Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8304

Surabaya PPKM Level 4, Satgas Covid-19 Surabaya Klaim Kasus Turun

0
Ilustrasi ruang perawatan Covid-19. (Dok JawaPos)

batampos – Kota Surabaya ditetapkan masuk asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 oleh kementerian kesehatan. Penetapan itu berlaku sejak Senin (21/2) hingga Minggu (27/2).

Meski ditetapkan sebagai wilayah dengan asesmen PPKM level 4, kasus Covid-19 diklaim menurun sejak dua minggu lalu. Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Ridwan Mubarun menyatakan, saat ini kasus Covid-19 sudah menurun.

”Mulai kemarin kasus aktif kita mulai menurun. Angka konfirmasi kesembuhan juga lebih tinggi daripada kasus aktif,” kata Ridwan ketika dihubungi pada Senin (21/2).

Ridwan menyebut, tiap hari, Surabaya memiliki ribuan kasus aktif baru. Rata-rata kasus baru di angka 2.400.

”Mulai 17 Februari, kasus aktif baru nggak sebanyak itu (2.400 kasus). Berarti ini menunjukkan penurunan,” terang Ridwan Mubarun.

Kemudian, mengapa Kota Surabaya naik level asesmen ke level 4? Ridwan menjawab penetapan itu tergolong baru. Mengingat sejak kemarin, Surabaya masih masuk dalam asesmen PPKM level 2.

”Nggak bisa kalau situasi sekarang mengikuti penilaian asesmen. Kita harus tunggu aturan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri),” ujar Ridwan Mubarun.

Pengumuman level PPKM oleh Inmendagri baru diumumkan sore nanti (21/2). Karena itu, pihaknya belum bisa memutuskan aturan-aturan baru maupun langkah untuk menyikapi penetapan asesmen level 4 tersebut.

”Prinsipnya kita mengikuti inmendagri terkait dengan jam operasional dan kapasitas kegiatan ekonomi di Surabaya,” papar Ridwan Mubarun.

Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, angka kasus aktif harian di Kota Surabaya menurun. Pada Minggu (6/2), terdapat 1.418 kasus aktif dengan tambahan 155 pasien baru. Keesokan harinya, ada 1.426 kasus dengan tambahan 46 kasus baru.

Angka itu terus melonjak seminggu kemudian, yakni pada Senin (14/2). Total terdapat 3.647 kasus aktif dengan tambahan 60 kasus baru. Dua hari kemudian, pada Rabu (16/2), terdapat 4.863 dengan 259 kasus aktif baru.

Keesokan harinya, pada Kamis (17/2), terdapat 5.602 kasus aktif dengan 543 kasus baru. Pada Jumat (18/2), tercatat ada 5.478 kasus aktif dengan 57 kasus baru.

Pada Sabtu (19/2), terdapat 5.694 kasus aktif Covid-19 dengan tambahan 216 kasus baru. Dan Minggu (20/2), terdapat 5.826 kasus dengan tambahan 409 kasus baru.

Berdasarkan data dari laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id/, hari ini (21/2) terdapat 5.257 kasus aktif dengan 1.401 kasus baru. Sebanyak 1.803 di antaraya telah dinyatakan sembuh.

Beberapa indikator yang membuat Kota Surabaya masuk asesmen level 4 antara lain, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Surabaya sudah lebih dari 150 per 100 ribu penduduk per minggu. Sampai Sabtu (19/2), kasus aktif di Surabaya ada sebanyak 5.694 orang. Bertambah 216 orang dibandingkan sehari sebelumnya.

Indikator lain, rawat inap rumah sakit (RS) di Kota Surabaya sudah di atas 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Data dari peta sebaran Covid-19 Jatim sampai Minggu (20/2) pukul 14.30, konfirmasi isolasi di RS rujukan ada 697 pasien dan isolasi mandiri 4.365 orang. (*)

Reporter: JP Group

Di Batam, Pekerja Migran Indonesia yang Positif Covid-19 Meningkat

0
uji sempel covid e1643272652393
Ilustrasi. Pengujian sempel covid di BPKLP Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air juga semakin banyak yang bawa masuk Covid-19. Sepekan belakangan ini PMI yang terkonformasi positif meningkatkan drastis dari pekan-pekan sebelumnya.

Petugas Medis yang menangani kesehatan para PMI di lokasi Karantina dr Anggitha, mengatakan, ada 52 orang PMI yang terkonfirmasi positif, hingga Minggu (20/2/2022).

