batampos – Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) mendatangkan 20.000 daging sapi impor untuk menstabilkan pasokan daging nasional. Sekaligus sebagai persiapan menghadapi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi aksi korporasi yang dilakukan Bulog sebagai salah satu BUMN yang mendapat penugasan importasi daging tahun ini. ”Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan mendorong BUMN pangan yang mendapat penugasan untuk mempercepat masuknya cadangan stok nasional,” ujar Arief kemarin (5/3).

Dengan jumlah stok daging beku yang dikuasai Bulog saat ini, Arief berharap dapat mengatasi lonjakan permintaan daging beku menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Masyarakat pun tidak perlu khawatir.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto lebih detail membeberkan, dari kontrak tahap pertama sebanyak 20.000 ton yang dilakukan Bulog, per hari ini tiba sebanyak 60 persen. Selanjutnya, sampai akhir Maret rampung 100 persen. Artinya, saat ini terdapat sekitar 12.000 ton daging yang sudah masuk.

Pihaknya sudah melakukan pengaturan dan percepatan dengan maksimal untuk proses kedatangan stok daging impor tersebut. ”Selanjutnya, dengan sarana cold storage dan jaringan infrastruktur yang dimiliki Bulog, daging segera didistribusikan ke seluruh Indonesia,” urai Suyamto.

Dia mengatakan, Bulog turut menjamin kebutuhan daging beku tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan. Perum Bulog juga terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah pusat, maupun daerah guna membantu menyukseskan program pemerintah dalam menstabilkan harga pangan lainnya pada saat Ramadan dan Idul Fitri. ”Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut,” tegas Suyamto. Berdasar update data Kementerian Pertanian, per 2 Maret 2022 hasil pendataan dan verifikasi secara faktual data ketersediaan daging sapi/kerbau Maret hingga Mei 2022 sebanyak 234.091,2 ton. Sedangkan kebutuhan sebanyak 202.937,8 ton. Dengan begitu, masih ada surplus 31.153,4 ton. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wacana penundaan pemilu yang digulirkan PKB, PAN, dan Golkar masih mengundang sorotan. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani mengatakan, beberapa negara memang pernah menunda pelaksanaan pemilu. Namun, umumnya hal itu dilakukan negara-negara dengan sistem demokrasi yang lemah, bahkan nondemokratis.

”Contohnya Zimbabwe dan Haiti,” kata Saiful. Orang yang berargumen bahwa pemilu seharusnya ditunda dengan alasan pandemi, menurut Saiful, tidak punya basis data empiris yang kuat.

Dia lantas mengutip laporan International Institute for Democracy and Electoral Assistance pada periode 2020 sampai 2021. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat agenda 301 pemilu di sejumlah negara. Dari 301 pemilu itu, 62 persen di antaranya diselenggarakan sesuai dengan waktu. Ada yang ditunda kurang dari enam bulan sekitar 32 persen. Lalu, ada 2 persen yang ditunda selama setahun serta 4 persen yang masih ditunda dan belum jelas dilakukan kapan.

”Dari data ini, kita melihat bahwa mayoritas agenda pemilu, termasuk pemilu lokal, tidak terganggu secara umum oleh Covid-19,” kata pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu.

Saiful menjelaskan, ada perubahan pelaksanaan pemilu di seluruh dunia. Pada kuartal kedua 2020, jumlah penundaan pemilu cukup tinggi. Tapi, beriringan dengan waktu, jumlah penundaan terus menurun. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa Covid-19 tidak mengganggu pilkada atau pemilu. ”Pemilu tidak membuat Covid-19 menjadi lebih buruk,” bebernya.

Alasan lainnya, Covid-19 dan pemilu merupakan dua persoalan berbeda. Masing-masing memiliki prosedur penanganan sendiri. ”Dari pola ini, terlihat bahwa dua persoalan itu tidak bertabrakan,” jelas pria yang menempuh pendidikan doktor ilmu politik di Ohio State University tersebut. Bahkan, India yang memiliki penduduk banyak pun tetap menjalankan pemilu nasionalnya.

