batampos – Upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal masih saja terjadi. Kemarin (15/3) TNI AL menggagalkan upaya tersebut di Perairan Silo Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut). Total ada 23 PMI ilegal yang mereka amankan.

Menurut Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang, puluhan PMI ilegal tersebut ditangkap menyebrang menggunakan kapal motor tanpa nama. ”Sekitar Pukul 04.30 WIB, tim berhasil menangkap dan mengamankan kapal kayu tanpa nama,” jelas dia.

Penangkapan dilakukan setelah Lanal Tanjung Balai Asahan mendapat informasi aktivitas mencurigakan. Karena itu, saat kapal motor tanpa nama yang diawaki oleh empat orang itu tertangkap, mereka langsung memeriksa seluruh muatan. Termasuk puluhan orang yang belakangan diketahui adalah PMI ilegal.

Dari 23 orang yang diamankan, sebelas diantaranya perempuan. Sedangkan 12 lainnya laki-laki. Mereka hendak berlayar menuju Malaysia tanpa dokumen resmi. Sehingga petugas dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan mereka untuk diperiksa lebih lanjut.

Aan menyebutkan bahwa kapal motor tanpa nama, awak kapal, dan puluhan PMI langsung dibawa ke Posmat Bagan Asahan. ”Untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata perwira menengah TNI AL dengan dua kembang di pundak itu. Dia pun berharap, tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas ilegal.

Panglima Komando Armada (Koarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah tegas menyatakan bahwa setiap aktivitas ilegal, apalagi yang melanggar hukum, harus ditindak. Itu sudah menjadi komitmen TNI AL dan harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit Angkatan Laut.

Arsyad menyebut, seluruh jajarannya tidak pandang bulu. TNI AL tidak kompromi dan tidak mentolerir pelanggaran hukum. Mereka juga menindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. ”TNI Angkatan laut senantiasa melakukan secara profesional dan proporsional,” bebernya.

Belakangan upaya penyelundupan PMI ilegal menjadi salah satu concern Angkatan Laut. Sejak awal 2022 total sebanyak 295 PMI ilegal mereka amankan. ”Dengan digagalkannya upaya penyelundupan puluhan calon PMI ilegal di Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu bentuk kehadiran TNI Angkatan Laut,” kata jenderal bintang dua tersebut.

Arsyad menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti melaksanakan operasi. Khususnya di daerah-daerah yang rawan penyelundupan. Baik penyelundupan barang maupun orang. ”Patroli guna mencegah segala bentuk pelanggaran sesuai dengan komitmen Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri mengklaim terus berupaya mencegah adanya perjalanan PMI secara ilegal ke luar negeri. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari sosialisasi, pemberian kredit usaha rakyat (KUR), hingga melobi sejumlah negara untuk membuka kembali penempatan PMI di wilayahnya.

Terkait KUR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun baru saja menerbitkan Permenko 2/2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, permenko tersebut keluar tepat pada waktunya. Pasalnya, saat ini pemerintah mulai melakukan penempatan PMI di berbagai negara.

”Ini akan sangat membantu memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi PMI yang akan bekerja ke luar negeri,” ujarnya. Beban PMI dapat diringankan dengan skema KUR ini. Mereka tak perlu meminjam uang ke rentenir untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri.

Saat ini, lanjut dia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang melakukan proses percepatan penempatan PMI melalui kerja sama bilateral dengan sejumlah negara. Diantaranya, Arab Saudi, Australia, Brunei Darussalam, Jepang, Malaysia, dan Taiwan. Bahkan, dengan Malaysia, telah dilakukan penandatanganan Record of Discussion oleh Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker bersama Deputi Secretary General (Operation) of the Ministry of Human Resource of Malaysia.

