Survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 masih tertinggi. (dok JawaPos.com)
batampos – Hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 masih tertinggi.
Menteri Pertahanan RI itu berada di puncak klasemen (26,5%), disusul Ganjar Pranowo (20,5%) dan Anies Baswedan (14,2%). Survei dilakukan pada 17 sampai 30 Januari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut hal ini karena publik melihat totalitas Prabowo sebagai menteri dan loyalitasnya kepada Presiden Jokowi.
“Meski jarang tampil ke publik, Prabowo menunjukkan loyalitas dan totalistanya sebagai menteri. Tak seperti kekhawatiran publik bakal ada dua matahari kembar setelah Prabowo masuk koalisi,” kata Adi saat dihubungi, Rabu (23/2).
Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas terbaru tentang elektabilitas tokoh bakal calon presiden 2024,
Adi menjelaskan, elektabilitas Prabowo selalu kokoh lantaran terobosan yang dibuatnya dalam bidang pertahanan.
“Misalnya soal terobosan-terobosan dalam modernisasi alutsista TNI dengan skema pengadaan alutsista government to government tanpa melalui perantara,” ujarnya.
“Termasuk juga soal kontrak pengadaan jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene dengan Prancis yang notabene sangat dibutuhkan TNI AU dan AL untuk mengganti alutsista yang sudah usang,” imbuhnya.
Fakta lain dari terus melejitnya tingkat keterpilihan Prabowo di Pilpres 2024 dalam survei Litbang Kompas, lanjut Adi, adalah popularitas Prabowo di mata masyarakat Indonesia.
“Tentu ini efek dari tabungan politik Prabowo yang sudah lama malang melintang di jagad politik pencapresan. Popularitas prabowo hampir mentok 100 persen. Semua orang kenal prabowo yang selalu dipersepsikan sebagai calon pemimpin nasional setiap musim pemilu,” jelasnya.
Dari fakta-fakta inilah, menurut Adi, yang semakin menebalkan semangat Partai Gerindra untuk tetap mengusung Prabowo Subainto di Pilpres mendatang.
Setelah Prabowo, Ganjar dan Anies, ada nama Sandiaga Uno (4,9%), disusul Agus Harimurti Yudhoyono (3,7%), Basuki Tjahaja Purnama (2,9%), Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini (2,6%), Andika Perkasa (2%), Gatot Nurmatyo (1,4%), Erick Thohir dan Mahfud MD (1,1%), dan Puan Maharani (0,6%). (*)
batampos-Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 1.281 Jamaah Calon Haji (JCH) dipersiapkan berangkat pada pelaksaan ibadah haji tahun 2022 ini. Mereka yang akan diberangkatkan adalah JCH yang masuk daftar berangkat tahun 2020 lalu.
Kabid Penyelenggaran Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kepri, Afrizal berdialog seputar persoalan haji di RRI Tanjungpinang, Rabu (23/2). F. Humas Kanwil Kemenag Kepri.
“Penyelenggaraan ibadah haji 2022 masih menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Jika diberangkatkan pada 2022, maka JCH yang akan diberangkatkan merupakan JCH yang ditunda pada 2020, dimana Kepulauan Riau memiliki quota 1.281 jemaah,” ujar Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Kasi Bina Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kemenag Kepri, Afrizal usai dialog di RRI Pro 1 Tanjungpinang, Rabu (23/2).
Dijelaskannya, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan dan Menteri Agama terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, setelah ada keputusan pemberangkatan dari Pemerintah Arab Saudi, maka Menteri Agama akan menandatangani MoU yang berisi kuota JCH reguler dan haji khusus.
“Kami juga terus memetakan berbagai kemungkinan. Jika berlaku kuota penuh pada 2022, maka pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Terkait keberangkatan, berapaun kuotanya, jemaah kita sudah siap, namun tentu saja kita berharap kuota yang diterima adalah kuota penuh,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, saat ini waiting list di Kepri sudah mendekati tahun 2041. Persiapan untuk keberangkatan 2022 jika diselenggarakan diantaranya meliputi persiapan paspor, visa, vaksinasi meningitis dan vaksinasi lengkap. Sementara untuk manasik haji dilakukan secara online melalui aplikasi haji pintar dan berbagai media lainnya.
