batampos – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1). Ibu kota baru resmi pindah ke Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, dana yang dibutuhkan untuk ibu kota baru sekitar Rpp466 triliun-Rp486 triliun.

Mengutip ikn.go.id, pemerintah hanya akan menggunakan porsi APBN untuk pembangunan ibu kota baru sebesar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan. Hal ini berarti dana yang akan digelontorkan dari APBN sekitar Rp80 triliun.

Selebihnya, pemerintah mengandalkan swasta lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun atau 54,2 persen. Lalu, investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

Proses pembangunan IKN akan memakan waktu cukup panjang. Tepatnya, mulai dari tahun ini hingga 2045 mendatang. Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus pada pembangunan jalan dan pelabuhan dalam membangun ibu kota baru. Proses pembangunan akan dinakhodai oleh Kementerian PUPR.

Terkait hal ini, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat pembahasan soal ibu kota baru terlalu cepat. Ia sangsi target pemerintah memindahkan status ibu kota ke Kalimantan Timur tercapai pada 2024 mendatang.

Bukan apa-apa, pemerintah hanya punya waktu kurang dari tiga tahun mewujudkan target tersebut. Sementara, belum ada kepastian mengenai pembiayaan ibu kota baru. Memang, pemerintah sudah merinci porsi pembiayaan yang akan ditanggung negara hingga swasta. Namun, tak ada kejelasan siapa saja pihak swasta yang akan berinvestasi di proyek ibu kota.

“Saya rasa porsi APBN untuk IKN masih bisa berubah atau naik dari 19 persen. Hal ini sangat bergantung dengan investasi swasta yang masuk ke IKN,” ungkap Nailul.

Jika tak ada pihak swasta yang mau berinvestasi di IKN, maka porsi APBN untuk membiayai IKN semakin besar. Hal ini akan membahayakan fiskal pemerintah.
Pasalnya, pemerintah juga sedang berjuang menurunkan defisit APBN agar kembali ke level 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023 mendatang.

Selain itu, negara juga butuh dana besar untuk penanganan covid-19. Pemerintah masih harus menyalurkan banyak bantuan sosial (bansos) dan insentif demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Kalau tak pintar-pintar memilih prioritas, bisa-bisa dompet negara jebol. Sementara, belum ada kepastian apakah sudah ada pihak swasta yang benar-benar berminat berinvestasi di ibu kota baru CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk menanyakan apakah sudah ada kepastian dari pihak swasta berinvestasi di ibu kota baru, tetapi belum ada respons hingga berita ini diturunkan.

“Jika APBN tidak mampu kemudian investor tidak tertarik dengan pembiayaan IKN, maka proyek ini akan mangkrak dan menjadi museum pembangunan terbengkalai paling besar di Indonesia,” jelas Nailul.

Bahkan, ia menilai nasib pembangunan ibu kota baru berpotensi sama dengan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang.

Megaproyek zaman mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mangkrak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh mantan menteri pemuda dan olah raga (menpora) Andi Mallarangeng.Berdasarkan hitungan BPK, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perdagangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mendapatkan tekanan dari kondisi moneter AS yang baru saja menaikkan suku bunga. Mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI), posisi rupiah ada di level Rp 14.323 per dolar AS pada Selasa (18/1).

”Nilai tukar rupiah kemungkinan masih akan mendapatkan tekanan terhadap dolar AS dari kenaikan yield obligasi pemerintah AS hari ini,” ujar Analis Keuangan Ariston Tjendra kepada JawaPos.com (grup Batam Pos, red).

Ariston menjelaskan, Yield obligasi pemerintah AS terus menanjak pada perdagangan kemarin karena ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS sebanyak tiga atau empat kali yang digaungkan oleh para pejabat Bank Sentral AS. ” Yield obligasi tenor 10 tahun sudah naik ke kisaran 1,82 persen, yang tertinggi sejak Januari 2020,” sebutnya.

Menurutnya, kenaikan inflasi konsumen AS bulan Desember di 7 persen secara tahunan atau year on year memaksa Bank Sentral AS untuk mempercepat kebijakan pengetatan moneternya. “Pengetatan moneter akan mendorong penguatan dolar AS karena bank sentral menarik likuiditas dollar di pasar,” jelas Ariston.

