Pemkot Batam,” jelasnya.
Retribusi TKA dipungut saat perusahaan mengajukan izin baru atau memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing. Biaya yang ditetapkan mencapai sekitar 102 dolar AS per bulan atau setara Rp1,68 juta.
Dana retribusi yang terkumpul digunakan untuk mendukung pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif dan mampu terserap di pasar kerja Kepri.
“Untuk tahun ini, kami banyak menggelar pelatihan keterampilan seperti mengelas dan menjahit guna meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal,” tambah Diky.
Ia menuturkan, Kota Batam masih menjadi penyumbang terbesar retribusi TKA, dengan nilai mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun.
Sementara Kabupaten Bintan menyumbang sekitar Rp14 miliar per tahun, sebagian besar berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang mempekerjakan lebih dari 700 tenaga kerja asing. (*)
Anjing pelacak saat memeriksa barang bawaan penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang, Jumat (24/10). Foto. Yashinta/ Batam Pos
batampos – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggelar razia narkotika di Pelabuhan Domestik Sekupang, Jumat (24/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk menekan peredaran narkoba antarpulau yang memanfaatkan jalur laut di wilayah Kepri.
Razia dimulai sejak pukul 07.30 WIB hingga siang hari, melibatkan 52 personel gabungan dari Ditresnarkoba, Ditsamapta, Biddokkes, dan Bidhumas Polda Kepri. Dua ekor anjing pelacak K-9 juga dikerahkan untuk memeriksa barang bawaan para penumpang di area kedatangan dan keberangkatan.
“Menjelang akhir tahun, biasanya peredaran narkoba meningkat. Karena itu, kami memperketat pengawasan di pelabuhan domestik sebagai salah satu titik rawan,” ujar Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, di lokasi kegiatan.
Pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap koper, tas, hingga kardus yang dibawa melalui bagasi kapal. Anjing pelacak dilatih khusus untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika, termasuk sabu dan ganja.
“Kami lakukan pemeriksaan mendetail menggunakan satwa K-9. Pemeriksaan dilakukan secara acak agar hasilnya lebih efektif,” jelas Ruslaeni.
Meski berlangsung intensif hingga pukul 12.00 WIB, hasil razia kali ini nihil. Petugas tidak menemukan pelaku maupun barang bukti narkotika.
Menurut Ruslaeni, hal ini disebabkan belum adanya informasi intelijen yang mengarah pada aktivitas peredaran di titik tersebut. Namun, pihaknya memastikan razia seperti ini akan terus dilakukan secara berkala di sejumlah lokasi strategis, termasuk pelabuhan pelni dan pelabuhan rakyat.
Razia di Pelabuhan Domestik Sekupang merupakan bagian dari strategi Polda Kepri mempersempit ruang gerak pengedar narkoba. Selain penindakan, kegiatan ini juga memiliki unsur edukasi bagi masyarakat dan penumpang kapal.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pengawasan ini untuk keselamatan bersama. Jangan takut atau risih saat diperiksa, karena tujuannya agar wilayah Kepri tidak menjadi jalur masuk narkotika,” tegas Ruslaeni.
Dalam pelaksanaan razia, personel Biddokkes turut memastikan kondisi kesehatan petugas, sementara Bidhumas mendokumentasikan jalannya kegiatan sebagai bentuk transparansi publik.
Razia serupa akan digelar di pelabuhan-pelabuhan lain di Kepri dalam beberapa pekan ke depan. “Kami ingin wilayah ini tetap bersih dari narkoba,” tutup Ruslaeni. (*)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mengalami kekosongan sejak 20 Oktober 2025. Adi Prihantara yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda definitif kini ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) untuk sementara waktu.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pemerintah provinsi sedang menyiapkan mekanisme untuk mengisi jabatan strategis tersebut. Menurutnya, masa jabatan Plh Sekda hanya berlaku selama dua pekan.
“Nanti akan kita konsultasikan dulu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Apakah mekanismenya menggunakan sistem open bidding atau manajemen talenta. Yang jelas, jabatan Plh hanya bisa dua minggu,” ujar Ansar Ahmad, Jumat (24/10).
Ansar juga menyebut, Pemprov Kepri telah mengusulkan penunjukan Penjabat (Pj) Sekda kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ia belum bisa mengungkapkan siapa nama yang diusulkan untuk posisi tersebut.
“Tinggal menunggu Pj Sekda-nya. Sudah diusulkan ke Kemendagri. Pak Adi masih menjabat Plh, tapi biasanya tidak bisa mengambil kebijakan penting,” tambahnya.
Adi Prihantara sendiri diketahui telah dilantik sebagai pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama di lingkungan Pemprov Kepri sejak Senin (20/10).
Adi Prihantara, kini menjadi Plh. Sekda Kepri untuk sementara waktu hingga terpilih sekda definitif. (Dokumen Diskominfo Kepri)
Ia tetap berperan penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor yang telah disepakati bersama DPRD Kepri.
Dengan kekosongan posisi Sekda definitif, Pemprov Kepri kini berpacu dengan waktu untuk menentukan pejabat yang dianggap paling tepat memimpin roda birokrasi dan memastikan stabilitas administrasi tetap terjaga. (*/adv)
Dua buronan kasus penipuan dan penggelapan, Steven dan Victor saat diamankan di Tarempa Selatan, Kabupaten Anambas. F. Yudhi untuk Batam Pos.
batampos – Dua buronan Polres Dumai, Steven dan Victor, akhirnya ditangkap setelah sempat bersembunyi di hutan wilayah Desa Tarempa Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Keduanya diketahui merupakan tersangka kasus penipuan dan penggelapan di salah satu perusahaan kelapa sawit di Dumai dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.