“Kami juga sudah membagikan panduan manasik haji dimasa pandemi. Semoga penantian panjang para JCH bisa terjawab dengan adanya keberangkatan pada pelaksaan ibadah haji tahun 2022 ini,” harapnya.
Kemudian, terkait besaran biaya haji, tetap sesuai dengan usulan Menteri Agama. Adapun besaran BPIH 2022 sebesar Rp45.053.368. Anggaran tersebut didalamnya termasuk biaya untuk penyelenggaraan protokol kesehatan. Sedangkan untuk biaya umrah yang diselenggarakan oleh penyelenggara umrah sudah mendekati Rp.39 juta.
“Nanti besaran biaya resmi akan diumumkan setelah mendapatkan penetapan Presiden melalui Keppres,” tutup Afrizal.
Sementara itu, Kasi Bina Umrah dan Haji Khusus, Khatijah menambahkan, selama pandemi penyelenggaraan umrah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah memberlakukan one gate policy melalui Jakarta. Menurutnya, dari Kepri sudah mulai diberangkatkan pada 8 Januari 2022 lalu melalui Jakarta.
“Seluruh jemaah umrah melalui Jakarta, karena harus dikarantina di Jakarta selama satu hari dan dilakukan PCR. Setelah dinyatakan negatif, maka diberangkatkan ke Arab Saudi. Setiba di Arab Saudi, jemaah juga menjalani karantina selama 5 hari disana,” ujar Khatijah.
Dijelaskannya, Pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan barcode system yang mengatur lalu lintas jemaah umrah selama berada di Arab Saudi. Mereka juga memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Sejauh ini, jemaah umrah asal Indonesia dikenal memiliki sikap disiplin yang tinggi. Kemudian, ketika jemaah pulang ke Indonesia melalui Jakarta, juga akan di lakukan PCR dan karantina selama 3 hari.
“Seluruh jemaah umrah wajib mengikuti vaksin meningitis dan vaksin lengkap. Kami berpesan agar jemaah umrah menerapkan pasti umrah, yakni pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti maskapainya, pasti hotelnya dan pasti visanya,” jelas Khatijah. (*)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa)
batampos – Pemerintah meminta daerah agar memperluas cakupan dua dosis vaksin terutama bagi kelompok rentan. Hal ini mengingat kasus kematian yang terus meningkat. Data Satgas Covid-19, menunjukkan lebih dari 200 kasus kematian per hari dalam beberapa hari terakhir.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Tjandra Yoga Aditama menyebut bahwa berdasar data Kemenkes RI per 22 Februari 2022, total kasus kematian Covid-19 sejak wabah Omicron merebak mencapai 2.484 jiwa.
Dari yang meninggal itu, hanya 46 persen memiliki komorbid. Dengan kata lain lebih dari separuhnya, yakni 54 persen tidak memiliki komorbid. ”Artinya penyakit memberat sampai menuju kematian memang tidak sepenuhnya karena adanya komorbid,” jelas Yoga kemarin (23/2)
Data juga menunjukkan bahwa yang meninggal 53 persen adalah lansia. Lagi-lagi bahwa hampir separuh yang meninggal atau 47 persen bukan lansia. ”Kesimpulannya ancaman penyakit berat sampai meninggal memang dapat terjadi di berbagai kelompok umur. Kita tentu menyadari bahwa mungkin saja ada gabungan antara yang lansia, dengan komorbid, dan belum divaksinasi lengkap pula,” kata Yoga.
Oleh karena itu, kata Yoga, penting untuk melakukan audit kematian untuk menentukan “cause of death (COD)”. Kemudian analisa perjalanan penyakit sejak tertular, timbul gejala ringan sampai berat dan meninggal.