BACA JUGA: Mudah Investasi Sukuk Tabungan ST008

Sementara dari dalam negeri, lanjut Ariston, surplus neraca perdagangan Desember 2021 tidak sesuai ekspektasi pasar. Surplus hanya sekitar USD 1 miliar, di bawah ekspektasi yang sebesar USD 3 miliar.

” Penyebabnya karena pertumbuhan ekspor di bawah pertumbuhan impor. Bila tren berlanjut, neraca perdagangan bisa defisit dan ini tidak menguntungkan rupiah,” ungkapnya.

Disisi lain, Ariston menambahkan, perkembangan pandemi Covid-19 juga masih diwaspadai pelaku pasar. Walaupun Omicron hanya menimbulkan gejala ringan tapi penyebaran yang meluas menimbulkan pembatasan aktivitas ekonomi di beberapa negara besar. Hal ini bisa mendorong pelaku pasar mencari aman dalam aset dolar AS. ”Potensi pelemahan rupiah ini bisa terpuruk ke kisaran 14.350-14.380 dengan potensi support di kisaran 14.300,” tutupnya. (*)

batampos – Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berasal dari aktivitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di masa pandemi Covid-19 ini, pemulihan UMKM menjadi salah satu program utama Pemerintah dan diwujudkan melalui dukungan kebijakan terhadap UMKM dan korporasi dengan anggaran yang mencapai Rp 162,40 triliun dari total anggaran dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 yang mencapai Rp 744,77 triliun.

“Berbagai kebijakan Pemerintah untuk memulihkan UMKM antara lain Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) dan tambahan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara KUR Award 2021 di Jakarta, Selasa (18/01).

Dengan suku bunga KUR 3 persen maka pertumbuhan KUR pada tahun 2021 meningkat pesat hingga mencapai 41,9 persen dengan realisasi penyaluran KUR tahun 2021 yang mencapai Rp 281,86 triliun, atau sekitar 98,9 persen dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun, dengan Non Performing Loan (NPL) yang relatif rendah sebesar 0,98 persen.

Peningkatan yang terjadi tidak hanya pada nominal penyaluran KUR, namun juga pada jumlah UMKM penerima KUR yang meningkat dari sebesar 6,1 juta debitur pada tahun 2020 menjadi 7,4 juta debitur pada tahun 2021.

“Tahun 2022 ini, Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% persen sehingga suku bunga KUR 3 persen berlanjut hingga akhir Juni 2022,” ujar Menko Airlangga.

Pencapaian yang positif pada program KUR ini tidak terlepas dari kerja sama yang kuat di antara para pihak yang telah mendukung KUR yakni 14 Menteri dan Kepala Lembaga teknis anggota Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seluruh kepala daerah, penyalur dan penjamin KUR.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa hal untuk pengembangan UMKM pada masa yang akan datang. Pertama, kepada Lembaga Penyalur agar memberikan kemudahan dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) terkait KUR.

Kedua, Menko Airlangga meminta agar Pemerintah Daerah mengunggah data UMKM yang potensial pada Sistem Informasi Kredit Program. Ketiga, Kementerian/Lembaga diharapkan dapat membuat petunjuk teknis pemberian KUR di sektornya masing-masing yang sejalan dengan Permenko tersebut.

Keempat, agar setiap K/L dan Pemda membuat program korporatisasi UMKM antara lain dengan program one village one product dengan pola pengelolaan secara cluster yang basis pembiayaannya menggunakan KUR khusus.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengucapkan selamat kepada para pemenang Penyalur KUR, Penjamin KUR, Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan pendukung Program KUR. Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja dan capaian dalam program KUR sehingga UMKM dapat lebih maju lagi dan berdaya saing tinggi.

Penghargaan yang diserahkan dalam KUR Award 2021 antara lain Penyalur KUR terbaik, Penjamin KUR terbaik, Pemerintah Daerah terbaik, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbaik dalam rangka mendukung program KUR tahun 2021.

Sebagai informasi, untuk kategori Penyalur KUR Terbaik dari Bank Umum diraih oleh Bank Rakyat Indonesia, dari Bank Daerah diraih oleh BPD Bali, dan dari Lembaga Keuangan Non Bank diraih oleh Koperasi Guna Prima Dana. Untuk kategori Penjamin Kredit terbaik diraih oleh Jaminan Kredit Indonesia.