Ini meningkatkan drastis dari pekan-pekan sebelumnya yang masih fluktuatif diangka 5 sampai 10 pasien yang dipindahkan ke RSKI Galang dalam sekali terima hasil pemeriksaan swab.

”Tiga hari lalu 32 orang yang positif, sekarang naik jadi 52 orang. Agak meningkat memang karena jumlah PMI yang kembali ke Tanah Air juga semakin banyak,” kata Anggitha.

Sementara jumlah PMI yang masih menjalani karantina di Rusunawa saat ini ada sekitar 800-an orang.

Jumlah ini juga meningkat dari pekan sebelumnya yang masih berada diangka sekitar 600 an orang.

Ini karena angka kepulangan PMI dari luar negeri kembali meninggi sehingga jumlah PMI yang terkonformasi positif Covid-19 juga meningkat. Perlu peran aktif semua pihak untuk kembali menekan laju penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Petugas semakin ketat mengawasi ataupun menangani kesehatan para PMI yang baru kembali ke Tanah Air, masyarakat juga harus peduli dengan diri sendiri dan lingkungan dengan tetap melengkapi diri dengan alat pengaman ataupun aturan protokol kesehatan yang ada.

Reporter: Eusebius Sara

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Masyarakat Urus SIM, STNK, dan SKCK

0

batampos – Saat ini masyarakat yang akan membuat dan mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), adalah warga negara atau peserta yang aktif dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kewajiban itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aturan berlaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari 2022.

Instruksi Presiden Jokowi ini ditujukan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk memastikan arahannya tersebut bisa diterapkan ke masyarakat.

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan permohonan SIM, STNK dan SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” bunyi Inpres pada poin 25 huruf A dikutip Senin (21/2).

Presiden Jokowi juga meminta kepada Kapolri Sigit untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang belum melaksanakan iuran program JKN.

“Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis Inpres poin 25 huruf B.

Adapun saat aturan itu sudah berlaku, artinya masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses layanan publik terkait. Begitu pun mereka yang sudah menjadi keanggotaan namun tidak taat membayar iuran.

Diketahui, Syarat penggunaan BPJS Kesehatan untuk administrasi di dalam instruksi Presiden Jokowi ini bukan cuma berlaku untuk SIM, STNK dan SKCK. Namun kepala negara juga memerintahkan BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah hingga jual beli tanah.

Menurut peraturan instruksi ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKS, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan program JKS. (*)

Reporter: JP Group

Promex Batam City Buka Kantor Cabang Kedua di Batam

0
Promex properi
Agen properti, Promex Batam City melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang baru di Kompleks Mitra Raya 2 Blok B No 9, Batamcenter. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos

batampos – Agen properti, Promex Batam City melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang baru di Kompleks Mitra Raya 2 Blok B No 9, Batamcenter, Jumat (18/2/2022) lalu.

Principal Promex Batam City sekaligus Komisaris Promex Batam Centre, Pandu Dinata Pramono, menjelaskan, Promex merupakan satu-satunya brand franchise yang didirikan oleh orang Indonesia.

Dimana selama ini yang diketahui masyarakat, agent properti mayoritas dari luar negeri.

“Kalau Promex ini kita dari Indonesia dan kita berkantor pusatnya itu di Jakarta,” ujar Pandu usai peresmian kantor Promex di Mitra Raya 2.

Ia melanjutkan, Promex mempunyai 18 hingga 20 kantor cabang yang berada di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Batam.

Untuk di Batam, Promex hadir di tahun 2013 dan berkantor di Kompleks Nagoya Citywalk. Dengan perjalanan yang sudah memasuki kurang lebih 8 tahun, Promex berkembang pesat dan membuka kantor cabang keduanya di Batamcenter.

“Salah satu alasannya kenapa kita buka kantor cabang, agar kita lebih dekat ke masyarakat Batam, karena kalau di Nagoya, orang yang di Batamcenter lebih susah,” katanya.

Dengan adanya kantor di Batamcenter, dapat memudahkan masyarakat Batam untuk mencari properti. Sehingga pelayanan Promex kepada masyarakat bisa lebih mudah dan terjangkau.

“Jadi itulah salah satunya kenapa Promax Batamcenter kita hadirkan di tengah kota,” tuturnya.

