batampos – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri kini menindaklanjuti petunjuk baru dari jaksa terkait berkas perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi Pelabuhan Batuampar senilai Rp75 miliar. Petunjuk tersebut disampaikan dalam bentuk P-19 setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menilai berkas tahap pertama belum lengkap.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Gokma Uliate Sitompul, mengatakan salah satu fokus penyidik saat ini ialah memperkuat pembuktian teknis, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan proyek.

“Kami sedang menindaklanjuti petunjuk jaksa. Salah satunya terkait keterangan tambahan dan dokumen pendukung yang diminta,” ujarnya, Senin (27/10).

Disinggung soal peranan konsultan pengawas dalam kasus tersebut, Gokma menegaskan status mereka masih sebagai saksi. “Konsultan masih saksi,” katanya singkat.

Baca Juga: Sering Kebanjiran, Pemko Batam Bangun Kantor Camat Nongsa di Lokasi Baru Tahun Depan

Meski begitu menurut Gokma proses penyidikan dalam pelaksanaan proyek yang gagal direalisasikan itu masih terus berlangsung.

Sebagaimana diketahui, konsultan pengawas memiliki tugas memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan sesuai mutu yang disyaratkan. Mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan kualitas, jadwal, hingga kesesuaian penggunaan anggaran. Namun, dalam kasus ini, hasil di lapangan justru jauh dari semestinya.

Hingga termin kelima, dana proyek yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp63 miliar. Ironisnya, proyek revitalisasi yang semestinya menjadi wajah baru Pelabuhan Batuampar itu hanya menyisakan pancang dan beberapa kontainer di lokasi.

Tak ada tanda-tanda pembangunan berarti, meski anggaran besar telah digelontorkan. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas fungsi pengawasan.

“Konsultan pengawas seharusnya menjadi pihak yang memastikan pekerjaan sesuai progres dan spesifikasi. Namun hasilnya tidak terlihat,” ujar salah satu sumber yang enggan namanya disebut.

Sebelumnya, Kejati Kepri menyatakan berkas tahap pertama perkara tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil. Kasi Penuntutan Pidsus Kejati Kepri, Aji Satrio Prakoso, mengatakan pihaknya telah mengembalikan berkas dengan disertai petunjuk (P-19). Aji menegaskan, Kejati tidak hanya fokus pada unsur pidana, tetapi juga menekankan pengembalian kerugian negara.

Diketahui, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka berasal dari unsur pejabat BP Batam, pihak konsorsium, dan rekanan kontraktor. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp30 miliar akibat pembayaran pekerjaan fiktif dan ketidaksesuaian kontrak.

Baca Juga: DKPP Batam Ambil Sampel Bawang di Batuampar, Masyarakat Diminta Waspada

Para tersangka diantaranya, AM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP Batam; IMA kuasa konsorsium penyedia; IMS Komisaris PT Indonesia Timur Raya; ASA Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur; AHA Direktur Utama PT Duri Rejang Berseri; IRS Direktur PT Teralis Erojaya (konsultan perencana); serta NFU dari tim pelaksana penyedia.

Proyek bernilai Rp75 miliar yang semestinya memperkuat fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar itu kini justru menjadi simbol mangkraknya pembangunan. Sementara penyidik dan jaksa berpacu menuntaskan proses hukum, publik menunggu siapa yang akhirnya paling bertanggung jawab atas proyek yang tak pernah berdiri itu. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Penyidik Fokus Lengkapi Berkas Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batuampar, Konsultan Pengawas Berstatus Saksi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam langsung turun tangan menyusul viralnya temuan tumpukan bawang bombai dan bawang Burma yang dibuang di kawasan Kampung Malcem, RT 02/RW 05, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar.

Kepala DKPP Batam, Mardanis, memastikan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengambil sampel guna memastikan keamanan bahan pangan tersebut.

“Saya baru baca pagi ini dan langsung instruksikan anggota turun ke lokasi. Tim sudah mengambil sampel menggunakan alat rapid test untuk pemeriksaan awal,” ujar Mardanis, Senin (27/10).

Ia menjelaskan, pihaknya juga tengah menelusuri asal muasal bawang yang dibuang dalam jumlah besar itu. Menurutnya, setiap barang impor yang masuk ke Batam seharusnya melalui proses karantina.

Baca Juga: Belum Diketahui Motif dan Siapa Pembuang Bawang di Melcem

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Karantina. Semua barang impor mestinya dilepas melalui karantina. Makanya kami selidiki dulu jalurnya seperti apa,” katanya.

Mardanis mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan bahan pangan impor yang dibuang dan tidak jelas asal-usulnya. “Kalau bawang bombai itu mahal, kok bisa dibuang banyak. Jadi kami imbau masyarakat untuk waspada karena kita tidak tau dampaknya seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menegaskan bahwa urusan kelayakan bahan pangan sebenarnya berada di bawah kewenangan DKPP.

“Ini domainnya Dinas Ketahanan Pangan, karena menyangkut bahan pangan. Dari sisi kesehatan, selagi bahan tersebut masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi, tidak ada masalah,” ujar Didi.