Sementara itu, provinsi dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan untuk kabupaten/kota di luar wilayah Pulau Jawa dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. (*)

Reporter: map/fsr

batampos – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan banding atas vonis nihil terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat. Kejaksaan menilai, putusan majelis hakim terhadap Heru Hidayat tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat.

Upaya banding ini ditempuh lantaran hakim tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap Heru. Padahal, menurut pihak Kejaksaan, Heru telah terbukti melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara dalam kasus PT. ASABRI. Sebelumnya, Heru juga sudah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan upaya perlawanan Banding,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu  (19/1).

“Pada putusan sebelumnya pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya, terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup, sementara dalam perkara PT. ASABRI yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, terdakwa tidak divonis pidana penjara,” sesal Leonard.

Terlebih, Heru Hidayat dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Apabila mendapatkan potongan hukuman, maka Heru Hidayat akan mendapatkan hukuman yang sangat ringan.

“Artinya, Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara,” tegas Leonard.

Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.

Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tindak lanjut permasalahan pembayaran pesangon PHK dan dana pensiun eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Rabu (19/1). Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI mendorong adanya penyelesaian permasalahan pembayaran tersebut oleh Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

“BAP DPD RI merekomendasikan kepada PT PPA selaku penerima kuasa dari Kementerian BUMN untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan Paguyuban Pegawai Eks Merpati, semua perwakilan yang terkait dengan permasalahan tersebut, serta manajemen PT MNA dalam rangka percepatan penanganan pembayaran hak-hak eks karyawan PT MNA paling lambat satu bulan setelah RDP hari ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno.

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaa Aset (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan bahwa saat ini PT MNA memiliki aset setotal Rp 640 miliar sedangkan kewajiban hutang yang dimiliki senilai Rp 10,9 triliun. Dirinya pun mengusulkan, ketika PT MNA dipailitkan, aset yang dimiliki akan dijual dan dibagikan kepada setiap kreditur yang ada, termasuk eks karyawan PT MNA.

“Bisa ga kita berbagi. Kalau berbagi, yang penting ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Tentunya harus ada dukungan dari berbagai macam stakeholder, termasuk BPK karena terkait dengan proses audit,” ucapnya

Sementara itu, perwakilan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati (PPEM) Ery Wardhana mengatakan bahwa sejak mereka di-PHK, terdapat hak pesangon dan pensiun yang belum dibayarkan sampai saat ini. Ery menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.233 pegawai eks PT MNA yang belum memperoleh hak-haknya dengan total sekitar Rp 318,17 miliar. Dirinya mengaku telah menempuh ke berbagai proses hukum dan instansi, hanya belum membuahkan hasil. Ery menilai hanya kebijakan dari pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ketika Merpati pailit, hak pesangon kami tidak akan dibayarkan, karena 1.233 orang adalah kreditur konkruen. Jika ini terjadi, saya pastikan, hak dan pesangon teman-teman tidak akan dibayar. Karena sudah disampaikan aset yang ada hanya Rp 640 miliar, sementara hak kita Rp 319 miliar,” tukasnya dalam RDP yang juga menghadirkan dari Kementerian BUMN ini.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sumatera Barat Alirman Sori menilai, hal yang harus dilakukan adalah untuk menghimpun data-data terkait dari berbagai pihak untuk dilakukan sinkronisasi. Data-data tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPD RI dan menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak ada pihak yang disalahkan dan tidak ada pihak yang dibenarkan, tetapi ada kewajiban tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan aturan main yang sudah menjadi keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Senator dari Maluku Mirati Dewaningsih berharap agar RDP kali ini menjadi momen bersama untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dirinya menilai setiap hak yang ada dalam permasalahan ini harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang.

“Sebenarnya jika tiga ini (PT PPA, Kementerian BUMN, dan PPEM) sudah bertemu, sudah lampu hijau menurut saya. Solusi yang diharapkan oleh PT PPA untuk berbagi, saya rasa harus duduk bersama,” kata Mirati. (*)