Adapun Promex ini merupakan agen properti atau broker. Masyarakat bisa melakukan penitipan penjualan properti, pembelian hingga penyewaan.

Sebab, Promex juga bekerjasama dengan berbagai developer di Batam. Seperti Central, PGS, PKP, Sinar Mas, Agung Podomoro dan masih banyak lainnya.

Sehingga, Promex selama ini juga ikut membantu developer untuk memasarkan produk mereka.

“Jadi di dua bidang, ada primary market dan secondary market. Kalau primary market itu adalah rumah baru. Kalau secondary market adalah masyarakat Batam yang ingin jual rumah dan menitipkan kepada kita. Jadi mau titip jual boleh atau mau titip sewa juga boleh. Ibaratnya kita marketing-nya lah,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan hadirnya kantor baru di Batamcenter, Promex bisa lebih meyakinkan kepercayaan masyarakat terhadap Promex.

Karena, Promex adalah satu-satunya agen properti yang mempunyai dua cabang di Kota Batam.

“Dengan hadirnya ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Batam kepada kita dan juga bisa lebih dekat untuk menjangkau dalam penjualan propertinya. Baik mereka mau beli, mau jual atau mau sewa,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

Dua Menteri Ini Diminta Bertanggung Jawab Terkait Kelangkaan Minyak Goreng Langka

0
Sejumlah warga dan pedagang mengantre membeli minyak goreng murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Berdasarkan kebijakan pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan minyak goreng premium Rp 14.500 per liter (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

batampos – Kenaikan harga minyak goreng kemasan maupun curah yang tak terkendali mendapat respon keras dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Pasalnya kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang turun. Hal tersebut dianggap oleh Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI, Akmal Fahmi, sebagai bentuk kegagalan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

“Minyak goreng itu kebutuhan mendasar masyarakat, mestinya harga dapat dikendalikan agar tidak mencekik rakyat yang sedang susah ekonomi di era pandemi ini. Jika harga naik dan tak terkendali, maka ini jelas kegagalan Menko Ekonomi dan Mendag,” ungkap Akmal dalam keterangannya, Senin (21/2).

Ia pun mempertanyakan sikap diam dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah beberapa waktu lalu mengklaim secara berlebihan, turunnya harga minyak goreng merupakan keberhasilannya.

“Kemarin waktu pernah turun harganya, heboh sekali, sekarang naik, suaranya dimana? Apa yang yang kemarin itu hoax?,” tanyanya.

Menurutnya Menteri Airlangga dan Menteri Muhammad Lutfi harus bertanggungjawab atas kenaikan harga minyak goreng, sebab kenaikan harga minyak merupakan persoalan yang sangat fundamental bagi kebutuhan masyarakat.

“Presiden harus mengevaluasi Pak Airlangga dan Pak Lutfi, sebab atas ketidakmampuan mereka lah ini terjadi, ini langsung dampaknya ke masyarakat, harus evaluasi,” tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, harga minyak goreng mahal terjadi karena tingginya harga CPO. Kenaikan CPO di pasar dunia terutama disebabkan oleh menipisnya pasokan.

Dua negara penghasil CPO terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia, disebut mengalami penurunan produksi. Potensi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri itu juga disebabkan karena sebagian besar industri hilir CPO masih belum terintegrasi dengan kebun sawit.

Hal itu mengakibatkan produsen minyak goreng membeli CPO yang sudah mengalami kenaikan harga di pasar dunia. (*)

Reporter: JP Group

DPC Pelra Batam Minta Penyesuaian Tarif, Ini Alasannya…

0
Pelantikan pengurus Pelra
Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), Sudirman Abdullah, melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027, bertempat di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos

batampos – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pelabuhan Rakyat Indonesia (Pelra) Kota Batam, meminta Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan penyesuaian tarif angkutan laut untuk orang dan barang antar pulau di Provinsi Kepri.

Ketua DPC Pelra Kota Batam, Wandi, mengatakan, selama dua bulan terakhir biaya operasional pengusaha angkutan laut antar pulau naik karena mereka terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang harga lebih mahal dari BBM jenis premium.

“Kami minta pak Gubernur segera melakukan penyesuian tarif,” ujarnya usai dilantik dan dikukuhkan Ketua DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat, Sabtu (19/2/2022).

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur Kepri, namun sampai saat ini belum ada tanggapan ataupun balasan dari Pemprov Kepri.