Ida mengklaim, permintaan tenaga kerja Indonesia sejatinya cukup banyak. Tak hanya di sektor domestic, namun juga sektor formal. Sebut saja Kuwait, yang sejak Juli 2021 hingga saat ini, yang mengajukan permintaan tenaga kerja sekitar 2.517 job order untuk mengisi berbagai bidang pekerjaan. Di mana, paling banyak didominasi oleh sektor hospitality dan kesehatan.

”Untuk lowongan tenaga kesehatan yang diajukan melalui job order sejak Juli 2021 hingga Maret 2022 berjumlah 315 lowongan. Ini untuk tenaga kesehatan yang akan bekerja di Rumah Sakit swasta,” paparnya.

Selain Rumah Sakit swasta, keinginan untuk merekrut tenaga kesehatan Indonesia juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Kuwait melalui skema G to G. Kementerian Kesehatan Kuwait berkeinginan untuk merekrut 500-1000 tenaga kesehatan dari Indonesia. permintaan ini pun saat ini tengah memasuki pembahasan teknis perekrutan oleh BP2MI, Kemenaker, Kemenkes dan Kemenlu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kebijakan satu harga untuk minyak goreng dalam kemasan yang ditetapkan Rp 14 ribu/litera berakhir sudah. Pemerintah memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai harga keekonomian atau harga pasar. Sementara untuk minyak goreng curah disubsidi sehingga harganya dipatok Rp 14 ribu/liter.

Semula kebijakan satu harga minyak goreng diambil pemerintah karena harganya melambung tinggi. Setelah diberi subsidi oleh pemerintah, harga minyak goreng kemasan menjadi Rp 14 ribu/liter. Sebagai konsekuensi kebijakan satu harga untuk minyak goreng satu kemasan itu, pemerintah mengucurkan anggaran subsidi atau sejenisnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, harga minyak goreng curah akan disubsidi, sehingga harga jualnya sebesar Rp 14 ribu. ’’Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar 14.000 per liter, dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),’’ ujarnya usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta kemarin (15/3).

Airlangga menjelaskan, kebijakan itu diambil dengan pertimbangan pada perkembangan situasi yang ada. Itu merujuk pada kondisi ketidakpastian global yang memicu kenaikan harga-harga komoditas.

Sementara terkait harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan nilai keekonomian. Harapannya, dengan kebijakan HET ini maka masyarakat bisa lebih mudah menemukan minyak goreng di pasaran. ’’Terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar-pasar,’’ jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyayangkan kebijakan pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar atau keekonomian. Menurut dia saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya sedang menyambut bulan Ramadan lalu disusul lebaran.

’’Kebutuhan masyarkat tinggi-tingginya,’’ katanya. Kalaupun mau mengembalikan ke harga pasar, bisa dijalankan setelah lebaran nanti. Namun dia menegaskan tidak setuju dengan kebijakan mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar tersebut.

Menurutnya kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak nyambung dengan persoalan yang ada di lapangan. Trubus mengatakan persoalan di lapangan adalah kelangkaan minyak goreng kemasan, setelah ditetapkan satu harga di angka Rp 14 ribu/liter. Seharusnya solusi yang diambil pemerintah adalah menjaga pasokan dan distribusi, sehingga minyak goreng kemasan tetap tersedia di toko-toko.

’’Kebijakan mengembalikan ke harga keekonomian ini kontraproduktif,’’ tuturnya. Seharusnya pemerintah bisa menggencarkan operasi pasar minyak goreng di banyak titik. Sehingga masyarakat bisa tetap menikmati minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau.

Sebaliknya jika sekarang harga minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga keekonomian, peran pemerintah seperti hilang. Bahkan ketika pasokan minyak goreng kemasan sekarang masih langka, lalu harga dilepas ke pasar, bisa jadi harga jual ke masyarakat semakin melonjak. Jika ingin mengembalikan ke harga keekonomian, harus dipastikan stoknya banyak terlebih dahulu.

