Di hadapan makanan, semua orang sederajat. Egaliter. Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pun membuang privilesenya dengan mengantre demi mendapat sepiring nasi kikil empuk dan sayur pepaya muda.

AZAMI RAMADHAN, Jombang

”SELAMAT Datang di Kikil Merah Kesukaan Gus Dur.” Demikian bunyi tulisan di spanduk putih pada warung yang dikelola Siti Munawaroh beserta kedua saudaranya. Destinasi kuliner di Jalan KH Hasyim Asy’ari, Mojosongo, Jombang, itu memang punya keterikatan sejarah yang panjang dengan Gus Dur.

Saat ditemui Jawa Pos Januari lalu, Munawaroh menjelaskan bahwa ada anekdot yang sangat terkenal di warungnya tersebut. Suatu ketika dokter pribadi Gus Dur pernah menemui Munawaroh dan saudaranya. Dokter berpesan, jika Gus Dur mampir ke warung untuk membeli nasi kikil, langsung saja bilang nasi kikil sudah habis. Munawaroh memahami permintaan sang dokter untuk sikap bohong tersebut. Yakni, terkait dengan kondisi kesehatan Gus Dur.

Dan, benar saja, beberapa waktu seusai kedatangan dokter pribadinya, Gus Dur datang ke warung. Kiai empat anak itu menyuruh ajudannya membeli nasi kikil. Munawaroh yang sudah diberi pesan dokter pribadi Gus Dur mengaku nasi kikil sudah habis. ”Saya tahu Gus Dur berada di dalam mobil, tapi tidak turun,” kata Munawaroh.

Nah, label warung kesukaan Gus Dur di warungnya itu disematkan para santri di Jombang. Alasannya, Gus Dur merupakan pelanggan setia di warung tersebut.

Sepanjang menjadi pelanggan nasi kikil di Warung Abang Cak Man, Gus Dur juga menolak dispesialkan. Dengan label seorang pemimpin pesantren, tokoh agama terkemuka, maupun pemimpin negara, Gus Dur rela antre saat membeli. ”Beliau mau nunggu, nggak mau dilayani duluan,” ujar Munawaroh.

Lantas, apa menu favorit suami Sinta Nuriyah itu? ”Nasi lodeh kikil dan lidah sapi. Tapi, menu lain juga mau, seadanya saja. Kadang juga nggak pakai nasi, hanya kikil,” terang Munawaroh.

Munawaroh mengungkapkan, sejak dulu hingga generasi ketiga, resep tidak pernah berubah. Secara turun-temurun, resep tetap dipertahankan meski harga bahan kebutuhan pokok naik. Bukan hanya itu, kebiasaan memasak kikil dengan satu panci berukuran sedang juga tetap dilestarikan.

”Porsinya juga tetap, antara 30 sampai 50 porsi sehari. Dari dulu (bahannya, Red) juga sepasang kaki depan-belakang saja per hari,” ungkap Munawaroh. ”Nggak pernah lebih, kecuali pesanan, ya. Kalau habis, ya sudah,” lanjutnya.

Bukan hanya Gus Dur yang kepincut dengan cita rasa nasi kikil Warung Abang Cak Man ini. Foto pengacara Hotman Paris, penyair cum pendakwah Cak Nun atau Emha Ainun Nadjib, mantan Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul, putri Gus Dur Yenny Wahid, sampai mantan Bupati Jombang Suyanto dibingkai di tembok warung sebagai bukti kuliner itu memang dinikmati berbagai kalangan.

Munawaroh bercerita, usia warung nasi kikil itu berdekade lamanya. Pengelolaan yang saat ini dijalankan Munawaroh bersama sang kakak, Siti Munazilah, dan adiknya, Muhammad Idris, berasal dari orang tuanya, Haji Erman dan Hajah Siti Qoirumlah. Dari nama Haji Erman alias Cak Man inilah kemudian label warung nasi kikil itu berasal.

Rupanya, Haji Erman dan Hajah Siti Qoirumlah juga bukan pionir warung ini. Mereka meneruskan rintisan usaha orang tuanya, Haji Latif dan Hajah Sampurni. ”Dapat cerita dari orang tua dulu, nenek sudah menjual nasi kikil ke orang Belanda. Katanya, dulu modelnya mlijo berkeliling,” kenang Munawaroh.