“Penyesuaian tarif ini tak bisa dielakkan, kecuali ada solusi lain terkait mahalnya biaya operasional di lapangan,” terangnya.

Ketua Umum DPP Pelra, Sudirman Abdullah, mengatakan, keberadaan Pelra adalah tol laut yang mengangkut sembako dari satu tempat ke tempat lain.

Sehingga menurutnya keberadaan Pelra berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri.

“Keberadaan Pelra sangat dirasakan masyarakat, karenanya keberadaan Pelra harus bersinergi dengan pemerintah karena banyak barang yang tidak bisa diangkut oleh pelayaran nasional,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjutnya, keberadaan Pelra selama ini masih minim perhatian pemerintah. Ia mencontohkan sampai saat ini kebanyakan daerah tidak ada pelabuhan khusus rakyat yang disiapkan untuk Pelra.

“Keberadaan Pelra untuk mendukung pengangkutan barang dan orang hingga pelosok negeri, namun kenyataan di lapangan tidak ada pelabuhan rakyat yang disiapkan untuk Pelra,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), Sudirman Abdullah, melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027 di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya, Batam Sabtu (19/2/2022) malam.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPC Pelra Kabupaten Kota se-Provinsi Riau-Kepri oleh Ketua DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat di tempat yang sama.

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Eko Sumbayadi mewakili Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, M Salim mewakili Walikota Batam, segenap Kepala KSOP Provinsi Riau dan Kepri, tokoh pelayaran dan
segenap pengurus.

Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi, mengatakan, keberadaan Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki potensi maritim yang luar biasa. karenanya dibutuhkan assosiasi angkutan laut seperti halnya Pelra.

Karenanya, kata Eko, Pemprov Kepri menyambut baik pelantikan dan pengukuhan DPD Pelra Provinsi Riau-Kepri periode 2022-2027 dengan harapan terus eksis dan turut berpartisipasi dalam pembangunan Kepri.

Keberadaan Pelra, lanjutnya, adalah mitra dalam mempercepat pembangunan di Kepri. Karenanya keberadaan Pelra diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah.(*)

Reporter: Iman Wachyudi

DPC Pelra Batam Minta Penyesuaian Tarif, Ini Alasannya…

0
Pelantikan pengurus Pelra
Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), Sudirman Abdullah, melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027, bertempat di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos

batampos – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pelabuhan Rakyat Indonesia (Pelra) Kota Batam, meminta Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan penyesuaian tarif angkutan laut untuk orang dan barang antar pulau di Provinsi Kepri.

Ketua DPC Pelra Kota Batam, Wandi, mengatakan, selama dua bulan terakhir biaya operasional pengusaha angkutan laut antar pulau naik karena mereka terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang harga lebih mahal dari BBM jenis premium.

“Kami minta pak Gubernur segera melakukan penyesuian tarif,” ujarnya usai dilantik dan dikukuhkan Ketua DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat, Sabtu (19/2/2022).

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur Kepri, namun sampai saat ini belum ada tanggapan ataupun balasan dari Pemprov Kepri.

“Penyesuaian tarif ini tak bisa dielakkan, kecuali ada solusi lain terkait mahalnya biaya operasional di lapangan,” terangnya.

Ketua Umum DPP Pelra, Sudirman Abdullah, mengatakan, keberadaan Pelra adalah tol laut yang mengangkut sembako dari satu tempat ke tempat lain.

Sehingga menurutnya keberadaan Pelra berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri.

“Keberadaan Pelra sangat dirasakan masyarakat, karenanya keberadaan Pelra harus bersinergi dengan pemerintah karena banyak barang yang tidak bisa diangkut oleh pelayaran nasional,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjutnya, keberadaan Pelra selama ini masih minim perhatian pemerintah. Ia mencontohkan sampai saat ini kebanyakan daerah tidak ada pelabuhan khusus rakyat yang disiapkan untuk Pelra.

“Keberadaan Pelra untuk mendukung pengangkutan barang dan orang hingga pelosok negeri, namun kenyataan di lapangan tidak ada pelabuhan rakyat yang disiapkan untuk Pelra,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), Sudirman Abdullah, melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027 di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya, Batam Sabtu (19/2/2022) malam.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPC Pelra Kabupaten Kota se-Provinsi Riau-Kepri oleh Ketua DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat di tempat yang sama.

Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Eko Sumbayadi mewakili Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, M Salim mewakili Walikota Batam, segenap Kepala KSOP Provinsi Riau dan Kepri, tokoh pelayaran dan
segenap pengurus.

Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi, mengatakan, keberadaan Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki potensi maritim yang luar biasa. karenanya dibutuhkan assosiasi angkutan laut seperti halnya Pelra.

Karenanya, kata Eko, Pemprov Kepri menyambut baik pelantikan dan pengukuhan DPD Pelra Provinsi Riau-Kepri periode 2022-2027 dengan harapan terus eksis dan turut berpartisipasi dalam pembangunan Kepri.

Keberadaan Pelra, lanjutnya, adalah mitra dalam mempercepat pembangunan di Kepri. Karenanya keberadaan Pelra diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah.(*)

Reporter: Iman Wachyudi

Bea Cukai Batam Ajak Generasi Milenial Kenali APBN

0
Bea Cukai APBN1
Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea CukaiTipe B Kota Batam mengadakan kegiatan Customs Goes to Campus secara daring untuk memperkenalkan APBN kepada generasi milenial, Senin (21/2/2022). Foto: Tangkapan layar

batampos – Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea CukaiTipe B Kota Batam mengadakan kegiatan Customs Goes to Campus secara daring untuk memperkenalkan APBN kepada generasi milenial, Senin (21/2/2022).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 360 mahasiswa Politeknik Batam. Kepala Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan agar para generasi muda memahami suatu instrumen dasar dalam pengelolaan keuangan negara yaitu APBN.

“Seperti yang kita ketahui, APBN merupakan instrumen penting dalam membangun perekonomian negara. Terutama saat pandemi seperti ini, APBN memiliki peran agar perekonomian tidak merosot,” jelasnya.

Ia mengatakan, peran APBN akan maksimal apabila semua pihak mendukung dan berkontribusi dalam pengelolaan APBN.

Ambang berharap, mahasiswa yang bergabung pada kegiatan tersebut harus mampu mendalami dan memahami instrumen keuangan negara.

Mereka lanjutnya bisa menjadi duta yang mampu menjelaskan kepada temannya, dan saudaranya serta masyarakat melalui berbagai media yang mereka miliki.

Sehingga lanjutnya, melalui kegiatan ini Bea Cukai Batam berharap pemahaman mengenai APBN oleh masyarakat akan semakin baik.

bea cukai apbn
Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea CukaiTipe B Kota Batam mengadakan kegiatan Customs Goes to Campus secara daring untuk memperkenalkan APBN kepada generasi milenial, Senin (21/2/2022). Foto: Tangkapan layar

Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda, sangat mengapresiasi inovasi Bea Cukai Batam dalam memperkenalkan APBN kepada generasi muda khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Batam.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bea Cukai Batam karena telah mengadakan kegiatan ini dan memilih Politeknik Negeri Batam yang didatangi secara langsung meskipun harus melalui zoom meeting,” ujarnya.

Uuf berharap, tujuan dari kegiatan ini dapat tersampaikan dengan baik dan para generasi muda bisa mendukung pemerintah dalam mengelola APBN.

Pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan negara.

Yaitu Kepala Seksi KPT Pengawasan Bea Cukai Kota Batam, Ozy Diva Ersya, yang menyampaikan materi tentang APBN untuk Negeri.

Kemudian Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Nanang Suko Sadono, yang menyampaikan materi tentang Peran Bea Cukai dalam APBN.

Tema yang dipilih dalam kegiatan ini yaitu Kenal, Jaga dan Paham APBN Negeri, yang memiliki makna bahwa setiap lapisan masyarakat khususnya para generasi muda harus mampu mengenali peran APBN, mampu menjaga jalannya pengelolaan APBN dan paham akan fungsi APBN sebagai instrumen penting dalam perekonomian Indonesia.(*)

Reporter: Messa Haris

Ini Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2022

0
Ilustrasi: Para siswa yang hendak ke luar negeri bisa memanfaatkan LPDP. (Dok.JawaPos.com)

batampos – Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahap pertama akan mulai dibuka pada 25 Februari hingga 27 Maret 2022. Untuk tahap kedua, baru akan dibuka pada 4 Juli sampai 5 Agustus 2022.

Dalam beasiswa LPDP yang akan segera dibuka ini, terdapat tiga jalur yang dapat dipilih oleh para calon pendaftar. Antara lain adalah untuk kategori umum, afirmasi dan targeted.