Berupaya mendapat penjelasan lebih detil mengenai skema harga yang baru tersebut, Jawa Pos mencoba mengkonfirmasi pada Kementerian Perdagangan. Namun, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tidak merespon saat coba dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat sampai tadi malam.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.”Kami dari kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi kemudian ketersediaan di pasar betul-betul riil di lapangan,” ujarnya.

Listyo menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui mekanisme pasar terkait dengan perkembangan situasi harga minyak. Polri bersama seluruh stakeholder akan memastikan minyak curah dan minyak kemasan ada di pasar dan menyesuaikan dengan harga.

Dalam kesempatan lain, Listyo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar video conference dengan kapolda se-Indonesia. Dalam video conference tersebut, kapolri menginstruksikan kapolda dan kapolres untuk memastikan ketersediaan migor di pasar tradisional dan pasar modern. “Yang paling penting, rekan-rekan memastikan migor harus ada di pasar tradisional dan modern sejak besok hingga minggu depan,” tuturnya. Karena berdasarkan data dari Menteri Perdagangan stok minyak goreng dalam negeri ini keadaannya aman tercukupi.

Dia mengatakan, kapolda dan kapolres se-Indonesia harus mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan terkait distribusi migor. Kewajiban setiap pihak untuk mendistribusikan migor harus dicek, jangan hanya sekedar dokumen. “Kita memastikan produsen sudah memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Salah satu yang berpotensi terjadi pelanggaran terkait perbedaan harga antara migor untuk masyarakat dan industri. Sebab, harga minyak sawit mentah untuk masyarakat lebih murah dibanding untuk kebutuhan industri. “Jadi, justru digeser untuk kebutuhan industri, karena selisih harga yang tinggi,” paparnya.

Pengawasan ketat harus dilakukan dalam distribusi migor. Terutama di area perlintasan, seperti pelabuhan, perbatasan dan jalur darat. Hal itu ditujukan untuk mencgah pelanggaran produsen yang mencoba mengekspor minyak sawit mentah. “Ekspor secara diam-diam,” jelasnya.

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, diharapkan Polri memastikan tidak ada distributor yang menahan stok migor. Sekaligus, mencegah pengiriman migor ke luar negeri. “Kami siap koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran kepolisian,” tuturnya. Dia mengakui bahwa langkah menjaga stok dan stabilitas harga migor itu tidak mudah. Namun, semua itu bisa dilakukan bila kooordinasi dilakukan bersama. “Saya yakin kita harus sukseskan ini, saya mohon Pak Kapolri koordinasinya,” ujarnya.

Pagi hari sebelum ratas, Listyo dan Lutfi sempat mengunjungi pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima di Cilincing dan beberapa ritel modern. Dalam kesempatan itu Lutfi menyatakan, Kementerian Perdagangan akan terus berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat di pasar rakyat dan di ritel modern.

Saat berdialog dengan pegawai gudang di Lotte Grosir, Mendag Lutfi mendapat laporan bahwa sempat ada gangguan pasokan minyak goreng kemasan dua liter, tetapi saat ini sudah terkendali. ”Saya meminta kerja sama semua pihak terutama ritel modern untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan minyak goreng,” ujarnya.

Di Alfamidi Boulevard Kelapa Gading, Lutfi menyebut bahwa minyak goreng dijual dalam kemasan dua liter. Harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp14.000 per liter untuk kemasan premium. Saat berdialog dengan pramuniaga, Mendag Lutfi mendapati sepuluh karton minyak goreng habis terjual dalam satu hari. ”Namun jika ramai pembeli, minyak goreng dapat habis lebih cepat. Tetapi tidak ada antrean yang mengular untuk mendapatkan minyak goreng,” tambahnya.

Seperti ditegaskan sebelumnya, sejak 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.

