batampos – Permintaan Presiden Jokowi agar anggaran pemilu 2024 dikaji ulang mendapat respon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara itu memastikan proses pemangkasan terhadap anggaran masih bisa dilakukan.

Seperti diketahui, KPU mengajukan alokasi total anggaran Rp 76 triliun untuk menggelar pemilu 2024. Dana itu digunakan untuk menggelar seluruh rangkaian yang akan berjalan sejak Juni 2022 hingga pertengahan 2024. Alokasi Rp 76 triliun itu akan dibiayai dengan sistem multi years atau dicicil setiap tahun anggaran.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan 76 triliun yang diajukan KPU merupakan angka ideal. Artinya sudah termasuk support system seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang bisa memaksimalkan pelaksanaan pemilu.

Namun jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, maka pemangkasan bisa dilakukan. “Misalnya kantor kalau tadinya mau membangun seluruh kpu kabupaten/kota, ya nanti paling renovasi saja,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (11/4).

Namun untuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti honor petugas, kebutuhan logistik, hingga sarana inti lainnya, Pram menyebut tidak bisa dikurangi. Nah, dari hasil perkiraannya, pemangkasan anggaran tidak bisa dilakukan secara signifikan. Pram menghitung, kebutuhan anggaran yang memadai diangka Rp 50 – 60 triliun.

Apalagi, di pemilu tahun 2024 ada sejumlah variable yang bisa menaikkan kebutuhan. Mulai dari kenaikan pemilih 12 juta orang hingga potensi kebutuhan alat pelindung diri akibat situasi pandemi. “APD tetap kita harus menganggarkan. Bahwa nanti dipakai atau tidak itu liat situasi nanti. Itu kan keputusan pemerintah. Tapi perencanaan harus,” kata pria asal Salatiga itu.

Namun untuk kepastiannya, lanjut dia, itu akan bergantung pada proses pembahasan yang akan dijalani komisioner baru. Karena teknis tahapan akan dibahas lagi antara KPU, pemerintah dan DPR. Komisioner baru sendiri baru akan dilantik nanti siang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat konsultasi dengan KPU-Bawaslu baru sebelum reses. Rencananya, rapat akan dilakukan pada 13 April besok. “Hari Rabu, ya, kita reses 14 april,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, ada banyak isu yang akan dibicarakan. Termasuk mengenai tahapan dan anggaran. Bagi DPR sendiri, fokus pembahasan anggaran tidak hanya mengacu pada nominal, melainkan juga kebutuhan. “Komisi II kan bukan eksekutor. Kan penyelenggara itu pelakunya KPU, mereka yang tahu situasi kami hanya mendengar presentase mereka dan menganalisa apakah logic atau tidak,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tiga Warga Desa Kalang Kecamatan Batu Ampar, Kalimantan Tengah (Kalteng) tewas usai hirup gas yang diduga beracun di dalam sumur yang dibersihkan dengan kedalaman sekitar 8 meter. Meski sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa tiga warga bernisial BA (28), DI (25) dan PE (20) yang diduga keracunan gas di dalam sumur itu tak tertolong alias meninggal dunia, Minggu (10/4).

Kapolres Seruyan AKBP Gatot Istanto melalui Kapolsek Seruyan Tengah (Surteng), AKP G.S Rahail membenarkan adanya kejadian yang menewaskan tiga warga yang usai menghirup gas di dalam sumur tersebut.

AKP Rahail menyampaikan, kronologis kejadian tersebut, dimana tiga pria asal Desa Kalang itu awalnya mengompa dan menguras sumur gali yang kedalamannya kurang lebih sekitar 8 meter dengan menggunakan kompa air jenis Alkon.

Setelah berhasil dievakuasi, sekitar pukul 09.45 WIB ketiga warga tersebut langsung dibawa ke puskesmas sandul untuk diberi pertolongan dan pengobatan medis tapi tidak bisa tertolong karena sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia.

“Akibat kejadian ini ada tiga orang korban meninggal dunia akibat menghirup gas dalam sumur. Informasi yang kami terima bahwa, kejadian ini baru pertama kali terjadi di Desa Kalang,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah sempat berpolemik, politisi Partai Demokrat Andi Arief akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (11/4). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan korupsi Bupati (nonaktif) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.

Andi Arief diperiksa selama dua jam oleh penyidik KPK. Dia mengaku dimintai keterangan tentang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur (Kaltim). “Saya diperiksa 2 jam tentang mekanisme Musda,” kata Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Kepada penyidik, Andi menyebut pelaksanaan musda bukanlah urusan ketua bapilu.

Secara umum, Andi dicecar sebanyak tujuh pertanyaan terkait musda itu. Selebihnya, politisi kelahiran Bandar Lampung itu membantah tuduhan terkait adanya komunikasi dengan Abdu Gafur atau tersangka lain dalam perkara itu. Dia juga membantah dugaan aliran dana dari Abdul Gafur ke Demokrat. “Tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan musda, itu saja,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penyidik KPK tidak menanyakan hal lain selain mekanisme musda. “Mekanismenya (musda) saja, soal mekanisme musda. Apakah bapilu menyelenggarakan musda atau bidang lain, bapilu nggak ada urusan sama musda,” ungkap mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat yang pernah terjerat kasus narkoba itu.

Seperti diberitakan, KPK tengah menelisik aliran uang korupsi Abdul Gafur dalam Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim. Pemilihan itu dilakukan melalui Musda Partai Demokrat. KPK menetapkan Abdul Gafur menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Pemkab PPU. Gafur dan 5 orang lainnya ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi senyap 12 Desember lalu.

KPK menduga kader partai berlambang bintang mercy itu menerima suap terkait proyek-proyek di PPU. Lima tersangka lainnya adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (swasta), pelaksana tugas (plt) Sekda PPU Muliadi, Kadis PUTR Edi Hasmoro, Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jusman serta Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), Luthfi menyebutkan aksi yang dilakukan, Senin (11/4) berjalan dengan lancar dan tersampaikan dengan baik.

“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 WIB dan bubar pada pukul 15.30 WIB,” Ujar Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/4) malam.

Dia mengatakan, aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) itu merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret 2022 lalu, yang intinya menolak wacana penundaan Pemilu atau amandemen Pemilu, Mengkaji Ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Aspirasi BEM SI itu diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco, Rahmat Gobel, dan Lodewijk didampingi Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam orasi di depan pimpinan DPR dan Kapolri, Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin mengungkapkan bahwa aspirasi ini murni dari suara rakyat untuk disampaikan ke wakil rakyat. “Kami meminta pimpinan DPR di sini mewakili suara rakyat bukan suara partai politik,” kata Kahar menegaskan.

Setelah aspirasi diterima dengan baik massa dari BEM SI membubarkan diri lalu kemudian mulai muncul keributan dan kerusuhan. Bahkan diwarnai pemukulan terhadap pegiat medsos Ade Armando. Luthfi menyebut kerusuhan tersebut bukan dilakukan oleh massa BEM SI , tetapi oleh oknum provokator dan penyusup.

“Kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI, aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, Setelah kami bubar baru mulai berdatangan oknum provokator dan penyusup,” kata Luthfi.

Dia menambahkan, aksi tersebut berjalan dengan baik dan damai karena mendapatkan pengawalan yang ketat oleh aparat kepolisian sehingga aspirasi BEM SI dapat tersampaikan dengan baik kepada Pimpinan DPR. Luthfi mengatakan, bahwa mereka akan terus mengawal semua tuntutan ini sampai tuntas. (*)