“Catat dan tandai kalendermu ya! Mulai 25 Februari 2022 LPDPPrens sudah bisa melakukan registrasi beasiswa LPDP 2022 melalui beasiswalpdp.kemenkeu.go.id untuk kelompok beasiswa afirmasi, targeted, dan umum. Pada tahap kedua #LPDPMPrens bisa melakukann registrasi mulai 4 Juli 2022,” tulis akun Instagra resmi @lpdp_ri dikutip, Senin (21/2).

Adapun, seleksi beasiswa ini terdiri dari seleksi administrasi, bakat skolastik dan substansi. Beasiswa LPDP tahunan ini membuka beasiswa untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), baik dalam maupun luar negeri.

Berikut jadwal untuk tiap tahapannya:

Tahap 1

1. Pendaftaran: 25 Februari-27 Maret 2022

2. Seleksi administrasi: 28 Maret-11 April 2022

3. Seleksi bakat skolastik: 18 April-22 April 2022

4. Seleksi substansi: 16 Mei-25 Juni 2022.

Tahap 2
1. Pendaftaran: 4 Juli-5 Agustus 2022

2. Seleksi administrasi: 8 Agustus-19 Agustus 2022

3. Seleksi bakat skolastik: 29 Agustus-10 September 2022

4. Seleksi substansi: 26 September-4 November 2022. (*)

Reporter: JP Group

Pemprov Kepri Perpanjang Kontak 2.953  Guru PTK non ASN

0

batampos – Pemprov Kepri resmi memperpanjang kontrak guru pendidik dan tenaga kependidikan non ASN tingkat SMAN, SMKN dan SLB negeri se-Provinsi Kepri. Perpanjangan kontrak ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi PTK non ASN di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/2/2022).

Gubkepri ansar Ahmad menghadiri Perpanjangan kontrak ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi PTK non ASN di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/2/2022).

Sebanyak 2.953 orang PTK non ASN diperpanjang kontraknya melalui APBD Provinsi Kepri tahun 2022. Penandatanganan kontrak surat perjanjian kerja akan dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota sampai tanggal 9 Maret 2022.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang hadir langsung di aula Wan Seri Beni untuk memberikan pengarahan kepada tenaga pendidik mengatakan prioritas kemajuan pendidikan di Provinsi Kepri merupakan salah satu pokok utama yang menjadi perhatiannya. Terutama terkait dengan kesejahteraan para guru pendidik dan tenaga kependidikan.

“Sektor pendidikan di Kepulauan Riau selalu menjadi perhatian utama saya, sebab pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang butuh kerjasama dari kita semua untuk memajukan pendidikan di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

BACA JUGA: Bupati Karimun Optimis Guru Honor bisa jadi Tenaga P3K

Gubernur Ansar mengungkapkan jika sepertiga dari total APBD Provinsi Kepri tahun 2022 telah dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Kepri sebagai dukungan bagi dunia pendidikan. Untuk itu dirinya berjanji akan terus mencari peluang penambahan APBD agar kedepannya kesejahteraan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan.

“Meskipun saat ini intensif yang bisa kita berikan masih terbatas, tetapi yakinlah kita akan selalu berusaha untuk mencari jalan agar kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan dapat kita jamin,” ujarnya.

Gubernur Ansar juga memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk memetakan secara seksama alokasi guru di seluruh Provinsi Kepri. Gubernur menginginkan ketersediaan guru di setiap sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Menurut Gubernur Ansar, guru merupakan kunci utama dalam mencapai kemajuan pendidikan di Provinsi Kepri. Ada dua hal yang sangat ditekankan dirinya kepada para guru, yaitu transfer of knowledge dan cange of behavior untuk membentuk karakter anak didik agar menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing serta berkepribadian baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan usulan perekrutan guru P3K sebanyak 1.797 orang. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya 867 orang.

“Karena itu kita memandang masih perlu dilakukan perpanjangan kontrak untuk guru-guru pendidik non ASN untuk menutupi kekurangan terutama di pulau-pulau,” kata Andi Agung.

Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi, Kepala BKD dan Korpri Firdaus, Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafuddin Aluan dan Nazaruddin, dan Kepala Bank Syariah Indonesia cabang Tanjungpinang Budi Firmansyah. (*)

Play sound