Rapat terbatas dengan para menteri ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi salah satu pasar di Jogjakarta pada Minggu (13/3). Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung menyebutkan bahwa Jokowi memang mengagendakan rapat terbatas untuk membahas minyak goreng setelah kunjungannya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri,” katanya. Pemerintah meminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat meski harga di luar negeri tinggi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI (ORI) Yeka Hendra Fatika mengatakan kapasitas produksi migor diduga mengalami penurunan seiring tidak semua produsen migor mendapatkan CPO DMO (domestic market obligation) dengan harga DPO (domestic price obligation). Kondisi itu, menurut dia, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan migor masih langka di pasaran.

Situasi tersebut diperparah dengan fenomena pelaku usaha UMKM yang meningkatkan stok migor sebagai respon belum adanya jaminan ketersediaan migor. “Terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya,” kata Yeka dalam konferensi pers secara daring kemarin. ORI juga menyebut masih adanya situasi panic buying yang menyebabkan migor sesuai HET masih terus langka di pasaran.

Yeka juga menyebut pantauan di lapangan menemukan bahwa spekulan yang memanfaatkan disparitas harga antara HET dan harga di pasar tradisional sulit untuk diintervensi. Aktivitas spekulan itu ditengarai menjadi penyebab terjadinya penyelundupan migor. Menurut Yeka, itu terjadi lantaran gagalnya fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Fungsi pengawasan tidak akan berhasil diterapkan ketika disparitas harga terjadi dengan gap yang sangat besar,” paparnya. Yeka menyebut disparitas harga migor di pasaran saat ini berkisar antara Rp 8000-9000 per kilogram. “Untuk menghilangkan disparitas harga, lepaskan kepada mekanisme pasar dengan tetap memberlakukan DMO untuk menjamin ketersediaan minyak goreng,” imbuh dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah mengeluarkan panduan rapid tes Covid-19 untuk pengujian secara mandiri. Namun sepertinya ini belum bisa segera diterapkan di Indonesi. Sebab, pemerintah belum memiliki regulasi untuk mengatur tes mandiri ini.

Menurut WHO, tes mandiri adalah tes bisa dilakukan oleh individu di mana pun. Mereka akan mengumpulkan spesimennya lalu melakukan tes dan mengartikan secara mandiri hasil tes tersebut. Syarat melakukan tes mandiri ini adalah alat yang digunakan sensitifitasnya lebih dari 80 persen. Dengan adanya tes mandiri maka tes Covid-19 lebih merata.

Kemarin Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan saat ini masih dilakukan pembahasan dengan para ahli. Untuk itu rapid test Covid-19 masih sesuai dengan aturan lama. Yakni tetap dilakukan di laboratorium atau fasilitas kesehatan. ”Testing saat ini dilakukan oleh tenaga kesehatan,” ujarnya.

Nadia juga menjelaskan dengan pemeriksaan antigen angka positivity ratenya hanya 5 hingga 8 persen. Sementara jika menggunakan PCR dapat mendeteksi lebih sensitif. Angka positivity rate tes PCR hingga 40 persen. Sementara untuk mengukur laju penularan diukur dari pemeriksaan diagnosis. Bukan dari skrining.

Sementara itu kasus Covid-19 di Indonesia, belakangan cenderung melandai. Februari lalu dianggap sebagai puncak dari varian omicron. Namun ini belum berarti Indonesia sudah meninggalkan era pandemi Covid-19. Hal tersebut ditegaskan Nadia dalam kesempatan yang sama. “Tapi dengan banyaknya tren indikator yang menunjukkan hal positif, kita sudah siapkan langkah menuju endemi,” katanya.

Lebih lanjut, dari pandemi ke endemi dibutuhkan transisi. Ada tahapan yang harus dilalui, yakni pengendalian pandemi. Sedankan di Indonesia, angka kasus harian dan kematian masih tinggi serta keterisian rumah sakit masih 20 persen. “Laju penularan masih terjadi dan pandemi belum terkendali,” ungkap Nadia.