Ia menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah dampak bila bawang dikonsumsi secara berlebihan. Menurutnya, mengonsumsi terlalu banyak bawang terutama dalam kondisi mentah dapat memicu beberapa gangguan kesehatan.

“Kalau berlebihan, bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas, mulas, dan refluks asam.,” jelasnya.

Baca Juga: Cegah Curanmor, Warga Sagulung Diimbau Waspada dan Gunakan Kunci Ganda

Didi menuturkan, konsumsi berlebih juga dapat menyebabkan iritasi lambung pada orang yang memiliki maag atau gastritis, bahkan dapat memengaruhi pembekuan darah.

“Bawang bisa mengencerkan darah. Kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, bisa meningkatkan risiko perdarahan,” katanya.

Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan lokasi pembuangan sudah ditimbun dengan tanah menggunakan alat berat pada Senin pagi. Petugas keamanan kawasan berjaga ketat dan melarang warga maupun awak media mendekat.

“Sudah tidak ada bawang. Jangan ambil gambar atau masuk lagi,” ujar seorang petugas keamanan dengan nada tegas.

Namun, penimbunan itu justru memicu rasa penasaran warga. Banyak yang datang kembali untuk melihat lokasi yang sempat viral sebagai “gunung bawang”. Sebagian warga bahkan datang dari luar Batuampar, seperti dari Batuaji dan Sekupang.

“Semalam sampai macet karena ramai orang datang. Ada yang dari Batuaji dan Sekupang, katanya mau lihat gunung bawang yang viral itu,” ujar Mustaqim, warga Kampung Malcem.

Meski sudah ditimbun, bau menyengat masih tercium di sekitar permukiman warga. Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan.

“Kalau memang bawang itu tidak layak, ya jangan dibuang sembarangan. Kasihan warga, baunya masih terasa,” kata seorang warga setempat.

Hingga Senin siang, belum ada keterangan resmi dari pengelola kawasan industri maupun aparat terkait mengenai siapa dan perusahaan mana yang membuang bawang tersebut. Dugaan sementara, tumpukan bawang itu berasal dari gudang di kawasan industri sekitar, dan dibuang karena masalah legalitas atau izin edar. (*)

Artikel DKPP Batam Ambil Sampel Bawang di Batuampar, Masyarakat Diminta Waspada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana membangun kantor camat Nongsa yang baru pada tahun 2026. Sebab bangunan lama kerap terendam banjir dan berlumpur setiap kali hujan deras mengguyur.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pembangunan kantor camat baru sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan.

“Insyaallah, kantor camat Nongsa akan kami bangun tahun depan. Ini komitmen pemerintah agar pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih baik,” ujar Amsakar saat silaturahmi RT/RW di Kecamatan Nongsa.

Baca Juga: Surya Makmur: Audit Manajemen PT ASL, Buntut Ledakan MT Federal II yang Menewaskan Pekerja

Amsakar mengatakan, pembangunan kantor baru tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pelayanan publik di wilayah Nongsa yang terus berkembang. Ia mengakui, kondisi kantor camat saat ini sudah tidak layak dan sering dikeluhkan warga karena selalu tergenang air dan berlumpur saat hujan.

“Untuk lokasi mungkin sekitar Kampung Jabi, Nongsa. Terletak antara Kelurahan Kabil, Sambau dan Batubesar,” kata Amsakar.

Dengan pembangunan kantor baru itu, diharapkan pelayanan publik di Kecamatan Nongsa akan lebih cepat, nyaman, dan mudah dijangkau warga. “Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa terganggu lagi oleh kondisi cuaca,” sebut Amsakar.

Ketua RW 12 Kelurahan Kabil, Faisal, menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, warga sudah lama berharap agar pelayanan publik di Kecamatan Nongsa memiliki fasilitas yang representatif.

“Kami sangat berterima kasih, karena ini memang sudah lama kami harapkan. Kalau hujan, kami sering kesulitan mendapat pelayanan karena kantor lama selalu banjir,” ujarnya.

Baca Juga: Hadapi Nataru, Pemko Batam Siapkan 52 Ribu Paket Sembako Murah

Selain soal kantor camat, Amsakar juga menyinggung upaya penanganan banjir di sejumlah titik di Kabil dan sekitarnya. Ia menegaskan, pemerintah terus melakukan langkah bertahap untuk menormalisasi saluran air agar kawasan tersebut tidak lagi tergenang.

“Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secepat membalikkan telapak tangan. Tapi alat kita sudah siap, dan normalisasi akan terus dilakukan di berbagai titik,” jelasnya.

Amsakar menambahkan, penanganan banjir di Kabil dan pembangunan kantor camat Nongsa menjadi bagian dari upaya Pemko Batam menata wilayah timur kota agar pertumbuhannya seimbang dengan kawasan lain. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Sering Kebanjiran, Pemko Batam Bangun Kantor Camat Nongsa di Lokasi Baru Tahun Depan pertama kali tampil pada Metropolis.