Indonesia bisa melaksanakan Pilkada 2020. Kekhawatiran bahwa partisipasi pemilih sangat rendah juga tidak terbukti. Menurut dia, justru partisipasi pemilu waktu itu lebih tinggi daripada rata-rata kondisi normal. ”Ternyata Covid-19 bisa diurusi pemerintah dengan serius, sementara kewajiban konstitusional untuk pilkada juga tetap dipenuhi,” ungkap Saiful.

Selain itu, dia berpendapat bahwa pemilu tidak menghambat pembangunan ekonomi. Menurut Saiful, argumen penundaan pemilu karena alasan ekonomi sangat lemah. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kalangan pengusaha menginginkan penundaan pemilu. Namun, Saiful mengatakan bahwa hal itu butuh penelitian lebih lanjut. ”Para pengusaha ini sudah mengalami pemilu dengan baik selama 20 tahun,” tuturnya.

Saiful menerangkan, hampir semua negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus sekitar 3 persen. Begitu memasuki 2021, pertumbuhan ekonomi dunia mulai recovery, tumbuh rata-rata 5 persen. Bahkan, ada proyeksi dari Bank Dunia, IMF, termasuk BPS, bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen tahun ini. ”Ekonomi sekarang mulai pulih. Dari 2020 sampai sekarang, Indonesia sudah on the right track seperti negara-negara lain di dunia,” bebernya.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA pun turut berkomentar. Menurut dia, memperpanjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sebagai skandal politik. Menjadikan Covid-19 sebagai alasan menunda Pemilu 2024, menurut dia, tidak sesuai dengan fakta. ”Bukti menunjukkan situasi Covid-19 di Indonesia, juga di dunia, semakin aman,” ungkapnya.

Dia justru memperingatkan agar politisi berhati-hati. Sebab, pada era media sosial, rekam jejak sulit dihapus. ”Politisi yang membela Jokowi justru sebenarnya menjerumuskan Jokowi,” tegasnya. Menurut dia, bisa jadi Jokowi dianggap tidak cukup mencegah pendukungnya bermanuver menunda pemilu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar meminta semua pihak berhati-hati terkait perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Pasalnya, jika wacana ini diputuskan, maka hanya akan melegalkan otoritarianisme di Indonesia.

Hal ini dikatakan Zainal setelah sebelumnya, tiga elite partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar menginginkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. “Saya mau bilang apa sebenarnya, hati-hati atau jangan sekali-sekali bermain-main dengan masa jabatan. Karena bermain-main dengan masa jabatan, tadi sudah disampaikan, itu melanggar prinsip konstitusionalisme, melanggar juga prinsip demokrasi sistem presidensial. Dan itu yang membuat seringkali pintu masuk atau jebakan ke arah otoritarianisme,” ujar Zainal dalam diskusi secara virtual, Sabtu (5/3).

Pihak-pihak yang menginginkan otoritarianisme, kata dia, bakal menempuh berbagai cara. “Dengan cara mengubah UUD, mengubah sistem pemerintahan, bahkan ujungnya terakhir membuatnya jadi Presiden seumur hidup,” katanya.

Di sisi lain, menurut Zainal, popularitas seorang figur mestinya tidak dipakai untuk mengubah konstitusi. Dia mencontohkan, hal seperti ini pernah terjadi, saat mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Ronald Reagan mencoba memanfaatkan popularitasnya untuk memperpanjang masa jabatannya dengan mengubah UU.

“Tetapi, apa yang dia lakukan, tetap saja kemudian gagal, godaan mengubah undang-undang dasar kemudian akhirnya tetap menjadi dua periode,” tuturnya.

Wacana penundaan pemilu mencuat usai diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan pemilu mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19. Usulan ini didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Wacana ini mendapat penolakan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (*)

Reporter: JP Group