Yoga mengusulkan mumpung BOR masih ringan sekitar 30 persen, mereka yang ringan tetapi punya resiko menjadi berat sebaiknya dirawat inap di RS saja. ”Nanti kalau BOR jauh meningkat maka baru aturan dikembalikan lagi menjadi hanya kasus sedang dan berat,” jelasnya.
Selain itu, faktor lain adalah masih cukup besarnya populasi warga Indonesia yang belum tervaksin lengkap. Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa 49 persen populasi Indonesia belum menerima dosis vaksin keduanya. Bahkan secara tren nampak pula penurunan laju suntikan vaksin di bulan Februari ini.
Wiku mengatakan bahwa upaya percepatan cakupan dosis kedua. Khususnya di 20 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi saat ini perlu ditindaklanjuti secara serius. Provinsi-provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepri, Kaltim, Jateng, Jatim, Jabar, Sumut, Riau, NTT, Banten, Sumsel Lampung, Sulut, Sulsel, Sumbar, Kalsel, Maluku dan Papua.
”Hal ini demi mencegah kenaikan kasus dalam daerah maupun importasi kasus dari daerah lain,” kata Wiku.
Belum meratanya dosis kedua vaksin ini juga berpotensi menimbulkan masalah baru yakni kadaluarsanya stok vaksin yang dimiliki oleh Indonesia. Wiku berharap pemda terutama Pemprov memantau data vaksinasi di tiap kabupaten kota termasuk besar stok dosis berkala. ”Hal ini bisa dilakukan bersama dengan Dinkes setempat untuk perencanaan kegiatan vaksinasi yang baik dengan prioritas kelompok rentan,” jelas Wiku.
Sementara itu, penambahan kasus positif Covid-19 turut disumbang dari kasus tenaga kesehatan (nakes). Dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada ribuan nakes yang terpapar Covid-19 dalam masa gelombang ketiga ini.
Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, mengatakan dari 26.900-an nakes yang dites, kurang lebih 11 persen nakes dokter terpapar dan 12 persen nakes non medis yang positif Covid-19. Artinya, ada 2.959 orang dokter dan 3.228 orang tenaga non-medis yang terinfeksi Covid-19. Kemudian, di bagian tenaga penunjang ada 7.400 orang dan tenaga manajemen rumah sakit sebanyak 3.900 tenaga orang.
Jumlah tersebut kemungkinan bisa lebih banyak lagi. Pasalnya, data tersebut berdasarkan kasus yang dilaporkan di rumah sakit vertikal. ”Jadi memang mungkin tidak mewakili semua nakes, karena seperti Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta tidak melaporkan yang terkait ini,” paparnya.
Untuk mengantisipasi kondisi ini, Kemenkes telah melakukan rekrutmen relawan penanganan Covid-19. Mulai dari dokter spesialis (anestesi, paru, penyakit dalam, radiologi), dokter umum, apoteker, ahli teknologi laboratorium medik, bidan, dietisien, elektromedis, epidemiolog, fisioterapi.
Kemudian, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, perawat, psikolog klinis, perekam medis dan informasi kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, radiografer, hingga tenaga teknis kefarmasian.
Selain itu, pihaknya telah menyiapkan skenario lainnya dalam rangka pemenuhan nakes saat ini. Dimulai dari internal rumah sakit. Kemenkes telah meminta agar rumah sakit dapat melakukan pengaturan jadwal shift jadi lebih pendek. Kemudian, memobilisasi nakes dari unit lain yang selama ini tidak memberikan pelayanan Covid-19. Termasuk, rencana memobilisasi dukungan seperti para mahasiswa Koas dan internship untuk dapat membantu rumah sakit yang kekurangan nakes. Dengan begitu, pelayanan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 masih bisa berjalan dengan baik. (*)
batampos – Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak sekadar lipvservice untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun benar-benar berpihak pada kaum pekerja.