Selain kikil, Warung Abang Cak Man menyediakan sayur pepaya, sayur kluwih, sayur tewel, dan rebung. Untuk pilihan lauknya, ada empal, cingur, paru, babat, dan kikil sapi goreng. ”Yang paling disukai ya nasi kikil lengkap dengan sayur pepaya,” ujar Munawaroh.

Warung Abang Cak Man ini mulai buka pada pukul 16.30. Jam operasional warung bergantung ketersediaan kikil. Jika nasi kikil habis sebelum pukul 21.00, Munawaroh akan langsung menutup lapaknya. ”Tapi, di situasi pandemi ini, pokoknya pukul 21.00 sudah harus tutup,” katanya.

Pada masa sebelum pandemi, Warung Abang Cak Man pernah baru buka pada pukul 21.00 dan tutup menjelang waktu subuh. Seporsi nasi kikil dibanderol Rp 15 ribu.

Menurut salah seorang pelanggan yang ditemui Jawa Pos saat andok Januari lalu, Hadi S. Purwanto, rasa kikil di Warung Abang Cak Man ini tidak pernah berubah. Hadi yang langganan di warung tersebut sejak tiga dekade lalu menyebut kikil di warung itu punya tekstur yang empuk, tidak bau, dan tidak lengket.

Cara Memilih Kikil

Pemilihan kikil yang bagus menjadi salah satu proses penting yang tak boleh terlewatkan. Sebab, kikil bagus juga dapat menentukan empuk tidaknya olahan jadinya dan menghilangkan bau amis.

Berdasar informasi, kikil yang pas dan bagus untuk olahan berwarna sedikit kecokelatan. Entah itu cokelat tua atau cokelat muda. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah pencucian.

Menurut M. Idris, anak ketiga pasangan H Erman dan Hj Siti Qoirumlah, kikil yang baru dibeli dari pasar akan lebih bagus jika dicuci dengan air yang mengalir. ”Biar kotorannya terbawa air. Kalau kikil direndam, ya nggak ada masalah asalkan keran tetap terbuka. Soalnya, kikil juga digosok,” papar Idris.

Dia mengungkapkan, penggosokan dilakukan secara berkala, tidak harus menggunakan sikat. Digosok dengan tangan pun bisa.

Ditanya tentang perebusan kikil, Idris menuturkan bahwa diperlukan waktu yang cukup lama agar kikil empuk. Bila kikil direbus dengan air mendidih, waktu yang dibutuhkan mencapai 4–5 jam. Waktu tersebut tentu menyesuaikan jumlah kikil yang akan dimasak. ”Itu kalau bisa juga ditunggoki (ditungguin, Red). Biar tahu dan diubah posisinya. Ngecek empuk atau nggaknya ditusuk-tusuk pakai garpu,” jelas Idris.

Dia menyampaikan, perebusan dengan air mendidih juga dilakukan agar kikil tidak bau amis. Dalam salah satu treatment secara turun-temurun itu, ditambahkan pula garam. ”Setelah itu, baru diolah dengan bumbu sesuai selera,” tutur Idris. (zam/c14/dra)

batampos  – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertatap muka dengan Penasihat Presiden Palestina Mahmod Abbas secara virtual kemarin (27/3). Dalam pertemuan itu Yahya menyampaikan komitmen membantu rakyat Palestina.

Dalam kesempatan itu Yahya menyampaikan persoalan yang dihadapi Palestina rumit, komplek, dan tumpang tindih. Ada aspek politik, keagamaan, dan sebagainya. Untuk itu perlu dipikirkan strategis yang tepat untuk memulai membantu penyelesaian persoalan di Palestina.

’’Pemihakan terhadap rakyat Palestina bukan soal muslim dan Masjidil Aqsa. Tetapi kemanusiaan,’’ kata Yahya. Dia mengatakan PBNU akan masuk ke aspek atau domain keagamaan. Dia menegaskan PBNU tidak masuk dalam ranah politik. Karena untuk urusan politik, mereka serahkan ke pemerintah Indonesia.

Yahya menuturkan sejumlah upaya keagamaan yang sudah dijalankan selama ini. Diantaranya adalah membangun komunikasi dengan kalangan keagamaan. Tidak hanya dari kalangan agama Islam saja, tetapi juga dari kalangan Kristen dan Yahudi. Komunikasi yang didasari aspek keagamaan itu tujuannya untuk menjadi jalan keluar dari persoalan kemanusiaan di Palestina.