Untuk disebut terkendali, Nadia menyebutkan bahwa laju penularan harusnya kurang dari 1. Sementara positivity rate dan tingkat perawatan di rumah sakit dibawah 5 persen. Untuk case fatality ratenya harus kurang dari 3 persen. Lalu transmisi lokal harus pada level 1. “Kondisi ini harus terjadi dalam waktu tertentu. Missal enam bulan,” tuturnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak terburu-buru untuk memutuskan perubahan status dari pandemi ke endemi. Endemi bukan berarti kasus akan hilang.

Dirut RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril mengatakan keterisian rumah sakit semakin turun. Di RSPI Sulianti Saroso sendiri angka keterisian rumah sakit sudah mencapai 18 persen. “Itu pun terus turun,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau Nusantara terus berjalan. Namun, banyak yang bertanya-tanya terkait bagaimana nasib Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menuturkan, tak perlu mengkhawatirkan ketika Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota. Nirwono menjelaskan, Jakarta sudah menjadi pusat kota bisnis di Indonesia. Bahkan sudah diakui sebagai pusat perekonomian Asia.

“Jakarta dan sekitar sudah menjadi satu kesatuan pusat kota bisnis global setara dengan Tokyo Raya, London Raya, dan New York Raya,” ucapnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin (15/3).

Dia pun memberikan catatan agar Jakarta tetap menjadi kota bisnis yang mumpuni. Yakni harus ada peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, sistem transportasi massal,hingga upah minimum yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Nirwono menambahkan untuk sistem transportasi masal bisa mencontoh Tokyo, Singapura, Paris, London, atau pun New York. Sistem transportasi yang apik dapat menurangi kemacetan.

Sementara gedung pemerintahan tidak perlu semuanya disewakan kepada swasta. Sebab bisa dioptimalkan sebagai kantor cabang. ”Tidak perlu semua pindah ke IKN,” katanya.

Dia menilai bahwa kementerian dan lembaga negara masih membutuhkan gedung tersebut untuk mendukung kegiatan selama di Jakarta. “Sebagai Aset pemeintah sebaiknya jangan disewakan atau dikomersilkan,” imbuhnya.

Yang perlu dilakukan adalah kualitas hidup di Jakarta perlu ditingkatkan. Sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang layak huni, lebih hijau, dan sehat. Hal ini secara tidak langsung akan mendukung keberhasilan pusat kota bisnis tingkat dunia. “Selesaikan masalah banjir tahunan dan ancaman tenggelam,” ungkapnya.

Dari perspektif pengusaha, Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran menegaskan bahwa Jakarta tetap berpotensi menjadi pilar ekonomi terpenting di Indonesia meski IKN berpindah. Maulana menyebutkan bahwa meski pemerintahan akan terpusat di IKN baru, namun kegiatan-kegiatan bisnis, basis perusahaan nasional dan internasional, hingga industri tidak serta merta juga akan pindah ke IKN baru. ”Industri dan bisnisnya kan tidak ikut pindah, jadi Jakarta masih akan menjadi pusat ekonomi yang penting bagi Indonesia,” tegasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan membawa tanah dari Kampung Akuarium dalam acara peresmian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin (14/3). Untuk acara peresmian tersebut, setiap gubernur memang ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Tanah dan air itu disatukan sebagai simbol kebhinekaan dan persatuan.

Menanggapi hal itu Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menuturkan, keputusan Anies membawa tanah yang dibawa ke IKN Nusantara tersebut bukan hal yang tepat. Menurutnya, keinginan Anies menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil dengan membawa tanah Kampung Akuarium ke IKN, justru menunjukkan keberpihakan terhadap pelanggaran aturan.

”Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintah sebelumnya (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Red) kepada peruntukan sebenarnya. Dulu kan itu permukiman warga, dilakukan penggusuran, ditempatkan di rumah susun, penghuninya. Kemudian, lahan itu dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu untuk heritage. Sekarang kan disulap kembali menjadi hunian dengan harapan supaya keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah gitu. Padahal berpihak tapi melanggar aturan. Jangan sampai IKN terbawa psikologi seperti itu, seolah berpihak tapi melanggar aturan, kan nggak boleh juga,” ujar Gembong.