Pernyataan ini menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar merevisi dan mempermudah persyaratan pembayaran manfaat JHT.
“Saya kira perintah Presiden itu cukup menjawab keberatan publik, terutama kalangan buruh. Kita tunggu implementasinya. Yang terpenting revisi aturan JHT ini mengutamakan kepentingan buruh sebagai pemilik hak dana JHT,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Rabu (23/2).
Menurut La Nyalla, revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus transparan dan mendengarkan masukan-masukan para calon penerima manfaat.
“Kita harus sadari betul bahwa JHT sebenarnya hak penuh para buruh karena memang itu uang mereka. Para pekerja ini memiliki beban setiap bulannya berupa pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT. Ini perlu ditegaskan karena merupakan tabungan pekerja selama masih aktif bekerja,” ujar La Nyalla.
Terlebih iuran JHT sebesar 5,7 per bulan. Sebanyak 3,7 persen dibayar perusahaan dan 2 persen dibayar pekerja yang tertera pada slip gaji. Pekerja bisa mengetahui jumlah saldo JHT secara realtime melalui aplikasi BPJSTKU.
LaNyalla menegaskan akan terus mengawal revisi dari Permenaker tersebut sampai benar-benar berpihak pada rakyat.
“Jangan sampai mereka kesulitan dalam menggunakan uang tabungannya sendiri,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo meminta proses pencairan Jaminan Hari Tua yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dapat dipermudah. (*)
batampos-Lewat APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mulai menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kepulauan Riau (BOSDKR). Pada tahap awal ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri sudah memplot anggaran sebesar Rp35 miliar.
Program SPP gratis tersebut merupakan salah satu janji politik Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina sewaktu Pilgub Kepri 2020 lalu. Rencana awal, kebijakan strategsi di bidang pendidikan ini akan mulai di jalankan pada 2021 lalu. Namun karena kondisi anggaran daerah kurang mendukung untuk Gubernur menjalakan program tersebut.
“Mulai tahun ajaran baru 2022/2023, Pemprov Kepri akan mulai menjalankan program BOSDKR. Tahap pertama ini adalah pada sektor Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, untuk sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepri,” ujar Gubernur Ansar, Rabu (23/2) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.
Disebutkannya, adapun besaran alokasi anggaran untuk tahap awal adalah sebesar Rp35 miliar. Menyikapi rencana kebijakan ini, ia telah meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, untuk menyusun Standar Operasional (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut. Hal ini bertujuan, agar program itu bisa tepat sasaran.
“Anggaran yang tersedia akan dibagi ke sekolah-sekolah. Pertimbangan apakah nanti sekolah swasta bisa dapat atau tidak, nanti kita bahas. Makanya, Disdik Kepri kita minta segera untuk menyiapkan SOP terkait rencana strategis ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung menambahkan, pihaknya sejauh ini tengah menggesa penyusunan SOP untuk program SPP gratis tersebut. Namun, ia belum dapat menjelaskan lebih detail, terkait teknis pelaksanaan program ini nantinya.
“Yang jelas sesuai dengan arahan Pak Gubernur tahun ajaran baru ini program ini sudah jalan,” ujar Andi Agung.
Sebelumnya, Disdik Provinsi Kepri sudah menyusun rencana bantuan pendidikan untuk SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepri sebagai bentuk pejabaran visi-misi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Adapun program tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BOS DKR). Bagi melaksanakan rencana ini, Disdik membutuhkan anggaran sebesar Rp697 miliar.
Program pendidikan gratis ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026. Rujukan penyusunan program tersebut adalah dari BOS yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Target yang ingin digolkan dari program pendidikan gratis tersebut adalah terlaksananya program wajib belajar 12 tahun. Namun lagi-lagi, terwujudnya program ini berpulang pada situasi dan kondisi keuangan daerah. Jika memang memungkinkan, kenapa tidak.
