batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan, penerbitan undang-undang baru yang bakal mengatur BUM Desa dan BUM Desa Bersama belum diperlukan. Regulasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama telah diatur oleh dua Undang-Undang (UU) sekaligus, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

“Regulasi yang terkait dengan BUM Desa ini sudah holistik dan komprehensif apalagi BUM Desa ini satu entitas yang dipayungi oleh dua undang-undang,” kata Abdul Halim saat Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan DPD RI, Kamis (27/01/2022).

Senada dengan Gus Halim, Abdul Wahid, Pimpinan Badan Legislasi DPR RI selaku penyelenggara Raker pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa menyepakati pandangan tersebut. Dengan demikian, hasilnya, DPR, DPD dan Pemerintah menyimpulkan untuk tidak melanjutkan RUU BUM Desa tersebut.

“Materi muatan RUU tentang BUM Desa yang diusulkan oleh DPD RI menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa dan atau peraturan pelaksanaannya,” kata Abdul Wahid, saat membacakan hasil rapat.

Untuk dapat diketahui, Rapat kerja yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI adalah dalam rangka pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa yang sudah masuk dalam prolegnas 2021. Dalam rapat tersebut turut dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Menteri Desa PDTT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM selaku perwakilan pemerintah.

Sekedar informasi, sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

Kedua UU tersebut diperkuat Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Hingga saat ini, Kemendes PDTT terus bekerja membuka pendaftaran bagi BUM Desa untuk menjadi badan hukum.

Dilakukan juga pendataan jenis usaha, omzet, nilai aset, serta kondisi obyektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk memastikan BUM Desa memang sehat secara ekonomi. (*)

batampos – Pasar perumahan Jabodetabek–Banten mengalami peningkatan unit rumah terjual pada kuartal IV 2021. Meski, secara nilai penjualan turun. Minat pasar, tampaknya, bergeser ke segmen menengah bawah dengan harga rumah hingga Rp 1,2 miliar per unit.
CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengungkapkan, pertumbuhan unit terjual naik 9,3 persen quartal-to-quartal (QtQ). Tercatat sebanyak 2.502 unit rumah terjual dalam periode tersebut. Lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya dengan 2.290 unit rumah terjual.

Namun, secara nilai penjualan merosot 15,7 persen QtQ dengan nilai Rp 2,01 triliun. Sebelumnya, tercatat Rp 2,39 triliun.

Dari sisi tren harga, rata-rata unit terjual juga turun 22,9 persen QtQ menjadi Rp 805.380.562. Kenaikan tertinggi harga rumah terjual rata-rata terjadi di Bogor mencapai 31,9 persen.

“Ini mengindikasi bahwa pasar bergeser ke segmen lebih rendah,” kata Ali, Senin (17/1).
Untuk penjualan rumah ready stock tumbuh 76,8 persen QtQ. Kenaikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak program insentif pajak pertambahan nilai (PPN) properti berlaku per 1 Maret 2020.

“Ini juga berdampak pada komposisi penjualan rumah ready stock yang naik menjadi 39,87 persen dibandingkan inden 60,13 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jakarta, Arvin Iskandar, menuturkan, penjualan rumah dengan harga hingga Rp 1,2 miliar per unit bakal meningkat tahun ini. Khususnya, yang berlokasi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kelompok milenial dan keluarga baru menjadi pasar terbesar untuk penjualan rumah baru.

BACA JUGA: Penambahan Modal Bank BTN Urgent Demi Pemenuhan Rumah Rakyat

Mereka menginginkan rumah dengan desain tidak terlalu besar, praktis, dan efisien.

“Sekitar 60 sampai 70 persen penjualan rumah didominasi pembeli rumah pertama. Tujuannya, memenuhi kebutuhan pokok,” terang Arvin.

Selain itu, tingkat bunga perbankan saat ini mendorong minat pembeli. Ditambah, adanya diskon PPN properti untuk rumah dengan harga Rp 2 miliar ke bawah.

“Tren peningkatan penjualan rumah kelas menangah bawah masih akan berlanjut. Sebab, pasokan rumah tapak masih terjaga. Pengembang pun memilih membangun rumah berdasar permintaan,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bocah 10 tahun itu mengeluh demam, suhu badannya 38,7’C. Dari hasil tes swab antigen hasilnya negatif. Selanjutnya ia akan menjalani tes PCR.