Kedua pria ini melarikan diri sejak September lalu. Mereka menyeberang dari Dumai ke Pulau Siantan, Anambas, untuk menghindari kejaran polisi.
“Tujuan terakhirnya Pontianak. Mereka kabur setelah pamannya tertangkap lebih dulu di Dumai,” kata anggota Tim Jatanras Polres Dumai, Yudhi, Jumat (24/10).
Penangkapan dua buronan ini berlangsung dramatis. Tim gabungan dari Polres Dumai dan Polres Anambas sempat kehilangan jejak lantaran kedua pelaku memilih bersembunyi di dalam hutan selama beberapa hari.
“Kita kejar sampai ke dalam hutan tapi tidak ketemu. Pergerakan pelaku cukup gesit, berpindah-pindah, dan sulit dideteksi,” ujar Yudhi.
Petugas akhirnya menemukan keberadaan mereka setelah mendapat laporan warga yang melihat dua orang tak dikenal keluar dari arah hutan pada malam hari.
“Pelaku berhasil ditangkap setelah keluar untuk membeli makanan di warung milik warga di Dusun Rintis, Desa Tarempa Selatan,” jelasnya.
Saat ditangkap, Steven dan Victor terlihat kelelahan dan kelaparan setelah seharian bersembunyi tanpa makan.
“Mereka keluar karena lapar. Sudah tidak kuat lagi bertahan di dalam hutan,” tambah Yudhi.
Usai diamankan, keduanya dibawa ke Polres Anambas untuk pemeriksaan awal. Pada Kamis (23/10), mereka diberangkatkan ke Pekanbaru melalui jalur laut dan udara untuk menjalani proses hukum di Riau.
Penangkapan dua buronan itu sempat menghebohkan warga Desa Tarempa Selatan.
“Tidak sangka orang dari Riau sembunyi di sini. Sekarang jadi was-was, semoga keamanan diperketat,” ujar Prengky, warga setempat.
Kasat Reskrim Polres Anambas, AKP Bambang Sutmoko, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pendatang baru tanpa identitas jelas.
“Segera laporkan jika ada orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi juga warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, wilayah perbatasan seperti Anambas kerap dijadikan tempat persembunyian pelaku kejahatan karena letaknya yang jauh dari kota besar.
Karena itu, koordinasi antara aparat dan masyarakat perlu terus diperkuat demi menjaga keamanan dan situasi kondusif di daerah perbatasan. (*)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji saat meresmikan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Jumat (24/10). Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Angka perceraian di Kota Batam masih tergolong tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) Batam mencatat, sepanjang 2024 terdapat lebih dari 2.000 kasus perceraian, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara hingga pertengahan 2025, jumlahnya sudah mencapai 690 perkara, yang sebagian besar merupakan cerai gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri.
Tingginya angka perceraian ini menjadi perhatian serius Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji menegaskan pentingnya menelusuri akar masalah sebelum melakukan langkah penanganan.
“Apapun peristiwanya harus dicek sebabnya, termasuk di Kepri ini. Kalau memang sudah tahu sebabnya, nanti akan ada yang menangani,” ujar Wihaji usai meresmikan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Jumat (24/10).
Data PA Batam menunjukkan, sebagian besar perceraian di kota ini dipicu oleh masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sekitar 60 persen di antaranya merupakan cerai gugat, menandakan banyak istri yang memilih mengakhiri rumah tangganya karena tidak mendapat nafkah atau perlakuan layak dari suami.
Pasangan dengan usia pernikahan 3–10 tahun menjadi kelompok paling rentan terhadap perceraian, sedangkan rentang usia 25–40 tahun mendominasi perkara di meja hijau.
Menurut Wihaji, BKKBN memiliki sejumlah direktorat yang berperan khusus dalam pembinaan keluarga, salah satunya melalui program Bina Ketahanan Keluarga. Program ini berfokus pada pencegahan, edukasi, serta pendampingan pasangan suami istri agar mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.
“Kalau memang ada masalah, bisa dikonsultasikan. Di kantor perwakilan ini juga tersedia layanan konsultasi tentang ketahanan keluarga. Harapannya, setiap masalah bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, masa-masa kritis dalam pernikahan sering menjadi titik rawan bagi banyak pasangan, terutama di kota industri seperti Batam yang memiliki tingkat tekanan ekonomi tinggi.
“Kemarin kita juga mengadakan talkshow tentang isu-isu ketahanan keluarga. Intinya, kalau tahu penyebab perceraian, kita bisa cari solusinya. Dalam hal ini yang menangani adalah bidang bina ketahanan keluarga,” ujar Wihaji.
Dengan karakter Batam sebagai kota urban dan padat industri, Wihaji menilai dibutuhkan sistem pembinaan keluarga yang lebih kuat dan terstruktur sejak dini.
Ia berharap kantor perwakilan BKKBN Kepri yang baru diresmikan bisa menjadi pusat rujukan masyarakat dalam mencari solusi permasalahan rumah tangga.
“Ketahanan keluarga yang kuat adalah fondasi pembangunan bangsa,” tegasnya. (*)