Berdasarkan rancangan BOSDA KR yang dibuat Disdik Kepri, untuk program seragam gratis Rp47 miliar. Sedangkan program menuju wajib belajar 12 tahun pada tahun pertama adalah sebesar Rp106 miliar. Kemudian pada tahun kedua menuju wajib belajar 12 tahun dengan kebutuhan sebesar Rp207 miliar, disana ada juga untuk SPP gratis. Kemudian di tahun ketiga adalah Rp337 miliar yang kegiatannya sudah gol dengan wajib belajar 12 tahun.
Terjadinya perbedaan besaran kebutuhan disebabkan penyesuaian standar biaya dari tahun ketahun. Untuk wilayah Provisni Kepri saat ini, rata-rata bos untuk SMA adalah sebesar Rp1,8 juta persiswa/anak, SMK sebesar Rp1,9 juta persiswa/anak.
Sedangkan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sebesar Rp4 juta persiswa/anak. Dengan acuan tersebut, bagi menyesuaikan kebutuhan dengan standar biaya lewat program BOS DKR untuk SMA Rp5 juta, SMK Rp5,5 juta, dan SLB Rp6 juta. Sasarannya bukan hanya sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri saja. Namun SMA/SMK swasta juga masuk dalam perhitungan tersebut. Adapun besaran standar untuk SMA dihitung Rp5 juta, SMK Rp6 juta, dan SLB Rp8 juta persiswa. (*)
Sigid Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu (Istimewa)
batampos – Sigid Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu terpilih sebagai Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) periode 2022-2026. Terpilihnya Pasha melalui hasil musyawarah Kongres VI BM PAN, yang digelar di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (22/2) malam.
Ketua SC Kongres VI Achmad Qayyimel Alofi menyampaikan, pada pukul 23.50 WIB telah ditetapkan empat calon Ketua Formatur yang juga Calon Ketum BM PAN yakni Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), Mitra Fakhruddin, Riyan Hidayat dan Slamet Ariyadi.
“Sidang kemudian diskors untuk memberikan kesempatan keempat calon Ketua Formatur melakukan musyarah dengan didampingi para mantan Ketum BM Periode sebelumnnya yakni Yandri Susanto, Ahmad Riski Sadiq dan Ahmad Yohan,” kata Alofi dalam keterangannya, Rabu (23/2).
Menurut Alofi, setelah sidang dibuka kembali oleh Pimpinan Sidang, para kandidat Ketua Formatur diberikan waktu untuk menyampaikan hasil-hasil rapat formatur. Ketiganya yakni Mitra Fakhruddin, Riyan Hidayat dan Slamet Ariyad bersepakat untuk mendukung Pasha Ungu untuk menjadi Ketua Formatur sekaligus Ketua Umum BM PAN untuk periode 2021 -2026.
“Tepat hari Rabu 23 Februari 2022 pukul 01.51 Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) ditetapkan sebagai Ketua Formatur yang juga Ketua Umum BM PAN Periode 2021 – 2026,” ujar Alofi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berpesan, agar seluruh kader BM PAN di seluruh Indonesia menyatukan barisan, bergerak dengan satu visi dan tujuan yang sama.
“Karena Anda semua ini dalam barisan, dipersatukan oleh tujuan, maka visi dan tujuan bersama menjadi sangat penting. Pahami itu. Kita ini berjuang dalam politik dengan nilai, memperjuangkan nilai, maka pegang itu baik-baik. Kader BM PAN mesti berjuang membela nilai-nilai yang sesuai dengan platform yang sudah ditetapkan partai,” ucap Zulhas.
Zulhas mengutarakan, partai yang dipimpinnya merupakan partai nasionalis religius, yang dasarnya adalah moral agama, bersifat terbuka, inklusif, tengahan, serra berjuang untuk segenap masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun latar belakangnya. “Itu pula yang harus dipegang dan diperjuangkan oleh BM PAN,” ungkap Zulhas menandaskan. (*)
batampos– Jajaran Polsek Lubukbaja menangkap Harun Siahaan, pengamen di kawasan Nagoya. Pria 18 tahun ini diamankan usai menganiaya Saiful, warga Komplek Nagoya Newton Blok G.