’’Ini bukan upaya yang mudah,’’ kata Yahya. Meskipun begitu dia mengatakan ada kemajuan dari hasil dialog yang dilakukan dengan komunitas Kristen dan Yahudi. Dia berharap ke depan lintas agama itu memiliki wawasan keagamaan yang bisa membawa Palestina dalam perdamaian.

Mahmod Abbas mengatakan permasalahan di Palestina dalah permasalahan umat Islam di dunia. Rakyat Palestina saat ini ingin membebaskan Alquds atau wilayah sekitar Masjidil Aqsa dari penjajahan. ’’Palestina dari sejarahnya, berada dalam penjajahan,’’ katanya.

Mahmod Abbas mengatakan mereka ingin Alquds terbuka untuk semua agama. Khususnya agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Umat dari ketiga agama itu bisa menjalankan ibadah dengan tenang di tempat ibadah masing-masing. Tanpa ada gangguan keamanan.

Dia juga mengajak umat Islam di Indonesia untuk berziarah ke Alquds. Sebab menurut dia, Alqdus adalah kota suci bagi umat Islam selain Makkah dan Madinah. Termasuk kepada Yahya dan jajaran PBNU lainnya, dia undang secara resmi ke Alquds melalui pintu masuk Palestina. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemidanaan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti memantik reaksi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Mereka menilai pemaparan hasil riset sembilan non-government organization (NGO) yang berujung pidana merupakan sebuah sikap antisains penguasa.

Menteri Koordinator Sosial Politik Kabinet KM ITB Reza Rahmaditio mengatakan pihaknya mengecam segala bentuk kriminalisasi terhadap penyampaian hasil kajian ilmiah. KM ITB juga menuntut pemerintah membuka data dan informasi tentang operasi militer di Papua, khususnya di Intan Jaya.

”Kami juga menuntut kepolisian untuk mentaati seluruh prosedur, undang-undang, dan peraturan yang berlaku dalam penegakan hukum,” kata Reza dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin (27/3).

Reza menyebut mestinya kepolisian lebih dulu memeriksa kebenaran atas dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam skandal bisnis pertambangan di Intan Jaya. Bukan sebaliknya, memidanakan speaker yang mengungkap keterlibatan LBP tersebut.

Selain mendesak polisi, KM ITB juga mendesak LBP membuktikan kepada publik perihal tidak terlibat atau terlibatnya dirinya dalam bisnis pertambangan emas di Intan Jaya. ”Kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif menyampaikan evaluasi dan kritik kepada pemerintah yang dilandasi kajian ilmiah,” ujarnya.

Reza memaparkan desakan dan tuntutan itu dilandaskan pada hasil analisis penilaian kualitas oleh KM ITB terhadap kajian cepat sembilan NGO. Analisis dilakukan menggunakan kerangka principles of research quality yang dibuat oleh United Kingdom (UK) The Department for Intternational Development (DFID).

Dari penilaian itulah disimpulkan bahwa kajian sembilan NGO terkait relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua memenuhi sebagian besar prinsip kualitas kajian.

”Meski ditemukan juga beberapa kekurangan (kajian sembilan NGO, Red), salah satunya adalah ketiadaan penjelasan tentang alternatif interpretasi dari analisis,” terangnya. Namun, Reza menegaskan kekurangan itu tidak menjadikan kajian cepat koalisi masyarakat sipil tersebut ngawur atau tidak layak.

Selain menganalisis hasil riset masyarakat sipil, KM ITB juga membedah pernyataan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan LBP. Yakni ‘PT Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.’

Menurut KM ITB, pernyataan Fatia dalam video Youtube Haris Azhar yang diperkarakan LBP itu memiliki konteks yang merujuk pada hasil kajian 9 NGO. Di mana pembahasan kajian itu disusun secara runut mengikuti metodologi yang digunakan.

”Tidak terlihat adanya intensi kajian dibuat untuk mencemarkan nama baik siapa pun. Justru, kajian ini mengungkap informasi yang penting untuk diketahui publik dan pemerintah,” ujarnya. Informasi yang dimaksud antara lain kegiatan operasi militer yang masif, ilegal, sarat kepentingan bisnis, dan mengancam masyarakat Papua. Bahkan operasi militer yang masih bergulir hingga saat ini tersebut telah menelan banyak korban jiwa.