Rutinitasnya sehari-hari sebagai pemulung terpaksa tidak bisa dilakukan. Seharian kemarin, ia hanya rebahan di tempat dia tinggal yang lembab dan pengap karena minimnya ventilasi.

Bocah pemulung ini bernama Agung Kris Efendi. Kemarin, fotonya menghiasi halaman muka surat kabar nasional. Tampak Agung tengah berjalan dengan menggendong karung besar berisi barang rongsokan.

Tim dari Balai Mulya Jaya dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial menyambangi Agung, kemarin. Agung di rawat Awaliyah (51), uwa-nya (bude/kakak kandung ibunya) di lokasi pengepul sampah di Gang Kelinci, Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Mereka tinggal di rumah berdinding papan kayu bekas dan tripleks bertiang bambu. Lantainya tanah dan banyak berceceran aneka jenis sampah. Bersama mereka berdua, tinggal pula anak Awaliyah, bernama Nining (29 tahun), suami dan ketiga anaknya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan jajarannya agar segera membantu Agung. Hari ini, Agung dan uwanya diberikan layanan di Balai Mulya Jaya. Mereka disuguhi makan dan pakaian serta diberikan waktu untuk beristirahat.

Mensos menemui keduanya pagi tadi, di Balai Mulya Jaya. Sambil membawa mainan anak, Mensos menyapa Agung yang lagi kurang enak badan. Saat Mensos datang, tenaga kesehatan sedang melakukan tes PCR terhadap Agung.

“Sementara kamu di sini dulu ya Gung. Nanti kalau sudah sembuh bisa balik lagi ke sana. Kamu mau sekolah kan? Nanti kita urus sekolahnya ya,” kata Mensos.

Pada kesempatan tersebut, Mensos membawakan Agung paket bantuan berupa tas, sepatu sekolah, baju, dan sejumlah mainan dengan nilai total Rp 4.500.000.

“Terima kasih banyak. Semoga Agung bisa sekolah sampai selesai. Bu Menteri terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya,” kata Agung.

Bertemu Mensos, Awaliyah menceritakan jalan hidup yang dia alami selama ini. Menurut Awaliyah, Agung sudah ditinggal kedua orangtuanya sejak kecil. Ayahnya, Pepen Efendi berprofesi sebagai sopir truk. Dia telah meninggal dunia karena kecelakaan tahun 2012 saat Agung dalam kandungan (8 bulan).

Ibunya, Suminar (40) menjadi TKI di Oman sejak Agung berumur 4 bulan. “Dua tahun awal menjadi TKI, ibunya masih mengirim uang Rp2 juta sebulan. Namun sejak tahun 2016 tidak ada kabar sama sekali,” katanya.

Sejak itu, Agung diasuh uwaknya di
di Kampung Margaluyu, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cijati, Cianjur. Selama di Cianjur Uwanya mengandalkan berdagang keliling makanan tradisional. Namun bangkrut karena pandemi.

Awaliyah nekat ke Jakarta tahun 2020, mengikuti anak pertama yang terlebih dahulu di Jakarta dan menjadi pemulung. “Ke Jakarta mau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan rumah seharga Rp15 juta. Sebelumnya sudah membayar sebesar Rp5 juta,” katanya.

Agung dibawa ke Jakarta dan berhenti sekolah pada kelas 2 SD. Pada kesempatan bertemu dengan Mensos, Agung menyampaikan ingin melanjutkan sekolah. (*)

batampos – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa hingga Januari 2022, tercatat masih ada 370 buronan atau daftar pencarian orang (DPO) yang belum tertangkap oleh jajarannya. Pihaknya mengklaim akan terus memburu ratusan buronan yang masih bebas bekeliaran tersebut.

“Jumlah DPO yang belum berhasil ditangkap adalah 370 orang,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (27/1).

Namun demikian, Burhanuddin juga membeberkan capaian lembaga yang dipimpinnya tersebut karena telah berhasil menangkap sebanyak 667 buronan sejak tahun 2018 hingga 20 Januari 2022 ini.

“Jumlah DPO yang berhasil ditangkap sebanyak 667 orang,” katanya.

Hanya saja, Burhanuddin tidak menjelaskan secara rinci siapa saja DPO yang belum berhasil ditangkap oleh jajarannya tersebut.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura untuk mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

Nantinya aparat penegak hukum Indonesia akan mudah menangkap para buronan yang telah sekian lama bersembunyi di Singapura.

Yasonna mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkan selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (*)

Reporter: JP Group