Harun Siahaan, pengamen yang diamankan akibat mengeroyok warga. f. budi
Kapolsek Lubukbaja, Kompol Budi Hartono mengatakan penganiayaan itu terjadi saat pelaku bersama 4 orang rekannya mengamen di depan kediaman korban. Namun, korban yang merasa terganggu mengusir pelaku dari lokasi.
“Korban ini sedang istirahat di lantai II. Karena mendengar keributan di bawah, korban turun dan mengusir pelaku,” ujar Budi.
batampos- Jumlah kuota 350 orang per minggu bagi pelaku perjalanan yang kembali ke Singapura melalui Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT), Lagoi dengan memanfaatkan program Vaccinated Travel Line (VTL) dirasa terlalu sedikit.
GGM Bintan Resorts, Abdul Wahab (tengah) dan Kadispar Kepri, Buralimar. F. Slamet Nofasusanto
Bintan Resort sebagai pengelola kawasan wisata Lagoi berharap jumlah kuota yang diberikan ke Pelabuhan BBT Lagoi ditambah.
GGM PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab mengatakan, kuota 350 orang per minggu atau 50 orang per hari yang kembali ke Singapura melalui Pelabuhan BBT, Lagoi terlalu sedikit.
“Kuota 350 orang per minggu atau 50 orang per hari kembali ke Singapura terlalu sedikit. Bintan Resort berharap Singapura bisa menambah jumlah kuota tersebut,” kata Abdul Wahab.
Abdul Wahab menjelaskan, di kondisi normal sebelum pandemi covid-19, jumlah pengunjung yang kembali ke Singapura saat weekday sekira 1.500, sedangkan weekend sekira 4 hingga 5 ribu orang.
Abdul Wahab juga mengatakan, kawasan wisata Lagoi memiliki sekira 2.200 kamar yang bisa menampung sekira 4.400 orang.
“Itu kamar biasa, belum termasuk villa dan lainnya. Totalnya, per hari Bintan Resort bisa menampung sekira 6 ribu orang,” jelas Abdul Wahab.
Jika kuota yang diberikan 350 orang per minggu, Abdul Wahab menyampaikan, maka hanya sekira 25 kamar hotel per hari yang dimanfaatkan atau sekira 50 orang per hari dari 1.100 kamar atau 50 persen dari 2.200 kamar yang boleh menerima pengunjung.
“Tidak akan cukup menutupi biaya operasional hotel,” kata Abdul Wahab.
Abdul Wahab justru berharap kuota orang yang diberikan kembali ke Singapura ditambah menjadi 350 hingga 500 orang per hari. Karena, pihak KKP membolehkan sekira 500 orang per hari dari Singapura ke Bintan Resort Lagoi.
“Harapan kami 500 orang per hari yang kembali ke Singapura,” kata Abdul Wahab.
Dengan jumlah tersebut, Abdul Wahab mengharapkan, sekurangnya 30 hingga 50 persen tingkat hunian dari jumlah kamar yang ada sehingga biaya operasional hotel bisa tertutupi.
Namun dari perkembangan sejauh ini, Abdul Wahab mengucap syukur karena setidaknya sudah ada permulaan dari Singapura.
“Kita bersyukur juga orang dari Singapura ke Lagoi, Bintan kembali ke Singapura tidak perlu karantina lagi,” kata Abdul Wahab.
Kemudian, disinggung terkait adanya kabar bahwa Bintan Resort menolak jika kuota VTL dimanfaatkan warga Kepulauan Riau (Kepri).
Abdul Wahab menegaskan, Bintan Resort tidak pernah menolak kuota 350 per minggu ke Singapura digunakan warga Kepri. “Itu salah kaprah,” kata Abdul Wahab.