Gembong menyebutkan, harusnya Anies membawa tanah yang menggambarkan peradaban di Jakarta. Dia memisalkan tanah Kota Tua. ”Saya kira, jauh lebih membawa makna kuat dari Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebutkan, tanah di Jakarta semuanya sama. Menurutnya, tidak ada salahnya membawa tanah dari Kampung Akuarium ke IKN. ”Mau dari Cengkareng, Priok, tempat saya juga boleh. Cilandak juga boleh, yang penting dari Jakarta,” katanya.

Dia juga meminta agar tidak asal usul tanah tidak digabungkan dengan permasalahan lainnya. ”Sama saja semua tanah, sekalipun memang di Kampung Akuarium kami ingin warga Jakarta mendapat kesempatan untuk tinggal lebih layak, lebih baik,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu juga menyampaikan bahwa semua pemimpin di Jakarta baik. Dia juga meminta agar keputusan membawa tanah Kampung Akuarium tidak diartikan sebagai simbol perlawanan Anies terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, dalam hal ini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dikenal dengan nama Ahok.

”Nggak (perlawanan), jangan didikotomi. Semua pemimpin baik ya. Pak Anies baik, Pak Sandi baik, Pak Ahok, Pak Djarot , semua pemimpin, Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo, Bang Yos (Sutiyoso), semua, Pak Ali Sadikin, semua punya niat, tujuan yang baik. Yakni membangun Jakarta dan warga Jakarta. Tugas kita jangan mempertentangkan, apalagi menghadap-hadapkan para pemimpin. Justru kita mempersatukan semua pemimpin yang ada,” katanya.

Usai boyongan ke Nusantara nantinya, banyak juga yang mempertanyakan mau dikemanakan aset-aset dan pemerintahan yang sudah ada di Jakarta? Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI Candra Giri Artanto menuturkan, pemindahan IKN merupakan perwujudan pemerataan ekonomi di Indonesia. Sebab, selama ini perekonomi di Indonesia masih berputar di Jawa Sentris.

Pemindahan ibu kota ke Nusantara dipastikan tidak akan membaut Jakarta menjadi kota mati. Pemerintah pun menggadang-gadang Jakarta sebagai kota perekonomian.

‘’Nggak langsung ujug-ujug dan tidak langsung tiba-tiba Jakarta ini akan jadi sepi dan jadi kota mati, nggak. Jakarta ini nanti bukan tiba-tiba abandoned city, nggak,’’ ujarnya baru-baru ini. Candra menjelaskan, pemerintah terus berupaya memanfaatkan aset-aset negara sesuai dengan highest and best uses (HBU). Sebagai informasi, HBU merupakan konsep yang sangat dikenal dalam bidang manajemen aset real property, baik dalam hal optimalisasi aset maupun penilaian aset.

‘’Kita nggak bisa maksain nih, kantor A nanti akan jadi apa? Terus kami sendiri yang mengira-ngira, nggak bisa, karena ada mekanisme highest and best uses,’’ imbuhnya.

Saat ini, lanjut Candra, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI masih memikirkan konsep pengembangan yang paling ideal. Komunikasi intensif diharapkan bisa membantu menemukan formula yang paling pas untuk konsep pengembangan tersebut. ‘’Tentunya berkoordinasi dengan Pemda DKI supaya sejalan. Jangan nanti RDTR Pemda DKI ke selatan terus kita ke utara. Ini harus nyambung,’’ katanya.

Jawa Pos juga telah berupaya menghubungi Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian PPN/Bappenas Sidik Pramono terkait grand design penataan Jakarta pasca pindah ibu kota. Namun yang bersangkutan rencananya baru akan memberikan penjelasan hari ini (16/3). (*)

Reporter: JP Group