”Alih-alih menangkap pesan tersebut, pemerintah justru ‘menangkap’ orang yang telah berperan mengungkapnya. Apabila data, analisis, dan/atau kesimpulan dalam kajian tersebut keliru, maka pemerintah dapat mengeluarkan kajian, atau setidaknya data-data tandingan,” imbuh Reza.

KM ITB juga menyayangkan bantahan LBP terkait hasil kajian sembilan NGO yang tidak dibarengi dengan satu pun bukti atau data tandingan yang dibuka ke publik. Padahal, LBP tengah berada dalam dugaan konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

”Dalam UU itu, Luhut sebagai pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi asas keterbukaan,” imbuhnya. KM ITB menyebut LBP selaku pejabat pemerintah yang diduga memiliki konflik kepentingan sudah sepatutnya membuka data terkait keterlibatannya dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya.

Sementara itu, Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Marves belum bisa memberikan komentar atas pernyataan KM ITB tersebut. Saat dihubungi Jawa Pos melalui pesan singkat, Jodi tak memberikan respon.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terhadap LBP. Laporan itu merupakan buntut unggahan video ‘Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer di Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!’ di kanal Youtube milik Haris. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya angkat bicara terkait rencana pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati. Hakim konstitusi asal Nusa Tenggara Barat itu menegaskan dirinya hanya akan taat pada konstitusi.

Anwar Usman mengatakan, rencana pernikahannya dengan Idayati semata-mata untuk melaksanakan perintah agama. Hal itu juga bagian dari hak asasinya sebagai manusia untuk memiliki pendamping dan menikah yang tidak bisa dilarang.

“Itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A menikah dengan si B,” ujarnya dalam kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, kemarin (27/3).

Dalam konteks negara, lanjut dia, Hak asasi tersebut, juga dijamin dalam konstitusi yang diatur dalam pasal 28d ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Atas dasar itu, Anwar menegaskan tidak akan melepaskan apapun yang sudah menjadi haknya termasuk dalam kaitannya sebagai hakim konstitusi.

Hakim berusia 65 tahun itu menambahkan, meski menikah dengan keluarga Presiden, dia menegaskan untuk tidak menggadaikan independensi dan kredibilitasnya sebagai penjaga konstitusi.

“Lalu integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi apa sebagai seorang Ketua MK akan berubah? Sampai dunia kiamat, Anwar Usman akan tetap tatap kepada perintah Allah SWT,” tegasnya.

Anwar juga berjanji untuk tidak tunduk pada pihak manapun dan siapapun. “Saya hanya tunduk pada konstitusi, pada Undang-undang Dasar,’ Kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago sepakat jika menikah merupakan perkara pribadi dan jodoh merupakan takdir tuhan. Namun konteks pernikahan ketua MK dan adik Presiden, dia menilai tidak bisa dipandang secata normatif.

“Bernegara tidak hanya prosedur, tapi ada nilai nilai yang harus dijaga,” ujarnya. Dalam kasus ini, lanjut dia, pernikahan tersebut berpotensi membawa dampak bagi masyarakat secara luas. Khususnya bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan produk UU dan memilih MK sebagai jalur penyelesaian.

Dijelaskan Pangi, ada banyak potensi benturan kepentingan pasca pernikahan tersebut. Sebab, UU yang notabene produk pemerintah, akan diuji oleh keluarga Presiden yang merupakan kepala negara dan representasi pemerintah. Sehingga dikhawatirkan ada kompromi kepentingan.

Lagi pula, dia meyakini pernikahan tersebut juga akan melunturkan reputasi dan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi. Sebab, publik akan skeptis setelah mengetahui ketua MK punya hubungan dengan Presiden. “Orang udah putus asa, udah ga percaya,” jelasnya. Atas dasar itu, Pangi menyarankan Anwar untuk mundur dari posisinya sebagai hakim konstitusi.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan pernikahan tersebut. Sebab tidak ada aturan apapun yang dilanggar.

“Tidak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik,” tegas dia. Mantan ketua MK itu pun yakin, pernikahan itu juga tidak akan berpengaruh terhadap kinerja MK maupun kerja-kerja hakim MK. “Mau menikah ataupun tidak menikah lagi, Ketua MK itu harus punya integritas,” tambah dia. (*)

Reporter: JP Group