Abdul Wahab menjelaskan, kuota VTL yang diberikan ke Bintan Resort untuk semua orang yang ke Singapura. Bukan hanya untuk orang Singapura atau di luar itu.
“Jadi kuota itu untuk semua bukan untuk Indonesia saja,” tegas Abdul Wahab.
Ke depan, Abdul Wahab mengharapkan, ada pertemuan antara Indonesia dan Singapura yang membahas jumlah kuota orang yang kembali ke Singapura dalam seminggu.
“Pekan lalu kita sudah didatangi jubir Satgas Penanganan covid-19, profesor Wiku Adisasmito. Kita berharap hal ini disampaikan ke Menparekraf dan Menko Perekonomian agar ada pertemuan G (government) to G (government). Kalau jumlah kuota 500 orang per hari yang kembali ke Singapura diberikan. Alhamdulillah itu yang kita harapkan,” kata Abdul Wahab. (*)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (JawaPos.com)
batampos – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 bisa ditunda satu atau dua tahun.
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata dia di Jakarta, Rabu (23/2).
Dirinya pun menjelaskan alasan Pemilu 2024 lebih baik ditunda sementara. Menurutnya, proyek pemulihan ekonomi pasca-pandemi bisa jadi terganggu akibat pemilu.
Usulan itu dia sampaikan lantaran menurutnya selama ini pemilu ini kerap menimbulkan tiga masalah terhadap pergerakan ekonomi di Tanah Air. Pertama adalah pelaku ekonomi akan melakukan freeze atau pembekuan.
“Freeze atau pembekuan wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu,” ucapnya.
Kedua adalah transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. “Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G-20 ini,” urai pria yang akrab disapa Gus AMI ini.
Ketiga adalah dampak dari pemilu dikhawatirkan adanya ekspolitasi ancaman konflik. Menurutnya, hal inilah yang patut dikhawatirkan.
“Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” tuturnya. (*)
batampos– Tim Cyber Crawling bersama Tim Anjing Pelacak Bea Cukai Batam berhasil mengamankan narkotika jenis Ganja/Marijuana, Selasa (8/2) lalu. Ganja dengan berat bruto 765 (tujuh ratus enam puluh lima) gram tersebut diselundupkan dalam 2 (dua) kaleng makanan yang dikirimkan dari Aceh dengan tujuan Batam.
ganja bersama bubuk kopi kemasan yang diselundupkan ke Batam berhasil diamankan Bea cukai
Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Undani, menjelaskan, kronologi penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ini bermula pada tanggal 8 Februari 2022 ketika Tim Cyber Crawling berhasil mendapatkan informasi akan ada pemasukan paket barang kiriman asal Aceh dengan tujuan Batam yang diduga berisi NPP.
Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Tim Anjing Pelacak untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.
“Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 10.20 WIB Tim Anjing Pelacak melakukan pelacakan terhadap barang kiriman yang masuk ke Batam asal Medan dan Aceh di Drop Point jasa kurir yang bertempat di Batam Center,” ujarnya.
Pada saat proses pelacakan, Anjing K-9 tersebut menunjukkan respons terhadap salah satu paket yang berasal dari Aceh. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ditemukan daun kering berwarna hijau kecoklatan yang disembunyikan di dalam 2 (dua) kaleng biskuit.
Selain mengamankan 2 (dua) kaleng biskuit tersebut petugas juga mengamankan beberapa bungkus makanan dan kopi kemasan yang diduga digunakan untuk menyamarkan bau.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes narkotika, didapati hasil bahwa daun kering tersebut diduga merupakan Ganja/Cannabis Sativa/Marijuana. Atas temuan tersebut petugas segera menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan berkoordinasi dengan Polresta Barelang Batam untuk proses penanganan dan pengembangan lebih lanjut,” pungkas Undani.
Penyelundupan narkotika dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman pidana mati / penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum
Rp10.000.000.000. (*)
